Dari Luka Leuwigajah Menuju Aula Barat: Saat Para Pembangun Menjawab Panggilan Gunung Sampah

Posted on October 6, 2026 by Amril Taufik Gobel

“Umat manusia memperlakukan planet kita seperti tempat pembuangan sampah.” António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, pesan Hari Nol Sampah Internasional, 30 Maret 2023

Kalimat pedas itu terasa seperti cermin yang disodorkan tepat ke wajah kita. Jauh sebelum Guterres mengucapkannya, kegelisahan serupa sudah mengusik sekelompok peneliti dan praktisi yang berkumpul di Fukuoka, Jepang, pada tahun 2000.

Sebanyak 250 orang hadir dalam pertemuan perdana itu, dan dari sanalah lahir The Asia Pacific Landfill Symposium atau APLAS, forum dua tahunan yang semula hanya membicarakan tempat pemrosesan akhir sampah, lalu tumbuh menjadi ruang temu terpenting di kawasan ini untuk urusan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Simposium itu berpindah dari kota ke kota seperti obor estafet. Seoul pada 2002, Kitakyushu pada 2004, Shanghai pada 2006, kemudian Sapporo pada 2008 yang mencatat 500 peserta, jumlah terbanyak sepanjang sejarahnya.

Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah pada 2012 di Bali dengan 400 peserta. Setelah itu obor singgah di Ho Chi Minh, Hong Kong, dan Tokyo, sempat jeda empat tahun, lalu menyala lagi di Bangkok pada 2022 dan Kuala Lumpur pada 2024.

Bulan depan, tepatnya 9 sampai 11 November 2026, obor itu pulang ke Indonesia. Perhelatan ketiga belas digelar di Aula Barat dan Aula Timur Institut Teknologi Bandung, dengan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB sebagai tuan rumah serta Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) sebagai tuan rumah pendamping.

Panitia menargetkan 300 sampai 500 peserta dari tujuh negara, dengan tema besar memajukan pengelolaan dan teknologi persampahan demi masa depan yang sirkular dan berkelanjutan.

Bandung bukan tuan rumah yang kebetulan.

Kawasan ini menyimpan luka yang belum sepenuhnya kering. Senin dini hari, 21 Februari 2005, gunungan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah, Cimahi, meledak lalu longsor dan mengubur dua kampung beserta penghuninya yang sedang terlelap. Lebih dari 150 warga tidak pernah bangun lagi.

Tanggal itu kemudian kita peringati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Dua puluh satu tahun berselang, pada 8 Maret 2026, gunungan sampah di Zona IV Bantargebang kembali runtuh.

Tujuh orang meninggal: pemilik warung, sopir truk yang tengah menunggu giliran membongkar muatan, dan warga setempat. Mereka bukan deretan angka. Mereka orang yang berangkat mencari nafkah hari itu dan tidak pulang.

Potret nasional sama getirnya. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat hingga akhir 2025 baru 25 persen sampah nasional yang terkelola, sekitar 36.684 ton per hari, sedangkan 105.483 ton lainnya setiap hari belum tertangani secara memadai.

Padahal rencana pembangunan jangka menengah menargetkan 63,41 persen pada 2026 dan 100 persen pada 2029, saat timbulan diperkirakan mencapai 146.780 ton per hari.

Di Bandung Raya sendiri, TPA Sarimukti diperkirakan penuh pada Oktober 2026, sementara penggantinya di Legok Nangka baru akan beroperasi penuh sekitar 2028. Para tamu simposium akan tiba di kota yang sedang berpacu dengan waktu.

Semua itu terjadi ketika dunia sedang tidak ramah. Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan global hanya 3,0 persen pada 2026, tertekan guncangan perang yang memukul negara pengimpor energi, sementara penurunan inflasi dunia tertahan.

Program Lingkungan PBB mengingatkan bahwa sampah perkotaan dunia akan naik dari 2,1 miliar ton pada 2023 menjadi 3,8 miliar ton pada 2050. Biaya langsung pengelolaannya yang sebesar 252 miliar dolar AS pada 2020 dapat membengkak menjadi 640,3 miliar dolar AS per tahun pada 2050 setelah kerugian kesehatan dan lingkungan ikut dihitung.

Di dalam negeri, kabarnya bercampur. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan sektor konstruksi melaju 6,68 persen. Namun kantong negara menyempit.

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 ditetapkan Rp114,59 triliun, hanya sekitar separuh dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp219,81 triliun, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mengurusi air minum, air limbah, hingga persampahan memperoleh Rp12,15 triliun.

Dana Alokasi Khusus Fisik untuk daerah dalam rancangan anggaran 2027 tinggal sekitar Rp5 triliun, merosot dari Rp50,89 triliun pada 2024. Pesannya terang. Kita tidak bisa lagi menunggu anggaran negara menyelesaikan segalanya, dan kita tidak boleh lagi membangun dengan cara lama.

Justru di celah sempit itulah harapan tumbuh. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 membuka jalan bagi pengolah sampah menjadi energi listrik di 30 lokasi yang mencakup 61 kabupaten dan kota, dengan kapasitas total 33.000 ton per hari.

Sepanjang tahun ini peletakan batu pertama berlangsung beruntun: Denpasar Raya senilai Rp3 triliun pada 8 Juli, lalu Bogor Raya senilai Rp2,8 triliun pada 17 September sebagai fasilitas ketiga yang memasuki tahap pembangunan setelah Denpasar dan Bekasi.

Bila tiap lokasi bernilai kurang lebih sama, hitungan kasar menunjukkan puluhan triliun rupiah pekerjaan konstruksi sedang menunggu di depan pintu. Forum Bisnis APLAS 2026 yang bertajuk “Dari Krisis Sampah Menuju Peluang Investasi” merumuskannya dengan jernih: persoalan utama kini bukan lagi ketersediaan dana, melainkan kemampuan menyiapkan proyek yang matang, sehat secara keuangan, dan layak dibiayai.

Bagi kami yang hidup di antara gambar kerja dan adukan beton, itu bahasa lain dari sebuah undangan terbuka.

Jawaban pertama datang dari meja gambar para insinyur sipil. Pemerintah mencanangkan penghentian praktik pembuangan terbuka di 472 TPA mulai akhir Juli 2026. Mengubah lahan timbun liar menjadi lahan urug saniter pada dasarnya pekerjaan konstruksi: memasang lapisan kedap di dasar, membangun saluran dan kolam pengolah air lindi, menanam pipa penangkap gas metana, menata lereng agar stabil, dan menutup sampah dengan tanah secara berkala.

Leuwigajah dan Bantargebang mengajarkan bahwa kemiringan lereng dan tekanan air di dalam timbunan adalah urusan hidup dan mati, dan itulah wilayah ilmu geoteknik. Sarimukti menambah satu pelajaran: pemadatan yang tidak optimal membuat ruang tampung habis jauh lebih cepat daripada rencana.

Dengan rancangan baku yang bisa diulang, komponen pracetak, dan pola padat karya, ratusan TPA dapat dibenahi lebih murah dan lebih cepat, sekaligus membuka lapangan kerja di daerah.

Jawaban kedua menyangkut cara kita menyiapkan dan mengikat proyek. Bank dan penanam modal tidak membiayai niat baik. Mereka membiayai studi kelayakan yang jujur, rancangan rinci yang tuntas, pembagian risiko yang adil, dan jaminan bahwa bangunan berfungsi sepanjang umur layanannya.

Kontraktor dan konsultan nasional perlu berani menawarkan kontrak rancang bangun yang menyatu dengan pengoperasian dan dibayar berdasarkan kinerja, bukan sekadar serah terima gedung. Kemitraan dengan pemilik teknologi dari mancanegara harus disertai alih pengetahuan serta pemakaian baja, semen, dan tenaga kerja dalam negeri, sehingga setiap rupiah investasi berputar di kampung halaman sendiri.

Jawaban ketiga adalah menjadikan konstruksi sebagai penyerap, bukan hanya penghasil limbah. Sejak 2017 Kementerian Pekerjaan Umum menghitung bahwa satu kilometer jalan beraspal campuran plastik menyerap sekitar tiga ton kantong kresek.

Dengan kebutuhan pemeliharaan jalan nasional 47 ribu kilometer, sekitar 140 ribu ton plastik dapat terserap, sementara kestabilan campuran aspal naik 40 persen. Bahan bakar dari sampah bisa menggantikan sebagian batu bara di tanur semen. Puing bongkaran bisa kembali menjadi agregat.

Tetapi teknologi saja tidak cukup. Fasilitas pengolah sampah menjadi bahan bakar di Rorotan, Jakarta Utara, dirancang mengolah 2.500 ton per hari, namun dioperasikan bertahap mulai 200 ton untuk merespons kekhawatiran warga sekitar.

Mutu pasokan sampah, persetujuan warga atas lahan, dan penerimaan sosial ikut menentukan apakah sebuah proyek layak dibiayai. Bangunan yang kokoh tetapi ditolak tetangganya adalah bangunan yang gagal.

Karena itu saya menaruh harapan besar pada Forum Pemangku Kepentingan yang digelar pada hari kedua simposium. Lima suara direncanakan duduk satu meja: pengelola fasilitas pengolahan, regulator, lembaga pembiayaan, produsen, dan komunitas pengelola sampah berbasis warga.

Forum itu mengajak kita berhenti bertanya “siapa yang bertanggung jawab?” dan mulai bertanya “bagaimana kita bekerja sama?”. Bagi insinyur, pertanyaan kedua berarti turun dari menara gambar kerja, mendengar pemulung yang puluhan tahun menjadi pemilah paling tekun di negeri ini, lalu merancang fasilitas yang memberi mereka helm, upah layak, dan tempat terhormat di dalam sistem.

Pada pagi hari yang sama, Forum Bisnis akan ditutup dengan Seruan Bandung untuk Investasi Persampahan. Kota yang pada 1955 mempertemukan Asia dan Afrika kini berkesempatan mempertemukan ilmu, modal, dan nurani.

Jika Leuwigajah mengajari kita harga sebuah kelalaian, biarlah Aula Barat mencatat hari ketika para pembangun negeri ini memutuskan bahwa tidak boleh lagi seorang pun kehilangan nyawa karena timbunan yang kita biarkan meninggi.

Semen, baja, dan gambar kerja hanyalah alat. Yang membuatnya bermakna adalah keberanian untuk memulai, hari ini, dengan anggaran yang terbatas dan tekad yang tidak terbatas.

Wangari Maathai, perempuan Kenya peraih Nobel Perdamaian yang menanam puluhan juta pohon bersama para perempuan pedesaan, sudah lama menitipkan bekal untuk perjalanan semacam ini.