Rumah yang Tetap Berdiri: Ikhtiar Konstruksi Indonesia Menjaga Kehidupan di Tengah Ekonomi yang Berguncang

“Manfaat pencegahan adalah perang dan bencana yang tidak terjadi.”

Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB ketujuh, dalam esai “Menuju Budaya Pencegahan”, 1999 (terjemahan bebas)

Kalimat itu ditulis Kofi Annan pada 1999, tahun penutup Dasawarsa Internasional Pengurangan Bencana Alam, dan sampai hari ini masih terasa seperti teguran halus bagi siapa pun yang pekerjaannya membangun.

Sejarah peringatan yang kita rayakan setiap 13 Oktober berakar dari masa itu. Pada Desember 1989, Majelis Umum PBB melalui Resolusi 44/236 menetapkan hari Rabu kedua bulan Oktober sebagai Hari Internasional Pengurangan Bencana Alam, sebuah seruan untuk menumbuhkan budaya sadar risiko di seluruh dunia.

Dua puluh tahun kemudian, lewat Resolusi 64/200 tertanggal 21 Desember 2009, tanggalnya dipatok tetap pada 13 Oktober. Semangatnya lalu dipertajam oleh Kerangka Aksi Hyogo 2005 dan Kerangka Kerja Sendai 2015 sampai 2030, yang menggeser cara pandang dunia dari sibuk menolong setelah musibah menjadi tekun mengurangi risiko sebelum musibah datang.

Tahun ini, badan PBB untuk pengurangan risiko bencana memilih tema yang terasa sangat dekat dengan dunia konstruksi: Resilience Starts at Home, ketangguhan bermula dari rumah.

Tema itu menyentuh karena rumah adalah tempat paling pribadi yang kita miliki. Di sanalah anak belajar berjalan, orang tua menua, dan keluarga menyimpan seluruh tabungan hidupnya dalam bentuk dinding dan atap.

Namun rumah pula yang paling dulu runtuh. Laporan Kajian Global PBB 2025 mencatat kerugian langsung akibat bencana kini berkisar US$200 miliar per tahun, sedangkan biaya sesungguhnya melampaui US$2,3 triliun ketika dampak berantai dan kerusakan lingkungan ikut dihitung, hampir sepuluh kali lipat angka resmi.

Sepanjang 2016 sampai 2025, sekitar 100 juta orang terdampak bencana setiap tahun. Laporan yang sama memuat satu pesan yang pantas dipajang di setiap kantor proyek: risiko gempa meningkat bukan karena bumi berguncang lebih keras, melainkan karena rumah terus didirikan dengan cara yang tidak aman di kawasan rawan.

Bagi Indonesia, ini bukan cerita dari negeri jauh. Indeks Risiko Dunia 2025 menempatkan Indonesia di urutan ketiga negara paling berisiko bencana, setelah Filipina dan India. Data BNPB menunjukkan 1.132 kejadian bencana hanya dalam enam bulan pertama 2026, dan 523 di antaranya banjir. Luka paling dalam masih basah di Sumatra.

Banjir bandang dan longsor akhir November 2025 di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merenggut 1.135 jiwa dan merusak 157.838 rumah, 47.165 di antaranya rusak berat, dengan kerugian ekonomi yang ditaksir Rp68,67 triliun.

Di balik setiap angka itu tersimpan dapur yang tak lagi berasap, buku rapor yang hanyut, dan seorang ayah yang berdiri di atas lumpur sambil mencari letak pintu rumahnya.

Tantangan ke depan justru datang pada saat kantong sedang menipis. Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi dunia hanya tumbuh 3,0 persen pada 2026, sedangkan Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen, di bawah sasaran APBN sebesar 5,4 persen, terutama karena guncangan pasokan akibat perang di Timur Tengah. Gelombangnya sampai ke lokasi proyek.

Asosiasi Kontraktor Indonesia mencatat rupiah melemah 7,82 persen hingga Rp17.964 per dolar AS, harga solar industri naik 41,52 persen, besi beton naik 27,78 persen, aspal 23,85 persen, dan biaya pelaksanaan proyek gedung membengkak 20 sampai 35 persen.

Sektor konstruksi memang masih tumbuh 6,68 persen pada triwulan II 2026 ketika ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen, tetapi ruang fiskal kian sempit. Kementerian Pekerjaan Umum membutuhkan Rp219,81 triliun untuk 2027, sedangkan pagu indikatif awalnya Rp98,47 triliun.

Pada saat yang sama, negara harus menyiapkan Rp100,166 triliun selama tiga tahun untuk memulihkan Sumatra, Rp69 triliun di antaranya untuk infrastruktur. Ongkos menebus satu bencana ternyata lebih besar daripada pagu indikatif awal setahun kementerian yang membangun jalan, bendungan, dan air bersih untuk seluruh negeri.

Di sinilah bahaya yang paling saya khawatirkan sebagai orang lapangan. Ketika harga besi melonjak, godaan pertama adalah mengecilkan diameter tulangan, merenggangkan jarak sengkang, dan mengencerkan adukan.

Tidak seorang pun melihatnya setelah dinding diplester, sampai suatu malam tanah bergerak. Padahal pekerjaan rumah kita masih menggunung. BPS mencatat 18,01 juta rumah tangga menempati rumah milik sendiri yang belum layak huni dan 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah.

Rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan baru 87,52 persen. Artinya, sekitar satu dari delapan keluarga Indonesia tidur di bawah atap yang belum tentu sanggup melindungi mereka.

Kabar baiknya, jalan keluar tersedia, dan sebagian besar tidak menuntut uang lebih banyak, melainkan cara membangun yang lebih cermat. Hitungannya terang. Menurut kajian PBB, setiap satu dolar untuk mengurangi risiko menghindarkan lima belas dolar biaya pemulihan, dan Bank Dunia menghitung setiap satu dolar untuk infrastruktur yang tangguh memberi manfaat empat dolar.

Pada masa sulit, pencegahan bukan kemewahan. Ia bentuk penghematan yang paling masuk akal.

Langkah pertama adalah menjadikan mutu struktur sebagai wilayah yang haram ditawar. Pemilik proyek, pemerintah maupun swasta, perlu memasang klausul penyesuaian harga yang adil dalam kontrak supaya kontraktor tidak dipaksa memilih antara rugi dan curang.

Pengawasan terhadap standar ketahanan gempa dan persetujuan bangunan gedung harus diperketat justru ketika anggaran ketat, sebab penghematan sejati lahir dari rancangan yang efisien, bukan dari besi yang dikurangi diam-diam. Langkah kedua, memindahkan sebanyak mungkin pekerjaan ke pabrik.

Komponen pracetak dan sistem rakitan memangkas limbah, mempercepat waktu, dan membuat mutu lebih mudah dikendalikan. Indonesia sudah memiliki contohnya, yaitu RISHA, rumah panel beton yang dirakit dengan baut, dikembangkan sejak 2004 dan dibangun sekitar sepuluh ribu unit di Aceh setelah tsunami.

Hunian tetap bagi penyintas Sumatra, yang ditargetkan rampung paling lambat 2027, semestinya menjadi etalase teknologi semacam ini, didirikan di lokasi yang aman dari alur banjir dan lereng labil, bukan sekadar mengganti rumah lama di tempat bahaya yang sama.

Langkah ketiga menyentuh rumah rakyat, karena sebagian besar rumah di negeri ini dibangun pemiliknya bersama tukang kampung tanpa gambar insinyur. Program bedah rumah menjangkau 88.635 unit pada semester I 2026, hampir dua kali capaian sepanjang 2025.

Setiap unit itu adalah kesempatan emas untuk menyisipkan perkuatan sederhana: kolom praktis, balok pengikat, angkur dinding, dan sambungan atap yang benar. Tambahan biayanya jauh lebih kecil daripada ongkos membangun ulang, tetapi itulah selisih antara dinding yang retak dan dinding yang menimpa. Untuk itu tukang harus menjadi tokoh utamanya.

PBB sendiri menyerukan pelatihan teknik bangunan tahan bencana bagi para tukang, termasuk perempuan dan kaum muda, serta perpaduan cara membangun tradisional dengan rekayasa modern. Rumah panggung, sambungan pasak, dan bambu yang lentur adalah warisan leluhur yang sudah lulus ujian gempa berabad lamanya.

Langkah keempat, membangun dengan menghormati alam. Banjir Sumatra mengajarkan bahwa beton setebal apa pun kalah oleh hutan yang gundul di hulu. Tata ruang berbasis peta risiko, sempadan sungai yang dijaga, saluran air yang dihitung dengan curah hujan masa depan, dan ruang resapan di setiap kawasan perumahan harus menjadi syarat perizinan yang sungguh ditegakkan.

Pengembang pun perlu jujur membuka informasi risiko kepada calon pembeli. Langkah kelima, menata pembiayaan. Laporan PBB tadi mencatat cakupan asuransi di Indonesia masih di bawah satu persen, sehingga hampir seluruh beban jatuh ke pundak keluarga dan APBN.

Asuransi rumah berpremi terjangkau, keringanan bagi bangunan yang memenuhi standar, serta dana siaga yang disiapkan sebelum musibah akan membuat pemulihan lebih cepat dan lebih bermartabat.

Pada akhirnya, pengurangan risiko bencana bukan urusan slogan setahun sekali. Ia hidup dalam keputusan kecil yang diambil setiap hari di lokasi proyek: mandor yang menolak besi di bawah ukuran, insinyur muda yang berani menegur gambar yang keliru, pejabat yang tidak meloloskan izin di bantaran sungai, ibu rumah tangga yang bertanya kepada tukang tentang ikatan kolom rumahnya.

Ekonomi boleh melambat, kurs boleh bergejolak, tetapi tekad untuk tidak mewariskan puing kepada anak cucu tidak boleh ikut melemah. Kita bangsa yang pandai bangkit setelah jatuh. Sudah waktunya kita juga menjadi bangsa yang pandai berdiri tegak sebelum diguncang.

Mari jadikan 13 Oktober 2026 sebagai janji bersama bahwa setiap rumah yang kita bangun, sekecil apa pun, sanggup memeluk penghuninya pada malam paling buruk sekalipun.

“Keselamatan bermula dari tempat kita tinggal.”

António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, pesan Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana 2026 (terjemahan bebas)