Gatotkaca yang Belum Selesai Terbang: Surat Cinta untuk Teknologi Indonesia di Usia 31 Tahun

“Kita memilih pergi ke Bulan bukan karena mudah, melainkan karena sulit,” ucap John F. Kennedy di hadapan ribuan orang pada 1962, dalam pidato termasyhur di Rice University. Kalimat itu terasa akrab bagi bangsa yang pernah, sekali dalam sejarahnya, memilih jalan sulit yang sama.

Pagi 10 Agustus 1995 di Lapangan Udara Husein Sastranegara, Bandung, langit menyimpan ketegangan yang tak terucap.

Sebuah pesawat baling-baling bernomor registrasi PK-XNG bersiap lepas landas, dengan nama yang diambil dari kesatria pewayangan: Gatotkaca.

Selama lima puluh enam menit, N-250 menjelajahi langit Jawa Barat, lalu mendarat selamat. Ratusan wartawan dari dalam dan luar negeri mengabadikannya.

Di antara kerumunan itu berdiri seorang insinyur bernama B.J. Habibie, yang bertahun-tahun meyakinkan bangsanya bahwa anak-anak negeri kepulauan ini sanggup merancang, menghitung, dan menerbangkan pesawatnya sendiri.

Beberapa bulan kemudian, melalui Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995, tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Kita merayakannya bukan karena pesawatnya, melainkan karena keberaniannya.

Tiga puluh satu tahun berlalu. Pada 10 Agustus 2026 ini, pertanyaan yang menggantung terasa lebih tajam ketimbang tahun-tahun sebelumnya: setelah sempat terbang, mengapa kita begitu lama menunda lepas landas berikutnya?

Dunia yang mengelilingi kita sedang tidak ramah. Dana Moneter Internasional dalam pembaruan proyeksinya Juli 2026 menaksir pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3,0 persen tahun ini, melambat dari rata-rata 3,5 persen pada 2024 dan 2025, sementara laju penurunan harga terhenti dan inflasi global justru naik ke kisaran 4,7 persen.

Guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah menekan negara pengimpor minyak, sedangkan berkah dari lonjakan investasi kecerdasan buatan mengalir deras hanya ke negara yang sudah duduk di rantai pasok teknologi.

Dunia terbelah bukan lagi sekadar antara kaya dan miskin, melainkan antara yang memproduksi kecerdasan dan yang sekadar mengonsumsinya.

Di dalam negeri, angkanya masih terlihat menenangkan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, dengan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menembus Rp6.552,1 triliun dan pertumbuhan kumulatif semester pertama 5,45 persen.

Namun angka pertumbuhan bisa menipu bila kita tidak bertanya: pertumbuhan itu ditopang oleh apa? Selama mesin utamanya konsumsi dan komoditas, kita hanya sedang berlari cepat di atas treadmill.

Di situlah luka lama itu terlihat. Belanja penelitian dan pengembangan Indonesia bertahun-tahun berkutat di kisaran 0,2 hingga 0,3 persen dari produk domestik bruto, jauh dari ambang ideal satu persen yang lazim dirujuk lembaga dunia. Jumlah penelitinya pun tipis.

Sebuah kajian Bappenas mencatat Indonesia hanya memiliki sekitar 395 peneliti per satu juta penduduk, kalah dari Vietnam dengan 767 dan Malaysia 711, apalagi dibandingkan Singapura yang menembus 7.503 dan Korea Selatan 8.620. Permohonan paten kita berhenti di angka 1.445, sementara Korea Selatan mengajukan 267.527 pada tahun yang sama.

Konsekuensinya wajar: dalam Indeks Inovasi Global 2025 terbitan WIPO, Indonesia bertengger di peringkat 55 dari 139 negara, tertinggal dari Vietnam di posisi 44, Thailand 45, Filipina 50, dan tertinggal jauh dari Singapura yang masuk lima besar dunia.

Ironinya, bahan bakarnya sebenarnya melimpah. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2026 menunjukkan 235,26 juta orang Indonesia sudah terhubung ke internet, setara 81,72 persen penduduk, meski 58,24 persen penggunanya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain menempatkan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar Asia Tenggara dengan nilai transaksi mendekati 100 miliar dolar Amerika dan proyeksi menuju sekitar 180 miliar dolar pada 2030.

Kita punya pasar raksasa, jempol tercepat sedunia, dan generasi muda yang fasih memakai teknologi. Yang belum kita punya adalah keberanian kolektif untuk pindah kursi, dari penumpang menjadi perancang.

Jalan keluarnya tidak mistis, hanya menuntut kesabaran dan konsistensi.

Pertama, pembiayaan riset perlu dilepaskan dari ketergantungan tunggal pada anggaran negara. Gagasan menyalurkan sebagian laba badan usaha milik negara ke dalam dana riset nasional, yang belakangan ramai dibahas para ekonom, layak diuji secara serius karena menutup jurang ratusan triliun rupiah per tahun mustahil dibebankan pada satu kantong saja.

Kedua, insentif pengurangan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi pada litbang harus disederhanakan hingga benar-benar terpakai, bukan berhenti sebagai pasal indah di atas kertas.

Ketiga, negara perlu menjadi pembeli pertama bagi karya anak bangsa. Pesanan yang pasti, entah untuk alat kesehatan, radar, pupuk hayati, perangkat lunak pemerintahan, atau bibit unggul, jauh lebih menyuburkan inovasi ketimbang seremoni penghargaan tahunan.

Keempat, riset harus dipertemukan dengan pabrik dan sawah. Selama laboratorium kampus dan lantai produksi berjalan sebagai dua dunia terpisah, publikasi ilmiah kita akan terus menumpuk tanpa pernah berubah menjadi lapangan kerja.

Kelima, talenta perlu dirawat, bukan sekadar dicetak. Pendidikan vokasi yang menyatu dengan industri, jenjang karier peneliti yang bermartabat, dan pintu terbuka bagi diaspora ilmuwan Indonesia di luar negeri lebih menentukan daripada program pelatihan singkat yang berhenti di sertifikat.

Keenam, pemerataan akses digital ke Indonesia timur dan pedesaan harus dipandang sebagai investasi produktivitas, bukan belas kasihan.

Ketujuh, fokus. Negara dengan sumber daya terbatas sebaiknya memilih beberapa medan yang paling menentukan nasibnya, seperti ketahanan pangan, energi bersih, kesehatan dan kemandirian obat, kemaritiman, serta kecerdasan buatan untuk layanan publik, lalu menekuninya lintas pergantian pemerintahan.

Semua itu bermuara pada satu hal sederhana yang sering terlupa: riset bukan pengeluaran, melainkan cicilan masa depan. Bangsa yang enggan mencicil akan membayar jauh lebih mahal kelak, dalam bentuk ketergantungan, impor teknologi, dan generasi cerdas yang berkarya untuk bendera negeri lain.

Di suatu tempat hari ini, seorang anak di Sumba merakit alat penyiram otomatis dari barang bekas, mahasiswa di Makassar begadang melatih model bahasa untuk bahasa daerahnya, dan guru di Papua mengajar pemrograman dengan satu unit laptop bergantian.

Mereka adalah Gatotkaca-Gatotkaca kecil yang menunggu landasan. Tugas kita, sebagai negara dan sebagai masyarakat, sesederhana dan sesulit itu: menyediakan landasannya, lalu percaya bahwa mereka bisa terbang.

Steve Jobs menutup pidatonya di Stanford pada 2005 dengan pesan yang layak kita bawa pulang pada peringatan tahun ini: “Stay hungry. Stay foolish.” Tetaplah lapar, tetaplah cukup nekat untuk bermimpi.

Sebab bangsa yang berhenti lapar akan berhenti mencipta, dan bangsa yang terlalu takut terlihat konyol tidak akan pernah menerbangkan apa pun.