Indonesia dan Hari Buku Sedunia 2026: Membaca di Tengah Bising Dunia Digital

Tanggal 23 April bukan sekadar angka beku di kalender. Ia adalah sebuah peringatan sekaligus undangan untuk kembali kepada sesuatu yang paling manusiawi: membaca.

Di seluruh penjuru dunia hari ini, Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia 2026 dirayakan oleh UNESCO sebagai penghormatan terhadap kekuatan buku yang menjembatani generasi dan melintas batas budaya.

Kota Rabat, Maroko, dinobatkan sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2026, kota ke-26 yang mendapat kehormatan itu sejak Madrid menyandangnya pertama kali pada 2001.

Di tengah gegap gempita perayaan itu, Indonesia berdiri dengan segala paradoksnya: bangsa penulis yang produktif, namun pembaca yang masih enggan.

Kisah Hari Buku Sedunia berawal bukan dari markas PBB di New York atau ruang sidang UNESCO di Paris, melainkan dari sudut-sudut kecil Catalonia, Spanyol. Pada 1922, seorang penerbit bernama Vicente Clavel mencetuskan gagasan peringatan hari buku untuk menghormati Miguel de Cervantes, sang pengarang Don Quijote.

Gagasan sederhana itu tumbuh perlahan, menyatu dengan tradisi lokal Catalonia yang sudah lama mengaitkan tanggal 23 April—Hari Sant Jordi atau Santo George—dengan kebiasaan saling menghadiahkan buku dan mawar antara kekasih.

Di hari itu saja, Catalonia menjual sekitar empat juta buku.

Pada 1995, UNESCO secara resmi menetapkan tanggal 23 April sebagai Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia, memilih tanggal yang sama dengan wafatnya William Shakespeare dan Inca Garcilaso de la Vega: dua raksasa sastra dari dua benua berbeda.

Sejak saat itu, peringatan ini dirayakan setiap tahun di lebih dari 100 negara, menjadi momen refleksi global tentang peran buku dalam membentuk peradaban manusia.

Indonesia sendiri memiliki hari peringatannya sendiri: Hari Buku Nasional, diperingati setiap 17 Mei, merujuk pada tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980 dan sekaligus hari kelahiran Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada 17 Mei 1950.

Dua tanggal—23 April dan 17 Mei—yang mestinya menjadi dua sumbu pengingat bahwa buku adalah tulang punggung kebudayaan.

Mengamati data literasi Indonesia seperti membaca dua kisah yang berjalan beriringan namun bertolak belakang. Di satu sisi, terdapat kabar menggembirakan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia tumbuh dari 61,55 pada 2020 menjadi 73,52 pada 2024, sementara Tingkat Gemar Membaca (TGM) naik dari 55,74 pada 2020 menjadi 72,44 pada 2024.

Capaian IPLM 2024 ini diperoleh melalui kajian yang melibatkan lebih dari 174.000 responden dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia—sebuah skala penelitian yang patut diapresiasi.

Namun di sisi lain, laporan internasional menyajikan gambaran yang jauh lebih suram. UNESCO mencatat bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya satu yang benar-benar gemar membaca secara aktif.

Dalam studi PISA 2022, skor literasi membaca siswa Indonesia berada di angka 379 poin, jauh di bawah rata-rata negara OECD. Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5 dengan tingkat literasi 96,53%, tertinggal dari Brunei (99,7%), Vietnam (98,63%), dan Singapura (97,6%).

Yang paling menyentuh hati adalah data tentang anak-anak. Hanya 17,21% anak Indonesia yang dibacakan buku cerita bersama orang tua, dan hanya 11,12% yang belajar membaca buku bersama wali mereka. Padahal, kebiasaan membaca yang ditumbuhkan sejak dini adalah investasi peradaban yang tak ternilai harganya. Benih yang tidak ditabur di masa kanak-kanak sulit tumbuh subur di masa dewasa.

Di sinilah paradoks terbesar Indonesia terletak. Negeri ini adalah salah satu penghasil buku terbanyak di dunia. Berdasarkan data ISBN dari Perpustakaan Nasional, pada 2022 Indonesia menerbitkan 159.000 judul buku—angka tertinggi yang pernah dicatat.

Sepanjang 2025, Perpusnas telah mengeluarkan 128.814 nomor ISBN, dengan rata-rata terbitan 2020–2024 mencapai lebih dari 102.000 judul per tahun. Indonesia memiliki lebih dari 2.500 penerbit anggota IKAPI, sekitar 1.200 toko buku, dan lebih dari 60.000 perpustakaan. Industri penerbitan nasional bernilai sekitar 1,5 miliar dolar Amerika.

Namun produktivitas itu tak berbanding lurus dengan kegemaran membaca. Rata-rata warga Indonesia hanya membaca 5,91 buku per tahun dengan durasi 129 jam—angka yang masih kalah dari Singapura yang mencapai 6,72 buku per tahun.

Buku diterbitkan dalam jumlah besar, tetapi siapa yang membacanya? Toko buku hadir di pusat perbelanjaan, tetapi kalah ramai dari gerai makanan cepat saji. Perpustakaan dibangun, tetapi kursinya sering lebih banyak kosong daripada terisi.

Ketimpangan geografis memperparah situasi. Anak-anak di luar Jawa, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses yang jauh lebih terbatas terhadap buku dibandingkan rekan-rekan mereka di kota-kota besar. S

Sementara Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta menikmati ekosistem perbukuan yang relatif lengkap, banyak desa di Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara masih berjuang mendapatkan selembar halaman buku yang layak.

Generasi hari ini lahir dengan gawai di tangan, bukan buku di pangkuan. Waktu yang dulu dihabiskan untuk membaca kini tersita oleh gulir layar tanpa henti dari satu video pendek ke video berikutnya, dari satu unggahan ke unggahan lain, dalam sebuah siklus yang dirancang untuk memuaskan dopamin, bukan memperkaya pikiran.

Konten digital menghadirkan rangsangan instan yang sulit ditandingi oleh buku yang meminta kesabaran, konsentrasi, dan keterlibatan penuh.

Ini bukan hanya persoalan Indonesia. Seluruh dunia bergulat dengan dilema yang sama. Namun bagi Indonesia—dengan lebih dari 270 juta jiwa dan penetrasi internet yang terus meningkat—tantangan ini terasa lebih mendesak.

Ketika literasi digital masih timpang, dan literasi membaca belum mengakar kuat, dua kekurangan itu bertemu dan menciptakan ruang yang subur bagi mis-informasi, hoaks, dan nalar dangkal.

Ironisnya, era digital juga membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Munculnya komunitas bookstagram dan booktok di media sosial telah menciptakan ekosistem baru para pecinta buku, terutama di kalangan anak muda.

Buku-buku yang diulas secara kreatif di platform digital justru mendongkrak penjualan. Aplikasi iPusnas milik Perpustakaan Nasional memungkinkan siapa saja meminjam buku elektronik secara gratis dari genggaman tangan. Tanda-tanda kebangkitan ini kecil, tetapi nyata dan penuh harapan.

Mengatasi krisis literasi tidak cukup dengan menambah jumlah toko buku atau menggelar pameran buku setiap tahun. Perubahan sejati harus terjadi di dua lini sekaligus: kebijakan negara dan kebudayaan masyarakat.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu memastikan bahwa buku berkualitas menjangkau pelosok negeri. UNESCO merekomendasikan minimal tiga buku per anak per tahun sebagai standar yang belum sepenuhnya terpenuhi di Indonesia.

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan perpustakaan desa dan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) adalah langkah yang patut dilanjutkan dan diperluas. Pengintegrasian buku dalam kurikulum pendidikan dasar bukan sekadar kewajiban akademis, melainkan proyek pembentukan karakter bangsa.

Dari sisi kebudayaan, perubahan harus dimulai dari rumah. Orang tua yang membacakan dongeng kepada anaknya bukan sekadar menghibur, mereka sedang menanam benih peradaban.

Sekolah yang menjadikan membaca sebagai kebiasaan harian, bukan tugas mingguan, sedang membangun fondasi nalar kritis yang tak bisa digantikan oleh mesin secanggih apa pun. Komunitas literasi di tingkat kampung, masjid, gereja, dan balai desa adalah jaring sosial yang paling efektif menyebarkan cinta membaca.

Dunia usaha pun memikul tanggung jawab. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk membangun perpustakaan desa, mendanai perpustakaan keliling, atau mensubsidi harga buku bagi komunitas kurang mampu adalah investasi yang hasilnya baru terasa dua generasi ke depan, tetapi itulah jenis investasi terbaik yang bisa dilakukan sebuah bangsa.

Indonesia adalah tanah dengan lebih dari 800 bahasa daerah dan 1.300 suku—sebuah kekayaan yang hampir tidak tertandingi di dunia. Buku, dalam bahasa apa pun, adalah arsip identitas.

Ketika seorang pengarang dari Mandar menulis cerita rakyatnya, atau seorang penulis muda dari Flores mendokumentasikan kearifan lokal kampungnya, mereka sedang melawan kepunahan. Mereka sedang berkata kepada dunia: kami ada, kami berpikir, kami bercerita.

Di Hari Buku Sedunia 2026 ini, selagi Rabat merayakan warisan sastra Arab dan Berber yang kaya, Indonesia seharusnya merayakan keragaman sastranya sendiri. Sastra Pramoedya Ananta Toer yang mengguncang nurani, puisi Chairil Anwar yang membakar semangat, novel Leila S. Chudori yang merawat luka sejarah, hingga karya-karya penulis muda yang tumbuh dari platform digital, semuanya adalah cermin bangsa yang terus bergerak mencari dirinya.

Tidak ada bangsa besar yang pernah melupakan bukunya. Jepang, Finlandia, Korea Selatan, negara-negara yang hari ini dikagumi dunia karena kemajuan dan kualitas hidup warganya, semuanya menempatkan budaya membaca sebagai pondasi, bukan ornamen. Mereka tidak menjadikan membaca sebagai keharusan formal, melainkan kebutuhan jiwa yang ditumbuhkan dari kecil.

Indonesia masih punya waktu. Generasi muda yang hari ini berselancar di media sosial adalah generasi yang sama yang bisa jatuh cinta pada buku, jika kita, sebagai bangsa, cukup bijak dan cukup sabar untuk mengajak mereka. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan. Bukan dengan kampanye sesaat, melainkan dengan kebijakan yang berkelanjutan dan kebudayaan yang dirawat dengan cinta.

Di 23 April 2026 ini, di Hari Buku Sedunia yang ke-31, mari kita renungkan: berapa halaman terakhir yang kita baca?

Bukan di layar, bukan sekilas, tetapi benar-benar dibaca, dengan pikiran hadir, dengan hati terbuka, dengan jiwa yang siap diubah.

Buka sebuah buku. Satu halaman. Satu langkah kecil yang bisa mengubah segalanya.