Sulawesi Selatan 357 Tahun: Menjaga Pintu Gerbang Timur, Membuka Jalan Kemajuan Indonesia
“Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi?“
Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, putra Parepare, Bapak Teknologi Indonesia dan Presiden ketiga Republik Indonesia
Tiga ratus lima puluh tujuh tahun silam, asap mesiu Perang Makassar perlahan reda di atas reruntuhan Benteng Somba Opu.
Dari luka sejarah itulah lahir sebuah tonggak yang kemudian disepakati sebagai awal perjalanan Sulawesi Selatan.
Tanggal 19 Oktober 1669 resmi menjadi Hari Jadi Sulsel melalui Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 1995, setelah para sejarawan dan tokoh masyarakat berdiskusi panjang dalam seminar pada 18 dan 19 Juli 1995.
Menariknya, tanggal, bulan, dan tahun itu dirangkai dari peristiwa yang berbeda: tahun 1669 menandai berakhirnya Perang Makassar, sementara angka 19 merujuk pada 19 Agustus 1945, ketika utusan Sulawesi Selatan duduk dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Secara hukum, wilayah provinsi ini sendiri baru terbentuk pada 1960, lalu dimekarkan dengan lahirnya Sulawesi Tenggara melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 dan kemudian Sulawesi Barat. Sejarah ini mengajarkan satu hal penting: Sulsel tidak pernah dibangun dari kemenangan yang mudah, melainkan dari keteguhan untuk bangkit setelah jatuh.
Hari ini, Senin, 19 Oktober 2026, usia itu genap 357 tahun. Bagi saya yang bertahun tahun bergelut di lapangan proyek dan meja perundingan bisnis, angka ini bukan sekadar perayaan. Ia adalah cermin.
Pertanyaan Habibie di awal tulisan ini lahir dari seorang anak Parepare yang pernah merancang pesawat terbang dengan tangan anak negeri sendiri, dan hari ini pertanyaan itu kembali diajukan kepada kita semua di tanah Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.
Gerbang Indonesia Timur tidak akan dibangun oleh orang lain bila bukan oleh putra putri Sulsel sendiri. Pelabuhan yang kita keruk, rel yang kita pasang, dan pabrik yang kita dirikan hari ini akan menentukan bagaimana anak cucu kita bekerja, berdagang, dan bermimpi lima puluh tahun mendatang. Infrastruktur bukan semata beton dan baja. Ia adalah wadah bagi nasib manusia.
Kabar baiknya, Sulsel memasuki usia ke-357 dengan langkah yang tegap. Bank Indonesia mencatat ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 5,59 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, sedikit melambat dari 6,88 persen pada triwulan sebelumnya, namun tetap di atas angka nasional 5,29 persen.
Bahkan secara kewilayahan, Pulau Sulawesi tumbuh 5,53 persen, juga melampaui angka nasional, dan Sulsel menjadi lokomotif utamanya. Angka kemiskinan pun terus turun.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Sulsel tercatat 7,24 persen atau 669,63 ribu jiwa, lebih rendah dibanding 7,6 persen setahun sebelumnya. Neraca perdagangan juga masih surplus sebesar 72,07 juta dolar AS pada Agustus 2026 dengan inflasi tahunan terjaga di 2,86 persen.
Namun kita tidak boleh terlena oleh angka yang hijau.
Langit dunia sedang mendung. Dana Moneter Internasional dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,5 persen pada 2025 menjadi 3,1 persen pada 2026, dengan inflasi global diproyeksikan naik ke 4,7 persen akibat gejolak harga energi.
Ekonomi Tiongkok, salah satu pasar utama komoditas Indonesia, diperkirakan hanya tumbuh 4,5 persen. Lembaga itu juga mengingatkan bahwa ruang kebijakan dan bantalan ekonomi berbagai negara kian menipis di tengah konflik geopolitik dan ketegangan dagang.
Di dalam negeri, pertumbuhan nasional masih banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang melonjak 15,97 persen. Artinya, mesin pertumbuhan kita masih sangat bergantung pada belanja negara, sebuah sandaran yang rapuh bila ruang fiskal menyempit.
Di tingkat daerah, sejumlah sinyal juga patut dicermati dengan jujur. Tingkat partisipasi angkatan kerja Sulsel turun dari 67,59 persen pada Februari menjadi 66,83 persen pada Mei 2026, sementara penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh 5,19 persen.
Bagi pelaku usaha, terutama kontraktor kecil dan menengah, angka ini terasa nyata: modal kerja belum mengalir deras, sementara proyek menuntut kecepatan. Dan di balik persentase kemiskinan yang menurun, masih terdapat ratusan ribu warga yang setiap pagi berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar. Mereka bukan statistik. Mereka adalah petani di Bone, nelayan di Takalar, dan buruh harian di pinggiran Makassar.
Di sinilah peran Sulsel sebagai pintu gerbang Indonesia Timur diuji. Gerbang itu kini berdiri megah. Makassar New Port memiliki kapasitas 2,5 juta TEU per tahun dengan kedalaman kolam dermaga 16 meter, cukup untuk disinggahi kapal berkapasitas lebih dari 3.000 peti kemas.
TEU sendiri adalah satuan setara satu peti kemas berukuran 20 kaki. Pelabuhan yang dibangun dengan nilai investasi Rp5,4 triliun ini disebut sebagai yang terbesar di kawasan timur.
Akan tetapi, sepanjang 2024 arus peti kemas di terminal Makassar baru menyentuh 743.321 TEU, dan Kementerian Perhubungan sendiri pernah menyebut pemanfaatannya baru sekitar 300.000 TEU dari kapasitas 2 juta TEU ketika merancang Makassar sebagai simpul ekspor baru.
Gerbangnya sudah lebar, tetapi lorong di belakangnya belum ramai. Kapal sering datang penuh dari barat dan pulang setengah kosong dari timur. Selama ketimpangan muatan ini belum teratasi, biaya logistik ke Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara akan tetap mahal.
Maka solusi pertama adalah menyatukan simpul simpul yang masih terpisah. Kereta api Makassar–Parepare membuktikan bahwa masyarakat haus akan angkutan massal: sepanjang Januari hingga Mei 2026 kereta ini melayani 145.735 penumpang, melonjak 25,48 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan total 825.512 penumpang sejak mulai beroperasi pada Oktober 2022.
Langkah berikutnya adalah menuntaskan sambungan rel hingga ke jantung Kota Makassar dan langsung ke dermaga, serta memanfaatkannya untuk angkutan barang seperti semen dari kawasan Tonasa.
Pelabuhan, rel, jalan tol, kawasan pergudangan, dan bandara harus dirancang sebagai satu tubuh. Ketika satu kontainer dapat berpindah dari kereta ke kapal tanpa harus berganti truk berkali kali, di situlah biaya logistik benar benar turun.
Solusi kedua adalah mengisi kapal yang pulang dengan hasil olahan, bukan bahan mentah. Sulsel adalah lumbung beras, jagung, kakao, rumput laut, dan ikan bagi Indonesia Timur, sekaligus memiliki basis pengolahan nikel di Luwu Timur.
Dari kacamata konstruksi, ini berarti kita perlu membangun gudang berpendingin, pabrik pengolahan skala menengah, dan pusat pengemasan di dekat sentra produksi, bukan hanya di kota.
Setiap ton rumput laut yang diolah menjadi agar-agar, Jeli dan pengental makanan di Jeneponto atau Takalar adalah pekerjaan baru bagi warga desa dan muatan balik bagi kapal yang hendak berlayar ke Surabaya atau ke mancanegara.
Solusi ketiga adalah memastikan pembangunan berpihak pada pelaku lokal. Proyek besar di Sulsel harus memberi ruang bagi kontraktor daerah, tukang setempat, dan material produksi dalam negeri.
Pola kerja sama pemerintah dan badan usaha perlu diperluas agar pembangunan tidak sepenuhnya menunggu anggaran negara. Untuk mengatasi seretnya kredit, perbankan daerah bersama lembaga penjaminan dapat merancang pembiayaan berbasis kontrak bagi kontraktor kecil.
Data transaksi digital juga bisa menjadi jembatan. Hingga triwulan II 2026, pengguna QRIS di Sulsel mencapai 1,48 juta dengan 1,46 juta pedagang. Catatan transaksi itu adalah rekam jejak usaha yang dapat dipakai untuk menilai kelayakan kredit warung, bengkel, dan usaha kecil yang selama ini tak punya agunan.
Solusi keempat, dan barangkali yang terpenting, adalah manusianya.
Infrastruktur secanggih apa pun akan sia sia tanpa tenaga terampil yang merawat dan menjalankannya. Sekolah vokasi dan politeknik di Sulsel perlu dihubungkan langsung dengan kebutuhan proyek pelabuhan, perkeretaapian, dan industri pengolahan, lengkap dengan sertifikasi keahlian yang diakui.
Bangunan dan jalan yang kita dirikan pun harus tahan terhadap cuaca ekstrem yang makin sering datang, agar banjir tidak lagi menghapus hasil kerja bertahun tahun dalam semalam.
Leluhur kita telah meninggalkan bekal yang tak lekang: resopa temmangingngi namalomo naletei pammase Dewata, hanya kerja keras tanpa kenal lelah yang akan dititi oleh rahmat Tuhan.
Mereka juga mewariskan siri’ na pacce, harga diri dan rasa senasib, serta sipakatau, saling memanusiakan. Nilai nilai inilah yang seharusnya menjadi fondasi setiap kebijakan, setiap kontrak, dan setiap tiang pancang yang kita tanam. Pembangunan yang hanya mengejar angka tanpa memanusiakan warganya akan kehilangan jiwa.
Seperti perahu pinisi yang dirakit tanpa gambar kerja oleh para panrita lopi di Bulukumba, Sulsel dibangun oleh tangan tangan yang yakin pada arah angin dan bintang.
Kini angin dunia sedang tidak bersahabat, ombak ekonomi tinggi, dan bantalan kian menipis. Namun justru dalam cuaca seperti inilah para pelaut Bugis dan Makassar menunjukkan kelasnya.
Di usia ke-357, Sulsel tidak sekadar diminta bertahan. Ia dipanggil untuk memimpin, menjadi dermaga tempat seluruh Indonesia Timur menambatkan harapannya, lalu berlayar bersama menuju kemakmuran yang lebih adil. Selamat Hari Jadi Sulawesi Selatan. Ewako, tanah para pelaut dan pembangun!
John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, pidato di Paulskirche, Frankfurt, 25 Juni 1963