Jelang PSS 2025 : Kecerdasan Buatan, ESG dan Masa Depan Procurement Indonesia
Hal ini tergambar jelas dalam Procurement Success Summit (PSS) 2025 yang akan digelar di Mandarin Oriental Jakarta pada 28 Agustus mendatang yang dilaksanakan oleh Beverf (www.pssworld.net). Mengusung tema “Thriving in Uncertainty: Harnessing Resilience, Technology and Sustainability for Procurement Success”, forum ini tak hanya merangkum tantangan era kini, tetapi juga menggambarkan masa depan peran pengadaan sebagai penggerak utama daya saing perusahaan.
Dihadiri oleh lebih dari 150 pengambil keputusan senior dari sektor otomotif, kesehatan, industri makanan, teknologi, hingga industri berat, PSS Jakarta 2025 mempertemukan suara-suara dari sejumlah tokoh berpengaruh seperti Halilintar Ramadhan (Unilever), Muhamad Iqbal (Pupuk Indonesia), hingga Thomas Delory (Avery Dennison). Para pembicara ini akan berbagi strategi tentang bagaimana pengadaan dapat mendorong perubahan strategis, memanfaatkan teknologi digital, hingga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya.
Indonesia sedang mengalami transformasi ekonomi digital yang luar biasa. Pasar transformasi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD 24,37 miliar pada 2025 dan tumbuh dengan CAGR 19,44% hingga mencapai USD 59,23 miliar pada 2030
Angka ini menunjukkan betapa besarnya gelombang digitalisasi yang sedang melanda negeri ini, dan sektor pengadaan tidak bisa menghindar dari arus tersebut. Ekonomi digital Indonesia termasuk yang tercepat pertumbuhannya di Asia Tenggara, diproyeksikan melampaui 130 miliar dolar Amerika pada 2025, sementara ekonomi digital negara ini diperkirakan mencapai 146 miliar dolar Amerika pada 2025, didorong oleh pertumbuhan pesat kecerdasan buatan, teknologi keuangan, infrastruktur digital dan platform perangkat lunak sebagai layanan
Yang menarik, lebih dari 80% bisnis Indonesia mengklaim telah memperkenalkan beberapa bentuk kecerdasan buatan dalam operasi mereka, meski adopsi yang mendalam masih terbatas. Kontras ini mencerminkan fenomena yang kerap dijumpai dalam transformasi digital: antusiasme tinggi di permukaan, namun implementasi yang masih setengah hati di level eksekusi.
Realitas tersebut sejalan dengan temuan global bahwa 80 persen kepala bagian pengadaan global berencana menggunakan kecerdasan buatan generatif dalam beberapa kapasitas selama tiga tahun ke depan, dengan fokus jangka pendek pada analisis pengeluaran dan manajemen kontrak. Indonesia, dengan posisinya sebagai ekonomi terbesar Asia Tenggara, tidak bisa tertinggal dalam perlombaan ini.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pengadaan Indonesia saat ini adalah gangguan rantai pasok yang semakin sering dan tidak terduga. Lembaga Global McKinsey menemukan bahwa, rata-rata, perusahaan mengalami gangguan selama satu hingga dua bulan durasi setiap 3,7 tahun, dan dapat merugikan bisnis hingga 45% dari keuntungan tahunan selama satu dekade. Survei McKinsey mengungkapkan bahwa 90% pemimpin rantai pasok menghadapi tantangan ketahanan pada 2024 , menunjukkan bahwa gangguan telah menjadi realitas yang terus berlanjut.
Bagi Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis namun rentan terhadap bencana alam, statistik ini memiliki makna yang sangat mendalam. Negara kepulauan terbesar di dunia ini harus membangun sistem pengadaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga tahan banting terhadap berbagai bentuk gangguan. Hasil terbaru menunjukkan fokus yang meningkat pada gangguan rantai pasok yaitu bagian yang menyebutkannya (22 persen) adalah yang terbesar sejak survei Desember 2022, mengkonfirmasi bahwa isu ini menjadi prioritas tertinggi para eksekutif global.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Indonesia memiliki momentum yang luar biasa untuk mentransformasi sektor pengadaannya. Dengan ekonomi yang tumbuh pesat dan ukuran pasar teknologi informasi dan komunikasi Indonesia diperkirakan mencapai 46,57 miliar dolar Amerika pada 2025, dan diharapkan mencapai 75,35 miliar dolar Amerika pada 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 10,10%, Indonesia memiliki pondasi teknologi yang solid untuk mendukung transformasi pengadaan. Momentum ini semakin diperkuat dengan lebih dari 185 juta pengguna internet dan ekonomi digital yang berkembang pesat diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar Amerika pada 2030
Agenda PSS 2025 yang menghadirkan para praktisi terkemuka, menunjukkan komitmen serius industri untuk mentransformasi pengadaan Indonesia. Kehadiran 55% peserta berposisi tingkat tinggi (direktur utama, wakil presiden, direktur) membuktikan bahwa transformasi ini mendapat dukungan dari level strategis organisasi. Partisipasi dari berbagai industri mulai dari otomotif (10%), farmasi (8%), telekomunikasi (13%), hingga barang konsumen (12%) menunjukkan bahwa momentum transformasi ini bersifat lintas sektoral.
Fokus pada topik-topik seperti “Transformasi Pengadaan Strategis”, “Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Pengadaan”, dan “Pengadaan Berkelanjutan” dalam agenda summit menunjukkan arah yang tepat. Namun, tantangan sebenarnya terletak pada eksekusi dan implementasi nyata di lapangan.
Survei McKinsey menemukan bahwa 45% responden tidak memiliki visibilitas ke dalam rantai pasok hulu mereka atau hanya dapat melihat sejauh pemasok tingkat pertama mereka, mengindikasikan masih banyak ruang untuk perbaikan dalam transparansi dan visibilitas rantai pasok.
Transformasi digital menjadi benang merah dalam banyak sesi. Di tengah revolusi industri 4.0, teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), big data, dan e-procurement menjadi senjata utama. Menurut data dari Deloitte Global CPO Survey 2024, 72% Chief Procurement Officer (CPO) kini memprioritaskan automasi dan digitalisasi proses pengadaan sebagai agenda utama transformasi mereka. Bahkan, penggunaan AI untuk mengelola tail spend—pengeluaran bernilai kecil namun berfrekuensi tinggi—menjadi fokus penting dalam pengelolaan efisiensi biaya dan transparansi rantai pasok
Keberhasilan transformasi pengadaan Indonesia tidak hanya akan menentukan daya saing perusahaan-perusahaan domestik, tetapi juga posisi Indonesia sebagai pusat manufaktur dan perdagangan di Asia Tenggara. Investasi dalam digitalisasi rantai pasok mencapai level tertinggi pada 2024 setelah melonjak dari 2020 hingga 2023 , menandakan bahwa momentum investasi mulai menurun dan Indonesia perlu memanfaatkan jendela kesempatan yang masih terbuka.
Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tentu tidak bisa menutup mata terhadap dinamika ini. Ketergantungan tinggi pada impor bahan baku, keterbatasan infrastruktur logistik, dan fluktuasi kebijakan perdagangan global menjadikan pengadaan sebagai titik rawan sekaligus tumpuan pemulihan.
Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan kapabilitas digital pengadaan, memperkuat manajemen risiko, serta membangun jejaring pemasok lokal yang tangguh menjadi sangat mendesak.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) juga terus mendorong e-katalog, transparansi belanja negara, dan pemberdayaan UMKM. Data LKPP menunjukkan bahwa pada 2024, lebih dari 420.000 penyedia telah tergabung dalam sistem e-purchasing nasional, dengan transaksi mencapai Rp 240 triliun—naik hampir 20% dibanding tahun sebelumnya
Partisipasi dukungan perusahaan terkemuka seperti McKinsey, SAP Ariba, GEP, dan Dun & Bradstreet dalam PSS 2025 menunjukkan dukungan ekosistem teknologi global terhadap transformasi pengadaan Indonesia.
PSS 2025 Jakarta bukan sekadar acara jaringan kerja biasa. Ini adalah momentum strategis bagi para pemimpin pengadaan Indonesia untuk belajar dari praktik terbaik global, berbagi pengalaman, dan merumuskan peta jalan transformasi yang realistis namun ambisius.
Dengan durasi agenda yang padat dari pukul 09.00 hingga 17.10, Pertemuan ini memberikan waktu yang cukup untuk diskusi mendalam tentang tantangan dan solusi konkret. Kombinasi antara presentasi utama dari pemimpin global seperti Thomas Delory dan narasumber lokal seperti Halilintar Ramadhan menciptakan keseimbangan antara praktik terbaik global dan konteks lokal Indonesia yang unik.
Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman, komitmen untuk investasi jangka panjang, dan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi pengadaan Indonesia yang tahan banting, berkelanjutan, dan berdaya teknologi.
Masa depan pengadaan Indonesia tidak lagi soal “apakah” transformasi akan terjadi, tetapi “seberapa cepat” kita bisa beradaptasi dan memimpin perubahan tersebut. Dengan ekosistem yang semakin matang, dukungan teknologi yang kuat, dan kepemimpinan yang visioner, Indonesia memiliki semua elemen yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dalam transformasi pengadaan di kawasan Asia-Pasifik.
PSS 2025 menjadi titik awal yang sempurna untuk perjalanan transformasi yang telah lama dinanti-nantikan, sebuah momentum yang tidak boleh tersia-siakan untuk membangun masa depan pengadaan Indonesia yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
