Enam Puluh Tahun Berdiri Bersama Guru: Menjaga Nyala Pelita di Tengah Badai Ekonomi
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia.“
Nelson Mandela, Johannesburg, 16 Juli 2003
Kalimat Mandela itu terdengar gagah, tetapi senjata sehebat apa pun tak berarti tanpa tangan yang menggenggamnya, dan tangan itu bernama guru.
Kesadaran tersebut sudah dirumuskan dunia jauh sebelumnya.
Pada 5 Oktober 1966, sebuah konferensi antarpemerintah di Paris yang digelar UNESCO bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengesahkan Rekomendasi tentang Status Guru, naskah internasional pertama yang menetapkan hak, tanggung jawab, standar pendidikan, perekrutan, serta kondisi kerja para pendidik.
Hampir tiga dasawarsa berselang, pada 1994, UNESCO menetapkan tanggal bersejarah itu sebagai Hari Guru Sedunia. Senin, 5 Oktober 2026, rekomendasi tersebut genap berusia 60 tahun.
Perayaan global di markas besar UNESCO di Paris mengusung tema “Berdiri bersama guru: 60 tahun melindungi profesi, meninggikan martabatnya, dan membentuk masa depan kita”, sementara catatan konsep resminya mengajak dunia menimbang martabat guru dari tiga sisi sekaligus, yakni penghargaan masyarakat, keleluasaan profesional, dan kesejahteraan.
Enam puluh tahun bukan waktu yang singkat. Namun bagi seorang guru honorer di pelosok Nusantara yang setiap pagi menyeberangi sungai demi puluhan pasang mata yang menantinya, janji Paris itu belum sepenuhnya tiba di depan pintu kelas. Kegelisahan serupa dirasakan di banyak penjuru bumi.
Untuk menggaji para guru baru itu saja, dibutuhkan sekitar 120 miliar dolar AS setiap tahun. Deretan angka tersebut sesungguhnya bercerita tentang manusia: tentang guru muda yang menyerah sebelum lima tahun mengajar, tentang kelas yang terlalu sesak, tentang anak yang kehilangan sosok yang seharusnya menyalakan rasa ingin tahunya.
Tantangan itu datang justru ketika dompet dunia sedang menipis. Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juli lalu memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,0 persen sepanjang 2026, tertekan perang di Timur Tengah dan guncangan harga energi yang mendorong inflasi dunia ke kisaran 4,7 persen.
Dalam suasana serba berhemat, pendidikan kerap menjadi pos pertama yang dikorbankan. Laporan pemantauan pendidikan global UNESCO memperingatkan bahwa bantuan internasional untuk pendidikan bisa merosot hingga 30 persen antara 2023 dan 2027, padahal negara berpendapatan rendah dan menengah bawah masih menanggung kekurangan pembiayaan pendidikan sedikitnya 97 miliar dolar AS per tahun.
Karena sebagian besar belanja pendidikan berupa gaji guru, setiap pemangkasan anggaran pada akhirnya dibayar oleh mereka yang berdiri di depan kelas.
Indonesia berada dalam posisi yang relatif lebih kokoh, tetapi tidak kebal. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester pertama.
Di sisi lain, inflasi tahunan September 2026 naik menjadi 3,28 persen, lebih tinggi daripada 2,65 persen pada bulan yang sama tahun lalu, dengan harga pangan sebagai salah satu pemicu utamanya. Bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat dan menerima bantuan insentif Rp400 ribu per bulan, kenaikan harga beras dan cabai bukanlah deretan statistik. Itu soal pilihan antara ongkos ke sekolah dan lauk di meja makan.
Potret guru kita pun masih menyimpan pekerjaan rumah yang besar. Per Januari 2026 Indonesia memiliki sekitar 2,9 juta guru di luar guru agama; 137.000 di antaranya belum bersertifikat pendidik dan sekitar 200.000 belum berijazah sarjana, sehingga belum berhak atas tunjangan profesi.
Sekolah di berbagai daerah masih kekurangan 498 ribu guru, sedangkan setiap tahun 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun. Mutu belajar murid ikut memberi peringatan. Hasil PISA 2025 yang dirilis 8 September lalu menunjukkan skor sains naik menjadi 389 dan membaca menjadi 365, tetapi matematika turun tipis ke 364, dan hanya sekitar 17 persen murid mencapai kompetensi minimum matematika.
Kemajuan itu nyata, namun jalannya masih panjang, dan tidak satu pun lompatan mutu pernah terjadi tanpa guru yang cakap dan tenang hatinya.
Kabar baiknya, negara tidak tinggal diam. Rancangan APBN 2027 mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk pendidikan, naik 13,9 persen dari perkiraan realisasi 2026 sebesar Rp720,8 triliun, termasuk Rp14,9 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Meski demikian, kenaikan gaji guru belum masuk rencana tahun depan, dan sekitar Rp240 triliun dari anggaran itu disiapkan bagi program Makan Bergizi Gratis.
Anak yang kenyang memang lebih siap belajar. Akan tetapi piring yang penuh tidak akan banyak berarti bila guru di hadapannya mengajar sambil memikirkan cicilan dan pekerjaan sampingan.
Lalu, apa yang dapat ditawarkan Indonesia? Jawaban pertama terletak pada keteguhan menjaga amanat konstitusi. Kewajiban menyisihkan paling sedikit 20 persen belanja negara untuk pendidikan merupakan pagar yang melindungi sekolah dari godaan penghematan saat ekonomi lesu.
Pagar itu perlu diperkuat dengan memastikan porsi yang layak sungguh sampai ke ruang kelas dan ke kantong guru. Jawaban kedua menyangkut kepastian dan kecepatan. Terobosan menyalurkan tunjangan profesi Rp2 juta bagi guru non-ASN langsung ke rekening setiap bulan memangkas rantai birokrasi yang selama ini melelahkan.
Langkah serupa layak diteruskan dengan menuntaskan sertifikasi, seperti pemanggilan 60.896 guru dalam Pendidikan Profesi Guru tahap kedua tahun ini, serta membuka jalan kuliah bagi guru yang belum sarjana, agar tak seorang pun tertinggal dari hak atas penghidupan yang pantas.
Jawaban ketiga ialah pemerataan. Rencana pemetaan dan redistribusi guru secara nasional harus dituntaskan lalu diikuti rekrutmen yang adil, dengan penghargaan lebih bagi mereka yang bersedia mengabdi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Jawaban keempat berkaitan dengan zaman yang berubah cepat. Kecerdasan artifisial kini hadir di genggaman murid, dan guru tidak boleh dibiarkan menghadapinya sendirian.
Pelatihan mandiri pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial yang diluncurkan Juli lalu patut diperluas melalui kelompok kerja guru di setiap gugus sekolah, sebab tradisi gotong royong antarguru merupakan kekuatan khas kita.
Teknologi dapat membantu menyiapkan bahan ajar, tetapi hanya guru yang mampu membaca mata murid yang sedang kehilangan semangat.
Jawaban kelima melampaui batas negeri. Sebagai pengelola salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia, Indonesia memiliki bekal untuk berbagi: pengalaman menjaga porsi anggaran pendidikan lewat konstitusi, penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru, hingga penyelenggaraan pendidikan profesi bagi ratusan ribu guru dalam waktu singkat.
Semua itu dapat menjadi bahan kerja sama dengan sesama negara berkembang. Di forum internasional, Indonesia juga dapat ikut menyuarakan gagasan yang didorong UNESCO, yaitu menukar beban utang negara miskin dengan investasi pendidikan, supaya krisis ekonomi tidak lagi dibayar dengan masa depan generasi muda.
Hari Guru Sedunia tahun ini pada akhirnya mengajukan pertanyaan sederhana kepada kita semua: sudahkah kita sungguh berdiri di sisi mereka? Berdiri bersama guru berarti orang tua yang hadir sebagai mitra dan bukan hakim, pemerintah daerah yang membayar tepat waktu, dunia usaha yang membuka pintu belajar, serta masyarakat yang kembali memandang profesi ini dengan hormat.
Ekonomi boleh bergejolak, harga boleh naik dan turun, tetapi sebuah bangsa yang memuliakan gurunya tidak akan pernah kehabisan harapan.
Enam puluh tahun lalu dunia berjanji di Paris.
Hari ini giliran kita menepatinya, di setiap kelas, dari Sabang sampai Merauke.
“Satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena dapat mengubah dunia.“
Malala Yousafzai, Markas Besar PBB, New York, 12 Juli 2013