Enam Puluh Satu Tahun Setelah Lubang Buaya: Menjaga Pancasila di Tengah Gejolak Ekonomi Dunia
“Kemajuan manusia tidak pernah datang menggelinding di atas roda kepastian; ia lahir dari kerja tak kenal lelah orang-orang yang bersedia menjadi rekan kerja Tuhan.” Martin Luther King Jr., Letter from Birmingham Jail, 1963
Pagi ini, 1 Oktober 2026, bendera Merah Putih kembali berkibar satu tiang penuh setelah kemarin diturunkan setengah tiang sebagai tanda duka.
Enam puluh satu tahun telah berlalu sejak malam kelam 30 September menuju dini hari 1 Oktober 1965, ketika enam jenderal dan seorang perwira muda TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh, lalu jasadnya dimasukkan ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Setahun kemudian, melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, tanggal itu resmi menjadi hari peringatan bagi seluruh rakyat. Sebagai bangsa yang dewasa, kita juga mengakui bahwa tafsir atas peristiwa 1965 terus dikaji dan diperdebatkan para akademisi, sebab sejarah yang jujur selalu memberi ruang bagi duka semua pihak.
Namun satu hal tetap terang: dari luka itu, bangsa ini memilih untuk tidak tercerai, dan Pancasila bertahan sebagai rumah bersama.
Kata “sakti” dalam peringatan ini kerap kita pahami sebagai sesuatu yang gaib, kebal, dan tak tersentuh. Padahal kesaktian sebuah dasar negara tidak pernah diukur dari monumen yang megah atau ikrar yang dibacakan lantang.
Ukurannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih menyentuh: apakah seorang ibu di pasar tradisional masih sanggup membeli beras dan cabai untuk anak-anaknya, apakah seorang pemuda lulusan SMK di pelosok Maluku punya harapan akan pekerjaan yang layak, dan apakah seorang buruh yang baru kehilangan pekerjaan masih merasa negaranya hadir.
Di sanalah, di meja makan rakyat, Pancasila diuji setiap hari.
Ujian itu kini datang dari dunia yang sedang gelisah. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan Juli 2026 memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,0 persen tahun ini dan 3,4 persen pada 2027.
IMF menggambarkan perekonomian dunia sedang terjepit dua arus besar: guncangan akibat perang yang paling menekan negara pengimpor energi dan negara rentan, serta gelombang permintaan teknologi kecerdasan buatan yang hanya mengangkat negara yang terhubung erat dengan rantai pasok teknologi.
Lembaga itu juga mengingatkan bahwa upaya menurunkan inflasi dunia kini tersendat, dengan perkiraan inflasi global tahun ini direvisi naik menjadi 4,7 persen. Getarannya terasa sampai ke rumah kita.
Menurut catatan Dewan Ekonomi Nasional, harga minyak Brent naik 9,7 persen dalam sebulan hingga menyentuh USD99,3 per barel, sementara rupiah melemah ke Rp17.872 per dolar AS pada 22 September 2026.
Bank Indonesia bahkan telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin sepanjang triwulan II hingga bertahan di 5,75 persen demi menjaga kestabilan.
Di tengah badai itu, Indonesia sesungguhnya menunjukkan daya tahan yang patut disyukuri. Ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, dan secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir sekaligus lima triwulan berturut-turut di atas 5 persen.
Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen pada Maret 2026, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen pada Mei 2026 merupakan yang terendah sejak 1994. Angka-angka ini layak dirayakan, karena di baliknya terselip jutaan kisah keluarga yang kini bisa bernapas sedikit lebih lega.
Namun Pancasila mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada rata-rata.
Sila kelima tidak berbunyi “pertumbuhan ekonomi bagi sebagian rakyat”, melainkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sinilah tantangan sejati kita bermukim. Rasio gini, ukuran ketimpangan pengeluaran, justru naik dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kemiskinan di desa masih 10,67 persen, hampir dua kali lipat kota yang 6,34 persen, dan wilayah Maluku serta Papua masih menanggung tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 18,06 persen, sementara indeks kedalaman kemiskinan di desa (1,744) jauh melampaui kota (0,951).
Artinya, saudara-saudara kita yang miskin di desa hidup jauh lebih dalam di bawah garis kelayakan. Di pasar kerja, pekerja informal mencapai 87,88 juta orang, jauh melampaui pekerja formal yang 60,31 juta orang, sehingga sebagian besar pekerja kita hidup tanpa kepastian upah dan jaminan sosial yang memadai.
Sementara itu, sekitar 125.000 pekerja korban pemutusan hubungan kerja telah mencairkan Jaminan Hari Tua hingga akhir Juli 2026.
Tekanan harga pun mulai merayap ke dapur. Hari ini juga, BPS mengumumkan inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen secara tahunan, naik dari 3,19 persen pada Agustus, dengan cabai rawit, cabai merah, daging ayam, dan beras sebagai penyumbang utama.
Bagi keluarga miskin yang garis kemiskinannya setara Rp3.091.866 per rumah tangga per bulan, kenaikan harga sekecil apa pun terasa seperti gelombang besar.
Maka ancaman terhadap Pancasila hari ini tidak lagi datang dalam wujud senjata di tengah malam. Ia hadir dalam rupa yang lebih senyap: ketimpangan yang perlahan menipiskan rasa senasib, kabar bohong yang memecah warga di layar ponsel, budaya pamer yang membuat sebagian orang merasa asing di negerinya sendiri, serta korupsi yang mencuri hak orang kecil.
Jika kesaktian Pancasila pada 1965 diuji oleh upaya mengganti ideologi, kesaktiannya pada 2026 diuji oleh pertanyaan yang lebih mendasar: masihkah kita merasa saling memiliki?
Jawaban atas pertanyaan itu sesungguhnya telah tersimpan dalam kearifan kita sendiri.
Langkah pertama terletak pada menghidupkan kembali gotong royong sebagai cara berekonomi, bukan sekadar slogan. Koperasi desa, kelompok tani, dan usaha kecil menengah perlu diperkuat agar keuntungan berputar di kampung sendiri, dan setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk lokal sejatinya merupakan doa yang diwujudkan bagi tetangga kita.
Langkah kedua menuntut kemandirian pangan dan energi yang dibangun dari bawah: lumbung desa yang dihidupkan lagi, pekarangan rumah yang ditanami cabai dan sayur, serta percepatan energi terbarukan agar bangsa ini tidak terus menggigil setiap kali harga minyak dunia melonjak.
Langkah ketiga menyangkut perlindungan sosial yang tepat sasaran dengan data terpadu yang jujur, sehingga bantuan sungguh tiba di tangan keluarga di Maluku, Papua, dan pelosok desa yang paling membutuhkan, bukan tercecer di tengah jalan.
Langkah keempat berwujud investasi pada manusia. Puluhan juta pekerja informal dan anak muda membutuhkan pelatihan keterampilan, kecakapan digital, dan akses permodalan agar mereka tidak sekadar menjadi penonton di tengah gelombang teknologi yang disebut IMF sebagai penentu pemenang ekonomi dunia. Langkah kelima, dan barangkali yang paling menentukan, berupa keteladanan.
Rakyat akan setia pada Pancasila bila para pemimpinnya hidup sederhana, transparan dalam mengelola anggaran, dan tegas memerangi korupsi. Nilai tidak diwariskan lewat hafalan, melainkan lewat contoh yang dilihat setiap hari.
Di ruang kelas, di rumah ibadah, di balai warga, dan di media sosial, Pancasila perlu diajarkan sebagai laku, sebagai kebiasaan bermusyawarah, berbagi, dan menolong tanpa memandang suku maupun agama.
Para Pahlawan Revolusi yang kita kenang hari ini telah membayar mahal agar republik ini tetap berdiri. Penghormatan terbaik bagi mereka bukanlah tabur bunga semata, melainkan memastikan bahwa republik yang mereka jaga tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Kesaktian Pancasila tidak akan pernah lahir dari mantra.
Ia lahir dari petani yang tetap menanam meski harga pupuk naik, dari guru honorer yang tetap mengajar dengan sepenuh hati, dari pedagang kecil yang tetap jujur menimbang, dan dari kita semua yang menolak menyerah pada rasa putus asa.
Selama tangan-tangan itu masih saling menggenggam, Pancasila akan tetap sakti, hari ini, esok, dan sepanjang perjalanan bangsa ini.
“Seperti perbudakan dan apartheid, kemiskinan bukanlah sesuatu yang alami. Mengatasi kemiskinan bukanlah sikap belas kasihan, melainkan tindakan keadilan. Selama kemiskinan masih bertahan, tidak akan pernah lahir kebebasan sejati.” Nelson Mandela, pidato di Trafalgar Square, London, 3 Februari 2005