Beton, Baja, dan Martabat: Pesan New Delhi untuk Para Pembangun Indonesia

“a university for training our technicians and labourers” — Jawaharlal Nehru tentang proyek Bhakra-Nangal, 9 Juli 1954

Nehru menolak menyebut bendungan raksasa itu sekadar timbunan beton.

Baginya, proyek tersebut sebuah kampus, tempat para teknisi dan buruh sebuah bangsa muda belajar mengerjakan pekerjaan besar dengan tangan mereka sendiri.

Tujuh dekade kemudian, di negeri yang sama, gagasan itu kembali bergema dalam bahasa yang berbeda.

Pada 12 dan 13 September 2026, Presiden Prabowo Subianto berdiri di Bharat Mandapam, New Delhi, mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 BRICS yang mengusung tema ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan.

Ini partisipasi kedua Indonesia sebagai anggota penuh, setelah resmi bergabung pada 1 Januari 2025. Di ruang tertutup bertema tata kelola global yang inklusif, Presiden menyampaikan gagasan yang terdengar seperti prinsip teknik sipil: ketahanan mesti dibangun berjenjang, dimulai dari fondasi nasional, menguat di tingkat kawasan, lalu mengeras menjadi ketahanan kolektif dunia.

Ketahanan pangan, energi, serta pembiayaan pembangunan beliau tempatkan sebagai jantung kerja sama negara-negara belahan selatan.

Poin paling relevan bagi kita yang hidup dari lumpur, besi beton, dan jadwal pengecoran justru terselip di sana.

Presiden mendorong mobilisasi sumber daya untuk infrastruktur agar negara berkembang sanggup membiayai masa depannya sendiri, sekaligus meminta optimalisasi bank pembangunan milik blok tersebut.

Pesannya tegas: Indonesia tidak ingin didikte, dan kemandirian itu harus diterjemahkan menjadi jalan, irigasi, pelabuhan, dan rumah yang benar-benar berdiri. Kini proses keanggotaan Indonesia di New Development Bank masih berjalan dan besaran penyertaan modalnya belum difinalisasi, menyusul pertemuan Presiden dengan pimpinan bank tersebut pada Maret 2025. Diplomasi sudah membuka pintu.

Pertanyaannya, siapkah industri konstruksi kita melangkah masuk?

Mari kita jujur pada angka. Perekonomian nasional tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, sementara sektor konstruksi melaju lebih kencang di angka 6,68 persen secara tahunan.

Sebelumnya, pada triwulan I 2026, BPS mencatat konstruksi menyumbang 9,81 persen terhadap produk domestik bruto dengan pertumbuhan 5,49 persen. Sektor ini bertengger di posisi keempat penyumbang terbesar perekonomian, dengan nilai ratusan triliun rupiah setiap tiga bulan.

Di balik persentase yang rapi itu, tersembunyi wajah mandor yang bangun pukul empat pagi, tukang las yang punggungnya melepuh disengat matahari Sumbawa, dan operator ekskavator yang merayakan lebaran lewat panggilan video dari barak proyek.

Justru di titik itulah luka kita menganga. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat porsi pekerja konstruksi bersertifikat hanya sekitar 5,8 persen dari total lebih dari 9,4 juta pekerja.

Bangsa yang menyumbang hampir sepersepuluh perekonomiannya dari konstruksi ternyata membiarkan lebih dari sembilan puluh persen pembangunnya bekerja tanpa pengakuan formal atas keahlian mereka. Itu bukan sekadar persoalan administrasi.

Itu soal upah yang tertahan rendah, posisi tawar yang rapuh, dan mimpi merantau ke proyek-proyek besar dunia yang kandas di meja verifikasi dokumen.

Tantangan kedua datang dari ruang fiskal yang menyempit. Kementerian Pekerjaan Umum sempat mengajukan kebutuhan Rp219,81 triliun untuk tahun anggaran 2027, sementara pagu indikatif hanya Rp98,47 triliun, meninggalkan selisih Rp121,34 triliun.

Setelah pembahasan dengan Komisi V DPR, alokasi akhirnya menjadi Rp114,59 triliun, dengan Rp37,30 triliun mengalir ke Bina Marga.

Kenaikan itu patut disyukuri, namun selisih sekitar seratus triliun rupiah tetap menganga. Artinya, irigasi yang menunggu rehabilitasi, jembatan yang menua, dan jaringan air minum yang bocor harus mengantre lebih lama.

Di saat bersamaan, harga baja dan semen bergerak mengikuti gejolak nilai tukar, bunga pinjaman modal kerja menggerus margin kontraktor kecil, dan siklus pembayaran yang lambat membuat banyak subkontraktor daerah kolaps sebelum proyeknya serah terima.

Lalu, apa jalan keluarnya? Pertama, hentikan kebiasaan memandang anggaran negara sebagai satu-satunya sumber. Keanggotaan di bank pembangunan multilateral baru, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, obligasi daerah, dan pembiayaan berbasis pendapatan aset harus dipakai bersamaan.

Proyek yang menghasilkan arus kas, seperti jalan tol, air bersih perkotaan, dan kawasan industri, sebaiknya dilepas ke pembiayaan campuran agar rupiah negara terkonsentrasi pada irigasi desa, sekolah, jembatan gantung, dan sanitasi yang memang tidak bisa dikomersialkan.

Kedua, sertifikasi harus berubah dari acara seremonial menjadi gerakan massal. Gambarannya begini: setiap kontrak pemerintah di atas nilai tertentu diwajibkan membiayai uji kompetensi bagi sejumlah pekerja di lokasi proyeknya sendiri, dengan penguji yang datang ke barak, bukan pekerja yang disuruh mencari kantor di ibu kota provinsi. Tambahkan insentif upah yang nyata bagi pemegang sertifikat, dan minat akan tumbuh sendiri tanpa perlu ancaman sanksi.

Ketiga, digitalisasi perlu diturunkan dari panggung seminar ke lapangan. Pemodelan informasi bangunan dan kecerdasan buatan bukan pajangan, melainkan alat untuk menekan pemborosan material, mempercepat perhitungan volume, dan mencegah kecelakaan kerja.

Politeknik milik Kementerian Pekerjaan Umum sudah bergerak ke arah itu, dan Ditjen Bina Konstruksi juga terus memperkuat penerapan pemodelan informasi bangunan lewat kolaborasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Langkah berikutnya, gandeng mitra BRICS untuk alih teknologi pracetak, beton rendah emisi, dan rekayasa tahan gempa, sebab negara-negara itu memiliki pengalaman panjang membangun di wilayah luas dengan anggaran terbatas.

Keempat, lindungi pelaku kecil. Kontraktor daerah menyerap tenaga kerja paling banyak namun paling rentan terhadap keterlambatan pembayaran. Disiplin pembayaran termin, penjaminan tagihan, dan pembatasan rantai subkontrak yang berlapis akan menyelamatkan ribuan usaha kecil sekaligus menjaga daya beli di kampung-kampung.

Kelima, perbesar porsi program padat karya. Setiap rupiah yang mengalir lewat pekerjaan berbasis masyarakat kembali ke warung, sekolah, dan pasar desa pada hari yang sama. Pertumbuhan yang terasa di dapur rakyat jauh lebih bermakna daripada pertumbuhan yang hanya terbaca di lembar presentasi.

Kehadiran Presiden di New Delhi, yang dilanjutkan pada sesi hari kedua bertema pertumbuhan global yang inklusif, sesungguhnya mengirim satu amanat kepada kita semua. Kemandirian bukan pidato.

Kemandirian itu bekisting yang presisi, sambungan las yang rapat, jalan yang tidak retak di musim hujan pertama, dan tukang yang pulang dengan sepuluh jari lengkap. Modal kita cukup: pasar besar, tenaga kerja melimpah, dan momentum politik yang sedang berpihak. Yang kurang hanyalah ketelatenan mengurus manusianya, bukan sekadar mengurus proyeknya.

Tujuh puluh satu tahun lalu, di Bandung, seorang tokoh dunia menutup pidatonya di hadapan para pemimpin Asia dan Afrika dengan kalimat yang terdengar seperti laporan penyelesaian pekerjaan:

“The Light of Understanding has again been lit, the Pillar of Cooperation again erected” — Sukarno, 18 April 1955

Tiang kerja sama itu kini menunggu diteruskan. Bukan oleh para diplomat saja, melainkan oleh tangan-tangan berdebu yang setiap pagi memanjat perancah, demi republik yang mereka bangun dengan keringat dan jarang sekali mereka nikmati sendiri.