Ketika Politik Menjadi Bumerang: Tragedi Keadilan dalam Kasus Tom Lembong

“Ketidakadilan di manapun adalah ancaman bagi keadilan di mana pun.” – Martin Luther King Jr.

Di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 18 Juli 2025, terdengar suara gemetar seorang pria yang pernah menjadi bagian dari lingkar kekuasaan. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang kini berusia 58 tahun, harus menerima vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus yang ia yakini sarat dengan muatan politik. Ini bukan sekadar cerita tentang hukum dan keadilan, tetapi tentang bagaimana sistem dapat digunakan untuk membungkam suara-suara kritis.

Ketika Majelis Hakim membacakan vonis tersebut, mata Tom tertuju ke langit-langit ruang sidang. Dalam hatinya mungkin bergema kata-kata yang ia sampaikan dalam pledoinya seminggu sebelumnya: “Pengalaman 1,5 tahun terakhir, dan khususnya sembilan bulan terakhir, benar-benar membuka mata saya, dan membuka hati saya, pada ketidakadilan yang dialami jutaan warga kita setiap hari.”

Tom Lembong bukanlah politisi biasa yang terjerat korupsi. Ia adalah seorang teknokrat berpendidikan tinggi, mantan penasihat ekonomi Presiden Joko Widodo ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karir cemerlangnya di dunia korporasi internasional dan dedikasi dalam membangun Indonesia menjadi tragedi tersendiri ketika harus berhadapan dengan tuduhan yang ia anggap tidak adil.

Kasus ini bermula dari keputusan Tom untuk mengizinkan impor gula kristal mentah pada tahun 2015-2016 ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Keputusan yang pada masa itu dianggap sebagai langkah teknis untuk menstabilkan pasokan gula nasional, kini menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi dan kebebasannya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkapkan bahwa total kerugian negara akibat kasus korupsi impor gula yang diduga melibatkan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mencapai Rp 578.105.411.622,47, sebuah angka yang membuat Tom harus menanggung beban hukum yang sangat berat.

Namun, yang membuat kasus ini semakin menyayat hati adalah timing yang sangat mencurigakan. Tom dengan tegas menyatakan bahwa “Sinyal itu jelas bagi semua pengamat saat sprindik terhadap saya diterbitkan 1,5 tahun yang lalu” setelah ia bergabung dengan tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan begitu saja.

Tom tidak sendirian dalam penilaian ini. Tom Lembong menduga penetapan dirinya sebagai tersangka hingga didakwa dalam kasus ini tak lepas dari sikap politiknya yang mendukung Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Ia bahkan menyebut dukungannya terhadap pasangan Anies-Muhaimin menjadi pemicu langkah hukum terhadap dirinya. Pernyataan ini bukan tanpa dasar, mengingat pada 29 Oktober 2024, Kejagung menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka, tepat setelah ia aktif dalam kegiatan politik oposisi.

Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong (kanan) berbincang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) sebelum menjalani sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (9/7/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.

Yang lebih memilukan adalah bagaimana Tom merasakan sendiri ketidakadilan yang selama ini hanya ia amati dari kejauhan.

“Timing atau waktu dari penerbitan sprindik ini tentunya bukan sesuatu yang kebetulan,” tegasnya dengan suara penuh emosi. Ia juga menyinggung momen penangkapannya yang terjadi “hanya dua minggu setelah pelantikan resmi presiden dan wakil presiden terpilih di DPR RI.”

Ironi terbesar dalam kasus ini adalah bahwa Tom tidak pernah menerima keuntungan pribadi dari keputusan impor gula tersebut. Tom Lembong mengaku ‘ditarget’ untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menurutnya murni adalah keputusan kebijakan publik yang diambil demi kepentingan nasional.

Tidak ada aliran dana ke rekening pribadinya, tidak ada gratifikasi, tidak ada bukti pengayaan diri yang biasanya menjadi ciri khas kasus korupsi. Vonis 4,5 tahun penjara disertai denda sebesar Rp 750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan ini terasa tidak proporsional dengan sifat pelanggaran yang dituduhkan.

Sebagai seorang yang pernah bekerja di Goldman Sachs dan Credit Suisse, Tom memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi dan keuangan. Keputusannya untuk mengizinkan impor gula didasari pada analisis ekonomi yang matang, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, dalam sistem hukum yang rigid, perbedaan pandangan dalam kebijakan publik dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum.

Vonis 4,5 tahun penjara ini bukan hanya menghukum Tom secara pribadi, tetapi juga menjadi pesan keras bagi siapa saja yang berani mengkritik kekuasaan. Dalam pledoinya, Tom menyampaikan kegelisahan mendalam tentang bagaimana sistem hukum dapat digunakan sebagai alat politik untuk membungkam oposisi. Tom Lembong menutup pledoinya dengan harapan agar Majelis Hakim dapat menegakkan keadilan dalam perkara rasuah yang menjeratnya.

Kasus Tom Lembong mengingatkan kita pada sejarah kelam di mana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memberangus lawan politik. Meskipun Kejagung menegaskan bahwa penetapan terhadap eks Co Captain Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) pada Pilpres 2024 telah sesuai dengan alat bukti dan membantah adanya politisasi, timing dan konteks politik yang melingkupi kasus ini sulit untuk diabaikan.

Tom Lembong adalah korban dari sistem yang tidak mampu membedakan antara perbedaan kebijakan dengan tindakan kriminal. Keputusan impor gula yang diambilnya mungkin tidak populer atau bahkan salah secara teknis, tetapi apakah itu lantas menjadikannya seorang koruptor yang harus dipenjara selama 4,5 tahun dan membayar denda Rp 750 juta? Yang lebih ironis lagi, dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak setuju dengan tuntutan jaksa yang menyatakan kerugian negara Rp578,1 miliar, namun tetap menjatuhkan hukuman berat meskipun dengan perhitungan kerugian yang jauh lebih rendah yaitu Rp 194,72 miliar. Pertanyaan ini akan terus menghantui nurani kita sebagai bangsa yang mengaku menjunjung tinggi keadilan.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, perbedaan pendapat dan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Namun, ketika kritik tersebut dijawab dengan tindakan hukum yang kontroversial, maka kita patut bertanya: di manakah letak keadilan yang sesungguhnya?

Tragedi Tom Lembong bukan hanya tentang seorang mantan menteri yang divonis penjara. Ini adalah cerita tentang bagaimana sistem dapat digunakan untuk membungkam suara-suara yang tidak sejalan dengan kekuasaan. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa keadilan harus benar-benar buta terhadap politik, bukan buta terhadap kebenaran.

Ketika Tom mendengar vonisnya dibacakan, mungkin ia teringat akan jutaan rakyat Indonesia yang setiap hari mengalami ketidakadilan serupa. Bedanya, mereka tidak memiliki akses ke pengacara terbaik atau media yang memberitakan perjuangan mereka. Tom Lembong, dalam kesulitannya, justru menjadi cermin bagi ketidakadilan yang dialami rakyat kecil setiap harinya.

“Harga yang harus dibayar untuk kebebasan adalah kewaspadaan abadi terhadap tirani.” – Thomas Jefferson.

Semoga vonis ini tidak menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia, dan semoga keadilan sejati suatu hari dapat ditegakkan tanpa memandang siapa yang berkuasa dan siapa yang menjadi oposisi.