Menyalakan Lilin di Tengah Badai: Merawat Perdamaian dari Meja Makan Rakyat Indonesia

“Keindahan persaudaraan yang sejati dan perdamaian jauh lebih berharga daripada berlian, perak, atau emas.” — Martin Luther King Jr., pidato penerimaan Nobel Perdamaian, Oslo, 10 Desember 1964

Setiap 21 September, dunia berhenti sejenak.

Lonceng perdamaian di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dipukul, lonceng yang dicetak dari koin-koin sumbangan anak-anak dari enam puluh negara, dan sunyi selama satu menit menjalar dari zona waktu ke zona waktu seperti gelombang.

Tradisi ini lahir dari sebuah keputusan sederhana namun berani: pada 1981, Majelis Umum PBB menetapkan satu hari khusus untuk memperingati dan memperkuat cita-cita perdamaian, dan pertama kali diperingati pada 1982.

Awalnya tanggalnya mengikuti pembukaan sidang Majelis Umum, sampai kemudian pada 2001 dunia sepakat mengunci tanggal 21 September sebagai hari gencatan senjata dan tanpa kekerasan secara global.

Tahun ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusung tema Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day, sebuah ajakan untuk menghormati para “arsitek perdamaian sehari-hari”, yakni orang-orang biasa yang merawat kerukunan di ruang kelas, di pasar, di kampung, tanpa menunggu perintah siapa pun.

Pesannya terasa seperti bisikan lembut sekaligus tamparan: perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan pengalaman sehari-hari akan rasa aman, martabat, peluang, dan kerja sama.

Namun peringatan tahun ini datang di tengah langit yang gelap.

Indeks Perdamaian Global 2026 mencatat kedamaian dunia merosot untuk tahun kedua belas berturut-turut, dengan 61 konflik antarnegara yang masih aktif, jumlah tertinggi sejak Perang Dunia II berakhir. Sembilan puluh sembilan negara memburuk dalam setahun terakhir, angka terburuk dalam dua puluh tahun usia indeks tersebut.

Lebih dari 181 ribu nyawa melayang akibat konflik sepanjang 2025, enam kali lipat dibanding 2008. Yang paling memilukan bagi akal sehat ekonomi adalah ini: dampak ekonomi kekerasan terhadap perekonomian dunia menembus 21,81 triliun dolar Amerika pada 2025, setara 10,5 persen dari seluruh kekayaan yang diproduksi umat manusia, atau sekitar 2.657 dolar per orang di planet ini.

Pada saat yang sama, belanja militer global mencetak rekor 2,9 triliun dolar. Dunia, dengan kata lain, jauh lebih rajin membiayai ketakutan ketimbang membiayai kepercayaan.

Ongkos kemanusiaannya terbaca jelas: 117,8 juta orang masih hidup sebagai pengungsi atau terusir dari rumahnya pada akhir 2025, satu dari setiap tujuh puluh penduduk bumi.

Tantangan ke depan menjadi berlipat karena perang kini bertemu dengan ekonomi yang letih. Dana Moneter Internasional memangkas proyeksi pertumbuhan dunia menjadi 3,0 persen pada 2026 dan menyatakan tren penurunan harga yang susah payah dibangun sejak awal 2024 kini terhenti.

Dalam laporan lengkapnya, angka itu turun dari rata-rata 3,5 persen pada 2024 hingga 2025, sementara inflasi global justru naik ke 4,7 persen karena guncangan energi akibat perang di Timur Tengah.

Bagi negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, kombinasi ini berbahaya: harga pangan dan energi menekan dapur rumah tangga, sementara ruang fiskal untuk melindungi kelompok rentan menyempit.

Ketika perut lapar dan masa depan terasa buram, curiga tumbuh lebih cepat daripada percaya, dan di situlah benih kekerasan menemukan tanahnya.

Indonesia sendiri tidak sedang berdiri di menara gading. Dalam Indeks Perdamaian Global 2026, Indonesia menempati peringkat ke-69 dunia dengan skor 1,918, turun tiga tingkat, terutama karena penurunan lima persen pada dimensi keselamatan dan keamanan serta memburuknya indikator ketidakstabilan politik.

Secara makro, kabar baiknya tetap nyata: ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta jiwa pada Maret 2026, dan pengangguran terbuka melandai ke 4,65 persen atau 7,22 juta orang pada Mei 2026. Tetapi di balik angka yang rapi itu tersimpan kerapuhan.

Garis kemiskinan nasional hanya Rp669.235 per orang per bulan, sehingga puluhan juta orang lain berdiri persis di bibir jurang. Hampir enam dari sepuluh pekerja Indonesia, sekitar 87,88 juta orang, bekerja di sektor informal tanpa jaring pengaman yang memadai.

Dan di tingkat akar rumput, benturan kepentingan atas tanah terus meletus: sepanjang 2025 tercatat 341 letusan konflik agraria yang menjangkau 914 ribu hektare dan memukul 123.612 keluarga di 428 desa, naik dari 295 kasus pada tahun sebelumnya.

Perdamaian bagi banyak petani bukan urusan diplomasi tingkat tinggi, melainkan soal apakah besok pagi rumahnya masih berdiri.

Harga perdamaian bahkan pernah dibayar dengan darah anak bangsa. Pada akhir Maret hingga April 2026, empat prajurit Tentara Nasional Indonesia gugur dalam misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan.

UNIFIL menyebut serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian sebagai pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional. Mereka anak-anak muda yang berangkat bukan untuk menaklukkan siapa pun, melainkan untuk berdiri di antara dua pihak yang saling membidik.

Mereka memakai baret biru dan bendera Merah Putih di lengan. Mereka pulang dalam peti. Peristiwa itu seharusnya mengubah cara kita memandang 21 September: bukan seremoni, melainkan ziarah.

Lalu, apa yang bisa Indonesia lakukan?

Pertama, memperlakukan perdamaian sebagai investasi, bukan biaya. Dana yang digelontorkan untuk mediasi konflik, sekolah damai, dan pemulihan korban selalu tampak kecil di atas kertas anggaran, padahal ia mencegah kerugian yang jauh lebih besar.

Kedua, menuntaskan akar konflik agraria dengan pengadilan yang berani, mediasi independen, dan reforma agraria yang benar-benar mendistribusikan tanah, bukan sekadar membagikan sertifikat. Konflik tanah yang dibiarkan akan berubah menjadi dendam antargenerasi.

Ketiga, menjadikan perlindungan sosial sebagai perisai perdamaian. Pekerja informal yang mendapat jaminan kesehatan dan jaminan kehilangan pekerjaan adalah warga yang lebih sulit dihasut.

Keempat, menanam pendidikan damai sejak dini: literasi digital untuk melawan ujaran kebencian, ruang dialog antarpemeluk agama yang hidup dan bukan formalitas, serta kurikulum yang mengajarkan berbeda pendapat tanpa memusuhi.

Kelima, merawat diplomasi. Indonesia termasuk penyumbang pasukan perdamaian terbesar dunia, dan bulan ini 150 personel Polri kembali disiapkan untuk misi PBB di Republik Afrika Tengah. Modal moral itu harus diikuti desakan konsisten agar keselamatan penjaga perdamaian dijamin dan hukum humaniter ditegakkan.

Keenam, dan barangkali yang paling menentukan, perdamaian perlu dikembalikan ke meja makan. Ke tetangga yang berbeda keyakinan namun tetap diundang saat hajatan.

Ke kelompok arisan yang menolak menyebarkan kabar bohong. Ke guru yang menengahi perundungan alih-alih memakluminya. Ke orang tua yang mengajarkan anaknya bahwa keberanian sejati adalah menahan tangan, bukan mengayunkannya.

Negeri dengan lebih dari seribu tiga ratus suku ini telah membuktikan berkali-kali bahwa keberagaman bisa menjadi perekat, bukan retakan, asalkan keadilan dirawat.

Lonceng di New York akan berdentang lagi pada 21 September 2026, dan satu menit sunyi akan mengelilingi bumi.

Semoga sunyi itu tidak berhenti sebagai sunyi.

Semoga ia menjelma keputusan-keputusan kecil di sepanjang tiga ratus enam puluh empat hari berikutnya, sebab perdamaian tidak pernah lahir dari satu upacara, melainkan dari jutaan pilihan yang diulang setiap hari.

“Jangan sampai generasi mendatang mengatakan bahwa ketidakpedulian, sinisme, atau keegoisan membuat kita gagal memenuhi cita-cita kemanusiaan.” — Nelson Mandela, kuliah Nobel Perdamaian, Oslo, 10 Desember 1993