Jangan Biarkan Maestro Pergi Sendirian: Seruan Hari Kebudayaan 17 Oktober

“Saya tidak ingin rumah saya dikepung tembok di semua sisinya dan jendela-jendelanya tertutup rapat. Saya ingin budaya dari semua negeri berembus di sekitar rumah saya sebebas mungkin. Namun saya menolak untuk tercerabut dari pijakan oleh satu pun di antaranya.” Mahatma Gandhi

Pagi ini, di sebuah sanggar sederhana di pinggiran kota, seorang maestro karawitan berusia lanjut kembali membuka penutup kain gamelannya. Jemarinya tidak lagi selincah dulu, tetapi matanya masih menyala setiap kali seorang bocah menabuh saron dengan ketukan yang salah lalu tertawa malu.

Di ruangan kecil itulah, jauh dari gedung parlemen dan layar bursa saham, kebudayaan Indonesia sesungguhnya bernapas. Ia hidup bukan di dalam dokumen, melainkan di tangan, di suara, dan di ingatan orang orang yang setia merawatnya.

Hari ini, 17 Oktober 2026, kita memperingati Hari Kebudayaan untuk kedua kalinya sejak pemerintah menetapkannya melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025.

Tanggal ini dipilih karena merujuk pada penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, yang mengukuhkan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kebetulan yang indah, dunia pun menandai tanggal yang sama sebagai Hari Internasional Warisan Budaya Takbenda yang dicanangkan UNESCO, sekaligus Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan. Tiga peringatan dalam satu hari seolah berbisik kepada kita: menjaga budaya dan menyejahterakan manusia bukanlah dua jalan yang terpisah.

Pesan itu terasa makin mendesak ketika kita menengok keadaan dunia. Dana Moneter Internasional dalam laporan Oktober 2026 memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,1 persen tahun ini dan 3,4 persen pada 2027, sembari mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi dunia kian tertekan oleh konflik, gangguan pasokan energi, dan ketegangan dagang.

Di dalam negeri, kabar baiknya cukup menenangkan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, dan Bank Dunia merevisi naik proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 5,2 persen. Namun di balik angka itu, harga harga merangkak naik.

IMF memperkirakan inflasi Indonesia melonjak dari 1,9 persen pada 2025 menjadi 3,3 persen pada 2026. Bagi keluarga biasa, kenaikan harga berarti memilih: beras atau les tari anak, ongkos sekolah atau tiket pertunjukan wayang. Dalam pilihan sesulit itu, budaya kerap menjadi yang pertama dikorbankan.

Tekanan serupa juga terasa di meja anggaran negara. Untuk tahun 2027, Komisi X DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Kebudayaan sebesar Rp953,287 miliar, seraya mendukung usulan tambahan Rp3,965 triliun. Menteri Kebudayaan sendiri mengakui bahwa pagu tersebut masih didominasi belanja pegawai dan dukungan manajemen. Mari berhitung sejenak.

Indonesia kini memiliki 2.727 Warisan Budaya Takbenda dan 313 Cagar Budaya Nasional yang telah ditetapkan. Seandainya seluruh pagu indikatif itu dibagi rata hanya untuk warisan takbenda, setiap tradisi kebagian kurang dari Rp350 juta setahun, itu pun sebelum dipotong gaji dan biaya kantor.

Suasana penghematan pun melanda sektor tetangga, misalnya pagu indikatif Kementerian Pariwisata 2027 yang turun 29,6 persen. Inilah tantangan pertama kita: ketika anggaran mengetat, kebudayaan mudah dianggap urusan pelengkap, padahal ia fondasi.

Tantangan kedua lebih sunyi, tetapi jauh lebih menyayat. Pemerintah menargetkan penetapan 1.000 hingga 2.000 warisan budaya takbenda pada 2026, sebuah ambisi yang patut dihargai. Akan tetapi sertifikat tidak bisa menari, dan piagam tidak bisa menembang.

Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi sendiri menegaskan bahwa banyaknya warisan budaya takbenda tidak boleh berhenti pada status penetapan saja. Setiap tahun, satu per satu maestro berpulang, membawa serta gerak tari, pola tenun, dan mantra lisan yang tidak pernah sempat direkam.

Ketika generasi muda harus merantau demi pekerjaan dan dihujani konten global setiap detik di layar ponsel, mata rantai pewarisan itu rapuh. Bahkan Dana IndonesiaRaya kini secara khusus membuka kategori dokumentasi karya dan pengetahuan maestro serta objek pemajuan kebudayaan yang rawan punah, sebuah pengakuan bahwa kita sedang berpacu dengan waktu.

Meski demikian, tulisan ini tidak hendak berhenti pada keluh kesah. Justru di tengah badai, kita menemukan alasan untuk optimis. Ekonomi kreatif, yang akarnya tertanam dalam kekayaan budaya Nusantara, telah menyerap 27,4 juta tenaga kerja dengan nilai ekspor US$29,21 miliar sepanjang 2025, atau setara 18,70 persen dari seluruh tenaga kerja nasional.

Film Indonesia, yang menimba cerita dari mitos, sejarah, dan keseharian kita, ditonton lebih dari 80 juta orang pada 2025. Dana abadi kebudayaan pun tumbuh pesat: penerima manfaatnya melonjak dari 346 pada 2024 menjadi 2.117 pada 2025, dengan total penyaluran kumulatif mencapai Rp594 miliar, sementara pokok dananya kini mencapai Rp6 triliun dengan alokasi pemanfaatan Rp500 miliar pada 2026. Angka angka ini membuktikan satu hal: budaya bukan beban anggaran, melainkan modal yang memberi hasil.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan?

Langkah pertama adalah keberanian politik untuk menempatkan kebudayaan sebagai investasi, bukan pos belanja yang paling mudah dipangkas.

Tambahan anggaran yang diusulkan Kementerian Kebudayaan layak diperjuangkan, dan dana abadi kebudayaan perlu terus diperbesar dengan penyaluran yang sederhana, terbuka, serta menjangkau komunitas di luar Jawa, Bali, dan Sumatra yang selama ini mendominasi daftar penerima. Pendampingan oleh 33 Balai Pelestarian Kebudayaan di daerah harus benar benar hadir hingga ke kampung adat dan pulau terluar.

Langkah kedua adalah mengubah penetapan menjadi penghidupan. Setiap warisan budaya yang ditetapkan sepatutnya disertai rencana ekosistem yang nyata: ruang pentas yang rutin, pasar bagi para perajin, pariwisata berbasis komunitas yang adil, serta pendaftaran kekayaan intelektual komunal agar manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat pemiliknya.

Upaya menjadikan budaya tempe sebagai warisan dunia UNESCO yang ditargetkan rampung akhir 2026 memberi contoh bagaimana tradisi sehari hari bisa sekaligus menjadi kebanggaan dan sumber penghidupan.

Langkah ketiga, dan barangkali yang paling menyentuh, adalah memuliakan para maestro. Mereka layak menerima honor yang pantas untuk mengajar di sekolah dan sanggar, bukan sekadar diundang sebagai pengisi acara seremonial.

Pengetahuan mereka perlu direkam dengan rapi, disimpan dalam arsip digital yang terbuka, lalu dikemas ulang oleh anak muda menjadi konten yang menggugah di dunia maya. Teknologi bukan musuh tradisi; ia bisa menjadi perahu yang membawa tradisi menyeberangi zaman.

Langkah keempat adalah menghidupkan kembali gotong royong sebagai cara membiayai budaya. Dunia usaha dapat menyalurkan tanggung jawab sosialnya ke sanggar dan komunitas adat, pemerintah desa dapat menyisihkan dana desa untuk kegiatan seni, dan warga dapat bergandeng tangan menghidupkan festival kampung. Ketika negara terbatas, masyarakat yang berbudaya justru menunjukkan kekuatannya.

Pada akhirnya, kebudayaan adalah jangkar. Ketika ombak ekonomi dunia mengguncang kapal kita, jangkar itulah yang membuat kita tidak hanyut dan kehilangan arah. Ia mengajarkan kesabaran lewat proses membatik yang berhari hari, mengajarkan kebersamaan lewat tabuhan gamelan yang hanya indah bila dimainkan bersama, dan mengajarkan kerendahan hati lewat petuah para leluhur. Nilai nilai itulah yang kita butuhkan untuk melewati masa sulit dengan kepala tegak.

Maka, pada Hari Kebudayaan ini, marilah kita kembali ke sanggar kecil di pinggiran kota tadi. Duduklah sejenak di samping sang maestro. Dengarkan ketukan saron yang masih kerap salah dari tangan mungil seorang bocah.

Di sanalah masa depan Indonesia sedang belajar menemukan iramanya. Tugas kita sederhana namun mulia: memastikan gamelan itu tidak pernah berhenti berbunyi.

“Saya menantikan Amerika yang akan menghargai prestasi di bidang seni sebagaimana kita menghargai prestasi di bidang bisnis atau kenegaraan.” John F. Kennedy, Amherst College, 26 Oktober 1963