CATATAN DARI LOKAKARYA ENERGI NASIONAL : KETAHANAN ENERGI UNTUK KEDAULATAN & KEMAKMURAN NEGERI (Bagian Keempat)

Pemaparan materi di tiga ruang diskusi yang berbeda adalah tahapan berikut seusai pemaparan dari Ketua Tim Reformasi Tatakelola Migas Faisal Basri. Pembahasan materi mengenai pemberdayaan Hulu Migas (upstream) tetap dilaksanakan di ruang Ballroom 1, sementara pembahasan mengenai pemberdayaan Midstream/Downstream serta Energi Terbarukan dilaksanakan masing-masing di ruangan tersendiri di lantai 3. Saya sendiri mengikuti diskusi di Ballroom-1 bersama Vice President Corporate Strategic Growth Pertamina Gigih Prakoso dan mantan wakil Komisaris Utama Pertamina DR.Umar Said dipandu oleh moderator S.Herry Putranto dari Komunitas Migas Indonesia. Ketua Tim Reformasi tatakelola Migas Faisal Basri, juga masih ikut serta pada sesi diskusi ini.

Dalam pemaparannya, Pak Gigih mengulas soal kesiapan Pertamina menghadapi persaingan global yang kian ketat dengan menerapkan sejumlah strategi guna mewujudkan perusahaan migas nasional ini menjadi “Asian Energy Champion 2025″. Elemen kunci di sisi hulu misalnya Pertamina berharap akan Menjadi pemimpin bisnis migas domestik dengan”50% bagi hasil dari seluruh produksi domestik”, “memperkuat jejak” di ranah manca negara dengan target 30% kepemilikan produksi migas diluar negeri, akselerasi pengembangan CBM/shale gas menuju 200 kbpd di tahun 2025 serta percepatan pengembangan geothermal domestik hingga 2,5 GW.

Dalam hal tatakelola migas, Pak Gigih mengungkapkan “wishlist” kepada Dukungan Pemerintah dalam Rangka Pengembangan Perusahaan yang dijabarkan dalam 4 poin yakni: Revisi Undang-Undang Migas; Dukungan Pembangunan Kilang Baru & Upgrading Kilang Existing ; Dukungan Pengembangan Bisnis New & Renewable Energy dan Dukungan Pemerintah dalam Pengembangan Bisnis Energi Baru Berbasis Batubara Kalori Rendah. Pada point revisi undang-undang migas, disoroti soal Birokrasi untuk penerbitan ijin di sektor migas masih sulit dan terbelit-belit olehnya itu diharapkan Dukungan agar penerbitan ijin-ijin yang terkait kegiatan usaha migas dilakukan oleh menteri ESDM agar lebih cepat prosesnya dan sikron dengan kebijakan yang ada.

“Khusus pada point Dukungan pembangunan kilang baru dan upgrading kilang existing, telah dilakukan studi lokasi, studi pasar, studi konfigurasi, dan keekonomian pembangunan kilang baru di Jawa Timur & merupakan “world class refinery” dengan kompleksitas tinggi. Kapasitas crude intake sebesar 300 mbpd berasal dari 100 mbpd Arab Light, 100 mbpd Arab Extra Light dan 100 mbpd merupakan open source yang dapatmemberikan margin yang tinggi bagi kilang. Nantinya Kilang Jawa Timur ini akan memproduksi gasoline sampai dengan 63 mbpd dan diesel sampai dengan 113 mbpd juga akan memproduksi aromatic sampai dengan 1,211 ktpa dan produk olefin sebesar 2,014 ktpa. Rencana operasi tahun 2021 dan diperlukan lahan sebesar ± 600-800 ha,” ungkap Pak Gigih bersemangat.

“Keberadaan Kilang baru ini,” lanjut beliau,”sebagai ketahanan energi nasional (security of supply) dan Multiplier effect dari kilang baru adalah penghematan devisa, peningkatan GDP,penambahan lapangan kerja, penambahanpendapatan negara dari pajak badan usaha, dan lain-lain”. Sementara itu disektor energi terbarukan masih terdapat masalah Kesulitan mengembangkan potensi dan proyek geothermal karena secara keekonomian tidak dapat bersaing dengan proyek lain dilain pihak, proyek listrik tenaga angin kerja sama dgn PT.Viron masih dibawah standar padahal Project wind commercial pertama di Sukabumi dapat segera dimulai.

Pada point Pengembangan Bisnis Energi Baru Berbasis Batubara Kalori Rendah, Pak Gigih optimis untuk Mendapatkan sumber energi baru (Gasoline /Diesel Oil) berbasis batubara yang lebih sustainable’ (140 tahun) dibandingkan cadangan Migas (11 tahun). “Cadangan Batubara kalori rendah (< 4000 k.cal/kg) sangat besar tapi tidak ekonomis sebagai komoditas ‘raw coal’ untuk itu diperlukan Kebijakan baru tentang pemanfaatan batubara kalori rendah untuk dikonversi menjadi BBM atau produk petrokimia. Sementara itu Pertamina masih terbentur kendala belum memiliki hak konsesi / pengusahaan cadangan batubara. Harapannya Pertamina bisa diberikan hak memiliki Participating Interest di konsesi batubara dimana proyek CTL berada dan dimana WKP Migas Pertamina berada”, ujar Pak Gigih.

Saya sempat “melipir” sejenak ke lantai 3 dimana pembahasan diskusi mengenai pemberdayaan Midstream/Downstream serta Energi Terbarukan dilaksanakan pada dua tempat terpisah. Peserta yang mengikuti pembahasan tersebut kurang lebih 50 orang pada masing-masing ruangan dipandu oleh moderator dan didampingi oleh notulen. Diskusi di kedua ruangan tersebut berlangsung seru dan interaktif. Nampak perwakilan dari PT PGN, PT PLN serta sejumlah narasumber yang berkompoten di bidangnya memaparkan materi mereka masing-masing.

(Bersambung)