Amazon Menurun, Karhutla Indonesia Meningkat: Pelajaran yang Tak Boleh Kita Abaikan

“Mulanya saya kira sedang berjuang menyelamatkan pohon karet; lalu saya kira sedang berjuang menyelamatkan hutan hujan Amazon. Kini saya sadar, saya sedang berjuang untuk kemanusiaan.” — Chico Mendes, penyadap karet Amazon yang dibunuh pada 1988, seperti dicatat CIFOR

Sejarah dua hutan tropis terbesar dunia berjalan seperti dua saudara yang lahir dari rahim iklim yang sama, lalu memilih jalan yang berbeda.

Amazon memasuki era gelapnya pada 1970-an ketika jalan raya, ternak, dan kedelai membelah rimba; puncaknya terjadi pada 2004 saat lebih dari 27 ribu kilometer persegi lenyap dalam setahun.

Tahun itu pula Brasil meluncurkan Rencana Aksi Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi Amazon, sebuah kerangka kerja yang menyatukan pemantauan satelit, penegakan hukum, dan penataan ruang. Indonesia menempuh jalur yang lain. Bencana kita bukan gergaji, melainkan api. Kabut asap 1997 hingga 1998 melumpuhkan Asia Tenggara, lalu 2015 datang sebagai kiamat kecil.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 2,61 juta hektare terbakar, 24 orang meninggal, lebih dari 600 ribu jiwa terjangkit infeksi saluran pernapasan, dan kerugian menembus Rp221 triliun atau setara 1,5 persen produk domestik bruto.

Empat tahun berselang api kembali mengamuk, dan Bank Dunia menaksir kerugiannya 5,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp72,95 triliun, setara 0,5 persen produk domestik bruto. Kita berduka, berjanji, lalu lupa. Begitu berulang, seperti musim.

Awal Agustus 2026, Brasil mengumumkan kabar yang layak membuat kita termenung. Lembaga Penelitian Antariksa Nasional mereka melaporkan deforestasi Amazon periode Agustus 2025 sampai Juli 2026 hanya 2.874,38 kilometer persegi, turun 36,87 persen, menjadi angka terendah sejak seri pemantauan dimulai pada 2016, sekaligus 55,6 persen di bawah rata-rata sepuluh siklus terakhir.

Angka itu menyambung tren yang sudah terlihat sejak paruh pertama tahun ini, ketika luas hutan yang dibuka pada Januari sampai Juni tinggal 1.295 kilometer persegi atau turun 38 persen. Sebuah negara berpenduduk 200 juta jiwa, dengan lobi agrobisnis paling kuat di dunia, membuktikan bahwa laju kerusakan hutan bukanlah takdir.

Pada bulan yang sama, langit kita justru meredup. Data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan mencatat 107.465,47 hektare terbakar sepanjang Januari sampai Juni 2026, meningkat 366 persen dibanding periode yang sama tahun 2025.

Sebulan kemudian angkanya melompat: 202.004 hektare hingga Juli 2026, melampaui dua siklus El Nino sebelumnya, yakni 2019 dan 2023, dengan indeks Nino 3.4 bulanan menyentuh +2,19 sementara pada Juli hingga September 2015 angkanya baru sekitar +1,5.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat 7.578 titik panas berkepercayaan tinggi sepanjang Januari hingga 9 Agustus 2026, dengan puncak kemarau menyelimuti sekitar 48,84 persen daratan pada Agustus. Di Banjarbaru, konsentrasi partikel halus menembus 389,4 mikrogram per meter kubik dan Pontianak menjadi kota dengan udara terburuk se-Indonesia.

Palangka Raya memperpanjang status tanggap darurat sampai 8 September, sementara kasus infeksi saluran pernapasan di Pontianak naik sekitar lima persen. Asap itu tidak berhenti di garis batas negara: 108 sekolah di Serian, Sarawak, ditutup setelah indeks pencemaran udara menyentuh 212 di Tebedu dan 202 di Serian, sedangkan Singapura memperingatkan warganya soal potensi kabut asap kiriman setelah lembaga kajiannya menaikkan status kawasan ke peringkat risiko “Merah”, baru kedua kalinya sejak penilaian itu dimulai pada 2019.

Lalu apa yang mereka lakukan berbeda? Kuncinya bukan teknologi, sebab satelit kita sama canggihnya. Kuncinya terletak pada rantai yang menyambungkan mata satelit dengan tangan negara.

Di Brasil, deteksi harian dirancang sejak awal sebagai pemicu tindakan, bukan sekadar laporan. Menurut pemerintah Brasil sendiri, hampir 90 persen pengawasan deforestasi di hutan tropis terbesar dunia itu dijalankan dengan dukungan satelit, dan petugas lingkungan berwenang menjatuhkan sanksi berdasarkan citra satelit tanpa harus lebih dulu menembus rimba.

Hasilnya terukur: surat pelanggaran lingkungan naik 81 persen dan nilai denda naik 63 persen pada 2023 sampai 2025 dibanding 2020 sampai 2022, sementara rencana aksi nasional mereka mengoordinasikan sembilan belas lembaga federal dan pasar ikut menghukum lewat moratorium kedelai, kesepakatan sukarela para pedagang untuk tidak membeli hasil panen dari lahan bekas pembukaan hutan.

Konsekuensinya ekonomi, bukan sekadar administratif. Yang tak kalah penting, Brasil berani mempermalukan dirinya sendiri di depan publik dengan merilis angka secara terbuka, termasuk ketika angkanya memburuk.

Kejujuran serupa perlu kita miliki. Sepanjang 2025, Auriga Nusantara mencatat kehilangan hutan alam mencapai 433.751 hektare, melonjak sekitar 66 persen dari tahun sebelumnya, padahal pemerintah melaporkan deforestasi neto 2024 hanya 175,4 ribu hektare.

Perbedaan angka sebesar itu bukan sekadar soal metode, melainkan soal kepercayaan. Ketimpangan yang lebih menyakitkan terlihat pada penegakan hukum.

Di tengah 202 ribu hektare yang hangus, Polri baru menangani 40 perkara dengan 29 tersangka hingga 15 Agustus 2026, dan Kementerian Kehutanan menindak 42 pemegang izin dengan sembilan kasus masuk proses pidana.

Sebagian besar sanksi berhenti pada teguran tertulis. Api membakar ratusan ribu hektare, hukum menjawab dengan surat.

Tantangan ke depan bertambah berat justru karena dompet negara sedang menipis. Ekonomi nasional memang tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026, melambat dari 5,61 persen pada kuartal sebelumnya di tengah gejolak harga minyak dan rantai pasok dunia, namun ruang fiskal menyempit setelah defisit anggaran negara pada Januari sampai Mei 2026 mencapai 0,70 persen produk domestik bruto, jauh di atas 0,09 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya, sementara subsidi dan kompensasi energi telah menyerap Rp203 triliun atau sekitar 45 persen pagu.

Harga komoditas yang berfluktuasi, gejolak geopolitik, serta suku bunga global yang tinggi menekan pendapatan petani kecil sekaligus anggaran pencegahan.

Di sinilah logika ekonomi berpihak pada pencegahan: menyiram gambut jauh lebih murah daripada menanggung kerugian ratusan triliun rupiah, kehilangan hari sekolah anak-anak, dan reputasi komoditas yang tercoreng di pasar ekspor.

Solusinya harus dirancang sesuai anatomi masalah kita, sebab musuh Indonesia bukan gergaji mesin melainkan gambut yang mengering. Di Riau saja, dari 15.738,9 hektare yang terbakar sepanjang Januari sampai Juli 2026, sebanyak 14.423,5 hektare berada di lahan gambut.

Karena itu ukuran keberhasilan kita seharusnya bukan jumlah titik panas yang dipadamkan, melainkan tinggi muka air tanah yang berhasil dijaga.

Langkah pertama yang perlu diwujudkan adalah kewajiban pemasangan alat pemantau tinggi muka air di setiap konsesi gambut, dengan datanya disiarkan terbuka setiap hari seperti Brasil menyiarkan peta deforestasinya.

Kedua, ubah citra satelit menjadi konsekuensi finansial: bekas kebakaran di dalam konsesi otomatis membekukan izin ekspor, akses kredit, dan sertifikasi keberlanjutan sampai perusahaan membuktikan kepatuhan, tentu dengan hak pembelaan yang wajar.

Ketiga, jadikan desa sebagai pemilik kemenangan, bukan sekadar penonton; alokasi tambahan dana desa bagi wilayah nihil kebakaran akan mengubah ekonomi pembukaan lahan lebih efektif daripada seribu spanduk imbauan.

Keempat, jaga anggaran Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api sebagai belanja tetap sepanjang tahun, bukan belanja darurat yang cair setelah asap memenuhi ruang rawat inap.

Kelima, perkuat moratorium izin baru di sekitar 66 juta hektare hutan alam dan gambut dengan audit tahunan yang dipublikasikan, agar komitmen tidak berhenti sebagai dokumen. Keenam, tagih pembiayaan iklim berbasis hasil melalui pasar karbon dan kerja sama kawasan, meniru semangat dana Amazon yang membayar Brasil atas hektare yang berhasil diselamatkan.

Perlu juga kejujuran bahwa Brasil belum menang. Kebakaran dan degradasi hutan di sana masih menjadi ancaman meski penebangan menurun, dan parlemen mereka sedang berupaya melarang penjatuhan sanksi yang hanya bersandar pada citra satelit.

Kemenangan lingkungan selalu rapuh, selalu bergantung pada keberanian politik yang diperbarui setiap tahun. Itu justru pesan paling menghibur bagi kita: jika keberanian adalah variabel penentu, maka Indonesia memilikinya sebanyak yang kita mau.

Di Sabangau, seorang ibu menutup wajah anaknya dengan kain saat mengantar ke sekolah. Di Kubu Raya, bendera merah putih dikibarkan di atas lahan bekas terbakar. Wajah-wajah itulah yang sedang kita pertaruhkan, bukan sekadar angka hektare. Brasil sudah menunjukkan bahwa kurva kerusakan bisa dibengkokkan dalam satu masa jabatan.

Kita punya satelit, punya Manggala Agni, punya jutaan warga desa yang paling ingin bernapas lega.

Yang tersisa hanyalah keputusan untuk menyambungkan ketiganya menjadi satu rantai yang tidak putus.

“Kita dipanggil untuk membantu Bumi menyembuhkan lukanya, dan dalam proses itu menyembuhkan luka kita sendiri.” — Wangari Maathai, Pidato Nobel Perdamaian, Oslo, 10 Desember 2004