Dari Cangkul Menuju Kedaulatan: Surat Cinta untuk Petani Indonesia.
“Soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa.“
Ir. Soekarno, Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, dalam pidato peletakan batu pertama gedung Fakultas Pertanian di Bogor, 27 April 1952
Enam puluh enam tahun lalu, pada 24 September 1960, republik yang baru berusia lima belas tahun menorehkan keputusan paling berani dalam sejarah pertanahannya.
Hari itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disahkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kelahirannya tidak instan, sebab prosesnya memakan waktu dua belas tahun melalui rangkaian panitia sejak Panitia Agraria Yogya tahun 1948 hingga Rancangan Sadjarwo tahun 1960.
Tiga tahun berselang, Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963 yang menetapkan 24 September sebagai Hari Tani, untuk diperingati secara khidmat setiap tahun sembari menyusun rencana kerja demi meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur.
Sejak itulah tanggal ini menjadi ruang bagi bangsa untuk menoleh kepada mereka yang tangannya berlumpur agar piring kita tetap terisi.
Pagi ini, di sebuah pematang di Karawang, di lereng Dieng, atau di ladang jagung di Dompu, seorang petani mungkin sudah melangkah ketika embun masih menggantung di ujung daun padi.
Ia barangkali tidak sempat membaca berita tentang selat yang ditutup di belahan dunia lain, tetapi justru dialah yang pertama merasakan getarannya: harga pupuk yang melambung, hujan yang tak kunjung turun, dan harga jual yang naik turun seperti ombak.
Menurut Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik, negeri ini memiliki 27,8 juta petani pengguna lahan, dan 17,25 juta di antaranya merupakan petani gurem yang menggarap kurang dari setengah hektare.
Dalam satu dekade, jumlah rumah tangga petani gurem bertambah 2,64 juta atau naik 18,54 persen menjadi 16,89 juta. Sawah kita pun makin dijaga oleh tangan yang menua; BPS mencatat sekitar 58 persen tenaga kerja pertanian berusia 45 tahun ke atas, dan 74,89 persen hanya menamatkan pendidikan paling tinggi sekolah dasar.
Angka ini bukan sekadar deretan statistik. Ia merupakan potret keluarga yang lahannya kian sempit, dan anak-anak yang perlahan memilih pergi ke kota.
Janji UUPA pun belum sepenuhnya menjelma kenyataan. Catatan Tahunan 2025 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merekam 341 letusan konflik agraria di atas lahan seluas 914.574 hektare, yang berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa, naik sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya.
Di balik angka itu, sedikitnya 736 warga menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi, 135 di antaranya perempuan. Tanah yang semestinya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi sumber air mata.
Tahun 2026 membawa ujian tambahan dari luar pagar. Perang yang pecah sejak akhir Februari di kawasan Timur Tengah mengguncang Selat Hormuz, jalur yang menurut Direktur Utama Pupuk Indonesia dilalui sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia, sehingga harga urea global melonjak dua kali lipat dari sekitar US$400 menjadi US$800 per ton.
Gelombangnya merambat hingga ke meja makan dunia. Indeks Harga Pangan FAO pada Agustus 2026 mencapai 133,3 poin, naik 1,9 persen dari Juli dan 2,5 persen dibanding setahun lalu, didorong cuaca buruk, konflik Timur Tengah, serta hambatan pengiriman di Laut Hitam. Harga gandum dunia bahkan sudah 15 persen lebih mahal dibanding setahun sebelumnya.
Langit pun sedang tidak bersahabat. BMKG menyatakan fenomena El Niño 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat, dengan puncak kemarau melingkupi 48,84 persen luas daratan pada Agustus dan 25,41 persen pada September.
El Niño sendiri merupakan memanasnya suhu permukaan laut Pasifik yang membuat kemarau di negeri kita lebih kering dan lebih panjang, dan pengaruhnya diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
Dalam siaran pers terbarunya, BMKG memperkirakan awal musim hujan akan mundur di 61,08 persen wilayah Indonesia, sementara di Bantul tercatat 131 hari tanpa setetes hujan. Lebih dari empat bulan petani menatap langit, menunggu awan yang tak kunjung datang.
Di dalam negeri, gambarannya berwarna campur. BPS mencatat ekonomi Indonesia triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh paling tinggi secara triwulanan, yakni 12,26 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) Agustus 2026 pun mencapai 129,19, naik 1,05 persen dari bulan sebelumnya.
Kabar baik ini patut disyukuri, namun belum merata, karena pada bulan yang sama NTP hortikultura justru merosot 2,84 persen akibat anjloknya harga bawang merah, tomat, dan kubis, sedangkan NTP tanaman pangan baru di angka 118,04. Produksi beras yang melonjak menjadi 34,69 juta ton sepanjang 2025 kini mulai tertahan, karena BPS memperkirakan produksi Januari sampai Oktober 2026 sebesar 31,41 juta ton, turun tipis 0,08 persen.
Di sisi lain, daya beli masyarakat masih rapuh: konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5,06 persen, dan 32.389 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang semester I 2026. Petani berdiri di persimpangan yang sulit: biaya produksi terancam naik, cuaca makin sukar ditebak, sementara pembeli di kota menahan belanja.
Lalu, dari mana harapan akan tumbuh? Jawabannya justru dari tanah itu sendiri, asalkan kita berani merawatnya dengan adil. Jalan pertama ialah menghidupkan kembali roh UUPA melalui reforma agraria yang utuh, bukan sekadar pembagian sertifikat.
Momentumnya kini terbuka lebar, sebab tepat menjelang Hari Tani, Badan Legislasi DPR bersama pemerintah menyepakati RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna.
Undang-undang ini harus dikawal agar redistribusi tanah benar-benar sampai kepada petani gurem dan buruh tani, konflik diselesaikan lewat dialog dan bukan pentungan, dan wilayah masyarakat adat diakui secara tegas. KPA mengingatkan bahwa tanpa kelembagaan lintas sektor yang kuat dan mengikat, reforma agraria yang utuh mustahil terwujud.
Sebuah badan pelaksana yang langsung dipimpin Presiden, dengan target terukur dan terbuka bagi publik, bisa menjadi kado terindah bagi usia 66 tahun UUPA.
Jalan kedua ialah menjadikan krisis pupuk sebagai momentum kemandirian. Langkah pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, memangkas 145 regulasi distribusi pupuk, dan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah gabah Rp6.500 per kilogram layak diapresiasi.
Kita juga patut bersyukur karena Indonesia memiliki kapasitas terpasang pabrik urea 9,4 juta ton, dengan kapasitas operasional 8,8 juta ton per tahun. Namun peluang ekspor di tengah lonjakan harga dunia jangan sampai menggeser kebutuhan petani sendiri. Pupuk harus tiba tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
Bersamaan dengan itu, pupuk organik dan hayati berbahan kotoran ternak, jerami, serta sisa dapur desa perlu digerakkan secara besar-besaran agar tanah kembali gembur dan ketergantungan pada fosfat serta kalium impor berkurang.
Jalan ketiga ialah membangun ketangguhan menghadapi iklim. BMKG sendiri menganjurkan jadwal tanam yang disesuaikan, varietas berumur pendek, dan pengendalian hama yang lebih waspada.
Embung desa, perbaikan saluran irigasi tersier, pompa air bertenaga surya, benih padi dan jagung tahan kering, serta kalender tanam berbasis prakiraan cuaca yang benar-benar sampai ke tangan penyuluh dan grup percakapan petani akan jauh lebih berharga daripada bantuan darurat yang datang terlambat. Asuransi usaha tani dengan premi terjangkau dan klaim yang cepat cair akan memberi petani keberanian untuk terus menanam meski musim tak menentu.
Jalan keempat ialah memperkuat posisi tawar. Koperasi petani yang dikelola secara profesional, lengkap dengan gudang, mesin pengering gabah, dan ruang penyimpanan dingin, akan menyelamatkan petani bawang dan tomat dari keharusan menjual murah saat panen melimpah.
Pengolahan hasil di desa, seperti tepung jagung, bawang goreng, atau keripik singkong, akan menahan nilai tambah tetap berputar di kampung. Harga pembelian pemerintah pun perlu terus disesuaikan dengan biaya produksi yang nyata di lapangan.
Jalan kelima ialah menyiapkan penerus. Anak muda desa perlu diberi alasan untuk pulang: akses lahan, kredit ringan, pelatihan teknologi tepat guna, dan pemasaran digital yang menghubungkan kebun mereka langsung dengan pembeli.
Seiring itu, keanekaragaman pangan lokal seperti sagu, sorgum, jagung, dan umbi-umbian perlu diangkat kembali martabatnya, agar beban ketahanan pangan tidak hanya ditumpukan pada beras dan gandum impor.
Hari Tani bukan sekadar seremoni tahunan dengan spanduk dan pidato. Ia merupakan pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita suap membawa keringat seseorang yang barangkali tak pernah kita kenal namanya.
Di tengah perang yang jauh, harga pupuk yang melambung, dan kemarau yang memanjang, petani Indonesia tetap turun ke sawah, tetap menanam, tetap percaya. Kini giliran negara, dunia usaha, kampus, dan kita semua untuk membalas kepercayaan itu dengan kebijakan yang berpihak, pasar yang adil, dan penghargaan yang tulus.
Selama petani masih mau menanam, bangsa ini masih punya masa depan. Mari pastikan mereka tidak pernah berjalan sendirian.
Norman Borlaug, Bapak Revolusi Hijau dan peraih Nobel Perdamaian 1970, dalam Kuliah Nobel di Oslo, 11 Desember 1970