Di Antara Cicilan, Harapan, dan Harga yang Terus Naik: Kisah Kelas Menengah Indonesia yang Sedang Bertahan

Pagi hari di sebuah apartemen tipe studio di pinggiran Jakarta. Seorang ayah berusia tiga puluh delapan tahun menyeduh kopi instan sebelum berangkat kerja, memeriksa notifikasi rekening di ponselnya, lalu menghela napas panjang. Gajinya bulan ini belum cukup menutup cicilan KPR, biaya sekolah anak, dan tagihan listrik yang naik sejak tarif disesuaikan.

Ia bukan orang miskin menurut definisi negara. Ia adalah bagian dari kelas menengah Indonesia. Namun setiap hari, ia berdiri di tepi jurang yang semakin dekat.

Kisah itu bukan fiksi. Ia adalah wajah dari jutaan warga Indonesia yang hari ini mengalami apa yang para ekonom sebut sebagai mobilitas ke bawah. Mereka yang sebelumnya relatif aman secara ekonomi, kini semakin dekat dengan kerentanan.

Mereka masih bekerja, masih punya penghasilan, tetapi seperti yang diungkap oleh riset terkini, ruang aman finansial mereka semakin sempit dan semakin rapuh.

Data berbicara dengan keras. BPS mencatat bahwa jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, dalam lima tahun, nyaris 9,5 juta orang keluar dari kelompok ini, bukan karena naik ke atas, melainkan tergelincir ke bawah.

Dan pada 2025, Mandiri Institute mencatat penurunan yang lebih dalam lagi: jumlah kelas menengah tinggal 46,7 juta orang, setara 16,6% dari total penduduk nasional. Penurunan yang lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Tren yang tidak menunjukkan tanda pembalikan.

Yang membuat gambaran ini semakin berat adalah pergeseran struktur sosial yang menyertainya. Kelompok calon kelas menengah justru meledak jumlahnya, dari 137,5 juta pada 2024 menjadi 142 juta orang pada 2025, mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia.

Lebih dari separuh bangsa ini hidup dalam keadaan yang secara teknis bukan miskin, namun belum benar-benar aman. Mereka adalah lautan orang yang satu guncangan ekonomi saja bisa jatuh ke bawah.

Lalu siapa gerangan kelas menengah ini? Mereka bukan taipan. Bukan pula orang yang tidur beralaskan koran. BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok dengan pengeluaran antara 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional, yang pada Maret 2024 ditetapkan di angka Rp582.932 per kapita per bulan.

Artinya, kelas menengah Indonesia memiliki rentang pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan. Angka yang cukup untuk hidup, tetapi tidak cukup untuk tenang.

Mereka adalah guru honorer yang mengajar empat sekolah sekaligus. Mereka adalah pegawai swasta yang mengelola hidup dengan gaji tetap namun biaya yang terus melar. Mereka adalah pemilik warung makan yang harga belanjaannya naik, sementara pelanggannya semakin irit.

Rata-rata upah buruh per Februari 2025 hanya sekitar Rp3,09 juta per bulan, sementara biaya hidup layak di berbagai kota besar seperti Jakarta telah menyentuh Rp5,9 juta per bulan pada 2025. Di sinilah letak kepedihan sejatinya: mereka bekerja keras, namun tidak pernah benar-benar “tiba”.

Tekanan datang dari banyak arah sekaligus, seperti jepitan yang menyempit dari segala sisi. Inflasi menggerus daya beli secara perlahan namun pasti. Kenaikan harga kebutuhan pokok tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan yang setara.

Penjualan eceran pada April 2025 bahkan mengalami kontraksi sebesar 5,1% secara bulanan dan 0,3% secara tahunan, sebuah sinyal bahwa masyarakat kelas menengah mulai mengurangi konsumsi, bukan karena pilihan gaya hidup, melainkan karena terpaksa.

Di tengah tekanan tersebut, media sosial menghadirkan paradoks yang unik. Ketika kondisi ekonomi semakin menantang, ruang digital justru dipenuhi standar hidup yang terlihat semakin tinggi. Seseorang membuka telepon genggam dan melihat teman membeli mobil baru, influencer berlibur ke luar negeri, atau konten tentang kesuksesan finansial yang seolah mudah diraih. Akibatnya, tekanan ekonomi sering kali bertemu dengan tekanan psikologis.

Banyak keluarga kelas menengah akhirnya terjebak dalam perlombaan citra. Mereka tetap berusaha terlihat baik meskipun kondisi keuangan semakin sempit. Tidak sedikit yang mengandalkan pinjaman konsumtif demi mempertahankan gaya hidup yang dianggap layak. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan kelelahan emosional yang tidak kalah berat dibanding tekanan ekonomi itu sendiri.

Kemudian datanglah badai pemutusan hubungan kerja. Sektor manufaktur, tekstil, hingga jasa terdampak oleh ketidakpastian ekonomi global dan pergeseran teknologi. Berbagai faktor seperti kekhawatiran akan PHK, inflasi, dan perubahan pola belanja berdampak pada penurunan produksi barang dan aktivitas ritel secara keseluruhan.

Ketika seorang pekerja kehilangan pekerjaan formalnya, ia tidak hanya kehilangan penghasilan. Ia kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan rasa aman yang menyertainya.

Ironisnya, dalam situasi ini, kelas menengah justru berada di titik paling rentan secara kebijakan. Program perlindungan sosial selama ini masih lebih banyak menyasar kelompok miskin melalui bantuan tunai dan subsidi, sementara kelas menengah dianggap sudah mampu mengurus dirinya sendiri.

Padahal, mereka inilah yang menanggung beban pajak terbesar. LPEM FEB UI mencatat bahwa kelas menengah menyumbang 50,7 persen dari penerimaan pajak nasional, namun mereka nyaris tidak mendapat perlindungan sistemik ketika jatuh.

Beban fiskal yang menghimpit pun tak kalah berat. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai dan berbagai kewajiban iuran baru menambah tekanan langsung bagi kelompok ini. Bagi seorang karyawan bergaji Rp5 juta, setiap kenaikan tarif adalah pengurangan nyata dari uang yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga.

Di sinilah paradoks paling menyakitkan terjadi: mereka yang membayar pajak justru yang paling sedikit dilindungi oleh pajak tersebut. Meski demikian, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif bagi kelas menengah, di antaranya PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja bergaji hingga Rp10 juta di sektor padat karya, sebuah langkah yang perlu terus diperluas.

Persoalan kepemilikan rumah menjadi cerminan lain dari tekanan yang menumpuk. Rumah bukan sekadar tempat berlindung, ia adalah penanda kemapanan, penyimpan nilai aset, dan jangkar kehidupan keluarga.

Namun suku bunga KPR meningkat menjadi 7,45 persen per tahun, sementara sebagian besar rumah tangga kelas menengah harus mengalokasikan sekitar 30 persen dari pendapatan bulanannya untuk cicilan. Mimpi memiliki rumah semakin mahal, sementara keuangan semakin tipis.

Lalu muncullah fenomena yang menggambarkan kepasrahan kolektif: tagar #KaburAjaDulu menjadi viral di media sosial, ketika anak-anak muda kelas menengah yang berpendidikan tinggi memilih merantau ke luar negeri bukan untuk petualangan, melainkan karena mereka tumbuh dengan janji bahwa pendidikan adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik, namun kenyataannya banyak yang terjebak dalam pekerjaan tidak tetap, upah rendah, dan biaya hidup yang terus naik, sehingga menciptakan krisis identitas ekonomi.

Eksodus diam-diam ini bukan hanya kehilangan individu. Ini adalah kehilangan potensi, kreativitas, dan pajak yang seharusnya membangun negeri.

Tantangan ke depan tidak datang sendiri. Otomasi dan kecerdasan buatan mengancam jutaan pekerjaan kelas menengah yang bersifat rutin dan administratif.

Mayoritas pekerja Indonesia masih terkonsentrasi di sektor berproduktivitas rendah seperti perdagangan, pertanian, jasa, serta manufaktur dengan nilai tambah terbatas, membuat mereka sangat rentan terhadap pergeseran teknologi. Di sisi lain, ketidakpastian global dari perang dagang hingga pergolakan geopolitik terus menekan investasi dan lapangan kerja domestik.

Ekonom dari INDEF menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan hanya berkurangnya jumlah kelas menengah, melainkan perpindahan mereka ke kelompok yang lebih rentan secara ekonomi.

Penurunan kelas menengah pada 2025 terjadi lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan kelas menengah menghadapi tantangan yang lebih berat, tercermin dari pertumbuhan konsumsi yang lebih terbatas dibandingkan kelompok ekonomi lainnya. Orang masih bekerja, masih punya penghasilan, tetapi masa depannya semakin tidak pasti dan kemampuan hidupnya makin menurun.

Namun di tengah semua tekanan ini, benih-benih harapan masih bisa dirawat, asalkan ada keberanian untuk berubah.

Pertama, kebijakan perlindungan sosial harus diperluas menjangkau kelas menengah yang rentan. Jaring pengaman selama ini terlalu sempit dan terlalu rendah. Pemerintah perlu memperkuat program jaminan sosial dan pelatihan ulang bagi pekerja yang terkena PHK, serta memberikan insentif fiskal bagi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti manufaktur dan pertanian. Perlindungan ini bukan subsidi kemewahan, melainkan investasi dalam stabilitas ekonomi nasional.

Kedua, struktur pajak harus lebih adil dan tidak memberatkan kelompok produktif. Pemerintah perlu fokus pada perbaikan struktur ekonomi dengan mempercepat penciptaan lapangan kerja formal berupah tetap, khususnya di sektor manufaktur dan jasa modern, bukan sekadar menaikkan tarif pajak.

Meringankan beban pajak kelas menengah adalah cara paling langsung mendorong konsumsi domestik yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, ekosistem usaha kecil dan menengah harus diperkuat sebagai katup pengaman. Banyak anggota kelas menengah yang kehilangan pekerjaan formal justru beralih membuka usaha sendiri. Mereka membutuhkan akses pembiayaan yang terjangkau, regulasi yang ramah, dan pasar yang terbuka. Ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan urusan martabat: memberi orang kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri.

Keempat, investasi dalam pendidikan vokasi dan keterampilan digital harus dijadikan prioritas nasional. Revolusi kecerdasan buatan tidak bisa dihentikan, tetapi dampaknya bisa diarahkan. Kelas menengah yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi adalah kelas menengah yang akan bertahan. Pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan harus bergandengan tangan menciptakan jalur pelatihan yang cepat, relevan, dan terjangkau.

Kelima, dan mungkin paling mendasar, kelas menengah membutuhkan keberpihakan dalam narasi pembangunan. Selama ini mereka terlalu sering menjadi kelompok yang diam karena malu dianggap lemah, namun terlalu banyak menanggung beban.

Pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya 4,1% secara tahunan, yang menjadi angka terendah dibandingkan semua kelompok ekonomi lain. Memulihkan daya beli mereka adalah memulihkan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada akhirnya, nasib kelas menengah Indonesia adalah cermin dari cita-cita bangsa ini sendiri. Kelas menengah yang kuat bukan hanya penggerak konsumsi atau penyumbang pajak. Mereka adalah penjaga nilai-nilai demokrasi, pendidikan, dan kemajuan. Ketika mereka lemah, seluruh bangunan sosial ikut terguncang.

Mereka layak untuk lebih dari sekadar bertahan.

Mereka layak untuk tumbuh.