Menteri Terbaik, Petani Terjaga, Dunia Bergejolak

Norman Borlaug, peraih Nobel Perdamaian yang menyelamatkan ratusan juta jiwa lewat benih gandum, pernah berkata di podium Oslo bahwa pangan merupakan hak moral setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini.

Kalimat itu terdengar sederhana, namun di baliknya tersimpan seluruh beban sejarah: bahwa sebuah bangsa yang gagal memberi makan rakyatnya akan kehilangan segalanya, termasuk kemerdekaannya sendiri.

Dari sudut pandang itulah kabar yang datang pada awal September 2026 terasa lebih dari sekadar berita politik.

Lembaga riset kebijakan publik IndexPolitica Indonesia merilis Government Performance Assessment dan menempatkan Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. di peringkat pertama dengan skor 91, mengungguli sembilan menteri lain di Kabinet Merah Putih.

Yang membuat angka itu bernilai bukan posisinya, melainkan cara mengukurnya.

Penilaian tersebut bersandar pada dokumen resmi pemerintah dan statistik sektoral, bukan survei popularitas, dengan enam dimensi mulai dari keluaran kebijakan, efektivitas pelaksanaan, hingga dampak ekonominya.

Capaian ini melanjutkan hasil survei kepuasan publik Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2025, ketika nama yang sama berdiri di puncak dengan tingkat kepuasan 84,9 persen.

Angka itu punya kaki di lumpur sawah. Produksi beras nasional 2025 menembus 34,69 juta ton, melonjak 13,29 persen dibanding tahun sebelumnya, dan menjadi fondasi bagi target 34,77 juta ton pada 2026 dengan anggaran kementerian sekitar Rp40,15 triliun.

Pada peringatan kemerdekaan Agustus lalu, neraca pangan mencatat surplus sekitar 3,67 juta ton serta kesiapan ekspor perdana 1.000 ton beras ke Malaysia, sesuatu yang selama puluhan tahun hanya hidup di ruang pidato.

Cadangan beras pemerintah bertahan di kisaran 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026. Kesejahteraan petani pun bergerak naik: Nilai Tukar Petani nasional menyentuh 129,19 pada Agustus 2026, level tertinggi dalam lebih dari tiga dekade, dengan 33 dari 38 provinsi mencatat kenaikan.

Di tingkat makro, rilis resmi BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan kuartalan tertinggi sebesar 12,26 persen.

Namun di titik inilah kejujuran menjadi bentuk penghormatan tertinggi terhadap sebuah prestasi.

Skor 91 bukan garis finis. Skor itu justru memperbesar ukuran ujian yang menanti, karena dunia sedang tidak ramah.

Indeks Harga Pangan FAO pada Agustus 2026 rata-rata 133,3 poin, tertinggi sejak akhir 2022, sementara produksi serealia global diproyeksikan turun 2,0 persen menjadi 2.980 juta ton, penurunan tahunan terdalam sejak 2018.

Pemicunya berlapis: cuaca panas dan kering di Eropa, kekhawatiran El Niño di Asia Tenggara, gangguan arus ekspor Laut Hitam, hingga penutupan Selat Hormuz yang menekan pasokan bahan baku pupuk dan energi.

Bagi negara kepulauan yang logistiknya panjang dan pupuknya bergantung pada bahan baku impor, gelombang itu akan terasa sampai ke pematang.

Di dalam negeri, tantangannya tak kalah nyata. Harga beras eceran rata-rata menembus Rp15.641 per kilogram pada Agustus 2026, naik 5,52 persen secara tahunan di tingkat penggilingan, sehingga muncul paradoks yang menyakitkan: petani mulai tersenyum, konsumen berpendapatan rendah mulai mengeluh.

BPS pun memproyeksikan produksi beras Januari hingga Oktober 2026 sedikit melandai ke 31,41 juta ton atau turun 0,08 persen akibat penyusutan luas panen dan faktor iklim. Secara tahunan, laju sektor pertanian juga melambat dari 4,97 persen pada triwulan I menjadi sekitar 3,8 persen pada triwulan II 2026.

Subsektor hortikultura bahkan mencatat penurunan nilai tukar 2,84 persen dalam sebulan, bukti bahwa kemakmuran sektoral belum merata. Di belakang semua itu berdiri persoalan struktural yang paling menakutkan: regenerasi.

Struktur usia petani terus menua, dan jumlah petani berusia 16 hingga 30 tahun hanya sekitar 3,95 juta orang atau setara 21,9 persen dari total petani nasional.

Tambahkan alih fungsi lahan sawah yang berlangsung dalam kisaran puluhan hingga ratusan ribu hektare per tahun, ditambah mayoritas petani yang menggarap kurang dari satu hektare, maka jelas bahwa swasembada hari ini masih ditopang punggung generasi yang sedang menua.

Lantas apa jalan keluarnya?

Pertama, titik berat kebijakan perlu bergeser dari sekadar menambah produksi menuju penguasaan rantai nilai. Kehilangan hasil pascapanen di banyak sentra masih berkisar sepuluh persen, dan sekitar 161 ribu penggilingan kecil terancam gulung tikar karena kalah modal dan teknologi.

Modernisasi pengering, penggilingan berbasis koperasi desa, serta pembiayaan murah untuk penggilingan rakyat akan menekan harga di hilir tanpa memotong pendapatan petani di hulu.

Kedua, subsidi pupuk perlu terus disederhanakan dan dipresisikan lewat data tunggal dan penyaluran langsung ke petani, agar guncangan harga pupuk dunia tidak berubah menjadi gagal tanam.

Ketiga, air harus diperlakukan sebagai infrastruktur pertahanan negara: rehabilitasi irigasi tersier, embung desa, pompanisasi, dan peringatan dini iklim yang sampai ke ponsel ketua kelompok tani, bukan berhenti di siaran pers.

Keempat, regenerasi tidak akan lahir dari imbauan, melainkan dari pendapatan. Model Brigade Pangan yang menggabungkan lahan, mesin, dan tenaga muda terbukti menjadi pintu masuk; realisasi tanam pada lahan optimasi melampaui 1,2 juta hektare hingga pertengahan Juli 2026, ditambah 64,5 ribu hektare cetak sawah rakyat menunjukkan skalanya nyata.

Yang perlu dipastikan berikutnya adalah kepastian akses lahan, kontrak pembelian hasil, serta pendapatan bulanan yang membuat anak muda memilih sawah tanpa merasa sedang berkorban.

Kelima, diversifikasi pangan lokal berbasis sagu, sorgum, jagung, umbi, dan protein hewani perlu diperlakukan sebagai strategi ketahanan, bukan program pelengkap, karena bangsa yang bergantung pada satu butir akan selalu rapuh terhadap satu musim.

Keenam, stabilisasi harga menuntut arsitektur yang transparan: harga pembelian pemerintah yang melindungi petani, harga eceran tertinggi yang melindungi konsumen, cadangan yang cepat digelontorkan, dan data produksi yang terbuka agar spekulasi kehilangan ruang gelapnya.

Ketujuh, ambisi ekspor sebaiknya dijalankan dengan disiplin: peluang pasar hingga 200 ribu ton bahkan satu juta ton hanya layak dikejar setelah perut rakyat sendiri benar-benar aman.

Yang membuat capaian ini menyentuh bukanlah deretan angkanya, melainkan wajah di baliknya. Petani yang berangkat sebelum subuh, ibu yang menakar beras di dapur dengan cermat, anak muda yang ragu antara sawah warisan bapaknya dan gemerlap kota.

Sang Menteri sendiri pernah mengingatkan bahwa kesejahteraan petani yang terus tergerus akan berujung pada rapuhnya produksi pangan nasional.

Skor 91 sebaiknya dibaca sebagai utang, bukan piala.

Utang kepada mereka yang menanam tanpa pernah muncul di layar, dan kepada generasi yang belum lahir namun sudah berhak atas tanah yang subur.