Beton Megah, Periuk Retak: Potret Senyap Pekerja Konstruksi Indonesia

Mereka berangkat sebelum matahari sempurna terbit. Tukang besi, mandor, drafter muda, juru ukur, hingga insinyur sipil yang baru lima tahun memegang ijazah.

Tangan mereka mengaduk semen, membaca gambar kerja, dan menegakkan tiang demi tiang yang kelak menjadi jalan tol, bendungan, dan menara perkantoran. Selama bertahun-tahun, merekalah wajah kelas menengah Indonesia yang paling jujur: bukan kaya, tetapi cukup; bukan miskin, tetapi waspada.

Namun di balik kemegahan beton yang mereka cetak, terjadi sesuatu yang nyaris tak terdengar. Sebuah kegagalan senyap, sebuah silent failure, yang menggerogoti fondasi ekonomi rumah tangga mereka pelan-pelan, jauh sebelum siapa pun sempat berteriak.

Kronologi Sebuah Keretakan yang Tak Bersuara

Grafik yang beredar luas dari Badan Pusat Statistik menceritakan satu kisah getir dengan angka yang dingin. Pada 2019, populasi kelas menengah Indonesia berdiri kokoh di 21,45 persen dari total penduduk, setara 57,33 juta jiwa.

Lalu pandemi datang, dan garis itu mulai menurun tanpa pernah benar-benar pulih. Tahun 2021 tersisa 53,83 juta jiwa, tahun 2022 menyusut menjadi 49,51 juta, tahun 2023 tinggal 48,27 juta, hingga akhirnya pada 2024 hanya menyisakan 47,85 juta jiwa atau 17,13 persen penduduk.

Lebih dari sembilan juta orang telah turun kelas dalam lima tahun. Sembilan juta mimpi yang meredup tanpa upacara perpisahan.

Yang membuat kisah ini terasa pedih bagi pekerja konstruksi adalah ironinya. Sektor tempat mereka mengabdi justru tampak gagah dari kejauhan. Pada triwulan II tahun 2025, sektor konstruksi menyerap lebih dari 8,7 juta tenaga kerja atau sekitar 5,97 persen dari total penduduk bekerja, dan menyumbang 9,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto, peringkat keempat terbesar di antara seluruh lapangan usaha.

Bagaimana mungkin sektor sevital itu menjadi tempat keretakan kelas menengah?

Justru di situlah letak senyapnya. Kemegahan agregat menyembunyikan kerapuhan individu. Angka makro yang berkilau menutupi rumah tangga yang mulai goyah satu per satu.

Keretakan itu bekerja dari banyak arah sekaligus. Banyak pekerja konstruksi tergolong dalam kerja informal, harian, atau borongan, sehingga membutuhkan perhatian lebih pada program pelatihan, sertifikasi, dan perlindungan tenaga kerja agar tidak tertinggal.

Ketika sebuah proyek selesai, sebagian dari mereka menganggur menunggu proyek berikutnya. Pada awal 2025, kebijakan efisiensi anggaran melalui pemangkasan besar pagu Kementerian Pekerjaan Umum sempat menimbulkan kekhawatiran serius.

Asosiasi pelaku dan konsultan konstruksi bahkan memperingatkan bahwa sekitar 2,1 juta pekerja konstruksi terancam kehilangan pekerjaan akibat terhentinya sejumlah proyek infrastruktur. Inilah inti dari kegagalan senyap itu: tidak terjadi melalui satu peristiwa dramatis, melainkan melalui ratusan keputusan kecil, proyek yang tertunda, upah yang stagnan, dan biaya hidup yang merangkak naik tanpa henti.

Beban yang Menumpuk di Tengah Badai Dunia

Tekanan dari luar tidak kalah berat. Daya beli kelas menengah tergerus ketika harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan terus meninggi. Pengeluaran kesehatan yang ditanggung langsung rumah tangga rata-rata mencapai sekitar Rp20 ribu per kapita per bulan pada 2025, dan biaya pendidikan dasar terus naik melebihi kemampuan menabung keluarga berpendapatan menengah.

Bagi seorang mandor dengan tiga anak, kenaikan ratusan ribu rupiah per bulan bukan sekadar statistik, melainkan pilihan getir antara sekolah anak dan obat untuk orang tua.

Di sektor properti, tempat banyak pekerja konstruksi menggantungkan impian memiliki rumah sendiri, pintu justru kian sempit. Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia, pada kuartal III tahun 2025 harga rumah memang hanya tumbuh tipis, namun suku bunga kredit pemilikan rumah justru naik menjadi 7,45 persen per tahun dan sebagian besar rumah tangga menyerap hampir sepertiga pendapatan bulanan hanya untuk cicilan.

Tukang yang membangun rumah orang lain sering kali belum sanggup membangun rumah untuk dirinya sendiri.

Situasi global memperberat semuanya. Ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi nilai tukar, dan ketegangan geopolitik mendorong harga material bangunan menjadi tidak menentu, sementara suku bunga yang tinggi membuat pembiayaan proyek kian mahal. Ketika anggaran negara harus berbagi dengan berbagai program prioritas baru, ruang untuk belanja modal infrastruktur menyempit.

Pergeseran lapangan kerja pun terlihat nyata: mayoritas pekerja masih terkonsentrasi di sektor berproduktivitas rendah seperti perdagangan, pertanian, dan jasa dengan nilai tambah terbatas, sementara pekerjaan formal yang stabil makin sulit dipertahankan. Banyak yang dahulu insinyur proyek kini menjadi pekerja lepas tanpa kepastian, sebuah penurunan halus yang tak tercatat dalam berita utama mana pun.

Menegakkan Kembali Tiang yang Goyah

Namun sejarah Indonesia adalah sejarah orang-orang yang menolak menyerah pada keretakan.

Harapan itu masih sangat nyata, dan jalan keluarnya dapat ditempuh apabila kita mau membaca peta dengan jujur.

Pertama, kepastian kerja harus menjadi panglima. Kabar baiknya, mesin pembangunan tidak benar-benar berhenti. Memasuki akhir 2025, Otorita Ibu Kota Nusantara menandatangani delapan paket kontrak megaproyek Tahap 2, dan pagu infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum kembali diperkuat untuk tahun anggaran berikutnya.

Yang dibutuhkan kini adalah memastikan keberlanjutan proyek tidak terputus di tengah jalan, agar pekerja tidak terombang-ambing oleh jeda antarproyek yang menggantung nasib mereka.

Kedua, perlindungan sosial harus menjangkau pekerja informal konstruksi secara serius. Selama jutaan tukang dan buruh harian belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan yang layak, satu kecelakaan kerja atau satu masa menganggur bisa langsung melemparkan satu keluarga keluar dari kelas menengah.

Hal ini sejalan dengan pengakuan bahwa sektor konstruksi merupakan sektor padat karya yang sangat strategis bagi perekonomian, sehingga melindungi pekerjanya berarti melindungi penopang ekonomi nasional.

Ketiga, peningkatan keterampilan dan sertifikasi adalah jembatan menuju upah yang lebih tinggi. Sektor konstruksi diproyeksikan memasuki fase investasi yang menguat dengan nilai konstruksi nasional yang terus meningkat menuju 2026.

Pekerja yang menguasai teknologi konstruksi modern dan mengantongi sertifikat kompetensi akan jauh lebih tahan banting menghadapi gejolak. Negara, dunia usaha, dan kampus perlu bergandengan tangan mempercepat program vokasi yang nyata, bukan sekadar seremoni.

Keempat, akses pembiayaan perumahan yang manusiawi bagi pekerja sektor ini harus diperluas, sehingga mereka yang membangun rumah bangsa juga berhak atas atap untuk keluarganya sendiri.

Dan kelima, kebijakan fiskal mesti menjaga daya beli kelas menengah, sebab kelompok inilah yang menyumbang sekitar 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional. Menjaga mereka bukan belas kasihan, melainkan strategi bertahan hidup sebuah perekonomian.

Kegagalan senyap hanya berbahaya selama ia tetap senyap. Begitu kita berani menyebut namanya, mengukur dalamnya, dan bertindak bersama, ia berubah menjadi panggilan untuk bangkit.

Tiang yang goyah masih bisa ditegakkan kembali, asalkan tangan-tangan yang dahulu menegakkannya tidak kita biarkan lemah sendirian.

Sebab bangsa ini tidak hanya dibangun dari beton dan baja, melainkan dari keringat jutaan orang yang setiap pagi memilih untuk tetap percaya.