Merdeka yang Terasa di Meja Makan: Menakar Makna 81 Tahun Indonesia

Mahbub ul Haq, ekonom perintis Laporan Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, membuka laporan pertamanya pada 1990 dengan satu kalimat yang sampai kini menjadi kompas: manusia adalah kekayaan sesungguhnya dari sebuah bangsa.

Kalimat itu terasa dekat sekali dengan kita pada pagi ini, ketika bendera merah putih kembali naik di ujung bambu di gang-gang sempit, di halaman sekolah yang catnya mengelupas, di dermaga kecil tempat perahu nelayan bersandar.

Kemerdekaan bukan hanya peristiwa yang dibacakan dua orang laki-laki di Pegangsaan Timur delapan puluh satu tahun silam.

Kemerdekaan diuji setiap hari di meja makan, di lembar tagihan listrik, di tas sekolah anak-anak, dan di harapan seorang lulusan yang sudah tiga bulan mengirim lamaran tanpa jawaban.

Pemerintah memilih tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur untuk peringatan tahun ini. Tiga kata itu sesungguhnya bukan slogan, melainkan pertanyaan.

Berdaulat atas apa, adil bagi siapa, dan makmur sampai lapisan mana? Sebuah bangsa boleh berbangga pada capaian besarnya, namun kematangan sebuah bangsa justru diukur dari keberaniannya menatap bagian yang belum selesai.

Kabar baiknya nyata dan pantas disyukuri. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, dengan nilai produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menembus Rp6.552,1 triliun dan pertumbuhan sepanjang semester pertama mencapai 5,45 persen.

Harga-harga pun relatif jinak, dengan inflasi tahunan Juli 2026 sebesar 2,88 persen. Angka pengangguran terbuka turun ke 4,65 persen pada Mei 2026, atau 7,22 juta orang, level terendah sejak 1994.

Prestasi itu makin berarti bila diletakkan pada latar dunia yang sedang sesak. Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya 3,0 persen pada 2026, tertekan guncangan perang di Timur Tengah dan laju penurunan harga yang macet, sementara ledakan investasi teknologi hanya menguntungkan negara-negara yang sudah duduk di rantai nilai teknologi dunia.

Di tengah arus silang itu, Indonesia masih mampu tumbuh di atas lima persen selama lima triwulan berturut-turut. Kapal ini tidak karam. Persoalannya, tidak semua penumpang merasakan laju yang sama.

Di sinilah kejujuran diperlukan. Tingkat kemiskinan memang turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta jiwa, namun pada saat yang sama rasio gini justru naik menjadi 0,368. Garis kemiskinan nasional berada di Rp669.235 per orang setiap bulan, yang bila diterjemahkan ke dalam rumah tangga dengan rata-rata 4,62 anggota berarti sekitar Rp3,09 juta sebulan.

Renungkan sejenak arti angka itu bagi sebuah keluarga: sewa kontrakan, beras, minyak goreng, listrik, ongkos anak ke sekolah, semuanya harus muat di dalamnya. Jurang desa dan kota juga melebar, dengan kemiskinan perdesaan 10,67 persen berbanding perkotaan 6,34 persen. Kemakmuran, rupanya, masih lebih mudah menemukan alamat di kota.

Persoalan yang lebih dalam terletak pada mutu pekerjaan. Dari 148,19 juta penduduk bekerja, 59,30 persen atau sekitar 87,88 juta orang berada di sektor informal. Enam dari sepuluh pekerja kita hidup tanpa jaring pengaman yang memadai, tanpa kepastian jam kerja, tanpa dana pensiun.

Konsekuensinya terasa pada kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional: jumlah kelas menengah menyusut dari puncaknya 59,5 juta orang pada 2018 menjadi 46,7 juta pada 2025, sementara kelompok menuju kelas menengah membengkak hingga sekitar 142 juta jiwa.

Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 menyorot hal yang sama, bahwa perekonomian berhasil menciptakan pekerjaan baru namun belum cukup melahirkan pekerjaan produktif dengan upah yang mampu mengangkat mobilitas sosial. Guru honorer, pengemudi ojek daring, pedagang pasar, dan buruh harian adalah wajah dari statistik itu.

Ruang fiskal pun perlu dijaga dengan kepala dingin. Posisi utang pemerintah per akhir Juni 2026 tercatat Rp10.293,69 triliun atau 41,26 persen terhadap produk domestik bruto, masih di bawah pagar 60 persen yang diatur undang-undang, tetapi disertai beban bunga yang dianggarkan sekitar Rp599,44 triliun sepanjang tahun ini.

Rasio yang aman tidak otomatis berarti utang yang produktif. Ukuran sesungguhnya sederhana: apakah setiap rupiah yang dipinjam kembali kepada rakyat dalam bentuk irigasi yang mengalir, pelabuhan yang sibuk, sekolah yang layak, dan pekerjaan yang bermartabat.

Lalu, jalan keluar seperti apa yang masuk akal bagi Indonesia?

Yang pertama dan paling mendesak adalah memindahkan ukuran keberhasilan dari sekadar besaran pertumbuhan menuju mutu penciptaan kerja.

Insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan fasilitas kawasan industri sebaiknya diikat pada syarat penyerapan tenaga kerja formal yang terverifikasi, bukan sekadar nilai investasi yang diumumkan.

Hilirisasi juga perlu melangkah lebih jauh dari tungku peleburan menuju produk akhir bernilai tambah, karena di tahap itulah lapangan kerja bergaji layak benar-benar lahir.

Kedua, desa harus diperlakukan sebagai pusat pertumbuhan, bukan sekadar penerima bantuan. Sektor pertanian masih menyerap 28,75 persen tenaga kerja nasional, sementara kemiskinan justru paling pekat di sana.

Perbaikan irigasi, benih, akses pembiayaan, koperasi yang sehat, serta industri pengolahan skala kecil di tingkat kecamatan akan memangkas rantai pasok sekaligus menaikkan pendapatan petani dan nelayan secara langsung.

Ketiga, jaring pengaman sosial perlu dirancang ulang agar mampu memeluk pekerja informal. Skema jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan pensiun yang bisa dibawa berpindah pekerjaan akan menahan jutaan keluarga rentan agar tidak jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan hanya karena satu kali sakit atau satu kali musim paceklik. Perlindungan semacam ini bukan belas kasihan, melainkan investasi pada ketahanan bangsa.

Keempat, kelas menengah layak dijaga dengan kebijakan yang konkret: biaya perumahan yang terjangkau, ongkos pendidikan dan kesehatan yang tidak mencekik, serta struktur pajak yang tidak menghukum mereka yang baru saja naik kelas. Kelompok inilah mesin konsumsi, basis penerimaan negara, sekaligus penopang stabilitas sosial.

Kelima, mutu belanja negara perlu diperketat. Program besar seperti pemenuhan gizi anak sekolah semestinya diukur bukan dari jumlah porsi yang dibagikan, melainkan dari penurunan angka anemia, perbaikan nilai belajar, dan tumbuhnya pemasok pangan lokal. Transparansi data dan audit yang terbuka akan mengubah anggaran menjadi kepercayaan publik, dan kepercayaan adalah modal termurah yang dimiliki sebuah pemerintahan.

Keenam, kedaulatan energi dan penguasaan teknologi tidak bisa ditunda. Dunia sedang membelah diri antara negara yang memiliki kemampuan teknologi dan negara yang sekadar menjadi pasar. Investasi pada pendidikan vokasi, riset terapan, energi terbarukan, serta talenta digital akan menentukan apakah generasi yang lahir hari ini menjadi pencipta atau sekadar pengguna.

Delapan puluh satu tahun bukan usia yang muda bagi sebuah republik, namun juga belum tua untuk berubah arah.

Kemerdekaan yang sejati akan terasa ketika seorang ibu di Bekasi bisa membeli telur tanpa menghitung ulang, ketika seorang nelayan di Maluku memperoleh harga yang adil atas tangkapannya, ketika seorang sarjana di Padang menemukan pekerjaan yang menghargai ilmunya, dan ketika seorang anak di pedalaman Papua duduk di ruang kelas yang sama layaknya dengan anak di ibu kota.

Merah putih akan berkibar paling gagah bukan di tiang tertinggi, melainkan di dada orang-orang yang merasa negaranya hadir untuk mereka.

John F. Kennedy pernah berkata dalam pidatonya di American University bahwa persoalan-persoalan kita adalah buatan manusia, karena itu dapat diselesaikan oleh manusia. Kemiskinan, ketimpangan, dan pekerjaan yang rapuh bukan takdir yang diturunkan dari langit. Semuanya lahir dari pilihan, dan karena itu bisa diperbaiki oleh pilihan.

Delapan puluh satu tahun lalu bangsa ini membuktikan bahwa yang mustahil bisa diraih dengan keberanian.

Tugas kita hari ini lebih sunyi, namun tidak kalah mulia: memastikan kemerdekaan itu sampai ke meja makan setiap warga negara.