Merajut Nusantara di Atas Jalan yang Kita Bangun Sendiri

“Kita membentuk bangunan kita, dan sesudah itu bangunan kitalah yang membentuk kita.” Kalimat itu diucapkan Winston Churchill di hadapan Majelis Rendah Inggris pada 28 Oktober 1943, ketika ruang sidang mereka tinggal puing setelah dihantam bom.

Di tengah perang, ia memilih berbicara soal bangunan, sebab ia paham satu hal yang sering luput dari perhitungan anggaran: apa yang kita dirikan hari ini akan membentuk watak bangsa kita esok hari.

Pada 17 September 2026, ketika Indonesia memperingati Hari Perhubungan Nasional, kalimat itu terasa seperti ditujukan langsung kepada kita, para pelaku industri konstruksi.

Peringatan ini lahir dari persoalan yang sangat sederhana. Dahulu setiap lembaga di sektor perhubungan merayakan hari baktinya sendiri-sendiri, pada tanggal yang berdekatan, dengan biaya dan waktu yang terserak.

Menteri Perhubungan periode 1968 sampai 1973, Frans Seda, menyatukannya melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 274/G/1971 tertanggal 26 Agustus 1971.

Sejak itu 17 September menjadi milik bersama seluruh insan perhubungan, dan perayaan pertamanya digelar di Silang Monas, Jakarta, pada 1973. Tanggal itu dipilih berdekatan dengan hari kemerdekaan, seolah hendak berkata bahwa kemerdekaan sebuah negara kepulauan tidak lengkap tanpa kemampuan menghubungkan dirinya sendiri. Tahun ini, di usia ke-55, temanya berbunyi “Terhubung, Melayani, Bergerak untuk Negeri”.

Saya ingin memulai bukan dari angka, melainkan dari sebuah pemandangan yang mungkin pernah Anda lihat.

Seorang tukang besi di proyek jembatan penyeberangan, pukul empat pagi, menggigil di atas bekisting, mengikat tulangan satu per satu dengan jari yang kapalan.

Ia tidak akan pernah diundang ke upacara peringatan. Namanya tidak tercantum pada prasasti peresmian. Namun tanpa simpul-simpul kawat yang ia ikat malam itu, seorang ibu di kampung sebelah tidak akan bisa membawa anaknya ke puskesmas tepat waktu. Perhubungan, pada akhirnya, adalah pekerjaan tangan manusia.

Jalan, pelabuhan, bandara, dan rel bukan benda mati; semuanya adalah janji yang dituangkan ke dalam beton dan baja.

Janji itu ternyata bernilai besar secara ekonomi. Sektor konstruksi menyumbang 9,83 persen terhadap Produk Domestik Bruto sepanjang 2025, menempati urutan keempat di antara seluruh lapangan usaha.

Lebih menggembirakan lagi, pada triwulan kedua 2026 sektor ini tumbuh 6,68 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen. Angka itu menandakan bahwa palu, sekop, dan derek masih menjadi salah satu mesin penggerak paling setia bagi perekonomian kita.

Namun kegembiraan itu berdiri di atas lantai yang bergoyang. Dana Moneter Internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2026 menjadi sekitar 3,0 persen, dibayangi guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah dan inflasi global yang kembali menanjak. Getarannya terasa sampai ke lokasi proyek di pelosok Sulawesi.

GAPENSI mencatat kenaikan biaya konstruksi tiga sampai delapan persen sepanjang Februari hingga April 2026, dipicu lonjakan harga solar industri yang menyeret naik harga aspal, semen, dan baja.

Bagi kontraktor kecil yang memenangkan tender dengan harga tahun lalu, selisih itu bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan pertanyaan apakah gaji tukang bulan depan masih bisa dibayar.

Di dalam negeri, ruang fiskal ikut menyempit. Kementerian Perhubungan memperoleh pagu Rp28,48 triliun untuk tahun anggaran 2026, yang setelah pengutamaan direktif Presiden menyusut menjadi Rp27,13 triliun.

Tantangan berikutnya bahkan bukan soal besarnya angka, melainkan kecepatan mengubahnya menjadi pekerjaan nyata: hingga akhir Mei 2026 realisasi anggaran baru mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif. Setiap bulan keterlambatan adalah bulan ketika ribuan pekerja harian menunggu tanpa kepastian.

Persoalan struktural lain menganga di tubuh industri sendiri. Danantara mengungkapkan bahwa dari tujuh perusahaan karya milik negara, hanya tiga yang dinilai sehat, sementara utang konsolidasi induk beserta anak usahanya mencapai sekitar Rp180 triliun.

Ketika raksasa tersandung, yang paling dulu terjatuh justru pemasok pasir, penyewa alat berat, dan subkontraktor lokal yang tagihannya tertahan berbulan-bulan. Di sisi manusia, ironinya lebih menyakitkan lagi: dari sekitar 8,2 juta tenaga kerja konstruksi Indonesia, baru 629.622 orang yang mengantongi sertifikat kompetensi, belum sampai sepuluh persen, padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mewajibkannya.

Kita membangun negeri dengan tangan-tangan hebat yang jarang sekali diakui secara resmi kehebatannya.

Semua beban itu bermuara pada satu ukuran yang jujur: biaya logistik nasional masih bertengger di kisaran 14 persen terhadap PDB, sementara pemerintah menargetkan penurunan ke 12,5 persen pada 2029.

Selisih itu terdengar kecil di atas kertas, tetapi di lapangan ia berwujud harga semen di Papua yang berlipat, harga cabai yang melonjak sebelum sampai pasar, dan mimpi anak muda daerah yang tertahan karena ongkos merantau terlalu mahal.

Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Pertama, mengubah cara kita mengukur keberhasilan. Selama ini kebanggaan diukur dari panjang jalan dan jumlah peresmian. Sudah saatnya ukuran itu bergeser ke keandalan dan pemeliharaan, sebab jembatan yang terawat sepuluh tahun jauh lebih murah daripada jembatan baru yang dibangun setelah yang lama runtuh.

Kedua, memperbaiki denyut nadi keuangan proyek. Percepatan pengadaan, penyelesaian tagihan tepat waktu, penyesuaian harga bagi proyek yang belum berkontrak, dan kepastian pembayaran bagi subkontraktor kecil adalah bentuk keberpihakan yang paling konkret, jauh lebih berdampak daripada seremoni apa pun.

Ketiga, menjadikan sertifikasi sebagai gerakan, bukan formalitas. Uji kompetensi sebaiknya dibawa ke barak pekerja dan lokasi proyek, bukan menunggu pekerja datang ke kota. Perbedaan upah yang nyata antara yang bersertifikat dan yang belum akan membuat selembar kartu kompetensi berubah menjadi tiket naik kelas bagi jutaan keluarga.

Keempat, merangkul teknologi tanpa meninggalkan manusia. Pemodelan informasi bangunan, pracetak, dan pengendalian proyek berbasis data terbukti menekan pemborosan, sementara penggunaan material lokal melindungi kita dari gejolak harga impor.

Kelima, memperluas pembiayaan campuran dan kemitraan pemerintah dengan badan usaha. Investasi yang tumbuh 6,87 persen secara tahunan pada triwulan kedua 2026 menunjukkan bahwa modal tersedia; yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, pembagian risiko yang adil, dan proyek yang disiapkan dengan matang.

Keenam, dan barangkali yang paling mendasar, meletakkan keselamatan sebagai harga mati. Keselamatan pekerja saat membangun dan keselamatan pengguna saat memakai sesungguhnya satu tarikan napas yang sama.

Tidak seorang pun boleh kehilangan ayah demi sebuah jalan tol, dan tidak seorang pun boleh kehilangan anak karena jalan tol itu dibangun asal jadi.

Hari Perhubungan Nasional yang ke-55 sebaiknya kita rayakan dengan cara yang paling pantas: mengakui bahwa Indonesia bukan sekadar hamparan pulau, melainkan hamparan pulau yang dijahit oleh keringat manusia.

Presiden Dwight D. Eisenhower pernah menulis dalam surat pengantar program jalan nasional Amerika pada 22 Februari 1955, “Together, the united forces of our communication and transportation systems are dynamic elements in the very name we bear. Without them, we would be a mere alliance of many separate parts.” Tanpa perhubungan, sebuah negara hanyalah kumpulan bagian yang terpisah.

Maka setiap tulangan yang diikat sebelum fajar, setiap kapal perintis yang berlabuh di dermaga sunyi, dan setiap kilometer jalan yang diperbaiki dengan jujur adalah cara kita menegaskan satu kata yang kita warisi dengan susah payah: Indonesia.