Perang, Energi, dan Perut Rakyat: Ujian Besar Swasembada Pangan
“Sebuah bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri tidak bisa disebut bangsa yang merdeka.” — Presiden Prabowo Subianto, Karawang, 7 Januari 2026
Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Pak Darmo, sebut saja namanya begitu, petani padi di Indramayu berusia enam puluh dua tahun, sudah berdiri di pematang sawahnya. Tangannya memegang gayung pupuk urea , butiran putih yang lebih dari sekadar kimia bagi dirinya.
Itu adalah penentu antara panen yang mencukupi dan kerugian yang menyesakkan. Di ujung dunia yang lain, ribuan kilometer dari pematang itu, rudal-rudal membelah langit Teheran.
Pada dini hari 28 Februari 2026, operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel mengubah peta geopolitik Timur Tengah selamanya — dan tanpa Pak Darmo sadari, getarannya menjalar ke dalam tanah yang ia injak setiap pagi.
Inilah kenyataan pahit dari dunia yang saling terhubung: sebuah konflik di ujung bumi mampu menggetarkan fondasi ketahanan pangan sebuah negara kepulauan yang berjarak ribuan mil.
Indonesia, yang baru saja merayakan tonggak sejarah swasembada beras pada awal 2026 setelah kerja keras panjang, kini berhadapan dengan ujian yang tidak datang dari dalam negeri, melainkan dari dinamika perang yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun di Jakarta maupun di ladang-ladang pertanian Jawa dan Sulawesi.
Operasi militer AS-Israel yang mengawali konflik ini segera dibalas Iran dengan melancarkan serangan rudal dan drone, sekaligus mengumumkan langkah yang mengguncang pasar energi global: penutupan Selat Hormuz.
Selat sepanjang 33 kilometer di titik tersempitnya itu bukan sekadar jalur laut biasa. Menurut data Badan Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati Selat Hormuz pada 2025, dengan nilai perdagangan energi yang melintasi jalur ini diperkirakan mencapai hampir 600 miliar dolar AS per tahun. Bayangkan sebuah keran raksasa yang tiba-tiba dipelintir ke posisi tertutup : itulah gambaran dari apa yang sedang terjadi.
Sensitivitas pasar terhadap guncangan ini sudah terbukti bahkan sebelum penutupan penuh berlangsung. Harga minyak jenis Brent sempat melonjak dari 69 dolar per barel menjadi 74 dolar per barel hanya dalam satu hari, dan itu hanya akibat ancaman gangguan , bukan penutupan sesungguhnya.
Saat penutupan nyata berlangsung, sejumlah analis memperkirakan harga minyak mentah jenis Brent berpotensi melonjak melampaui 100 hingga 150 dolar per barel, akibat hilangnya pasokan mendadak sebesar 20-21 juta barel per hari yang tidak dapat digantikan oleh produsen lain dalam waktu singkat.
Namun bagi Indonesia, ancaman terbesar bukan hanya pada harga bahan bakar kendaraan atau tarif listrik. Ancaman yang jauh lebih dalam, yang menyentuh langsung kehidupan 270 juta penduduk, tersembunyi dalam sebutir pupuk.
Setiap butir urea yang ditebarkan di sawah-sawah Indonesia memiliki sejarah perjalanan panjang dan sebagian besar jalur itu kini terancam terbakar oleh api perang.
Ini adalah kenyataan yang langsung bersentuhan dengan kemampuan petani Indonesia untuk menanam dan memanen. Kebutuhan pupuk nasional berkisar antara 22,57 hingga 26,18 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia Grup saat ini mencapai 14,8 juta ton per tahun — artinya, kesenjangan itu harus ditutup dari luar, termasuk dari jalur yang kini diblokade.
Dampak segera terasa di pasar global. Harga pupuk urea granular dari Timur Tengah melonjak ke angka 522,5 dolar AS per ton pada 2 Maret 2026, meningkat sekitar 7,95 persen hanya dalam beberapa hari dari harga 484 dolar AS per ton.
Menurut Rabobank, dalam skenario gangguan penuh, harga urea di Brasil dapat melonjak lebih dari 100 persen dalam tiga bulan, sementara di India berpotensi naik sekitar 80 persen. Jika negara-negara besar saja terhantam demikian keras, Indonesia tidak akan terkecualikan dari rantai efek tersebut.
Justru di sinilah titik paling krusial: Indonesia tengah berdiri di persimpangan sejarah. Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan tahun 2024, menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang tahun 2025.
Ini adalah pencapaian yang tidak boleh dianggap enteng. Nilai Tukar Petani pada tahun 2025 mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir — angka yang mencerminkan tidak hanya produktivitas, tetapi juga martabat jutaan keluarga tani yang selama puluhan tahun hidup dalam ketidakpastian.
Stok Cadangan Beras Pemerintah di akhir 2025 tercatat 3,25 juta ton, sempat menyentuh puncak 4,2 juta ton pada Juli 2025 — pencapaian tertinggi sejak penugasan Perum Bulog tahun 1969.
Namun stok beras yang melimpah tidak secara otomatis berarti ketahanan pangan yang tak tergoyahkan, jika biaya produksi untuk musim tanam berikutnya meledak akibat lonjakan harga pupuk dan bahan bakar.
Efek dominonya bekerja senyap namun pasti. Kenaikan harga minyak mendorong naiknya harga solar pertanian, meningkatkan biaya operasi traktor, pompa air, dan alat mesin lainnya. Kenaikan harga gas alam memukul biaya produksi PT Pupuk Indonesia.
Nilai tukar rupiah pun melemah ke level 16.893 per dolar AS, dengan lonjakan harga minyak akibat blokade Selat Hormuz menjadi pemicu utama. Rupiah yang melemah berarti harga impor komponen pupuk majemuk NPK yang masih bergantung pada kalium dari luar negeri akan semakin mahal diukur dalam mata uang lokal.
Petani seperti Pak Darmo di Indramayu itu, yang tidak pernah mendengar nama “Selat Hormuz” sebelumnya, tiba-tiba merasakannya dalam tagihan yang harus ia bayar di kios pupuk setempat.
Di tengah kepanikan itu, ada secercah kabar yang menenteramkan, sekaligus mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan adalah segalanya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan penyaluran pupuk untuk kebutuhan domestik tetap berjalan lancar, dengan impor pupuk pada dua bulan pertama 2026 naik hingga 40 persen dibandingkan periode sebelumnya — artinya suplai sudah diamankan sebelum eskalasi konflik semakin memanas.
PT Pupuk Indonesia mendapat mandat menyalurkan sekitar 9,84 juta ton pupuk subsidi pada 2026, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 9,55 juta ton. Stok bahan baku dinilai cukup untuk memenuhi produksi hingga September 2026.
Namun kelegaan sementara ini tidak boleh membuat kita lengah terhadap tantangan struktural yang jauh lebih dalam. Konflik di Timur Tengah ini adalah cermin yang memantulkan kelemahan-kelemahan sistemik yang selama ini kita abaikan.
Program swasembada pangan yang tengah dibangun dengan susah payah masih berdiri di atas fondasi yang rentan terhadap guncangan eksternal: ketergantungan pada pupuk impor, ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk operasi pertanian, serta sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.
Solusinya tidak bisa datang hanya dari respons krisis jangka pendek. Diperlukan reformasi struktural yang berani dan berkelanjutan. Pertama, Indonesia perlu mengakselerasi program diversifikasi sumber pupuk dengan sungguh-sungguh : memperluas kerja sama pengadaan ke Kanada, Rusia, dan Maroko, sembari mempercepat pengembangan pupuk organik dan bio-fertilizer berbasis sumber daya lokal.
Program revitalisasi industri pupuk yang didukung Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 mencakup rencana pembangunan pabrik baru dan peremajaan tujuh pabrik dalam lima tahun ke depan — program ini harus dijalankan dengan kecepatan penuh, bukan sekadar rencana di atas kertas.
Kedua, Indonesia perlu mempercepat pengembangan pertanian presisi yang hemat input. Penggunaan pupuk yang efisien melalui teknologi sensor tanah, drone, dan sistem irigasi cerdas dapat mengurangi ketergantungan terhadap volume pupuk impor tanpa mengorbankan produktivitas.
Ketiga, cadangan pupuk strategis nasional perlu dikelola secara lebih serius — semacam “Bulog untuk pupuk.” Jika kita bisa membangun cadangan beras yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, mengapa tidak melakukan hal yang sama untuk input produksi pertanian yang sama vitalnya?
Keempat, dan ini adalah hal yang sering dilupakan: perlindungan sosial bagi petani dalam situasi darurat geopolitik harus dirancang jauh sebelum krisis melanda, bukan setelahnya. Mekanisme stabilisasi harga input pertanian yang responsif, termasuk skema subsidi darurat yang dapat diaktifkan secara cepat ketika harga pupuk global melonjak melampaui ambang tertentu, adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan sekitar Rp46 triliun untuk subsidi pupuk dalam RAPBN 2026 , namun dalam skenario harga global yang melonjak tajam, angka itu bisa tersedot cepat tanpa perencanaan yang matang.
Kita berada di momen yang menentukan. Swasembada beras yang baru diraih bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal dari perjalanan panjang membangun kedaulatan pangan yang sesungguhnya.
Sebagaimana diungkapkan anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini: “Situasi ini tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global.” Kata-kata itu bukan hanya berlaku untuk sektor energi, tetapi juga untuk sektor pangan.
Pak Darmo tidak peduli dengan geopolitik. Ia peduli dengan apakah musim tanam mendatang akan menguntungkan atau merugikan. Ia peduli dengan apakah anaknya di kota bisa terus makan dengan harga yang terjangkau. Ia peduli dengan apakah semua kerja kerasnya selama ini akan berbuah kesejahteraan atau tergerus oleh badai yang tidak pernah ia bayangkan akan menyentuh pematang sawahnya.
Itulah mengapa kita semua — pejabat, akademisi, pengusaha, dan warga biasa — memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa fondasi yang sedang dibangun ini cukup kuat untuk menanggung segala guncangan yang datang dari sudut manapun di muka bumi.
“Ketahanan pangan adalah masalah keamanan nasional yang sama pentingnya dengan pertahanan militer. Negara yang tidak bisa memberi makan rakyatnya adalah negara yang sudah kalah sebelum berperang.” — Josué de Castro, ahli geografi pangan Brasil, penulis The Geography of Hunger