Sawah yang Bernapas: Jalan Petani Indonesia Menuju Ekonomi Karbon

“Bangsa yang menghancurkan tanahnya, menghancurkan dirinya sendiri.”

Franklin D. Roosevelt, surat kepada para gubernur negara bagian Amerika Serikat, 26 Februari 1937

Kalimat itu lahir ketika badai debu menggulung ladang gandum Amerika. Hampir sembilan dekade kemudian, gemanya sampai ke pematang kita.

September 2026, tanah sawah di banyak desa di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merekah seperti telapak tangan yang terlalu lama bekerja.

BMKG sejak akhir Juni sudah mengingatkan bahwa El Niño tahun ini masuk kategori kuat dengan peluang 98 persen, lalu pada puncak kemarau mencatat anomali suhu muka laut Pasifik sebesar +2,63, tanda fase sangat kuat.

Menteri Pertanian memperkirakan sekitar 50 ribu hektare lahan pertanian terdampak kekeringan hingga pertengahan bulan itu. Di balik angka tersebut berdiri keluarga yang menakar ulang uang sekolah, cicilan pompa, dan benih untuk musim depan.

Sawah menyimpan dua wajah. Ia memberi kita makan dengan cara yang membanggakan: sepanjang 2025 luas panen padi mencapai 11,32 juta hektare dengan produksi 60,21 juta ton gabah kering giling, setara 34,69 juta ton beras dan naik 13,29 persen dari tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, lumpur yang terus tergenang menjadi rumah bagi mikroba penghasil metana, gas yang memerangkap panas jauh lebih kuat daripada karbon dioksida.

Emisi metana dari padi sawah Indonesia diperkirakan 34.860 gigagram setara CO2, hampir 35 juta ton setiap tahun. Petani menjadi korban pertama iklim yang berubah, dan tanpa pernah berniat, sawahnya ikut menyumbang pada perubahan itu. Dari kenyataan inilah pertanyaan besar berangkat: bisakah hamparan yang sama menjadi bagian dari jalan keluar?

Jawaban paling dekat ternyata sesederhana mengatur air.

Dalam pertanian karbon (carbon farming), petani memperoleh manfaat karena cara bertaninya menekan emisi dan menyimpan karbon. Untuk padi, kuncinya pengairan basah kering berselang: petak dibiarkan mengering beberapa hari sebelum diairi lagi, sehingga mikroba metana kehilangan suasana kedap udara yang disukainya.

Percobaan tiga tahun di Jawa Tengah menunjukkan emisi metana turun sekitar 35 persen tanpa mengurangi hasil gabah, dengan pemakaian air yang lebih hemat. Uji lapangan di Thailand yang dilaporkan awal 2026 mencatat penurunan sekitar 49 persen, setara 2,97 ton CO2 per hektare tiap musim.

Pada tahun ketika air menjadi barang paling mahal di desa, bertani dengan air lebih sedikit adalah cara bertahan hidup yang sekaligus meringankan beban langit.

Lapisan kedua terletak di bawah telapak kaki. Pertanian regeneratif (regenerative agriculture) berangkat dari keyakinan bahwa tanah adalah makhluk hidup yang perlu diberi makan. Kondisi awalnya memprihatinkan.

Sekitar 65 persen dari kurang lebih lima juta hektare sawah irigasi berkadar bahan organik di bawah 2 persen, padahal sawah yang subur lazimnya mengandung paling sedikit 3 persen.

Jerami yang dikembalikan ke petak, kompos, pupuk hijau, arang hayati, dan pergiliran dengan tanaman kacang perlahan mengisi kembali tabungan karbon itu, membuat tanah gembur dan sanggup menahan air lebih lama saat kemarau. Hitungan dagangnya ikut berbicara. Penutupan Selat Hormuz mendorong harga urea menembus 850 dolar AS per ton pada April 2026, naik 80 persen dalam dua bulan, dan indeks harga pupuk Bank Dunia diperkirakan naik lebih dari 30 persen sepanjang tahun ini. Setiap karung kompos buatan desa mengurangi ketergantungan pada pasar yang bisa bergejolak karena perang di tempat jauh.

Lapisan ketiga menjulang ke atas. Wanatani atau agroforestri (agroforestry) memadukan pohon dengan tanaman pangan dan kebun dalam satu lahan. Penelitian di lima kabupaten Jawa Barat menemukan kebun campur milik petani kecil menyimpan cadangan karbon hingga 108,9 ton per hektare, sedangkan pekarangan di Lampung menyimpan 35,3 ton karbon per hektare, sebanding dengan hutan sekunder seumurnya. Ruang untuk memperluasnya terbuka lebar. Sampai Mei 2026 pemerintah telah memberi akses perhutanan sosial seluas 8,34 juta hektare kepada lebih dari 1,43 juta keluarga. Kopi, kakao, aren, dan pala di bawah naungan pohon memberi panen bulanan, panen tahunan, dan tabungan kayu, sambil menjaga mata air bagi sawah di hilir.

Lalu datang pertanyaan yang paling sering diajukan pelaku usaha: siapa yang membayar? Kredit karbon (carbon credit) menawarkan satu jawaban, yaitu sertifikat atas setiap ton emisi yang berhasil dikurangi atau diserap dan dapat dijual. Payung hukumnya tersedia sejak Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 terbit Oktober tahun lalu.

Kementerian Pertanian menyebut aturan itu mencakup persawahan, peternakan, dan perkebunan, tengah menyiapkan peraturan menteri sebagai turunannya, serta menargetkan penurunan emisi 10 juta ton setara CO2 pada 2030.

Dunia sudah memberi bukti. Desember 2025, lembaga sertifikasi Gold Standard menerbitkan 46.714 kredit metana padi pertama dari 2.000 petani kecil di Pakistan. Di kawasan kita, perusahaan rintisan Rize meraih pendanaan 31 juta dolar AS dan bermitra dengan sekitar 17 ribu petani di Indonesia dan Vietnam, sementara Kementerian Lingkungan Hidup bersama HKTI mengajak petani menggabungkan lahan dalam proyek percontohan.

Dari kacamata pelaku usaha, angkanya perlu dibaca apa adanya. Kredit metana padi di pasar dunia diperdagangkan sekitar 15 sampai 25 dolar AS per ton, dengan transaksi di India awal 2026 pada kisaran 17 sampai 18 dolar.

Petani gurem dengan setengah hektare dan dua musim tanam menghasilkan kira-kira tiga ton pengurangan emisi setahun, sehingga pendapatan kotornya berkisar 45 sampai 75 dolar AS, belum dipotong ongkos pengukuran dan bagi hasil.

Pasar dalam negeri pun masih belia. Tiga tahun setelah bursa karbon dibuka, OJK mencatat 160 pengguna jasa, volume 1,98 juta ton, dan nilai Rp93,97 miliar, yang bila dibagi rata hanya sekitar Rp47 ribu per ton. OJK sendiri membandingkan capaian itu dengan Uni Eropa yang mencapai 700 miliar dolar AS dan China 40 miliar dolar AS.

Pelajarannya jelas bagi siapa pun yang menyusun rencana usaha: perlakukan karbon sebagai bonus, sebab keuntungan utama datang dari air yang dihemat, pupuk yang berkurang, dan panen yang lebih tahan guncangan.

Tantangan ke depan berlapis, dan sebagian datang dari luar pagar sawah. IMF memperkirakan ekonomi dunia hanya tumbuh 3,0 persen pada 2026 di bawah bayang perang Timur Tengah dan guncangan energi.

Ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,29 persen pada triwulan II, tetapi pasar keuangan gelisah. Sepanjang September, IHSG terkoreksi 6,96 persen dan investor asing mencatat jual bersih Rp10,24 triliun.

Dalam suasana seperti itu pembeli kredit mengetatkan anggaran dan pemodal memilih yang cepat kembali, padahal memulihkan tanah menuntut kesabaran bertahun lamanya. Dari dalam negeri, hambatannya terasa lebih dekat.

Sensus Pertanian 2023 mencatat 28,42 juta rumah tangga usaha pertanian, dengan petani berusia 19 sampai 39 tahun hanya 21,93 persen. Sebanyak 16,89 juta rumah tangga tergolong gurem, sekitar enam dari sepuluh, dengan lahan di bawah setengah hektare.

Lahan yang terpecah membuat pengukuran emisi mahal, hak atas karbon belum tegas, dan pengairan berselang mustahil dijalankan bila jadwal air irigasi tak bisa dipegang. Dorongan swasembada juga memperluas panen, sehingga emisi ikut naik bila cara bertaninya tetap sama.

Jalan keluarnya perlu dikerjakan serempak, dan sebagian besar tidak menunggu teknologi baru.

Langkah pertama adalah kepastian. Peraturan menteri tentang nilai ekonomi karbon pertanian perlu segera rampung, lengkap dengan metode hitung sederhana untuk padi dan jaminan porsi bagi hasil yang layak bagi petani.

Langkah kedua adalah menghimpun yang kecil menjadi besar. Koperasi, gabungan kelompok tani, dan badan usaha milik desa dapat menjadi pengumpul lahan, dibantu citra satelit dan pipa pantau air sederhana agar ongkos verifikasi tidak memakan hak petani.

Langkah ketiga, tawarkan penghematan lebih dulu dan karbon belakangan. Penyuluh cukup membuktikan bahwa biaya pompa turun dan pupuk berkurang, lalu sertifikat menyusul sebagai tambahan.

Langkah keempat menyangkut uang negara dan uang swasta. Sebagian subsidi pupuk kimia dapat dialihkan bertahap menjadi dukungan pupuk organik dan pembayaran berbasis hasil, bank menyalurkan kredit usaha rakyat bagi kelompok yang menerapkan praktik rendah emisi, dan perusahaan penghasil emisi besar membeli kredit dari sawah negeri sendiri. Perlindungan risiko juga harus menebal, sebab asuransi usaha tani padi tahun ini baru dialokasikan untuk 100 ribu hektare.

Langkah kelima, jadikan beras rendah emisi sebagai merek dagang bernilai lebih di pasar dalam negeri maupun ekspor, serta dorong wanatani di lahan perhutanan sosial agar keluarga tani memiliki beberapa sumber nafkah.

Semua itu bertumpu pada dua hal yang sering terlupa, yakni saluran irigasi yang airnya bisa diandalkan dan anak muda desa yang melihat masa depan di tanahnya.

Jadi, bisakah pertanian Indonesia menjadi bagian dari solusi perubahan iklim? Bisa, selama petani ditempatkan sebagai pemilik manfaat dan tidak sekadar menjadi pelengkap laporan keberlanjutan pihak lain.

Hitungan kasarnya memberi semangat. Bila sejuta hektare sawah irigasi menerapkan pengairan berselang dua musim setahun, sekitar enam juta ton emisi dapat dicegah, lebih dari separuh target Kementerian Pertanian untuk 2030.

Angka itu tercapai lewat keputusan kecil yang diulang jutaan kali: kapan pintu air dibuka, ke mana jerami dibawa, pohon apa yang ditanam di batas kebun.

Ketika hujan kembali mengisi petak sawah yang hari ini retak, kita punya kesempatan menyambutnya dengan cara bertani yang lebih bijak, agar tanah tetap hidup bagi anak cucu dan orang yang menggarapnya memperoleh penghargaan yang pantas.

“Berdamai dengan alam adalah tugas penentu abad ke-21.”

António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, pidato di Universitas Columbia, New York, 2 Desember 2020