Rahmat yang Tak Pernah Kedaluwarsa: Maulid, Guncangan Global, dan Janji Ekonomi Indonesia

Sejarawan Amerika Michael H. Hart, ketika menyusun peringkat seratus tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah, menempatkan Muhammad SAW di urutan pertama dengan alasan yang ia tulis lugas: beliau satu-satunya manusia yang berhasil secara luar biasa pada dua ranah sekaligus, ranah keagamaan dan ranah keduniaan.

Kalimat itu terasa seperti undangan. Undangan untuk berhenti memperlakukan Maulid sebagai seremoni yang selesai di meja nasi tumpeng, lalu mulai membacanya sebagai cermin bagi cara kita bekerja, berdagang, menabung, dan berbagi.

Hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, Indonesia kembali memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai hari libur nasional.

Tradisi ini punya perjalanan panjang. Catatan sejarah paling awal menunjuk lingkungan Dinasti Fatimiyah di Mesir pada abad keempat dan kelima Hijriah, yang menggelar aneka perayaan kelahiran tokoh keluarga Nabi.

Belakangan, perayaan berskala besar di kalangan Sunni dinisbatkan kepada Muzaffaruddin Kokburi, penguasa Irbil yang juga ipar Sultan Salahuddin al-Ayyubi. Nama Salahuddin sendiri melekat kuat pada Maulid karena ia menghidupkan peringatan itu untuk memulihkan semangat dan persatuan umat yang sedang terpecah menghadapi Perang Salib.

Sebagian sejarawan mempersoalkan detailnya, dan perdebatan itu sendiri terdokumentasi dengan baik. Namun benang merahnya tetap satu: Maulid lahir sebagai jawaban atas krisis, bukan sekadar sebagai pesta.

Di Nusantara, benang itu dianyam ulang dengan warna lokal. Sekaten di Yogyakarta dan Surakarta, Grebeg Maulud, Muludan di Cirebon, hingga Maudu Lompoa di Sulawesi Selatan menunjukkan bagaimana para wali memakai kegembiraan kolektif sebagai pintu dakwah.

Pasar rakyat tumbuh di halaman masjid, pedagang kecil mendapat rezeki, dan pesan moral disampaikan tanpa paksaan. Sejak semula, Maulid di negeri ini adalah peristiwa keagamaan sekaligus peristiwa ekonomi.

Maka wajar bila kita menagih relevansinya sekarang. Nabi Muhammad SAW bukan figur yang asing dari urusan neraca.

Beliau pedagang sebelum menjadi penerima wahyu, dikenal dengan gelar al-Amin justru karena reputasi kejujurannya dalam bertransaksi. Ketika membangun Madinah, salah satu langkah awalnya adalah mendirikan pasar yang bebas dari pungutan liar dan penimbunan.

Beliau melarang penipuan takaran, spekulasi yang menyesatkan, dan bunga yang mencekik. Beliau melembagakan zakat sebagai mekanisme pemerataan yang mengikat, bukan belas kasihan musiman. Singkatnya, beliau meletakkan etika sebagai infrastruktur pasar, bukan sebagai hiasan.

Etika itulah yang kini diuji. Dana Moneter Internasional dalam pembaruan proyeksinya bulan Juli lalu memperkirakan ekonomi dunia hanya tumbuh 3,0 persen pada 2026 dan 3,4 persen pada 2027, lebih rendah dari rata-rata 3,5 persen pada 2024 sampai 2025, dengan inflasi global yang justru naik ke 4,7 persen karena proses penurunan harga terhenti.

Perang di Timur Tengah menekan negara pengimpor energi, sementara lonjakan investasi teknologi mengangkat segelintir negara yang sudah berada di rantai nilai global. Dunia tumbuh, tetapi tumbuh timpang.

Indonesia, syukurnya, masih berdiri tegak. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dengan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menembus Rp6.552,1 triliun.

Angka sosialnya pun membaik. Pemerintah melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen, terendah sepanjang pencatatan, sementara inflasi Juli 2026 terkendali di 2,88 persen dan tingkat pengangguran terbuka bergerak ke 4,65 persen.

Namun statistik yang cerah tidak otomatis berarti dapur yang hangat. BPS juga mencatat rata-rata upah buruh nasional pada Februari 2026 baru sebesar Rp3,29 juta per bulan. Di banyak kota besar, angka itu habis untuk sewa kamar, transportasi, dan cicilan. Pertumbuhan yang tinggi tanpa distribusi yang adil hanya akan melahirkan kemakmuran yang terasa milik orang lain.

Di sisi lain, gelombang digital datang begitu deras. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan pengguna internet nasional pada 2026 mencapai 235,26 juta jiwa atau 81,72 persen populasi, dengan Pulau Jawa menyumbang 58,24 persen pengguna, dan kasus keamanan digital terbanyak berupa penipuan daring sebesar 13,6 persen.

Kita terhubung, tetapi belum sepenuhnya terlindungi. Kesenjangan antarpulau masih menganga, dan literasi berjalan lebih lambat daripada koneksi.

Sisi gelapnya lebih menyakitkan lagi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan perputaran dana judi online sepanjang semester I 2026 mencapai Rp86,82 triliun dalam 467,32 juta transaksi, dengan deposit Rp22,05 triliun yang mengalir lewat rekening bank, dompet elektronik, dan kode pembayaran cepat.

Nilai transaksinya menurun, tetapi frekuensinya meledak. Uang receh dari jutaan rumah tangga kecil disedot pelan-pelan, seperti kebocoran halus pada perahu yang tampak baik-baik saja dari kejauhan. Inilah wajah baru dari apa yang dahulu disebut memakan harta orang lain dengan cara batil.

Ironi terbesarnya justru berada di kolam kita sendiri. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total aset keuangan syariah menembus Rp3.250,22 triliun hingga Juni 2026, tetapi literasi masyarakat baru 43,07 persen dan inklusinya tertinggal jauh di angka 13,24 persen.

Di perbankan, pangsa pasar syariah per Mei 2026 masih berkisar 7,26 persen meski asetnya tumbuh dua digit menjadi Rp1.047,03 triliun. Negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia masih menjadi penonton di pasar yang seharusnya ia pimpin.

Hal serupa terjadi pada zakat. Kementerian Agama menyebut penghimpunan zakat nasional baru sekitar Rp42 triliun, sementara potensinya diperkirakan melampaui Rp327 triliun.

Selisih itu bukan sekadar angka; itu ruang kelas yang belum dibangun, beasiswa yang belum cair, modal usaha yang belum sampai ke tangan janda pedagang gorengan di pinggir pasar.

Lalu apa yang bisa kita kerjakan, secara konkret, di Indonesia?

Langkah pertama adalah memindahkan filantropi Islam sepenuhnya ke kanal digital yang mudah, murah, dan transparan. Bila kode pembayaran cepat sanggup memindahkan puluhan triliun rupiah ke meja judi, ia jelas sanggup memindahkan jumlah serupa ke rekening zakat, infak, dan wakaf.

Kuncinya terletak pada pengalaman pengguna yang sederhana, laporan penyaluran yang bisa ditelusuri publik secara waktu nyata, dan integrasi lembaga amil dengan koperasi desa serta badan usaha milik desa agar dana berputar di tempat ia dikumpulkan.

Langkah kedua adalah menjadikan pesantren dan masjid sebagai simpul literasi keuangan dan literasi digital. Indonesia memiliki puluhan ribu pesantren dan ratusan ribu masjid yang setiap pekan bertemu jamaah secara langsung.

Mimbar yang sama yang membacakan kisah kelahiran Nabi dapat menjelaskan cara mengenali penipuan daring, bahaya pinjaman ilegal, dan logika sederhana menabung serta berinvestasi. Selisih 43 persen literasi melawan 13 persen inklusi keuangan syariah tidak akan tertutup oleh iklan, melainkan oleh percakapan yang dipercaya.

Langkah ketiga menyangkut usaha kecil. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mencatat sekitar 13 juta produk telah bersertifikat halal dan sekitar 80 persen di antaranya berasal dari pelaku usaha mikro dan kecil.

Tenggatnya sudah di depan mata, karena mulai 18 Oktober 2026 kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi, termasuk milik usaha mikro.

Tanpa pendampingan yang gigih dan pembiayaan berbiaya rendah, aturan yang niatnya melindungi bisa berubah menjadi jerat bagi warung tegal dan pedagang keliling. Maulid tahun ini semestinya melahirkan gerakan gotong royong sertifikasi, dari kampus, ormas keagamaan, hingga pemerintah daerah.

Langkah keempat adalah menghidupkan kembali semangat pengawasan pasar ala hisbah dalam bentuk kekinian: perlindungan konsumen digital yang responsif, penindakan tegas terhadap jaringan pembayaran yang menyamarkan transaksi haram, dan pembelaan terhadap pekerja lepas platform yang bekerja tanpa jaring pengaman. Keadilan pasar tidak turun dari langit; ia dijaga oleh institusi yang berani.

Semua itu bermuara pada satu hal yang sederhana namun sering terlewat. Kemuliaan yang kita rayakan hari ini bukan terletak pada meriahnya perayaan, melainkan pada keberanian meniru keberpihakan.

Nabi Muhammad SAW tidak sekadar mengajarkan doa untuk kaum lemah; beliau menata sistem agar kaum lemah tidak terus-menerus menjadi lemah. Selawat yang kita lantunkan pagi ini akan menemukan maknanya bila esok pagi seorang pedagang kecil menemukan modal yang adil, seorang anak muda menemukan pekerjaan yang layak, dan sebuah keluarga menemukan jalan keluar dari jerat utang berbunga.

Nelson Mandela pernah berdiri di hadapan puluhan ribu orang di Trafalgar Square dan mengingatkan bahwa mengatasi kemiskinan bukanlah tindakan amal, melainkan tindakan keadilan, sebuah perlindungan atas hak asasi paling mendasar, yakni hak atas martabat dan kehidupan yang layak.

Empat belas abad sebelumnya, seorang yatim dari Mekah telah mengucapkan gagasan yang sama dengan bahasa yang berbeda, lalu membuktikannya dengan membangun kota. Maulid 1448 Hijriah ini akan bermakna apabila kita menuntaskan kalimat itu, bukan dengan pidato, melainkan dengan pekerjaan.