Jatiluhur dan Otak Baru Indonesia: Menakar Air, Listrik, dan Nurani di Balik Pusat Data Rp3,5 Triliun

“Sebagaimana listrik mengubah hampir segalanya seratus tahun lalu, hari ini saya sulit memikirkan satu industri pun yang tidak akan diubah kecerdasan buatan dalam beberapa tahun ke depan.” Andrew Ng, ilmuwan komputer Universitas Stanford

Hampir tujuh dasawarsa silam, di lembah Sungai Citarum, Purwakarta, negeri yang baru belajar berdiri ini berani bermimpi besar. Bendungan Jatiluhur mulai dibangun pada 1957 dan diresmikan pada 26 Agustus 1967, lalu tercatat sebagai waduk serbaguna pertama di Indonesia.

Dari tubuhnya mengalir air untuk sekitar 240.000 hektare sawah di Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Indramayu, air baku bagi warga Jakarta, serta listrik dari pembangkit berkapasitas 187,5 megawatt.

Warga Purwakarta berkorban demi mimpi itu, dan pengorbanan itulah yang hari ini kembali disebut orang.

Lebih dari setengah abad kemudian, lembah yang sama dilirik untuk mimpi jenis lain. BDx Data Centers, perusahaan pusat data yang didukung I Squared Capital, masuk ke Indonesia pada Mei 2022 lewat usaha patungan bersama Indosat Ooredoo Hutchison dan Lintasarta senilai sekitar 300 juta dolar AS.

Pada Juli 2024 mereka merampungkan tahap pertama kawasan CGK4 di Jatiluhur hanya dalam 75 hari, dengan rancangan yang kala itu disebut dapat tumbuh hingga 500 megawatt. April 2025 kawasan ini mengantongi sertifikasi dari Nvidia, lalu pada Juni 2026 PLN mengikat komitmen pasokan 1,2 gigawatt, yang terbesar bagi operator pusat data di tanah air.

Puncaknya tiba pada 22 September 2026, saat peletakan batu pertama AI Campus 2 dilakukan: kawasan 640 megawatt dengan enam gedung, ditopang jaringan listrik 845 megavolt ampere, dengan gedung pertama 120 megawatt yang ditargetkan mulai beroperasi awal 2027. Nilai investasinya disebut sekitar Rp3,5 triliun.

Enam hari setelah seremoni, cerita berbelok.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memeriksa lokasi pada 28 September dan meminta pekerjaan dihentikan sementara karena analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan persetujuan bangunan gedung belum terbit. “Berhentikan dulu pembangunannya,” ujarnya.

Ia menegaskan penghentian itu tidak berkaitan dengan birokrasi yang berbelit, lalu menitipkan satu syarat yang terasa sangat manusiawi: warga Purwakarta yang dahulu berkorban untuk Jatiluhur harus memperoleh akses air.

Pekan ini pemerintah provinsi menurunkan pakar lulusan ITB dan UI di bidang kecerdasan buatan, lingkungan, dan air untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengkaji dokumen AMDAL. “Kalau ngomongin data center, gak usah cemas,” kata gubernur menenangkan.

Mengapa sebuah gedung berisi komputer memerlukan kehati-hatian sebesar itu?

Jawabannya terletak pada angka. Pada tahap pengembangan berikutnya, kebutuhan air kawasan ini diperkirakan mencapai 384 liter per detik, setara sekitar 33.000 meter kubik per hari atau lebih dari 12 juta meter kubik per tahun.

Gubernur menyebut alokasi resmi air Jatiluhur bagi PDAM Purwakarta sebesar 3.000 liter per detik dan baru terpakai sekitar 380 liter per detik, sehingga secara hitungan pasokan masih tersedia.

Namun hitungan di atas kertas belum tentu sama dengan kenyataan pada musim kemarau. WALHI menghitung kebutuhan itu memang hanya sekitar 0,20 persen dari potensi ketersediaan air tahunan waduk sebesar 6,14 miliar meter kubik, tetapi tetap mengingatkan bahwa pengambilan terus-menerus menggerus pasokan air baku dan menambah tekanan saat kemarau panjang atau ketika waduk mendangkal.

Dari sisi listrik, IESR menghitung bahwa beban penuh 640 megawatt sepanjang tahun setara sekitar 5,6 terawatt jam. Menurut hitungan saya, angka itu lebih dari lima kali produksi tahunan pembangkit tenaga air Jatiluhur yang rata-rata sekitar 1.000 juta kilowatt jam.

Kehati-hatian itu makin beralasan bila kita menengok cuaca ekonomi. Dana Moneter Internasional pada Juli 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan dunia menjadi 3,0 persen dan menaikkan perkiraan inflasi global ke 4,7 persen di tengah konflik dan gangguan pasokan energi, sementara pertumbuhan perdagangan dunia diperkirakan melambat ke 3,5 persen.

Sejak awal tahun lembaga yang sama sudah mengingatkan bahwa penilaian ulang atas janji produktivitas kecerdasan buatan dapat memicu koreksi tajam di pasar keuangan. Di dalam negeri, ekonomi masih tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026, melambat dari 5,61 persen pada kuartal sebelumnya, sedangkan sektor informasi dan komunikasi melaju 6,97 persen.

Mesin digital tetap menjadi salah satu penopang ketika mesin lain melambat. Hanya saja modal global kini lebih pemilih, harga energi lebih mahal, dan cip beserta perangkat utamanya masih diimpor dengan dolar. Proyek yang tersendat perizinan dalam situasi seperti ini menanggung biaya ganda, yakni bunga yang terus berjalan dan kepercayaan yang terkikis.

Di titik inilah perdebatan memanas. Ekonom Indef Didik J. Rachbini menilai penghentian sepihak dapat mengganggu iklim investasi, pada saat pemerintah membidik investasi pusat data kecerdasan buatan hingga Rp360 triliun dan mencatat rencana pembangunan berkapasitas 1,3 gigawatt.

Sebaliknya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebut pola membangun sebelum izin lengkap sebagai kebiasaan lama yang belum berubah. Keduanya benar pada porsinya.

Indonesia memang membutuhkan otak digital di dalam negeri. Pengguna internet kita telah mencapai 235,26 juta jiwa atau 81,72 persen penduduk, dan pasar pusat data nasional diproyeksikan tumbuh dari 2,81 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 6,08 miliar dolar AS pada 2031.

Dunia bergerak ke arah yang sama. Badan Energi Internasional memperkirakan konsumsi listrik pusat data global melonjak menjadi sekitar 945 terawatt jam pada 2030, lebih dari dua kali lipat angka 2024 sebesar 415 terawatt jam. Pertanyaannya sudah bergeser dari perlu atau tidak menjadi dengan cara apa.

Menurut hemat saya, jalan keluar pertama justru yang paling sederhana: izin lebih dahulu, beton kemudian. Kepastian bagi pemodal lahir dari aturan yang jelas dan tenggat layanan yang pasti, tidak dari kelonggaran.

Pemerintah pusat dan daerah perlu menyiapkan satu jalur perizinan khusus pusat data dengan batas waktu penilaian AMDAL yang terukur, sehingga investor tahu kapan jawaban datang dan warga tahu apa yang diputuskan. Membuka dokumen kajian kepada publik, terutama soal kebisingan dan pemanfaatan air waduk seperti yang diminta gubernur, akan mengubah kecurigaan menjadi pengawasan bersama.

Jalan keluar kedua bersifat teknis dan sepenuhnya dalam jangkauan.

Rancangan CGK4 sudah memakai pendingin cair yang dialirkan langsung ke cip. Pilihan itu dapat dipadukan dengan sirkulasi tertutup, kewajiban memakai air daur ulang, serta larangan menyedot air tanah sebagaimana disarankan Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia.

Neraca air perlu dihitung per musim, dengan ketentuan tegas bahwa pada tahun kering sawah dan keran rumah tangga didahulukan. Untuk listrik, alam Purwakarta sebenarnya sudah menyediakan jawabannya.

BDx tengah menjajaki pasokan tenaga air bersama PJT, sementara di waduk tetangga PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 megawatt puncak berdiri di samping pembangkit tenaga air 1.000 megawatt dan masih dapat dikembangkan hingga kurang lebih 1.000 megawatt puncak.

Mengikat pusat data dengan pembangkit bersih yang baru, dan tidak sekadar mengambil jatah jaringan yang sudah terpakai, akan menjawab kekhawatiran tentang keandalan sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.

Jalan keluar ketiga menyangkut manusia, dan di sinilah proyek ini kelak dinilai sejarah. Fasilitas ini diproyeksikan menyerap 2.000 hingga 3.000 tenaga kerja secara bertahap.

Angka itu baru bermakna bila sebagian besar diisi anak Purwakarta, Karawang, dan Subang yang disiapkan lewat sekolah vokasi dan politeknik setempat, dengan kurikulum yang disusun bersama para pakar kampus yang kini sudah turun tangan.

Sebagian daya komputasi layak disisihkan bagi perguruan tinggi, peneliti, usaha rintisan, dan pemerintah daerah, misalnya untuk model bahasa Sunda, prakiraan musim tanam, atau pengelolaan air waduk itu sendiri.

Bila kecerdasan buatan yang lahir di Jatiluhur kelak membantu petani di hilir menentukan kapan menanam, lingkaran itu menjadi utuh. Air mendinginkan mesin, dan mesin menjaga air.

Jatiluhur pernah mengajari bangsa ini bahwa satu bangunan dapat menghidupi sawah, menerangi rumah, dan mengaliri keran jutaan orang sekaligus. Hampir enam puluh tahun setelah diresmikan, lembah itu kembali menguji kita dengan pertanyaan lama dalam rupa baru: sanggupkah kita membangun sesuatu yang besar tanpa meninggalkan yang kecil.

Jeda yang diminta Dedi Mulyadi layak dibaca sebagai tarikan napas sebelum melangkah lebih jauh, dengan izin yang lengkap, hitungan yang jujur, dan warga yang ikut memiliki. Jika itu berhasil,

Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah bagi mesin milik orang lain, tetapi juga pemilik masa depannya sendiri.

“Setiap negara perlu memiliki sendiri produksi kecerdasannya.” Jensen Huang, pendiri Nvidia, pada World Governments Summit 2024