JURUS “ANTI MATI GAYA” HADAPI KRISIS GLOBAL (Dari Seminar Export Import DHL Express)
Pada Hari Selasa (24/3) lalu, saya berkesempatan menghadiri Seminar Setengah Hari mengenai Export Import yang diselenggarakan oleh PT Birotika Semesta (DHL Express) bertempat di Ballroom 1 Hotel Ritz Carlton Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Acara yang dimulai pukul 09.30 pagi tersebut, dihadiri oleh sejumlah praktisi dibidang Supply Chain/Logistik yang juga merupakan customer DHL Express. Sekitar 100 orang peserta seminar hadir dalam kegiatan hari itu. Setelah melakukan registrasi, saya memasuki ruang Ballroom 1 yang cukup luas ditemani Pak M.Ikrar, Account Manager DHL Express yang menangani koordinasi pelayanan untuk PT National Oilwell Varco – Downhole Tool, kantor tempat saya bekerja.
Seminar ini bagi saya memberikan makna penting terutama untuk mengetahui sejauh mana upaya strategis pemerintah (yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai serta Departemen Perdagangan) dalam menyikapi Krisis Ekonomi Global yang tengah melanda dunia saat ini, bahkan telah berimbas kepada Indonesia. Diawali dengan seremoni awal pembukaan seminar, antara lain sambutan dari Country Manager DHL Express David Ng dan sambutan dari Direktur Jenderal Direktorat Bea dan Cukai yang diwakili oleh Bapak Susiwijono Ketua Tim Pelaksana Teknis Tim NSW-RI (National Single Window) Ditjen Bea & Cukai.
Sesi berikutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Susiwijono yang membahas mengenai “Kebijakan umum dibidang Export & Import serta Kebijakan Strategis Lain yang terkait dalam rangka menyikapi Krisis Ekonmi Global” . Dalam uraiannya yang dituturkan secara menarik dan komunikatif ini, Pak Susiwijono menjelaskan fakta-fakta empirik khususnya dibidang ekspor dan import yang terjadi di Indonesia pada krisis ekonomi global saat ini.
Dijelaskan, karena krisis global yang terjadi, menyebabkan turunnya daya beli dan permintaan khususnya dari negara-negara maju yang terimbas langsung dari krisis ini. Merosotnya kinerja ekspor, mengerutnya aktivitas di sektor riil (khususnya bidang manufaktur dan jasa) dan memicu munculnya gelombang PHK besar-besaran yang ujung-ujungnya menjadi pangkal terjadi krisis sosial di masyarakat. Dilain pihak, pasca menurunnya daya beli, menyebabkan beberapa negara mengalami over supply sehingga dilakukan berbagai cara untuk menyalurkan barang-barang yang ada dan masuk ke dalam negeri Indonesia dengan cara-cara illegal. Penetrasi barang illegal tadi, sangat menganggu industri dalam negeri yang kemudian ujung-ujungnya berdampak pada PHK Karyawan dan akhirnya krisis sosial.
Perkembangan Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia sampai Jan.2009
Hingga awal bulan Maret 2009 saja, di Indonesia, sudah ada 37.905 karyawan yang di PHK dan 16.329 orang yang dirumahkan. Pada level global, sejumlah perusahaan multinasional melakukan pengurangan karyawan secara drastis dan signifikan. Perusahaan finansial terkemuka di dunia, Citigroup mengurangi karyawan sampai 52.000 orang, Microsoft mengurangi 5000 orang pegawainya, dll. Pengangguran di Inggris mencapai 1,92 juta orang, Pengangguran di Spanyol naik dari 13% menjadi 16% dan di Perancis dari 7,9% menjadi 10%. Sangat mengenaskan.
Pada Diagram diatas terlihat penurunan kinerja ekspor dan import Indonesia yang menurun sangat tajam mulai akhir tahun silam hingga Januari 2009. Pada periode yang sama di bulan Januari 2008, USD 10 Milyar namun di Januari 2009 hanya setengahnya.
Mari kita lihat Indikator Ekonomi Makro dari Penerimaan Bea Masuk dan Nilai Devisa Import sebagai berikut:
Terlihat dari fakta diatas, pertumbuhan realisasi bea masuk (hingga Februari) pada periode 2008 dan 2009 menurun minus 0,51%, Begitu pula devisa bayar turun hingga 38,41% di tahun 2009, dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. Sementara Devisa Import turun hingga 29,87% dibandingkan periode yang sama di tahun silam.
Ada trend menarik yang bisa kita lihat pula dari trend komposisi import yang terjadi. Dari grafik diatas, sejak Oktober 2008, terjadi pergeseran sharing konstribusi dari importasi komoditas kelompok bahan baku ke barang konsumsi. Kontribusi Impor barang konsumsi pada bulan Oktober 2008 sebesar 29,40% dan konstribusinya pada bulan Februari 2009 naik menjadi 46,56%, sedangkan konstribusi bahan baku pada bulan Oktober 2008 sebesar 55,51% turun pada bulan Februari 2009 menjadi 38,70% Ini perlu diwaspadai penurunan importasi bahan baku karena akan mempengaruhi industri Dalam Negeri.
Nilai Devisa Impor terutama untuk komoditas bahan baku sejak Oktober 2008 menunjukkan tren yang menurun. Nilai Devisa impor untuk barang konsumsi trennya relatif stabil, bahkan pada Februari 2009 melebihi nilai 2 bulan sebelumnya, dan jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun 2008 tumbuh sebesar 8,34%. Perlu diwaspadai penurunan importasi bahan baku karena akan mempengaruhi industri sektor riil. Nilai Devisa impor sampi Februari 2009 turun sebesar 36,22 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
Pada Grafik diatas terlihat pula bahwa.Nilai Devisa Ekspor sejak Oktober 2008 menunjukkan kecenderungan yang menurun terus; Nilai Devisa Januari s.d. Februari pada tahun 2009 turun sebesar 34,18% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2008 juga Penurunan nilai devisa dari sektor migas dan non migas untuk periode Januari s.d. Februari 2009 jika dibandingkan periode sama tahun 2008 turun dalam kisaran 30%, namun sektor non migas mengalami penurunan lebih besar yaitu sebesar 34,53%.
Angka-angka yang “berbicara” diatas memberikan fakta empirik yang menyadarkan kita untuk segera melakukan upaya-upaya nyata dan strategis menghadapi krisis ekonomi global yang kian menghantam. Tentu ini untuk mencegah kejadian menjadi semakin buruk dan ekonomi nasional tidak makin terpuruk.Pemerintah telah memberikan berbagai langkah antisipatif, mulai dari stimulus fiskal hingga memasyarakatkan pemakaian produk dalam negeri.
Dari sisi kepabeanan, World Custom Organization (WCO) Commission yang menyelenggarakan pertemuan ke-60 pada tanggal 9-11 Desember 2008 merumuskan kebijakan bersama menyikapi krisis finansial global yang melanda.
Seluruh Anggota WCO Policy Commision atau yang mewakili International Customs Community, sepakat untuk segera melakukan sejumlah aksi “cepat tanggap”.
Posisi Customs/Bea Cukai selain mempunyai tugas untuk meningkatkan revenue collection, namun juga berkewajiban mendorong trade facilitation untuk legitimate operators. Untuk itu Bea Cukai harus dapat menempatkan revenue collection, trade facilitation, dan commercial fraud sebagai fokus utama dalam masa krisis global ini
Komunitas Kepabeanan harus menghindari penerapan new barriers to trade, atau muncul nya biaya tambahan dan potensi keterlambatan di lapangan, serta menggunakan Manajemen Resiko sebagai elemen kunci dalam pelayanan.
WCO akan mengambil langkah-langkah strategis yakni : mendorong penggunaan instrumen risk management, audit-based control (Post clearance control) dan penggunaan ICT; penguatan customs modernization melalui perluasan capacity building; melanjutkan penerapan Authorized Economic Operator (AEO) system and mutual recognition arrangements, dengan konsisten untuk menerapkan broadly worldwide; konsisten atas penerapan supply chain security arrangements mendukung penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan legitimate trade.
Salah satu implementasi dan jabaran dari rekomendasi WCO diatas, Indonesia telah menerapkan sistem NSW (National Single Window) yang dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2007 yang saat ini telah memasuki implementasi tahap ketiga. NSW dapat dimaknai sebagai sebuah sistem terintegrasi yang melibatkan berbagai perangkat pemerintah terkait/GA (Government Agencies) dimana sistem tersebut memungkinkan “satu jendela”terpadu untuk melakukan transaksi serahterima data dan informasi serta sinkronisasinya, termasuk proses pengambilan keputusan kepabenan.
Status Penerapan NSW Tahap Ketiga di beberapa GA (keterangan gambar, warna hijau: sudah terintegrasi secara penuh dengan portal NSW, warna kuning secara teknis siap namun perlu effort tambahan dan merah, belum terintegrasi dengan portal NSW)
Seperti tergambar diatas, di tahap ketiga penerapan NSW, GA yang terlibat dalam tatalaksana NSW ini cukup banyak meski memang masih ada diantaranya yang belum terintegrasi langsung. Sejauh ini, ditahap ketiga implementasi, khususnya dibidang import, sudah ada 5 Pelabuhan Utama yang akan menerapkan sistem NSW yakni Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan) dan Bandara Soekarno Hatta (Jakarta). Tanggal 1 April mendatang direncanakan ujicoba dilaksanakan di pelabuhan Tanjung Perak dan diharapkan hingga Juni tahun ini kelima pelabuhan utama tadi sudah menerapkan secara utuh mekanisme NSW Import. Dibidang ekspor, dilakukan uji coba awal dan pilot run terbatas pada tanggal 1 April 2009 nanti dan diharapkan bisa diterapkan secara utuh di 5 pelabuhan utama pada akhir tahun ini.
Bila penerapan sistem ini dilaksanakan dengan baik dan lancar, tentunya diharapkan efisiensi birokrasi dan perizinan dalam hal ketatalaksanaan kepabeanan menjadi lebih ringkas dan sederhana. Melalui sistem koordinasi secara online dan terintegrasi, kecepatan respon data dan perizinan bisa lebih diandalkan dan tentu saja secara simultan akan mendukung aktifitas ekspor/impor barang di pelabuhan.
Yang menarik bahwa sistem NSW ini juga akan di-integrasikan ke ASW (ASEAN Single Window) yang sedang dalam tahap pengembangan. ASW merupakan Media integrasi / koordinasi antar negara ASEAN melalui pertukaran data elektronis. Pada Tahap awal (Fase I) dilakukan pertukaran data Certificate Of Origin (CoO) CEPT Form D. Tahap Berikutnya (Fase II), Pertukaran data ACDD (ASEAN Customs Declaration Documents)
Komponen dalam integrasi ASW disepakati antara lain: §SW Exchange Gateway, sebagai sentral switching data ASEAN, ASW Exchange Client, sebagai aplikasi komunikasi dari dan ke ASW Exchange Gateway dan Backend Application, yang harus tersedia di masing masing negara untuk pemrosesan data yang akan dipertukarkan
Untuk tahap selanjutnya (Fase III) dikembangkan untuk Dokumen Pendukung lain, seperti certificate of phytosanitary, health certificate, commercial invoice, dll Selain untuk fasilitas antar instansi (Gov.) negara2 ASEAN akan dikembangkan untuk fasilitasi masyarakat usaha di lingkup ASEAN (ASEAN Business Communities)
Indonesia dipercaya untuk menangani dan mengembangkan dua unsur utama dari ASW yakni ASW Gateway Switching System dan ASW Exchange Client Middleware for Data Exchange. Hingga akhir Desember 2008, Indonesia sudah mencoba pengiriman data CEPT form D secara realtime melalui ASW sebanyak kurang lebih 35.000 dokumen dan berhasil. Sementara Malaysia, pada Desember 2008 telah diintegrasikan sistem dari pihak Provider Malaysia (dagang.net) ke ASW Exchange Gateway. Untuk Filipina dan Singapura, baru sebatas mencoba komunikasi pengiriman data “XML” dari aplikasi ASW Exchange Client yang dibagikan secara cuma-cuma di Indonesia.
Secara keseluruhan, negara yang sudah betul-betul siap atas inisiatif ASW ini adalah hanya Indonesia, dimana di negara lain masih banyak isu dan permasalahan yang timbul, baik teknis maupun non-teknis (legal, proses bisnis, koordinasi GA dll) Sangat dibutuhkan penegasan ke negara-negara ASEAN lainnya atas inisiatif Penerapan Sistem ASW ini agar dapat lebih mempercepat proses integrasi teknis maupun penyelesaian isu non-teknis lainnya.
Atas keadaan negara lain yang secara kemampuan teknis dan ekonomis memiliki keterbatasan, perlu dukungan dari negara ASEAN lain melalui ASEAN Secretariat untuk dapat memfasilitasi agar mereka dapat terintegrasi, dan sehingga konsep ‘Ten Different ountries, Equal Treatment’ dapat ter-realisasi. Juga perlu penekanan pentingnya Komitmen Pimpinan dan pendekatan secara ‘Top-Down’ atas inisiatif ASW ini, karena di beberapa negara, mereka menyampaikan pentingnya keputusan di level Pimpinan dan perlunya mandat secara formal dari level Pimpinan Negara-negara ASEAN.
Pada sesi tanya jawab, terungkap beberapa kendala yang sempat dipaparkan oleh beberapa praktisi perusahaan yang bergelut dibidang Supply Chain dan Logistik menanggapi soal penerapan NSW di Indonesia.
Salah satu contoh yang dipaparkan seperti masih terdapat hambatan sinkronisasi perangkat lunak antar GA. Sebagai contoh perusahaan importir mengajukan izin impor barang konsumsi melalui Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) namun ternyata respon cepat yang diharapkan lewat portal NSW terhambat karena tidak sinkronnya piranti lunak di Badan POM dan Bea Cukai. Kendala lain yang sempat terungkap adalah walaupun respon perizinan lewat portal NSW cukup cepat, namun importir mengalami kendala pembayaran kewajiban kepabeanan karena jam waktu transfer dan kliring bank devisa yang terbatas. Akibatnya, barang yang seharusnya bisa keluar hari itu jadi tertunda hingga hari berikutnya.
Persoalan-persoalan yang dipaparkan tadi menjadi masukan berharga bagi pengembangan dan penyempurnaan sistem NSW di Indonesia. Diharapkan bila sistem ini berjalan dengan baik dan handal, maka bisa menjelma menjadi sebuah “Jurus Anti Mati Gaya” menghadapi Krisis Finansial Global saat ini. Dengan penerapan NSW yang mumpuni, maka efisiensi dan efektivitas export/import barang menjadi lebih cepat, realtime dan terukur. Sistem terpadu online yang melibatkan institusi pemerintah terkait melalui NSW menjadi sebuah keniscayaan ditengah persaingan global saat ini. Terlebih bila sistem ASW juga dapat diterapkan di seluruh negara-negara ASEAN melalui sistem penanganan yang seragam dan terintegrasi, maka tentu akan meningkatkan daya saing negara-negara bersangkutan dan tentu saja kian memperkuat kerjasama perdagangan regional antar negara ASEAN.
Catatan:
Sebagian artikel ini dikutip dari materi presentasi Bapak Susiwijono, Ketua Tim NSW Indonesia
Kalau centralistic window bisa meminimalisasi peluang korupsi akan baik hasilnya pa. Mengenai kemampuan Indonesia tentang kesiapan segala perangkat pendukung dibanding negara lain, saya salut. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit bisa jadi penyebab mahalnya harga barang impor, selain aturan pajak pemerintah.
Yang penting pembenahan moral, selain system. Semoga negara kita lebih makmur.