Di Balik Sayap Tanpa Pilot: Drone, Disinformasi, dan Takdir Peradaban
Ada sesuatu yang dingin dan sunyi dalam cara perang modern.
Membunuh tidak selalu dengan dentuman meriam yang memekakkan telinga, tidak selalu dengan barisan prajurit yang berhadap-hadapan di ladang berlumpur. Kematian kini bisa datang dari benda kecil bersayap empat yang melayang tanpa suara di langit fajar, dikirim oleh seseorang yang duduk ribuan kilometer jauhnya sambil menatap layar komputer.
Dan bahkan sebelum drone itu meledak, sebuah narasi sudah lebih dulu meledak di benak jutaan manusia melalui sebuah unggahan di media sosial, sebuah video yang direkayasa kecerdasan buatan, sebuah berita yang terasa nyata namun sepenuhnya palsu.
Inilah wajah perang abad ke-21 yang sesungguhnya: pertempuran berlapis dua, di langit fisik dan di langit digital, di mana kemenangan bukan hanya diukur dari wilayah yang dikuasai, melainkan dari persepsi yang berhasil dibentuk.
Angka-angkanya berbicara dengan keras. Menurut laporan Center for Civilians in Conflict (CIVIC), serangan drone dalam konteks konflik bersenjata meningkat sebesar 4.000 persen antara tahun 2020 dan 2024, dari sekitar 4.525 serangan pada 2023 menjadi 19.704 serangan pada 2024 , sebuah angka yang bukan sekadar statistik.
Di baliknya ada desa-desa yang hangus, rumah sakit yang lumpuh, anak-anak yang kehilangan masa depan. Di Ukraina, drone telah bertanggung jawab atas sekitar 70 persen kerugian Rusia sejak invasi besar-besaran dimulai pada 2022.
Sementara pasar drone militer global, yang bernilai USD 21,81 miliar pada 2024, diproyeksikan tumbuh hingga USD 56,69 miliar pada 2033 dengan laju pertumbuhan tahunan 11,2 persen : sebuah industri kematian yang bergerak dengan kecepatan modal.
Namun di sinilah yang mengejutkan: drone hanyalah tubuh dari perang baru ini. Jiwanya adalah data. Dan jiwa itulah yang jauh lebih berbahaya.
Ketika Rusia melancarkan invasi di Ukraina, yang pertama kali bergerak bukanlah pasukan tank, melainkan gelombang disinformasi. Narasi dibangun, cerita diputarbalikkan, kebenaran dibuat kabur seperti asap yang sengaja dihembuskan.
Para peneliti di Bloomsbury Intelligence and Security Institute mencatat bahwa pada 2025, lebih dari 50 persen konten di internet telah dihasilkan oleh kecerdasan buatan, lalu lintas robot digital di dunia maya melampaui aktivitas manusia nyata sebesar 51 persen, dan insiden deepfake — konten palsu yang dibuat sangat meyakinkan — hanya dalam kuartal pertama 2025 sudah melampaui total seluruh tahun 2024.
Ini bukan lagi ancaman masa depan. Ini adalah realitas yang sedang berlangsung, diam-diam, di balik setiap layar yang kita genggam.
Bayangkan betapa dahsyatnya dampaknya. Sebuah video yang menampilkan pemimpin negara mengucapkan kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan, menyebar dalam hitungan menit ke ratusan juta pengguna.
Sebuah foto yang diklaim sebagai bukti kejahatan perang, padahal diambil dari konflik lain di benua berbeda, membentuk opini publik global sebelum ada yang sempat memverifikasinya.
Menurut jurnal Frontiers in Artificial Intelligence, sekitar setengah juta video deepfake tersebar di media sosial pada 2023, dan proyeksi menunjukkan angka ini bisa mencapai 8 juta pada 2025.
Sementara itu, per April 2025, sebanyak 5,64 miliar manusia — sekitar 68,7 persen dari total penduduk bumi — adalah pengguna internet aktif, dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial antara 143 hingga 147 menit per hari. Itulah ladang tempat benih-benih ketidakbenaran ditanam dan dipanen.
Perang informasi ini bukan sekadar propaganda versi digital. Ia adalah rekayasa sistematis terhadap cara manusia memandang kenyataan. Seperti yang dicatat dalam riset NATO Veterans Institute, kecerdasan buatan kini digunakan untuk mengidentifikasi dan menyerang “celah kognitif” antara kelompok-kelompok sosial , mengeksploitasi kontradiksi, membakar emosi, dan menciptakan perpecahan yang berdarah meski tanpa setetes darah yang secara fisik tertumpah.
Rusia dan Tiongkok telah menjadikan strategi ini sebagai senjata utama dalam persaingan geopolitik mereka, jauh sebelum satu peluru pun ditembakkan.
Dunia tidak berdiri diam menyaksikan semua ini. Ukraina, yang menghadapi musuh dengan anggaran militer lebih dari dua kali lipat miliknya, memilih melawan dengan kecerdikan.
Program “Army of Drones” yang diluncurkan Kementerian Transformasi Digital mereka berhasil merekrut ribuan operator sipil, mengubah warga biasa menjadi pejuang berteknologi tinggi.
Di sisi lain medan digital, tim-tim pemeriksa fakta bekerja keras membangun tembok kebenaran , meski tembok itu kerap roboh sebelum sempat berdiri kokoh, karena kecepatan disinformasi selalu selangkah lebih cepat dari verifikasi.
World Economic Forum dalam Global Risks Report 2024 bahkan menempatkan disinformasi massal sebagai ancaman nomor satu dunia dalam jangka pendek, mengalahkan bencana iklim dan konflik bersenjata konvensional , sebuah peringatan yang tidak boleh kita abaikan.
Yang lebih mengguncang adalah fakta bahwa perang ini tidak mengenal garis depan. Tidak ada parit yang membatasi. Ia bisa merasuk ke dalam rumah tangga seorang petani di pelosok Sulawesi, ke dalam benak seorang mahasiswa di Jakarta, ke dalam percakapan warung kopi di Makassar.
Ketika seseorang menekan tombol bagikan tanpa memverifikasi sebuah informasi, ia tanpa sadar telah menjadi tentara dalam perang yang tidak pernah ia daftarkan diri.
WEF melaporkan bahwa polarisasi masyarakat akibat disinformasi tidak hanya memecah afiliasi politik, tetapi secara nyata memecah persepsi manusia tentang kenyataan itu sendiri , dua kelompok yang hidup berdampingan namun menghirup versi berbeda dari realitas yang sama.
Pertanyaan yang harus kita hadapi dengan jujur adalah: apakah kita, sebagai individu dan sebagai bangsa, sudah cukup siap menghadapi perang yang tidak terlihat ini?
Indonesia, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet dan salah satu tingkat konsumsi media sosial tertinggi di dunia, adalah medan yang sangat subur , baik untuk diserang maupun untuk menjadi korban tanpa disadari.
Literasi digital bukan lagi sekadar kemampuan mengoperasikan gawai; ia adalah perisai pertahanan nasional. Ia adalah benteng pertama yang harus dibangun, jauh sebelum sistem senjata antipesawat manapun.
Drone akan terus terbang. Data akan terus mengalir. Namun di antara dua arus itu, yang akan menentukan pemenang sejati bukan semata jumlah pesawat tanpa awak yang dimiliki, melainkan seberapa kuat sebuah masyarakat mampu mempertahankan pikirannya dari serangan yang tidak terlihat.
Karena dalam perang modern, medan terpenting bukanlah tanah atau laut atau udara , melainkan ruang di antara dua telinga manusia.
Teknologi adalah cermin. Ia memantulkan niat dan nilai dari tangan yang menggunakannya. Drone yang sama bisa mengantarkan obat ke pedalaman atau menghancurkan sebuah rumah sakit.
Algoritma yang sama bisa menyebarkan pengetahuan atau menyebarkan kebencian. Pilihan itu ada pada manusia dan itulah mengapa pertarungan untuk menguasai informasi sesungguhnya adalah pertarungan untuk menguasai kemanusiaan itu sendiri.
Generasi yang tumbuh hari ini akan mewarisi dunia di mana batas antara perang dan damai semakin kabur, di mana ancaman bisa datang dalam bentuk video yang menyentuh hati atau sebuah tautan yang tampak tidak berbahaya.
Mempersiapkan mereka bukan dengan mengajarkan ketakutan, melainkan dengan menanamkan kewaspadaan yang cerdas, semangat kritis, dan keberanian untuk bertanya: dari mana informasi ini berasal, dan siapa yang diuntungkan jika kita mempercayainya?
Sebab seperti yang pernah dikatakan Winston Churchill dengan nada pahit namun penuh kebenaran: “Kebenaran adalah barang yang sangat berharga sehingga ia harus selalu dikawal oleh pasukan kebohongan.”
Tugas kita — tugas setiap warga negara yang melek digital di zaman ini — adalah membalikkan logika itu: menjadikan kebenaran sebagai senjata yang paling tajam, dan menjadikan pikiran kita benteng yang paling kokoh.
Perang drone bisa dihentikan dengan senjata antipesawat. Perang data hanya bisa dikalahkan dengan pikiran yang merdeka.
“In a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act.” — George Orwell