Dari Bambu Runcing ke Mikroskop: Menyambung Api Kepahlawanan Lewat Ilmu Pengetahuan
“Ilmu pengetahuan tidak mengenal tanah air, karena pengetahuan adalah milik umat manusia, obor yang menerangi dunia.“ (Louis Pasteur, ahli kimia dan mikrobiologi Prancis)
Kalimat Pasteur itu lahir lebih dari seabad silam, tetapi gaungnya terasa begitu dekat hari ini.
Setiap 10 November, ketika bangsa Indonesia menundukkan kepala mengenang para pahlawan, dunia juga merayakan Hari Ilmu Pengetahuan Sedunia untuk Perdamaian dan Pembangunan.
Pertemuan dua peringatan pada satu tanggal ini terasa seperti pesan yang sengaja dikirim sejarah kepada kita: pahlawan masa lalu berjuang dengan bambu runcing, pahlawan masa kini berjuang dengan mikroskop, data, dan keberanian untuk bertanya. Saya meyakini satu hal sederhana: bangsa yang berhenti belajar akan berhenti merdeka.
Akar peringatan ini tertanam di Budapest pada 1999, saat UNESCO bersama Dewan Sains Internasional menggelar Konferensi Dunia tentang Ilmu Pengetahuan. Dari pertemuan itu lahir Deklarasi tentang Ilmu Pengetahuan dan Penggunaan Pengetahuan Ilmiah, sebuah janji bahwa sains harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya.
Dua tahun kemudian, Konferensi Umum UNESCO ke-31 menetapkan 10 November sebagai hari peringatan resmi, dan perayaan pertamanya digelar serentak di seluruh dunia pada 10 November 2002. Tujuannya tetap sama hingga kini, sebagaimana dijelaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa: mendekatkan sains kepada warga, mengajak publik terlibat dalam perdebatan tentang isu ilmiah yang baru muncul, menegaskan peran sains bagi masyarakat yang berkelanjutan, serta merawat kerja sama para ilmuwan, bahkan di wilayah yang dilanda konflik.
Tahun 2026 menandai tonggak istimewa, sebab peringatan ini memasuki edisi ke-25. Seperempat abad perjalanan, dan pertanyaannya kian mendesak: sudahkah ilmu pengetahuan benar-benar menjadi jembatan, bukan tembok?
Pertanyaan itu menjadi semakin tajam ketika kita menatap kondisi ekonomi dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,5 persen pada 2025 menjadi 3,1 persen pada 2026, dalam laporan bertajuk Resilience under Strain, Urgent Choices yang dirilis di Bangkok.
Perang di Timur Tengah mengguncang pasokan energi, dan IMF memproyeksikan indeks harga minyak rata-rata sekitar USD 96 per barel tahun ini, sembari menghitung bahwa dalam skenario terburuk, penutupan Selat Hormuz dapat memangkas pertumbuhan dunia hingga 0,9 poin persen. Inflasi global pun diperkirakan naik menjadi 4,7 persen.
Direktur riset IMF menggambarkan prospek ini sebagai sangat timpang. Menariknya, yang menahan ekonomi dunia tetap tumbuh mendekati 3 persen justru adalah derasnya investasi pada infrastruktur kecerdasan buatan.
Di sinilah pelajaran terpentingnya: di tengah badai, negara yang menguasai pengetahuan menjadi nakhoda, sementara negara yang hanya membeli teknologi akan terombang-ambing sebagai penumpang.
Indonesia sesungguhnya memiliki kabar yang membesarkan hati. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026, dengan seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Namun di balik angka itu, tersimpan wajah-wajah yang menunggu kesempatan.
Sebanyak 7,38 juta orang masih menganggur pada Agustus 2026, setara tingkat pengangguran terbuka 4,75 persen. Porsi pekerja informal justru naik menjadi 57,93 persen, dan angka setengah pengangguran melonjak ke 8,68 persen.
Yang paling menyentuh hati saya, 33,89 persen penduduk bekerja hanya berpendidikan SD ke bawah. Mereka adalah ayah yang mengojek hingga larut malam dan ibu yang berjualan sejak subuh, pejuang ekonomi keluarga yang belum sempat disentuh tangan ilmu pengetahuan.
Lalu seberapa serius kita berinvestasi pada pengetahuan? Jawabannya masih membuat dada sesak. Belanja riset Indonesia baru sekitar 0,3 persen dari PDB, jauh di bawah Korea Selatan yang mencapai 5,1 persen, Thailand 1,3 persen, dan Malaysia 1 persen. Dengan nilai PDB atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp6.741 triliun dalam satu triwulan saja, sekadar menyentuh angka 1 persen berarti kita membutuhkan dana riset lebih dari Rp250 triliun per tahun.
Jumlah peneliti kita pun masih tipis; data Bank Dunia menunjukkan rasio peneliti per sejuta penduduk Indonesia masih berkisar ratusan orang, sementara Korea Selatan mendekati delapan ribu.
Meski begitu, saya menolak larut dalam pesimisme, karena tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat. Presiden Prabowo secara terbuka mengakui rendahnya investasi riset nasional dan berjanji memperbaikinya. Dana riset dan inovasi perguruan tinggi pada 2026 dinaikkan menjadi Rp12 triliun. Usulan para akademisi agar sebagian laba BUMN dialokasikan untuk riset dan inovasi pun disambut baik oleh Presiden.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita mau, melainkan bagaimana kita melangkah dengan cerdas.
Langkah pertama adalah mengubah cara pandang: riset bukan beban anggaran, melainkan tabungan masa depan. Karena kas negara terbatas, dunia usaha harus menjadi penggerak utama. Indonesia sebenarnya sudah lama menyiapkan pintunya, sebab sejak 2019 pemerintah memberi potongan pajak hingga 300 persen bagi biaya penelitian.
Sayangnya, pintu itu jarang diketuk karena prosedurnya rumit. Penyederhanaan menjadi layanan satu pintu, dengan kepastian waktu dan tanpa ketakutan diperiksa berlarut-larut, akan membuat perusahaan berani menyalakan laboratorium mereka sendiri.
Gagasan menyisihkan sebagian laba BUMN untuk riset itu patut diwujudkan dalam bentuk dana abadi yang dikelola profesional, sehingga penelitian jangka panjang tidak ikut terhenti setiap kali siklus anggaran berganti.
Langkah kedua adalah menjembatani apa yang para ekonom sebut sebagai lembah kematian inovasi, yakni jurang tempat banyak temuan berhenti di laboratorium tanpa pernah sampai ke industri.
Pemerintah dapat menjadi pembeli pertama produk inovasi dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa, sementara kampus dan pusat riset membuka klinik teknologi bagi pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.
Bagi jutaan pekerja informal, sains tidak harus berwujud satelit atau reaktor; ia bisa berupa pengering ikan tenaga surya, benih padi tahan kekeringan, atau aplikasi sederhana yang memangkas rantai tengkulak. Inilah ilmu pengetahuan yang menjawab soal dapur rakyat.
Langkah ketiga adalah mengarahkan riset pada ketahanan bangsa. Gejolak harga minyak dunia mengingatkan bahwa kemandirian energi terbarukan, pangan, obat dan vaksin, serta teknologi mitigasi bencana bukan lagi pilihan, melainkan syarat bertahan hidup. Setiap daerah menyimpan persoalan dan kekayaannya sendiri, sehingga agenda riset sebaiknya tumbuh dari kebutuhan lokal, bukan sekadar mengejar angka publikasi.
Langkah keempat, dan yang paling mendasar, adalah memuliakan manusianya. Peneliti perlu kesejahteraan yang layak dan dibebaskan dari belitan administrasi yang menyita waktu berpikir. Ilmuwan diaspora yang berkarya di berbagai belahan dunia perlu dirangkul pulang, atau setidaknya dilibatkan dari jauh.
Literasi sains harus ditanam sejak bangku sekolah dasar melalui pembelajaran yang mengajak anak mengamati, mencoba, dan bertanya, bukan menghafal. Kepada pekerja dewasa, pelatihan ulang berbasis teknologi tepat guna akan membuka jalan menuju pekerjaan yang lebih bermartabat.
Terakhir, Indonesia dapat memainkan peran mulia dalam diplomasi sains. Di tengah dunia yang terbelah oleh perang dagang dan konflik bersenjata, kerja sama ilmiah adalah bahasa yang masih dipahami semua pihak.
Sebagai negara besar di Asia Tenggara dan suara penting bagi negara berkembang, kita bisa memprakarsai riset bersama di bidang iklim, kelautan, dan kesehatan, sekaligus mendorong sains terbuka agar pengetahuan tidak hanya dimiliki segelintir negara kaya. Di situlah makna perdamaian dalam nama peringatan ini menemukan wujudnya.
Pada 10 November ini, saya membayangkan seorang anak di pelosok negeri yang untuk pertama kalinya mengintip setetes air kolam melalui lensa mikroskop, lalu terpana melihat dunia kecil yang hidup di dalamnya. Binar matanya itulah kekayaan terbesar republik ini, lebih berharga dari tambang dan hutan mana pun.
Tugas kita, para ilmuwan, pendidik, pengusaha, dan pemimpin, adalah memastikan binar itu tidak padam oleh kemiskinan, oleh birokrasi, atau oleh ketidakpedulian. Para pahlawan telah mewariskan kemerdekaan; kini giliran kita mewariskan kecerdasan. Sebab kemerdekaan yang tidak diisi dengan ilmu hanyalah rumah megah tanpa pelita.
“Tak satu pun dalam hidup ini yang perlu ditakuti, ia hanya perlu dipahami.“ (Marie Curie, peraih Nobel Fisika 1903 dan Nobel Kimia 1911)