Sekilo Bawang, Sekeranjang Kepercayaan
Mendiang Senator Daniel Patrick Moynihan pernah melontarkan kalimat yang kini terasa seperti peringatan bagi semua pemimpin: “Setiap orang berhak atas pendapatnya sendiri, tetapi tidak berhak atas faktanya sendiri.”
Kalimat itu kembali bergema pada Jumat, 14 Agustus 2026, ketika sebuah angka kecil menyelinap ke dalam pidato besar dan mengubah arah percakapan sebuah bangsa.
Di Gedung Nusantara, Senayan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun, angka terbesar sepanjang sejarah republik. Namun bukan triliunan itu yang paling cepat menyebar.
Yang melesat justru satu kalimat pendek tentang seorang perempuan dari Kabupaten Bogor: Ibu Susanah, buruh harian pengupas bawang, yang disebut memperoleh upah sekitar Rp700 ribu per kilogram.
Publik langsung menghitung, dan hasil hitungannya tidak masuk akal. Sepuluh kilogram sehari berarti tujuh juta rupiah, lalu dua ratus sepuluh juta rupiah sebulan, jauh melampaui gaji menteri, dokter spesialis, maupun guru besar.
Sementara harga bawang merah di tingkat konsumen hanya berkisar puluhan ribu rupiah per kilogram. Aritmetika sederhana itulah yang membuat warganet berseloroh ingin banting setir jadi pengupas bawang.
Kenyataan di lapangan berbicara dengan suara yang jauh lebih lirih. Di Pasar Legi, Solo, tarif jasa mengupas bawang berkisar Rp2.000 hingga Rp10.000, bergantung jenis bawang dan tahap pengupasan.
Siti Amirah, perempuan berusia 72 tahun yang telah mengupas bawang lebih dari dua dasawarsa, menuturkan bahwa tiga karung sehari hanya menghasilkan sekitar Rp30.000. Ia bekerja sejak pukul delapan pagi hingga menjelang tengah malam, dengan jemari perih dan punggung pegal, karena tanpa itu ia tidak memegang uang sama sekali.
Selisih antara Rp700.000 dan Rp30.000 bukan sekadar kesalahan ketik. Selisih itu adalah jarak antara podium dan pasar, antara naskah dan nasib.
Istana merespons dengan hati-hati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan memverifikasi angka tersebut dan menelusuri data sebenarnya. Sikap itu patut diapresiasi, sebab kejujuran untuk mengecek ulang selalu lebih bernilai daripada pembelaan yang dipaksakan.
Namun peristiwanya menyisakan pelajaran yang lebih besar daripada satu kata yang tergelincir. Pidato kenegaraan bukan obrolan warung kopi. Ketika kepala negara menyebut sebuah angka di hadapan seluruh lembaga tinggi negara, rakyat berhak memperlakukannya sebagai informasi faktual, lalu mengujinya dengan realitas ekonomi yang mereka jalani setiap hari.
Di sinilah anatomi persoalannya terbuka. Rantai penyusunan pidato presiden melibatkan verifikasi berjenjang, mulai dari pendataan penerima manfaat di lapangan, penyaringan cerita oleh kementerian teknis, hingga penulisan naskah di lingkar terdalam istana.
Satu angka salah yang lolos sampai ke mimbar menandakan simpul verifikasi yang longgar, bukan sekadar kekhilafan personal. Ketika negara sedang meminta kepercayaan publik atas anggaran Rp4.097,2 triliun, ketelitian pada angka Rp700 justru menjadi ujian paling murah sekaligus paling menentukan.
Ironisnya, kisah Ibu Susanah sesungguhnya benar dan penting. Ia mewakili puluhan juta warga yang menopang ekonomi negeri ini dari sektor yang tidak tercatat rapi. Badan Pusat Statistik mencatat pekerja informal pada Mei 2026 mencapai 87,88 juta orang atau 59,30 persen dari seluruh penduduk bekerja.
Rata-rata upah buruh nasional pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta dengan tingkat pengangguran terbuka 4,68 persen, namun angka rata-rata itu menyembunyikan jurang di dalamnya. Buruh kupas bawang, pemulung, kuli panggul, dan pengasuh harian tidak mengenal slip gaji, tidak mengenal jaminan pensiun, dan tidak mengenal cuti sakit.
Potret makronya sendiri sebenarnya tidak buruk. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, melambat dari 5,61 persen pada kuartal sebelumnya namun tetap di atas perkiraan pasar.
Inflasi tahunan Juli 2026 terkendali di 2,88 persen. Jumlah penduduk miskin turun 430 ribu orang menjadi 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen pada Maret 2026. Namun di balik kabar baik itu, Rasio Gini justru naik dari 0,363 menjadi 0,368 dan garis kemiskinan rumah tangga menyentuh Rp3.091.866 per bulan.
Pertumbuhan berjalan, tetapi hasilnya belum terbagi merata. Inilah yang membuat angka Rp700 ribu terasa begitu melukai: ia terdengar seperti kabar dari negeri lain.
Tantangan ke depan tidak ringan. Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3,0 persen pada 2026 dan 3,4 persen pada 2027, dengan laju penurunan inflasi global yang terhenti akibat gejolak energi dan tersendatnya rantai pasok.
Target kemiskinan dipatok turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen. Semua itu ambisius, dan justru karena ambisius, ia membutuhkan modal yang tidak tercantum dalam tabel asumsi mana pun: kepercayaan.
Kepercayaan adalah mata uang fiskal yang paling sering diremehkan. Pemerintah bisa menerbitkan surat utang, tetapi tidak bisa menerbitkan keyakinan rakyat. Ketika publik meragukan satu angka, keraguan itu merembes ke angka-angka lain, termasuk klaim penurunan kemiskinan dan efektivitas program bantuan.
Analis ANTARA menyebut RAPBN sebagai peta navigasi yang harus menyeimbangkan kecepatan kapal, ketahanan lambungnya, dan keselamatan penumpang di dek bawah. Penumpang di dek bawah itulah Ibu Susanah dan Siti Amirah. Mereka tidak menuntut puisi. Mereka menuntut ketepatan.
Maka solusinya harus dimulai dari hulu komunikasi. Setiap angka yang masuk ke naskah pidato kenegaraan sebaiknya melewati satu pintu verifikasi resmi yang melibatkan Badan Pusat Statistik dan kementerian teknis terkait, dengan jejak sumber yang bisa ditelusuri publik.
Naskah lengkap beserta lampiran datanya perlu diterbitkan serentak dengan pidato, sehingga siapa pun bisa memeriksa. Ketika kekeliruan terlanjur terjadi, ralat cepat dan terbuka dalam hitungan jam jauh lebih menyembuhkan daripada penjelasan berbelit dalam hitungan minggu. Pemimpin yang berani meralat justru terlihat lebih kuat, bukan lebih lemah.
Di hilir, koreksi datanya harus berujung pada koreksi kebijakan. Negara perlu memetakan upah riil pekerja informal secara berkala, bukan sekadar mengandalkan rata-rata nasional yang menghaluskan penderitaan.
Perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas, penguatan koperasi pengolahan pangan agar nilai tambah tidak seluruhnya diserap pengepul, serta pelatihan yang menaikkan buruh kupas menjadi pengolah produk turunan, semuanya lebih bermakna daripada sekadar menyebut nama seseorang di podium.
Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan tetap dibutuhkan sebagai jaring pengaman, namun jaring pengaman bukan tangga. Tangga dibangun dari pekerjaan layak, harga yang adil di tingkat petani, dan akses modal yang tidak mencekik.
Peristiwa Rp700 ribu sekilo bawang, pada akhirnya, adalah hadiah yang menyamar sebagai kecelakaan. Ia memaksa republik ini menoleh ke arah yang selama ini luput: ke tangan-tangan yang bekerja lima belas jam sehari demi tiga puluh ribu rupiah. Kesalahan angka bisa diperbaiki dalam satu kalimat ralat. Kesalahan mengabaikan mereka membutuhkan satu generasi untuk ditebus.
Dua puluh lima abad lalu, seorang murid bertanya kepada Konfusius tentang tiga pilar pemerintahan: pangan yang cukup, pertahanan yang kuat, dan kepercayaan rakyat.
Ketika ditanya mana yang paling akhir boleh dilepas, sang guru menjawab bahwa persenjataan dapat dikorbankan, bahkan pangan sekalipun, sebab “sejak dahulu kematian adalah nasib semua manusia; tetapi jika rakyat tidak lagi percaya kepada pemimpinnya, negara kehilangan tempat berpijak.”
Anggaran boleh menembus rekor, pertumbuhan boleh dipatok enam persen, namun tanpa ketepatan yang menumbuhkan kepercayaan, semua angka itu berdiri di atas pasir.
Bangsa yang berani jujur pada angkanya sendiri sesungguhnya sedang menabung pijakan untuk hari-hari yang jauh lebih sulit dari hari ini.