Ketika Laut Menarik Napas: Merawat Ingatan, Menyalakan Kesiapsiagaan di Hari Kesadaran Tsunami Sedunia
Senja itu, 5 November 1854, seorang tetua desa di pesisir Jepang merasakan bumi berguncang dan melihat air laut surut dengan cara yang tidak wajar.
Ia tahu apa artinya. Tanpa sirene, tanpa satelit, tanpa pesan singkat di telepon genggam, ia membakar tumpukan padi hasil panennya sendiri. Kobaran api itu menuntun warga berlari menuju tempat yang lebih tinggi, dan karena itulah mereka selamat ketika gelombang raksasa menerjang desa di bawahnya.
Kisah tentang padi yang dibakar demi nyawa sesama inilah yang diperingati setiap 5 November, sebuah sistem peringatan dini paling sederhana sekaligus paling jujur yang pernah dicatat sejarah: pengorbanan, kepekaan membaca alam, dan keberanian bertindak cepat.
Seratus enam puluh satu tahun kemudian, pada Desember 2015, Majelis Umum PBB menetapkan 5 November sebagai Hari Kesadaran Tsunami Sedunia, mengajak setiap negara, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pemahaman tentang ancaman tsunami serta berbagi cara inovatif menyelamatkan nyawa.
Tahun ini, peringatan tersebut mengusung tema yang terasa sangat personal, “Siap Menghadapi Tsunami: Ketangguhan Dimulai dari Dirimu”. Pesannya jelas. Teknologi secanggih apa pun akan sia sia bila manusia di ujung rantai peringatan tidak tahu harus berbuat apa.
Bagi Indonesia, tanggal ini bukan sekadar peringatan internasional. Ia adalah luka yang belum sepenuhnya kering. Pada 26 Desember 2004, tsunami Samudra Hindia merenggut sekitar 228.000 jiwa di 14 negara, dan lebih dari 167.000 di antaranya tewas oleh gelombang yang tiba di pantai Sumatra hanya dalam hitungan menit setelah gempa.
Aceh menjadi saksi betapa sempitnya waktu yang diberikan laut. Namun dari tragedi yang sama, dunia juga belajar tentang daya selamat sebuah pengetahuan.
Seorang anak perempuan berusia sepuluh tahun di Pantai Mai Khao, Thailand, mengenali tanda tsunami dari pelajaran geografi yang ia terima dua pekan sebelumnya, dan kewaspadaannya membantu lebih dari 100 orang mencapai tempat tinggi. Satu pelajaran di kelas, ratusan nyawa terselamatkan.
Sebagai ilmuwan yang bertahun tahun mengamati perubahan iklim dan wajah pesisir kita, saya ingin menegaskan bahwa ancaman tsunami tidak berdiri sendiri. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengingatkan bahwa dengan permukaan laut yang terus naik dan semakin banyak orang tinggal di pesisir, sistem peringatan dini membutuhkan investasi dan pembenahan.
Laut yang lebih tinggi berarti gelombang yang sama dapat menjangkau daratan lebih jauh. Di seluruh dunia, sekitar 700 juta orang hidup di bawah bayang bayang tsunami. Dalam satu abad terakhir, tsunami telah menyebabkan lebih dari 260.000 kematian dengan kerugian ekonomi melampaui 280 miliar dolar AS, sementara sistem peringatan dini terbukti memberi imbal hasil hampir sepuluh kali lipat dari biaya yang dikeluarkan. Ironisnya, laporan yang sama mencatat baru separuh negara di dunia yang memiliki sistem peringatan dini multibencana yang memadai.
Indonesia, negeri yang dirangkai cincin api, hidup berdampingan dengan ancaman itu setiap hari. Tahun ini saja, pada pagi 2 April 2026, gempa bermagnitudo 7,6 di perairan antara Sulawesi Utara dan Maluku Utara memicu tsunami setinggi hingga 0,75 meter dan merenggut dua nyawa warga Manado.
Hingga akhir April, BMKG mencatat 1.958 gempa susulan terkait peristiwa tersebut. Kita patut bersyukur gelombangnya relatif kecil, tetapi alam baru saja mengetuk pintu dan mengingatkan bahwa ia belum selesai berbicara.
Data BNPB menunjukkan sekitar 3,8 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di pantai rawan tsunami, tersebar di 5.744 desa yang tergolong rawan tsunami.
Di sinilah kita perlu jujur menatap tantangan ke depan, terutama di tengah situasi perekonomian yang sedang menekan. Dana Moneter Internasional dalam laporan Oktober 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,1 persen tahun ini, setelah sebelumnya konflik Amerika Serikat dan Iran mendorong lonjakan harga komoditas, terutama energi.
Indonesia memang diproyeksikan tetap tumbuh 5,1 persen pada 2026, tetapi ruang fiskal kian sempit dan kebijakan efisiensi anggaran menyentuh banyak lembaga, termasuk penjaga garis depan peringatan dini kita.
Laporan resmi BMKG mencatat pagu awal anggaran 2026 sebesar Rp2,69 triliun menyusut menjadi pagu efektif Rp2,46 triliun setelah pemblokiran sekitar Rp71,8 miliar dan pergeseran sekitar Rp156,6 miliar.
Kita belum lupa kegelisahan awal 2025, ketika anggaran peringatan dini BMKG sempat tinggal Rp5,6 miliar sebelum dipulihkan menjadi sekitar Rp191,6 miliar. Kala itu sempat diperingatkan bahwa pemangkasan dapat menurunkan ketepatan informasi gempa dan tsunami dari 90 persen menjadi 60 persen, serta memperlambat peringatan dini tsunami dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih.
Dua menit mungkin terdengar remeh di ruang rapat, tetapi di pantai Aceh tahun 2004, dua menit adalah jarak antara hidup dan mati. Taruhannya bahkan melampaui batas negeri, sebab sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS) juga melayani 25 negara di Samudra Hindia dan 10 negara ASEAN.
BMKG memang menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran tetap sesuai target dan layanan peringatan dini cuaca ekstrem, gempa, serta tsunami tetap gratis bagi masyarakat, dan itu patut kita apresiasi. Namun keandalan sebuah sistem tidak diukur pada hari biasa, melainkan pada malam ketika semuanya diuji.
Sejarah kita sendiri menyimpan pelajaran pahit. Saat gempa dan tsunami Palu 2018, sensor peringatan dini berfungsi tetapi jaringan komunikasinya rusak diguncang gempa, dan bencana itu menewaskan 2.101 jiwa dengan 1.373 orang belum ditemukan. Pada 2023, pemerintah mengakui pelampung pendeteksi tsunami sudah mati selama enam bulan hingga setahun.
Alat yang tidak dirawat hanyalah besi di tengah laut. Lebih mengkhawatirkan lagi, kesiapan di tingkat warga masih jauh dari cukup. Hingga pertengahan 2026, Indonesia baru memiliki 29 komunitas yang diakui UNESCO sebagai Masyarakat Siaga Tsunami. Bila dibandingkan dengan ribuan desa rawan tadi, angkanya belum menyentuh satu persen.
Benteng alami kita pun terus tergerus. Indonesia patut berbangga memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, sekitar 3.455.628 hektare menurut Peta Mangrove Nasional 2025.
Akan tetapi, data pemantauan global menunjukkan Indonesia mengalami penyusutan bersih sekitar 204,3 ribu hektare kawasan mangrove sejak 1985. Setiap hektare yang hilang adalah tameng gelombang yang runtuh, penyerap karbon yang lenyap, dan sumber penghidupan nelayan yang ikut pergi.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika uang terbatas tetapi ancaman tidak pernah mengambil cuti? Jawaban pertama justru terletak pada cara pandang. Biaya pencegahan bukan beban, melainkan investasi dengan imbal hasil hampir sepuluh kali lipat.
Karena itu, anggaran peringatan dini dan perawatan alat deteksi selayaknya ditetapkan sebagai belanja keselamatan yang dilindungi dari pemangkasan, sama halnya kita tidak pernah memotong anggaran untuk pemadam kebakaran.
Pemerintah dapat menautkannya dengan skema dana bersama penanggulangan bencana, asuransi aset publik, serta dukungan inisiatif PBB Peringatan Dini untuk Semua yang menargetkan setiap orang di bumi terlindungi sistem peringatan dini multibencana pada 2027.
Jawaban kedua bersemayam di desa. Dana Desa dapat dialokasikan untuk jalur evakuasi, rambu, titik kumpul, dan latihan rutin, karena satu jalur evakuasi yang terang dan dikenal warga sering kali lebih berharga daripada gedung megah yang tak pernah dipakai.
Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami yang dijalankan BMKG perlu diperluas hingga ratusan desa setiap tahun, dengan target berani menjadikan seluruh desa rawan sebagai Masyarakat Siaga Tsunami sebelum 2030.
Kearifan lokal seperti syair smong dari Simeulue, yang diwariskan lewat nyanyian pengantar tidur dan terbukti menyelamatkan banyak warga pada 2004, layak masuk ke ruang kelas di seluruh pesisir negeri.
Jawaban ketiga terletak pada alam. Rehabilitasi mangrove dan hutan pantai adalah solusi berbasis alam yang murah, padat karya, dan berlapis manfaat. Ia meredam energi gelombang, menahan abrasi, menyerap karbon, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat pesisir di saat ekonomi melambat. Pendanaan karbon biru dari pasar internasional dapat menjadi sumber pembiayaan baru tanpa menambah beban kas negara.
Jawaban keempat bertumpu pada gotong royong. Hotel dan bangunan tinggi di kawasan wisata pantai bisa ditetapkan sebagai tempat evakuasi vertikal. Operator seluler dapat memastikan pesan peringatan menjangkau setiap ponsel dalam hitungan detik.
Perguruan tinggi dapat mengembangkan alat pantau murah buatan dalam negeri, sementara media dan pemengaruh muda bisa menjadikan latihan evakuasi sebagai budaya, bukan ritual tahunan yang membosankan.
Pada akhirnya, Hari Kesadaran Tsunami Sedunia mengajak kita kembali ke bukit tempat padi itu dibakar. Tetua desa itu tidak menunggu anggaran, tidak menunggu perintah, tidak menunggu kepastian. Ia hanya peduli, tahu apa yang harus dilakukan, dan berani bertindak.
Semangat itulah yang kita butuhkan hari ini, ketika ekonomi dunia goyah dan laut perlahan naik. Ketangguhan memang dimulai dari diri sendiri, dari seorang ibu yang mengenali tanda laut surut, seorang guru yang mengajarkan arah jalan ke bukit, seorang kepala desa yang memasang rambu evakuasi, hingga seorang pengambil kebijakan yang menolak mengorbankan dua menit yang menentukan hidup jutaan orang.
António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, 2025