Beton yang Berdenyut: Membaca Ulang Janji Infrastruktur di Tahun ke-81 Republik

Catatan atas Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus 2026

“I see one-third of a nation ill-housed, ill-clad, ill-nourished. It is not in despair that I paint you that picture. I paint it for you in hope.” Franklin Delano Roosevelt mengucapkan kalimat itu pada pelantikan keduanya, 20 Januari 1937, ketika sepertiga rakyat Amerika masih tinggal di rumah yang tidak layak.

Ia menolak melukis potret kemelaratan sebagai ratapan, dan memilih melukisnya sebagai harapan yang menuntut pekerjaan.

Delapan puluh sembilan tahun kemudian, semangat yang sama terasa di Senayan, di ruangan tempat Presiden Prabowo Subianto membacakan pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026.

Sebab yang dibacakan hari itu bukan sekadar deretan angka. Ketika Presiden menyebut 3.395 jembatan desa telah selesai dibangun, 2.500 di antaranya oleh TNI dan 874 oleh Polri, dengan target 5.000 jembatan pada akhir tahun, yang sebetulnya sedang dibicarakan adalah seorang murid sekolah dasar yang selama bertahun-tahun menyeberangi sungai dengan sandal di tangan.

Ketika beliau menyebut 3.000 titik air bersih desa dibangun hanya dalam delapan bulan pertama 2026, yang sedang dibicarakan adalah seorang ibu yang tidak lagi berjalan dua kilometer sebelum subuh. Infrastruktur, pada akhirnya, selalu punya wajah manusia.

Ia bernama Joko Purnomo di Ngawi yang kini panen tiga kali setahun, Thelma Humena di Manado yang rumahnya tak lagi bocor, dan Andre Kawaru di Samarinda yang akhirnya punya alamat sendiri.

Skala kerjanya memang tidak main-main. Pemerintah melaporkan 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah berdiri dengan target 1.386 unit hingga Desember 2026, lengkap dengan pelabuhan, tempat pelelangan, ruang pendingin, bengkel, hingga perumahan.

Ditambah 182 Sekolah Rakyat, 71.744 sekolah penerima bantuan revitalisasi pada 2026, 66 rumah sakit umum daerah di kawasan tertinggal, 313 mal pelayanan publik, jaringan serat optik yang menjangkau 502 dari 514 kabupaten dan kota, serta 10.000 Koperasi Desa Merah Putih yang menuju 30.000 unit, maka sesungguhnya negeri ini sedang menjalankan salah satu program konstruksi sipil terbesar dalam sejarahnya sendiri. Semuanya berjalan serentak, di 38 provinsi, di atas 17 ribu pulau.

Angka makro membenarkan denyut itu. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026, sementara sektor konstruksi melaju 6,68 persen dengan sumbangan 0,62 poin persen terhadap pertumbuhan nasional dan porsi 9,79 persen terhadap produk domestik bruto, setelah kuartal pertama menyentuh 5,61 persen dan semester pertama menutup di 5,45 persen.

Palu, sekop, molen, dan tangan-tangan berdebu itu ternyata tumbuh lebih cepat daripada rata-rata perekonomian yang mereka topang.

Namun di sinilah kejujuran harus masuk ke dalam cerita. Dunia sedang tidak ramah. Dana Moneter Internasional dalam pemutakhiran World Economic Outlook Juli 2026 memasang proyeksi pertumbuhan dunia hanya 3,0 persen untuk tahun ini dan mencatat tren penurunan inflasi global yang mandek, akibat guncangan perang di Timur Tengah dan harga energi yang melonjak.

Bagi sektor konstruksi, guncangan semacam itu bukan berita luar negeri. Ia masuk lewat harga solar untuk alat berat, harga baja tulangan, ongkos angkut semen ke pulau terluar, biaya impor barang modal, dan bunga pinjaman modal kerja kontraktor.

Tantangan pertama, dan paling terang benderang, bernama uang. Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan kebutuhan anggaran 2027 sebesar Rp219,81 triliun, sementara pagu indikatif yang ditetapkan hanya Rp98,47 triliun sehingga tersisa kebutuhan Rp121,34 triliun yang belum tertampung.

Jarak antara kebutuhan dan kemampuan itu bukan sekadar selisih akuntansi, melainkan daftar panjang irigasi yang belum direhabilitasi dan jembatan yang belum diganti. Dalam skala lima tahun, kebutuhan investasi infrastruktur RPJMN 2025–2029 diperkirakan Rp1.905,3 triliun sementara APBN diperkirakan hanya sanggup Rp1.152,19 triliun, meninggalkan celah Rp753,11 triliun. Selisih sebesar itu tidak mungkin ditutup dengan berhemat saja, sebab yang tertunda bukan kemewahan, melainkan layanan dasar.

Tantangan kedua lebih sunyi, tetapi lebih menentukan: manusianya. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat dari lebih dari 9,4 juta tenaga kerja konstruksi, baru sekitar 5,8 persen yang mengantongi sertifikat kompetensi kerja, padahal sektor ini menyumbang hampir sepersepuluh perekonomian nasional.

Data terbaru Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menunjukkan 640.810 tenaga kerja tersertifikasi dari total 98.418 badan usaha jasa konstruksi yang 86 persennya berkualifikasi kecil.

Kita sedang membangun ribuan sekolah, ribuan kampung nelayan, dan puluhan ribu rumah, dengan mayoritas pelaksana berskala kecil dan mayoritas pekerja tanpa pengakuan kompetensi formal. Risikonya jelas: mutu yang timpang, umur bangunan yang pendek, dan kecelakaan kerja yang seharusnya bisa dicegah.

Tantangan ketiga adalah pemeliharaan. Bangsa ini piawai meresmikan, tetapi sering lupa merawat. Jembatan gantung desa yang hari ini berkilau merah putih akan menjadi jerat keselamatan pada tahun kelima bila tidak diperiksa kabel dan lantainya. Sekolah yang direvitalisasi hari ini akan kembali bocor pada musim hujan ketujuh bila tidak ada anggaran rutin.

Tantangan keempat berkaitan dengan hunian. Realisasi Program 3 Juta Rumah tercatat 324.213 unit hingga 13 Juni 2026, sementara kebutuhan nasional mencakup sekitar 9,9 juta keluarga tanpa rumah dan 26,9 juta rumah tidak layak huni. Program bantuan renovasi rumah yang disebut Presiden menyentuh 83.907 rumah dan pembiayaan bersubsidi 91.531 rumah adalah langkah nyata, tetapi jaraknya dengan kebutuhan masih sepanjang jalan Trans Papua.

Lalu, apa jalan keluarnya?

Pertama, keberanian mengubah cara membiayai. Selisih Rp753 triliun mustahil ditutup dari kas negara, sehingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, daur ulang aset infrastruktur yang sudah beroperasi, obligasi daerah untuk proyek yang punya arus kas jelas, serta peran Danantara sebagai penggerak modal jangka panjang harus dipercepat dengan dokumen proyek yang benar-benar layak, bukan sekadar daftar keinginan. Kepercayaan investor tumbuh dari kepastian, bukan dari seremoni.

Kedua, mengubah setiap proyek negara menjadi ruang kelas. Setiap paket pekerjaan yang dibiayai APBN dan APBD sebaiknya mewajibkan sertifikasi di lokasi bagi tukang, mandor, dan operator alat, dengan biaya yang sudah dianggarkan dalam kontrak. Bila 3.000 titik air, 5.000 jembatan desa, dan 1.386 kampung nelayan dikerjakan dengan cara ini, negara akan memanen ratusan ribu pekerja bersertifikat tanpa perlu membangun satu pun gedung pelatihan baru.

Ketiga, menetapkan porsi pemeliharaan sebagai kewajiban, bukan sisa. Alokasi tetap untuk perawatan aset, disertai pendataan kondisi bangunan secara digital dan pemeriksaan berkala oleh pemerintah daerah, jauh lebih murah daripada membangun ulang.

Keempat, membakukan desain. Sekolah Rakyat, kampung nelayan, koperasi desa, dan puskesmas dapat memakai desain modular yang telah teruji, sehingga mutu terjaga, harga terkendali, dan waktu pengerjaan memendek.

Kelima, memperbesar kandungan lokal dan memperkuat industri bahan bangunan dalam negeri agar guncangan harga dunia tidak langsung menghantam biaya proyek desa.

Keenam, memperluas pola padat karya. Di masa daya beli tertekan, upah harian yang mengalir langsung ke kampung adalah bentuk perlindungan sosial yang paling bermartabat, sebab ia datang bersama pekerjaan, bukan belas kasihan. Ketujuh, menjaga integritas. Setiap rupiah yang bocor di proyek desa adalah jembatan yang tidak jadi berdiri di kabupaten sebelah.

Republik ini sedang berdiri di persimpangan yang menuntut kesabaran sekaligus keberanian. Membangun 1.386 kampung nelayan dalam satu tahun adalah keberanian. Memastikan seluruhnya masih berfungsi pada 2036 adalah kesabaran. Keduanya sama pentingnya, dan keduanya menentukan apakah beton yang kita tuang hari ini akan membentuk generasi yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih percaya diri.

Eleanor Roosevelt pernah bertanya di hadapan Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 27 Maret 1958, “Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world.” Di manakah sesungguhnya hak asasi manusia bermula? Di tempat-tempat kecil, dekat rumah, begitu dekat dan begitu kecil sehingga tak tampak pada peta dunia mana pun.

Jembatan bambu yang diganti besi, keran air pertama di halaman kampung, ruang kelas yang atapnya tak lagi menganga, dan dermaga kecil tempat perahu bersandar dengan aman.

Di titik-titik yang tak terbaca pada peta itulah keadilan sebuah republik diuji, satu tiang pancang pada satu waktu.