Nyala yang Tak Pernah Padam: Merawat Kemanusiaan di Dunia yang Sedang Retak

“Melayani sesama kini menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya,” ucap Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres dalam pesan resminya untuk Hari Kemanusiaan Internasional 2026.

Kalimat pendek itu terdengar seperti lonceng yang berdentang pelan di ruang yang terlalu bising. Setiap 19 Agustus, dunia berhenti sejenak untuk satu alasan yang getir: pada tanggal yang sama tahun 2003, sebuah bom meruntuhkan Hotel Canal di Baghdad dan merenggut nyawa 22 pekerja kemanusiaan, termasuk diplomat Brasil Sérgio Vieira de Mello.

Lima tahun kemudian, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal itu sebagai Hari Kemanusiaan Internasional melalui resolusi 63/139, bukan sebagai upacara duka semata, melainkan sebagai janji bersama bahwa mereka yang menolong tidak boleh dijadikan sasaran.

Pesan kampanye tahun ini terasa tajam dan tak berbasa-basi: masa untuk sekadar prihatin sudah lewat, kini saatnya pelanggaran berbuah konsekuensi. Organisasi Kesehatan Dunia melengkapinya dengan penghormatan kepada para penolong yang gugur sekaligus seruan perlindungan bagi layanan kesehatan, lengkap dengan catatan pahit 914 serangan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan sepanjang tahun ini yang menewaskan 911 orang.

Angka-angkanya menampar. Sepanjang 2025, sedikitnya 350 pekerja kemanusiaan terbunuh dan 1.187 orang menjadi korban insiden keamanan besar, menurut Aid Worker Security Database. Gaza tercatat sebagai wilayah paling mematikan dengan 186 korban jiwa, disusul Sudan dengan rekor 71 korban.

Tahun ini pun belum lebih ramah: Komite Penyelamatan Internasional mencatat 84 penolong gugur hingga pertengahan Agustus 2026, dan yang paling memilukan, 349 dari 350 korban tahun lalu merupakan staf lokal.

Mereka bukan tentara, bukan pula pihak yang bertikai. Mereka guru darurat, bidan lapangan, sopir truk logistik, dan tenaga kesehatan yang membawa tas berisi vaksin melewati jalan berlubang di kampung halaman sendiri.

Di saat yang sama, sumur pendanaan justru mengering. Gambaran Kemanusiaan Global 2026 menyebut 239 juta orang membutuhkan bantuan, sementara sistem kemanusiaan hanya sanggup menargetkan 135 juta orang dengan kebutuhan dana 33 miliar dolar Amerika.

Prioritas paling mendesak dipangkas lagi menjadi 87 juta jiwa senilai 23 miliar dolar. Kenyataan di lapangan bergerak lebih cepat daripada rencana: hingga akhir Mei 2026, jumlah orang yang membutuhkan bantuan mendesak sudah menembus 252 juta jiwa, sedangkan dana yang terkumpul baru 8,21 miliar dolar atau 24,4 persen dari kebutuhan.

Untuk perbandingan yang menyakitkan, belanja pertahanan dunia tahun lalu menembus 2,7 triliun dolar. Seluruh rencana penyelamatan nyawa umat manusia setara dengan kurang dari satu persen uang yang dibelanjakan untuk mempersenjatai diri.

Tantangan itu bertumpuk dengan cuaca ekonomi yang muram. Dana Moneter Internasional dalam pembaruan Prospek Ekonomi Dunia Juli 2026 memproyeksikan pertumbuhan global hanya 3,0 persen tahun ini, turun dari rata-rata 3,5 persen pada 2024 dan 2025, sementara laju penurunan inflasi dunia terhenti akibat guncangan perang di Timur Tengah dan lonjakan harga energi.

Ketika negara-negara donor sibuk menambal defisit dan memangkas anggaran bantuan, yang pertama kali dicoret hampir selalu pos yang paling sunyi suaranya: dapur umum, tenda pengungsi, dan klinik keliling. Krisis kemanusiaan pun berubah wujud menjadi krisis matematika anggaran, dan manusia dinilai dengan kalkulator.

Indonesia berdiri di persimpangan yang unik. Secara makro, kabarnya cukup melegakan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk miskin pun turun 430 ribu orang menjadi 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen pada Maret 2026, dengan garis kemiskinan nasional Rp669.235 per kapita per bulan.

Namun di balik angka yang menurun itu, rasio ketimpangan justru naik menjadi 0,368, dan jurang desa dengan kota tetap menganga: kemiskinan perdesaan 10,67 persen berhadapan dengan perkotaan 6,34 persen. Pertumbuhan yang baik belum tentu pertumbuhan yang adil.

Kerentanan itu makin nyata karena negeri ini hidup di atas cincin api dan di bawah langit yang makin tak terduga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1.514 kejadian bencana sepanjang 1 Januari hingga 17 Agustus 2026, dengan 309 orang meninggal, 542 luka, dan 3,7 juta jiwa menderita atau mengungsi.

Sebanyak 24.883 rumah rusak, 402 satuan pendidikan terganggu, dan 126 fasilitas pelayanan kesehatan ikut hancur. Angka terakhir itu berdenyut selaras dengan tema global tahun ini: ketika puskesmas roboh dan ambulans tak bisa lewat, kematian tidak hanya datang dari bencana, tetapi juga dari layanan yang lumpuh. Data lengkapnya bisa ditelusuri siapa saja lewat Portal Satu Data Bencana Indonesia, dan keterbukaan itu sendiri merupakan modal berharga.

Maka jalan keluarnya tidak bisa lagi bersandar pada belas kasihan negara lain. Solusi pertama, Indonesia perlu menempatkan penolong lokal sebagai pusat, bukan pelengkap. Relawan desa, karang taruna, ibu-ibu majelis taklim, pengurus gereja, pecalang, dan kelompok pemuda adalah pihak yang tiba lebih dulu sebelum helikopter mana pun mendarat.

Memperkuat mereka berarti memperbanyak desa tangguh bencana, melatih pertolongan pertama secara berkala, memastikan jalur evakuasi diketahui anak-anak sekolah, dan yang kerap terlupa, memberi mereka asuransi serta perlindungan hukum. Penolong yang tidak terlindungi hanya menambah panjang daftar korban.

Solusi kedua terletak pada kantong bangsa sendiri. Kajian BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, setara 66,2 persen anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2025, sementara realisasi penghimpunan masih jauh di bawahnya.

Kajian yang sama menunjukkan intervensi zakat memangkas waktu rata-rata keluar dari garis kemiskinan dari 8,74 tahun menjadi 3,31 tahun. Belum terhitung sedekah, perpuluhan, dana punia, kolekte, dan derma adat yang mengalir diam-diam tanpa kuitansi.

Laporan kedermawanan global menempatkan Indonesia pada peringkat ke-21 dari 101 negara dengan rata-rata donasi 1,55 persen dari pendapatan, jauh di atas rata-rata dunia yang hanya 1,04 persen dan unggul atas tetangga di Asia Tenggara.

Modal budaya sebesar itu akan berlipat bila kepercayaan publik dijaga melalui audit terbuka, pelaporan yang mudah dibaca orang awam, insentif pajak yang memadai, dan penyaluran yang terukur dampaknya, bukan sekadar terdokumentasi fotonya.

Solusi ketiga bersifat kelembagaan. Anggaran penanggulangan bencana di daerah perlu bergeser dari reaktif menjadi antisipatif, dengan dana siaga yang cair sebelum air naik, bukan setelah atap tenggelam.

Sistem peringatan dini harus berbicara dalam bahasa lokal dan sampai ke telepon genggam nelayan serta petani, bukan berhenti di ruang rapat. Perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan sebaiknya dilengkapi mekanisme darurat yang otomatis aktif ketika bencana melanda satu wilayah, sehingga keluarga terdampak tidak jatuh dua kali.

Di panggung internasional, Indonesia dapat memperkuat diplomasi kemanusiaan: mendesak penghormatan hukum humaniter, menuntut pertanggungjawaban atas serangan terhadap tenaga medis, dan menawarkan diri sebagai pusat logistik kawasan yang cepat serta bersih.

Solusi keempat paling murah sekaligus paling sulit, yaitu merawat empati agar tidak ikut resesi. Informasi keliru dan kelelahan simpati membuat banyak orang berpaling, seolah penderitaan orang lain sekadar tontonan yang bisa digulir cepat.

Sekolah, kampus, ruang ibadah, dan ruang media punya tanggung jawab menumbuhkan kebiasaan menolong sebagai keterampilan hidup, bukan musim yang datang hanya saat banjir besar masuk siaran televisi.

Peringatan 19 Agustus akhirnya bukan tentang mengheningkan cipta lalu kembali ke rutinitas. Peringatan ini soal keputusan kecil yang diulang setiap hari: menyisihkan sebagian rezeki, mengangkat tangan menjadi relawan, menolak menyebar kabar bohong tentang lembaga bantuan, dan menuntut agar rumah sakit tidak pernah menjadi sasaran di mana pun.

Nelson Mandela pernah mengingatkan bahwa mengatasi kemiskinan bukanlah tindakan amal, melainkan tindakan keadilan. Selama masih tersisa satu orang yang berani berjalan ke arah reruntuhan sementara orang lain berlari menjauh, nyala itu belum padam. Tugas kita hanyalah menjaganya tetap menyala, bersama.