Ketika Bumi Menangis : Membangun Rantai Pasok Konstruksi yang Humanis di Tengah Bencana Sumatera
Air hujan tidak seharusnya membunuh. Namun pada akhir November 2025, hujan yang mengguyur Pulau Sumatera berubah menjadi pembawa malapetaka. Dalam hitungan hari, banjir bandang dan longsor menyapu bersih kehidupan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga 29 November 2025, tercatat 147 orang meninggal dunia, 174 orang masih dalam pencarian, dan lebih dari 28.000 warga terpaksa mengungsi akibat 488 kejadian bencana yang menerjang 21 wilayah di Sumatera Utara saja dalam waktu lima hari. Di balik angka-angka itu, ada ribuan keluarga yang kehilangan rumah, jembatan yang terputus, jalan yang hancur, dan harapan yang tertimbun lumpur.
Melalui layar televisi atau Media Sosial, kita menyaksikan bagaimana satu demi satu truk material konstruksi terhenti di tepi jalan yang terputus. Para pekerja konstruksi memandang tak percaya pada jembatan yang roboh, menyadari bahwa upaya membangun kembali Sumatera harus dimulai dari nol.
Inilah realitas pahit dari tantangan rantai pasok konstruksi dalam konteks kebencanaan, sebuah persoalan yang tidak hanya menyangkut teknis logistik, tetapi menyentuh langsung kemanusiaan mereka yang bertahan hidup di tengah reruntuhan.
Sumatera bukanlah pendatang baru dalam peta bencana Indonesia. Sepanjang tahun 2024 saja, Sumatera Utara mencatat 677 kejadian bencana yang berdampak pada 33 kabupaten dan kota. Namun bencana November 2025 ini berbeda.
Direktur Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat menyebutnya sebagai tragedi ekologis terburuk dalam 35 tahun terakhir karena luas dampak serta jumlah kejadian yang terjadi bersamaan, bukan semata karena kekuatan alam, melainkan karena kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia selama puluhan tahun.
Data mengungkapkan fakta mengkhawatirkan. Tapanuli Selatan kehilangan 46.640 hektare hutan alam sejak 1990 hingga 2024, sementara Tapanuli Tengah kehilangan 16.137 hektare dalam periode yang sama.
Hutan yang seharusnya menjadi penyangga air dan pencegah longsor telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambang. Ketika hujan deras datang, tidak ada lagi akar pohon yang menahan tanah, tidak ada lagi kanopi yang meredam tetesan air. Yang tersisa hanyalah lereng gundul yang siap meluncur membawa maut.
Dalam pusaran bencana inilah, rantai pasok konstruksi menghadapi ujian terberat. Bayangkan situasi ini: jalan utama terputus, jembatan roboh, akses ke lokasi bencana tertutup material longsor.
Truk-truk bermuatan semen, besi, dan material bangunan terpaksa berhenti di tengah jalan. Kontraktor kehilangan kontak dengan pemasok karena jaringan komunikasi mati. Gudang penyimpanan material terendam banjir. Para pekerja konstruksi yang seharusnya membangun, kini justru menjadi korban yang harus diselamatkan.
Penelitian tentang kinerja rantai pasok pada proyek konstruksi mengungkapkan bahwa keterlambatan pengadaan baja akibat kendala logistik dan dampak bencana alam seperti letusan Gunung Merapi yang menghambat pasokan pasir menjadi tantangan signifikan.
Dalam konteks bencana November 2025, tantangan ini berlipat ganda. Bukan hanya soal keterlambatan, tetapi tentang bagaimana material bisa sampai ke lokasi ketika akses jalan tidak ada sama sekali.
Tantangan pertama adalah ketidakpastian lingkungan yang ekstrem. Kondisi cuaca ekstrem, bencana alam, atau kondisi lokasi proyek yang sulit dengan akses terbatas dapat secara signifikan menghambat pengiriman material dan aktivitas konstruksi.
Di Tapanuli Tengah, 56 kejadian bencana terjadi sekaligus dengan 47 korban meninggal dan 51 orang hilang. Bagaimana mungkin rantai pasok berfungsi normal ketika wilayah tersebut berubah menjadi zona bencana?
Tantangan kedua adalah fragmentasi pemangku kepentingan. Proyek konstruksi pascabencana melibatkan pemilik proyek, perancang, kontraktor utama, berbagai subkontraktor, pemasok material, lembaga bantuan kemanusiaan, pemerintah daerah, hingga masyarakat lokal.
Struktur organisasi yang temporer dan berbeda-beda ini menciptakan kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi, terutama ketika harus bekerja dalam kondisi darurat.
Tantangan ketiga adalah ketersediaan material yang tidak merata. Data Forum Konsolidasi Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi Tahun 2019 menunjukkan bahwa ketersediaan material konstruksi masih beragam baik dari sisi jenis maupun wilayah.
Meskipun di Sumatera tidak tercatat defisit material dan peralatan konstruksi dalam kondisi normal, situasi berubah drastis pascabencana. Pabrik material rusak, gudang terendam, jalur distribusi terputus. Material yang melimpah di satu tempat tidak bisa dikirim ke tempat lain karena infrastruktur transportasi lumpuh.
Tantangan keempat adalah kesiapan sumber daya manusia. Dari total 8.300.297 tenaga kerja konstruksi di tahun 2018, yang kompeten dan bersertifikat baru berjumlah 616.081 atau 7,42 persen.
Lebih memprihatinkan lagi, sebaran tenaga kerja tidak merata, dengan lebih dari 50 persen berada di Pulau Jawa. Dalam situasi darurat pascabencana, kebutuhan akan tenaga kerja terampil yang memahami konstruksi tahan bencana meningkat tajam, sementara ketersediaannya sangat terbatas.
Tantangan kelima adalah sistem informasi yang tidak terintegrasi. Ketiadaan basis data kerusakan bencana menjadi masalah paling menonjol dalam aspek manajemen dan perencanaan rekonstruksi.
Tanpa data yang akurat dan terkini tentang tingkat kerusakan, lokasi yang paling membutuhkan, dan ketersediaan sumber daya, koordinasi rantai pasok menjadi kacau dan tidak efisien.
Namun di tengah tantangan yang menumpuk, ada harapan. Solusi tidak datang dari satu arah, tetapi membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan, dan kemanusiaan.
Solusi pertama adalah membangun sistem informasi terintegrasi berbasis teknologi digital. Pengembangan sistem dashboard nasional berbasis Sistem Informasi Geografis untuk mencatat dan memetakan kerusakan secara waktu nyata menjadi kunci koordinasi yang efektif.
Ketika Polda Sumatera Utara menjadi penyedia internet pertama di lokasi terdampak menggunakan 5 Starlink dan 60 radio komunikasi, langkah ini membuktikan pentingnya infrastruktur komunikasi dalam pengelolaan bencana.
Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dan Internet untuk Segala dapat meningkatkan transparansi dalam rantai pasok. Kontraktor dan pemasok bisa memantau stok dan jadwal pengiriman secara waktu nyata, bahkan dari jarak jauh.
Penggunaan Building Information Modeling dan pemantauan dengan pesawat tanpa awak perlu diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaksanaan proyek rekonstruksi.
Solusi kedua adalah diversifikasi pemasok dan penguatan stok strategis. Kontraktor perlu meningkatkan sistem perencanaan pengadaan material yang lebih proaktif dengan mempertimbangkan faktor risiko seperti bencana alam.
Strategi yang dapat diterapkan adalah membangun cadangan material strategis atau bekerja sama dengan lebih dari satu pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Pendekatan ini terbukti efektif, sebagaimana data menunjukkan bahwa investasi dalam penguatan kapasitas dan digitalisasi rantai pasok dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 15 sampai 20 persen sambil mengurangi risiko gangguan pasokan sebesar 30 persen.
Solusi ketiga adalah penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan dan sertifikasi. Program pelatihan tenaga kerja konstruksi khusus untuk penanganan bencana perlu dipercepat.
Percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai amanah Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 harus menjadi prioritas, dengan fokus khusus pada kompetensi pembangunan infrastruktur tahan bencana dan teknik rekonstruksi cepat.
Solusi keempat adalah kolaborasi lintas sektor yang erat. Koordinasi yang efisien antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pusat produksi, dan lembaga logistik nasional sangat penting dalam mendukung kelancaran logistik kemanusiaan selama bencana.
Membangun budaya kolaborasi dan komunikasi terbuka di antara semua pemangku kepentingan adalah fondasi utama manajemen rantai pasok yang sukses.
Solusi kelima adalah penerapan konstruksi modular dan prafabrikasi. Konstruksi modular melibatkan pembuatan komponen bangunan di pabrik dan merakitnya di lokasi konstruksi.
Pendekatan ini menawarkan kualitas yang konsisten dan waktu konstruksi yang lebih cepat, sangat penting dalam situasi darurat pascabencana. Komponen dapat diproduksi di lokasi aman sambil menunggu akses ke lokasi bencana dibuka.
Solusi keenam adalah optimalisasi material lokal dan ramah lingkungan. Meningkatkan penggunaan aspal buton dan beton pracetak serta mendorong produksi material dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah yang rawan terputus saat bencana. Material lokal juga lebih mudah diakses dan lebih murah dalam situasi darurat.
Namun solusi teknis saja tidak cukup. Yang lebih fundamental adalah perubahan paradigma dalam memandang pembangunan dan lingkungan. Bencana November 2025 di Sumatera adalah peringatan keras bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan hutan.
99 persen penyebab banjir adalah ulah manusia melalui pembalakan liar, seperti yang ditegaskan oleh berbagai pihak. Kayu gelondongan yang hanyut bersama banjir adalah bukti nyata kejahatan lingkungan yang dibiarkan bertahun-tahun.
Rekonstruksi pascabencana harus menjadi momentum untuk membangun kembali dengan lebih baik, bukan sekadar mengembalikan seperti kondisi semula. Desain bangunan tahan gempa dan banjir, penggunaan material ramah lingkungan, perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana, dan rehabilitasi kawasan hutan menjadi bagian integral dari solusi jangka panjang.
Saya kembali teringat wajah-wajah lelah para pekerja konstruksi yang saya temui. Mereka bukan sekadar tukang yang membangun jembatan atau rumah. Mereka adalah garda depan dalam upaya mengembalikan harapan kepada ribuan keluarga yang kehilangan segalanya.
Rantai pasok konstruksi bukan hanya tentang logistik material dari titik A ke titik B. Ini tentang bagaimana kita secara kolektif sebagai bangsa merespons penderitaan sesama, tentang bagaimana kita membangun sistem yang tangguh sehingga ketika bencana datang kembali, kita siap.
Laporan Climate Risk Index 2025 mencatat bahwa dalam tiga dekade terakhir, dunia mengalami lebih dari 9.400 peristiwa cuaca ekstrem akibat perubahan iklim dengan total kerugian ekonomi mencapai 68.943 triliun rupiah. Indonesia termasuk dalam zona merah. Bencana akan terus datang, mungkin dengan intensitas yang lebih besar. Pertanyaannya bukan apakah kita akan menghadapi bencana lagi, tetapi seberapa siap kita menghadapinya.
Ketahanan rantai pasok konstruksi adalah ujung tombak ketahanan bangsa dalam menghadapi bencana. Ketika rantai pasok kuat, pemulihan terjadi lebih cepat, korban berkurang, dan masyarakat lebih cepat bangkit.
Sebaliknya, ketika rantai pasok lemah, penderitaan berlipat ganda, waktu pemulihan memanjang, dan biaya sosial ekonomi membengkak.
Di tengah reruntuhan Tapanuli dan Sibolga, di antara lumpur yang mengubur impian ribuan keluarga, ada pelajaran berharga yang harus kita petik. Bahwa pembangunan sejati bukan diukur dari seberapa banyak gedung yang berdiri atau jalan yang terbentang, tetapi dari seberapa tangguh sistem yang kita bangun untuk melindungi nyawa dan martabat manusia ketika bencana datang.
Bahwa rantai pasok konstruksi yang efektif dalam konteks kebencanaan adalah investasi kemanusiaan yang tidak bisa ditawar lagi.
Hujan akan terus turun. Bumi akan terus bergetar. Tetapi jika kita membangun dengan bijak, belajar dari kesalahan, dan menempatkan keselamatan manusia di atas segalanya, kita bisa mengubah bencana dari malapetaka menjadi momentum transformasi. Kita bisa memastikan bahwa air hujan kembali menjadi berkah, bukan pembawa maut.
“Kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar.” – Aristoteles
