Ndasmu, Nyenyenye, dan Ongkos Sebuah Kata: Ketika Lidah Pemimpin Menjadi Cermin Bangsa

Sebuah kata sederhana, dilontarkan di atas panggung di tengah sorak tawa para kader, bisa berjalan lebih jauh daripada yang pernah dibayangkan si penuturnya.

Pada perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu, 15 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto tiga kali melontarkan kata “ndasmu” untuk menanggapi para pengkritiknya, mulai dari soal program Makan Bergizi Gratis sampai tudingan kabinet yang dianggap terlalu gemuk, sebagaimana direkam oleh sejumlah media nasional.

Kata itu lalu hidup sendiri, berkelana dari mimbar resmi ke linimasa, dari ruang keluarga ke ruang kuliah, bahkan menjadi bahan kajian akademik. Maka pertanyaannya bukan sekadar apakah kata itu pantas, melainkan apa yang kata itu kerjakan terhadap kita semua.

Dan pola itu ternyata bukan letupan sesaat yang lalu padam. Lebih dari setahun kemudian, gaya tutur yang sama justru muncul kembali dengan lebih telanjang. Pada Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026,

Presiden Prabowo menyindir pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis, lalu setengah berkelakar meminta wartawan menghapus rekaman ucapannya sambil berkata “emang gua pikirin” dan menegaskan ia lebih suka bicara apa adanya ketimbang bersopan-sopan.

Di hadapan ribuan petani dan nelayan, kalimat itu disambut tawa. Namun di luar tenda itu, di rumah-rumah yang menonton lewat layar kecil, candaan tersebut terdengar berbeda. Sebab seloroh seorang presiden tidak pernah benar-benar hanya seloroh, ia adalah pesan yang merembes ke mana-mana.

Komunikasi seorang pemimpin bukan sekadar rangkaian kalimat yang disampaikan dari atas mimbar. Setiap pilihan kata membawa pesan emosional, membentuk persepsi, memengaruhi cara masyarakat memandang persoalan, bahkan menentukan kualitas ruang dialog publik.

Dalam beberapa pidato Presiden Prabowo Subianto, publik mendengar ungkapan
seperti “nyenyenye”, “ndasmu”, maupun “emang gue pikirin”. Sebagian kalangan menilainya sebagai gaya komunikasi spontan, lugas, dan dekat dengan bahasa sehari hari. Sebagian lain menganggapnya terlalu konfrontatif untuk level seorang kepala negara.

Kata kasar dari seorang pemimpin adalah peristiwa kejiwaan kolektif. Ia menetapkan suhu emosi sebuah negeri. Ketika seorang kepala negara membalas kritik dengan ejekan, ia bagai sedang mengajari ratusan juta warga bahwa ketidaksetujuan layak dijawab dengan hinaan, bukan penjelasan.

Guru Besar Linguistik UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamal Yusuf, menyebut frasa semacam itu sebagai tindakan yang mengancam wajah lawan bicara, yang di satu sisi menegaskan kesan tegas namun di sisi lain bisa menggerus kewibawaan sang penutur sendiri.

Tegas dan kasar memang dua hal yang kerap tertukar di panggung kekuasaan, padahal jaraknya sejauh langit dan bumi.

Mari kita jujur pada satu hal yang sering luput. Gaya komunikasi yang meledak-ledak itu lahir dari tempat yang manusiawi, yaitu rasa lelah dibidik terus-menerus, keinginan tampil membela diri, dan kebutuhan merasa dipahami.

Guru Besar Linguistik Universitas Gadjah Mada, I Dewa Putu Wijana, bahkan membaca “ndasmu” sebagai luapan kekesalan atas persoalan etik yang berulang ditanyakan kepada sang Presiden.

Saya memahami benar dorongan itu. Namun di sinilah letak ujian kepemimpinan: justru ketika paling tergoda untuk membalas, seorang pemimpin paling dibutuhkan untuk menenangkan.

Sebab yang menonton bukan hanya pendukung yang tertawa di ruangan itu, melainkan juga seorang ibu yang sedang antre minyak goreng, seorang anak muda yang baru saja ditolak melamar kerja, dan seorang pelajar yang sedang belajar arti hormat.

Kajian-kajian serius pun mulai bermunculan. Analisis komunikasi politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menilai pola tutur semacam ini lebih reaktif ketimbang proaktif, dan berisiko menajamkan polarisasi serta menggoyahkan kohesi sosial.

Sementara pengamat lain menyoroti bahwa balasan emosional dari mimbar negara kerap menjadi gejala dari satu hal yang lebih dalam, yakni gagalnya menerjemahkan kebijakan ke dalam bahasa yang menenangkan rakyat, sehingga lahirlah gelombang tagar semacam “Kabur Aja Dulu” dan “Indonesia Gelap” sebagai bentuk kekecewaan yang mencari saluran.

Kata kasar, dengan kata lain, jarang berdiri sendiri. Ia biasanya menjadi gejala dari komunikasi yang sedang sakit.

Sekarang letakkan semua itu di atas meja yang lebih besar, yaitu meja ekonomi. Di sinilah cerita menjadi pelik sekaligus penting. Secara angka, Indonesia sebetulnya sedang menorehkan capaian yang patut disyukuri.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal pertama 2026, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan melampaui banyak negara tetangga. Tingkat pengangguran pun turun menjadi 4,68 persen, terendah sejak akhir 1997. Pada permukaan, ini kabar baik yang layak dirayakan.

Namun perasaan rakyat ternyata berjalan di lajur yang berbeda dari grafik. Survei Indopol pada awal Juni 2026 menemukan tingkat kepuasan terhadap Presiden turun ke 59,75 persen, anjlok lebih dari dua puluh poin dibanding awal masa jabatan.

Hampir empat dari sepuluh rumah tangga merasa kondisi ekonomi keluarganya memburuk, dengan harga beras, minyak, dan bahan bakar sebagai keluhan paling nyaring.

Di sinilah letak jurang yang berbahaya. Ketika data berkata “membaik” tetapi dompet berkata “menyempit”, rakyat butuh seorang pemimpin yang mau mendengar, bukan yang menjawab keluhan dengan “ndasmu”.

Kata kasar di tengah perut yang lapar bukan candaan, melainkan membubuhkan garam di atas luka. Ekonomi dunia yang masih dibayangi gejolak harga energi dan pelemahan rupiah hanya memperbesar taruhannya, sebab di masa sukar, kepercayaan adalah mata uang yang paling cepat susut dan paling lambat pulih.

Maka tantangan ke depan sesungguhnya bukan soal apakah kita mampu menumbuhkan angka, melainkan apakah kita mampu menumbuhkan rasa percaya. Pertumbuhan yang ditopang konsumsi musiman Ramadan dan belanja pemerintah yang agresif memang menggembirakan, namun ia rapuh bila tak diiringi komunikasi yang menyatukan.

Sebuah negeri tidak bisa membangun jembatan sambil membakar tali kepercayaan yang menyangga jembatan itu. Bonus demografi, hilirisasi, dan investasi semuanya menuntut satu fondasi yang sama, yaitu kohesi sosial.

Dan kohesi tidak pernah lahir dari mimbar yang mengejek.

Lalu apa jalan keluarnya, khususnya dalam konteks Indonesia yang kaya bahasa santun namun sedang kehausan teladan?

Pertama, kembalikan marwah mimbar negara dengan disiplin tutur. Seorang presiden boleh tegas, boleh keras pada kebijakan, tetapi tidak pada manusia. Ada perbedaan besar antara “saya tidak setuju, dan inilah alasannya” dengan “ndasmu”. Yang pertama mengundang akal, yang kedua mengundang amarah.

Kedua, ubah kritik menjadi bahan bakar, bukan musuh. Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang memperlakukan pengkritik sebagai dokter yang menunjuk penyakit, bukan pencuri yang harus diusir.

Ketiga, perkuat kantor komunikasi kepresidenan agar mampu menerjemahkan kebijakan rumit ke dalam bahasa dapur, bahasa pasar, bahasa rakyat, supaya empati mendahului pembelaan diri.

Keempat, jadikan kerendahan hati sebagai strategi, bukan kelemahan. Pemimpin yang sesekali berkata “saya akan perbaiki” justru tumbuh besar di mata rakyatnya, sebab kekuasaan terbesar adalah kuasa untuk meminta maaf.

Pada akhirnya, sebuah kata memang kecil, tetapi gemanya bisa sepanjang sejarah. Indonesia tidak kekurangan kata-kata indah. Bahasa kita penuh dengan tutur yang halus, peribahasa yang bijak, dan adab yang diwariskan turun-temurun.

Ketegasan dapat berjalan berdampingan dengan empati. Keberanian dapat tetap hidup tanpa kehilangan kesantunan. Ketika bahasa menjadi jembatan, kepercayaan tumbuh.

Ketika kepercayaan tumbuh, ekonomi memperoleh fondasi yang lebih kuat, masyarakat merasa lebih tenang, dan bangsa memiliki energi untuk menghadapi tantangan global.

Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk memilih kata yang menyembuhkan, bukan yang melukai, terutama dari mereka yang dipercaya memimpin.

Sebab di tengah perut yang lapar dan dunia yang goyah, sebuah kata yang teduh dari seorang pemimpin bisa lebih bernilai daripada sekarung janji.

Dan kepada para pemimpin di mana pun, sejarah selalu mengulang nasihat yang sama:

“Saya telah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang kau katakan, melupakan apa yang kau lakukan, tetapi mereka tak akan pernah melupakan bagaimana perasaan mereka karena kau.” — Maya Angelou.