Jala Tua di Arus Baru: Nasib Nelayan Indonesia di Tengah Perubahan Global
“Laut adalah sekolah yang keras. Ia melahirkan ras manusia yang tangguh dan patut dimuliakan: para pelaut. Tidak ada penakluk lain selain mereka.” — Victor Hugo, The Toilers of the Sea (1866)
Setiap pagi, jauh sebelum kokok ayam memecah subuh, perahu-perahu kecil itu sudah membelah gelombang. Lengan-lengan yang kokoh menggenggam kemudi, mata yang tajam menatap cakrawala yang masih gelap, dan bibir yang komat-kamit dalam doa yang sama sejak ribuan tahun silam : mohon keselamatan, mohon rezeki, mohon pulang.
Mereka adalah nelayan Indonesia. Mereka adalah tulang punggung bangsa yang terlalu sering dilupakan oleh denyut kemewahan kota.
Pada setiap tanggal 6 April, Indonesia memperingati Hari Nelayan Nasional — sebuah momen yang lahir bukan dari seremoni politik, melainkan dari akar tradisi yang dalam. Peringatan ini bermula dari upacara turun-temurun masyarakat pesisir di Teluk Pelabuhan Ratu, Banten, sebuah ritual syukur kepada laut yang telah memberi kehidupan, dilengkapi tarian tradisional dan pelepasan sesajen ke tengah ombak.
Tradisi yang sakral ini kemudian berkembang menjadi perayaan nasional ketika pemerintah Indonesia mendirikan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia pada 6 April 1961, dan tanggal tersebut pun menjadi penanda resmi penghormatan bagi jutaan jiwa yang menggantungkan hidup pada laut. Secara formal, Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian mengukuhkan peringatan ini melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2003, menjadikannya bagian permanen dari kalender nasional yang patut direnungkan setiap tahun, bukan sekadar dirayakan.
Kini, wujud perayaannya pun telah berevolusi dengan indah. Sesajen yang dulu berupa makanan dan persembahan, kini digantikan oleh benih ikan, bibit udang, dan tukik (anak penyu) yang dilepaskan ke laut sebagai simbol harapan dan pelestarian.
Sebuah pergeseran yang puitis: dari memohon kepada laut, kini manusia belajar untuk juga memberi kembali kepada laut.
Namun di balik romantisme upacara itu, tersimpan kenyataan yang jauh dari indah.
Indonesia adalah negara yang dianugerahi laut terluar biasa di bumi. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 108.000 kilometer dan perairan yang diapit dua samudera raksasa — Samudera Hindia dan Samudera Pasifik — negeri ini menyimpan kekayaan bahari yang tak ternilai.
Bahkan, Indonesia menyumbang 18 persen dari total produksi tuna global yang mencapai 8,27 juta ton , sebuah prestasi yang layak dibanggakan. Pada semester pertama 2024 saja, ekspor produk perikanan mencapai 2,71 miliar dolar AS, dengan Amerika Serikat sebagai pembeli terbesar senilai 889 juta dolar.
Namun angka-angka megah itu menghasilkan pertanyaan yang menyakitkan: ke mana kekayaan itu pergi, jika bukan ke tangan mereka yang menciptakannya?
Data BPS mencatat bahwa pada tahun 2022, jumlah penduduk kawasan pesisir yang tergolong miskin ekstrem masih mencapai 3,9 juta jiwa. Sejak tahun 2017, nelayan menyumbang sekitar 25 persen dari total angka kemiskinan nasional. Bahkan, sebanyak 1,3 juta jiwa masyarakat pesisir terkategori miskin, setara dengan 12,5 persen dari total kemiskinan nasional, dan pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencapai 4,19 persen — lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang sebesar 4 persen. Kesenjangan ini bukan sekadar statistik , ia adalah cermin ketidakadilan struktural yang menganga lebar.
Masalahnya berlapis dan bertali-temali. Laporan KKP tahun 2023 menyebutkan bahwa dari sekitar 2,2 juta unit kapal penangkap ikan yang terdaftar, lebih dari 85 persen berukuran kecil dan beroperasi tanpa perangkat digital apapun.
Nelayan tradisional berlayar dengan modal besar, risiko nyawa, dan informasi yang sangat terbatas. Mereka menentukan arah tangkap berdasarkan kebiasaan turun-temurun dan perkiraan cuaca dari langit malam , di era ketika satelit dan kecerdasan buatan sudah bisa memandu kapal ikan ke gerombolan tuna dengan presisi milimeter.
Di atas itu semua, perubahan iklim hadir seperti badai yang tak terlihat namun terasa. Kenaikan muka laut di perairan Indonesia berkisar antara 0,3 hingga 0,5 sentimeter per tahun, dan BMKG memproyeksikan suhu rata-rata nasional dapat meningkat lebih dari 1,3 derajat Celsius pada periode 2020–2049.
Bagi seorang nelayan di pesisir Maluku seperti Yadi Bustan dari Desa Kawa, perubahan itu bukan teori akademik , ia adalah kenyataan pahit setiap hari. “Laut Maluku sentra ikan, namun dengan adanya masalah iklim, ikan tuna ini semakin jauh, hasil tangkap semakin berkurang,” tuturnya dalam sebuah forum kebijakan kelautan pada 2024. Biaya solar semakin mahal, jarak tangkap semakin jauh, dan pendapatan semakin tidak menentu.
Artinya, meski harga ikan di pasar kota terasa mahal bagi konsumen, keuntungan itu tidak sampai ke kantong nelayan , habis dimakan biaya solar, logistik, dan kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Baru memasuki 2025, NTN sedikit membaik ke angka 103,86, namun belum mampu menyamai capaian terbaik tahun 2022 yang menyentuh 106,45.
Tantangan lain yang tak kalah berat adalah kesenjangan teknologi. Digitalisasi terbukti mampu mempersingkat rantai distribusi, meningkatkan harga jual nelayan, dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak, serta berpotensi meningkatkan produksi hingga 40 persen dalam satu musim tangkap.
Namun untuk menikmati manfaat itu, dibutuhkan infrastruktur internet yang stabil , sesuatu yang masih menjadi kemewahan di banyak wilayah pesisir terpencil Indonesia Timur. Teknologi yang berjalan baik di kapal besar milik perusahaan belum menemukan jalan turun ke perahu kecil milik nelayan tradisional.
Lalu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya tidak tunggal, dan tidak mudah.
Pertama, kebijakan penangkapan ikan yang berkeadilan harus menjadi landasan. Pemerintah telah mengambil langkah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, yang bertujuan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Implementasinya perlu dipercepat dan dikawal dengan serius, bukan sekadar menjadi dokumen kebijakan yang tertidur di rak birokrasi.
Kedua, investasi pada infrastruktur konektivitas digital di kawasan pesisir adalah keharusan, bukan kemewahan. Ketika seorang nelayan di Ternate bisa mengakses prakiraan cuaca secara langsung dan peta potensi tangkap lewat teleponnya, ia tidak hanya lebih aman , ia juga lebih produktif.
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan layanan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) yang memanfaatkan citra satelit untuk menentukan zona potensi tangkap, namun adopsinya belum merata. Percepatan adopsi ini, diiringi dengan pelatihan literasi digital bagi nelayan, adalah investasi masa depan yang nilainya jauh melampaui biayanya.
Ketiga, perlindungan sosial yang nyata dan terasa. Asuransi nelayan, akses pembiayaan mikro tanpa jaminan yang memberatkan, serta program perlindungan kesehatan yang menjangkau kampung-kampung pesisir paling terpencil , semua ini bukan belas kasihan, melainkan hak yang sudah lama tertunda. Negara yang memungut manfaat dari ekspor tuna dan udang seharga miliaran dolar wajib memastikan bahwa mereka yang menangkap ikan itu bisa berobat ketika sakit dan menyekolahkan anaknya.
Keempat, model tata kelola berbasis masyarakat perlu diperluas. Nelayan lokal memiliki pengetahuan turun-temurun tentang musim ikan, lokasi pemijahan, dan perubahan kondisi perairan yang tidak bisa digantikan oleh algoritma manapun. Ketika kearifan lokal itu digabungkan dengan data ilmiah dan dukungan kebijakan yang kokoh, pengelolaan perikanan menjadi jauh lebih realistis dan berkelanjutan.
Kelima, regenerasi nelayan harus dijaga. Ketika pemuda pesisir memilih mengojek karena lebih mudah dan lebih pasti pendapatannya dibandingkan melaut, itu bukan tanda kemalasan — itu adalah sinyal darurat bahwa profesi nelayan sudah tidak lagi menjanjikan. Membangun ekosistem yang membuat anak muda bangga menjadi nelayan modern — dengan teknologi, , dan penghasilan yang layak — adalah tantangan kebudayaan sekaligus tantangan kebijakan.
Laut Indonesia adalah salah satu yang terkaya di dunia. Dua samudera mengapitnya, ribuan pulau menjaganya, dan jutaan manusia menggantungkan hidupnya padanya. Pada Hari Nelayan Nasional ini, kita tidak cukup hanya memasang gambar nelayan di media sosial atau mengucap terima kasih di podium seremonial.
Produksi perikanan Indonesia tumbuh rata-rata 3,94 persen per tahun, meningkat dari 4,51 juta ton pada 2016 menjadi 7,71 juta ton pada 2023 , namun pertumbuhan itu harus diikuti oleh pertumbuhan kesejahteraan mereka yang menghasilkannya.
Di Pelabuhan Ratu, ritual itu masih berlangsung setiap tahun. Benih ikan dilepas ke laut dengan harapan bahwa laut akan membalasnya berlipat ganda.
Tapi benih yang paling penting bukanlah yang disebarkan ke ombak , melainkan benih kebijakan yang adil, benih teknologi yang merata, dan benih penghargaan yang tulus kepada mereka yang memilih hidup di antara garam dan gelombang.
Mereka yang pergi sebelum fajar itu layak untuk kembali ke cahaya yang lebih terang.
“Bahkan jika kau tak pernah berkesempatan melihat atau menyentuh laut, laut menyentuhmu di setiap napas yang kau hirup, setiap teguk air yang kau minum, setiap suapan yang kau makan. Setiap orang, di mana pun, terhubung erat dan sepenuhnya bergantung pada keberadaan laut.” — Sylvia Earle, The World Is Blue: How Our Fate and the Ocean’s Are One (National Geographic Books, 2009)