Ketika Dunia Bergolak, Anggaran Proyek Pun Ikut Terbakar: Cost Overrun dan Nasib Konstruksi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik

Setiap pagi, seorang manajer proyek di suatu sudut kota Indonesia terbangun dengan pertanyaan yang sama: apakah harga besi sudah naik lagi semalam? Apakah kapal pengangkut material dari luar negeri masih tertahan di perairan yang bergolak? Apakah rupiah kembali melemah sejak ia menutup mata tadi malam?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan kegelisahan biasa , ia adalah bagian dari pekerjaan yang kini terasa semakin berat, di mana keputusan yang diambil di meja perundingan Teheran atau Washington dapat secara langsung mengubah angka dalam lembar anggaran proyek yang sudah susah payah disusun berbulan-bulan lalu.

Inilah wajah industri konstruksi Indonesia hari ini. Sebuah industri yang bergerak di atas fondasi semangat membangun negeri, namun terus-menerus dihantam oleh gelombang ketidakpastian yang datang dari berbagai penjuru , dari dalam negeri maupun dari jauh di seberang lautan.

Pembengkakan biaya atau yang dalam bahasa teknis disebut cost overrun bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah luka yang nyata: luka bagi kontraktor yang harus menanggung selisih biaya, luka bagi pemerintah yang harus merevisi pagu anggaran, dan luka bagi rakyat yang akhirnya menanggung konsekuensi dari setiap rupiah yang terbuang di luar rencana.

Penelitian yang mengkaji faktor-faktor penyebab cost overrun pada proyek konstruksi di Indonesia mengidentifikasi sejumlah faktor dominan yang menjadi biang keladi pembengkakan biaya, yakni permasalahan desain, kejadian di luar kendali manusia, fluktuasi harga, kesalahan estimasi biaya, pekerjaan tambahan, lemahnya pengendalian biaya, serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia.

Ketujuh faktor ini sudah lama dikenal. Yang berubah adalah intensitasnya , karena hari ini, faktor-faktor itu bertemu dengan kekuatan baru yang jauh lebih destruktif: ketidakstabilan geopolitik global.

Ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah bukan hanya soal perang dan diplomatik. Bagi Indonesia, konflik yang berlangsung ribuan kilometer jauhnya itu memiliki efek kejut yang sangat nyata terhadap sektor konstruksi domestik, terutama ketika ancaman terhadap Selat Hormuz membayangi jalur pelayaran internasional yang menjadi urat nadi pasokan energi dan material.

Industri semen, yang sangat bergantung pada batu bara dalam proses produksinya, langsung merasakan tekanan ketika harga energi global bergejolak. Harga semen jenis OPC kantong 50 kilogram diprediksi mencapai Rp 72.000 hingga Rp 78.000 per sak pada penghujung 2025, naik 6 hingga 8 persen dibanding kuartal pertama di angka rata-rata Rp 68.000 per sak , sebuah kenaikan yang terlihat kecil dalam angka, namun sangat menyengat ketika dikalikan ribuan kubik beton dalam sebuah proyek berskala besar.

Sementara itu, sisi baja menawarkan cerita yang tidak kalah menegangkan. Indonesia masih mengimpor sejumlah besar bahan baku baja, termasuk bijih besi dan baja setengah jadi, dari kawasan yang kini menjadi episentrum ketegangan global. Gangguan pelayaran di Teluk Persia menciptakan kelangkaan di pasar domestik yang secara otomatis mendorong harga baja tulangan dan baja ringan naik tajam.

Lebih dari itu, pelemahan rupiah akibat tekanan geopolitik membuat nilai tukar menjadi semacam “pajak tersembunyi” yang terus menggerus daya beli kontraktor dalam pengadaan material impor.

Harga besi beton diproyeksikan mengalami kenaikan hingga 15 hingga 20 persen akibat kombinasi lonjakan permintaan global, kenaikan harga bijih besi, dan tekanan biaya logistik yang meningkat hingga 20 persen akibat konflik geopolitik yang berlarut-larut.

Dampak tarif perdagangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat turut memperparah situasi. Kenaikan harga baja struktur dan aluminium membuat biaya pengadaan bahan bangunan melonjak hingga 20 hingga 30 persen dalam tiga bulan terakhir.

Bahkan untuk semen dan beton pracetak yang sebagian besar diproduksi secara lokal pun ikut terdorong naik karena meningkatnya ongkos logistik dan tekanan biaya energi. Di lapangan, para kontraktor mulai menahan pembelian material dalam skala besar sambil menunggu kepastian harga : sebuah keputusan yang masuk akal dari sudut pandang bisnis, tetapi menyebabkan terhambatnya progres proyek di berbagai wilayah.

Namun, jujur harus diakui bahwa tekanan geopolitik hanyalah pemantik yang membakar tumpukan kayu kering yang sudah lama menumpuk. Kerentanan terhadap pembengkakan biaya dalam industri konstruksi Indonesia sesungguhnya sudah berakar jauh sebelum nama-nama konflik itu bergema di berita.

Penelitian di Kota Surabaya menunjukkan bahwa faktor internal seperti kesalahan pekerjaan yang harus diulang, kesalahan perencanaan biaya, rendahnya produktivitas tim, serta lemahnya pengendalian biaya menjadi penyebab dominan pembengkakan biaya di proyek-proyek konstruksi gedung. Faktor-faktor ini bersifat struktural , artinya, ia tidak akan hilang hanya karena harga material kembali stabil.

Kisah Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi cermin yang paling jujur. Pembengkakan biaya proyek ini mencapai Rp 24 triliun, sehingga keseluruhan anggaran yang dibutuhkan membengkak menjadi Rp 113,9 triliun , sebuah angka yang jauh melampaui perkiraan awal.

Atau Tol Serang-Panimbang sepanjang 83 kilometer yang mengalami pembengkakan biaya hingga Rp 1,6 triliun akibat proses perencanaan yang dianggap tidak matang , bukan karena bencana alam atau perang, tetapi karena dinamika teknis di lapangan yang tidak diantisipasi sejak awal.

Di tingkat legislatif, pengamat dan anggota DPR mencatat bahwa proyek tol yang masif di seluruh Indonesia kerap menuai persoalan berupa keterlambatan, pembengkakan biaya konstruksi, dan masa konsesi yang harus dinegosiasikan kembali.

Pola ini bukanlah kebetulan. Dokumen tender yang belum matang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pembengkakan biaya, diperparah oleh kecenderungan pemenang tender yang menawar terlalu rendah untuk menang kompetisi, bukan karena efisiensi yang sejati.

Ini adalah paradoks yang menyakitkan: kontraktor memenangkan lelang dengan harga yang tidak realistis, lalu di tengah jalan menemukan bahwa kenyataan di lapangan sama sekali tidak sesuai dengan asumsi yang dicantumkan dalam dokumen penawaran.

Jadwal mundur, biaya membengkak, dan semua pihak — pemberi kerja, kontraktor, bahkan masyarakat pengguna — akhirnya menanggung akibatnya.

Di sinilah letak ironi terbesar. Indonesia sedang dalam fase pembangunan infrastruktur yang paling ambisius dalam sejarahnya. Pada fase awal pembangunan IKN dari 2022 hingga 2024, APBN telah menginvestasikan Rp 89 triliun untuk berbagai proyek mulai dari jalan tol, hunian, hingga fasilitas publik.

Bahkan sebuah tol bawah laut di IKN sedang dirancang dengan perkiraan biaya hingga Rp 11 triliun atau setara 682 juta dolar Amerika. Skala ambisi ini sangat patut diapresiasi.

Namun skala ambisi yang besar tanpa fondasi manajemen risiko yang kuat ibarat membangun menara tanpa pondasi yang setara , semakin tinggi bangunan, semakin fatal jika ia oleng.

Sektor konstruksi Indonesia diproyeksikan tumbuh positif sepanjang 2025, dengan kebutuhan besi dan baja untuk konstruksi diperkirakan mencapai Rp 59 hingga Rp 65 triliun, sementara konsumsi baja nasional tumbuh menjadi 19,3 juta ton , sebuah angka yang mencerminkan vitalitas sektor yang tidak perlu diragukan.

Namun di sisi lain, ia juga berarti tekanan permintaan yang terus membuat harga material rentan terkerek naik, terutama ketika rantai pasok global sedang dalam kondisi rapuh.

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Jawaban sederhana tentu tidak cukup untuk persoalan yang sekompleks ini. Tetapi ada beberapa keyakinan yang harus dibangun kembali oleh industri konstruksi Indonesia sebagai fondasi.

Pertama, estimasi biaya harus diperlakukan sebagai dokumen yang hidup, bukan angka mati yang dicantumkan sekali dan dilupakan. Dalam dunia yang bergerak secepat ini, eskalasi harga dan faktor kontinjensi bukan lagi opsi , ia adalah keharusan.

Volatilitas harga baja yang terjadi di pasar bukan lagi kebisingan latar, melainkan sinyal penting yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah proyek konstruksi — dan memahaminya menuntut penguasaan alat manajemen risiko berbasis data yang jauh melampaui intuisi semata.

Kedua, manajemen rantai pasok harus dirancang dengan mempertimbangkan skenario terburuk dari kondisi geopolitik. Diversifikasi sumber material, kontrak jangka panjang dengan harga terkunci (fixed price), dan penguatan industri bahan bangunan dalam negeri bukan sekadar pilihan strategis , ia adalah keharusan survivabilitas.

Pasar baja Indonesia pada tahun 2025 terjebak dalam tarik-menarik antara kekuatan global yang menekan harga turun dan kekuatan domestik yang mendorong harga naik, dan memahami dinamika ini adalah kompetensi yang tidak bisa lagi dianggap remeh oleh para manajer proyek.

Ketiga — dan ini mungkin yang paling fundamental — industri konstruksi Indonesia harus berani keluar dari budaya low bid winning yang telah terlalu lama menjadi norma. Proyek yang dimenangkan dengan harga yang tidak realistis akan selalu berakhir dengan pembengkakan biaya atau penurunan kualitas.

Tidak ada jalan tengah. Regulator dan pemberi kerja perlu membangun ekosistem yang menghargai penawaran yang realistis dan kompetitif secara sehat, bukan yang sekadar murah di kertas.

Di luar segala tantangan itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: industri konstruksi adalah industri yang membangun harapan. Setiap jembatan yang berdiri kokoh adalah harapan bagi masyarakat yang selama ini terputus. Setiap rumah sakit yang selesai dibangun adalah harapan bagi pasien yang menunggu.

Setiap jalan tol yang membentang adalah harapan bagi petani yang ingin membawa hasil panennya ke pasar dengan lebih cepat. Pembengkakan biaya bukan hanya persoalan angka , ia adalah persoalan tertundanya harapan itu.

Maka tugas kita, para pelaku industri konstruksi, adalah memastikan bahwa di tengah dunia yang bergolak ini, fondasi yang kita bangun tetap kokoh. Bukan hanya fondasi dari beton dan baja, tetapi fondasi dari perencanaan yang matang, manajemen risiko yang cermat, dan integritas yang tidak tergoyahkan.

Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak membutuhkan proyek yang murah di atas kertas. Ia membutuhkan proyek yang selesai tepat waktu, sesuai anggaran yang realistis, dan berkualitas untuk generasi yang akan mewarisinya.

Dunia mungkin sedang terbakar. Namun industri konstruksi Indonesia tidak boleh ikut terbakar bersamanya.

Ia harus menjadi pemadam , dengan kompetensi, dengan kejujuran, dan dengan semangat yang tidak pernah padam.