Antara Ombak dan Tanah Air: Menjaga Martabat Pelaut di Tahun yang Penuh Badai

“Pelaut tidak boleh menjadi korban ataupun pion dari konflik geopolitik.” — António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kalimat itu terasa berat justru karena ia sederhana. Setiap 25 Juni, dunia berhenti sejenak untuk mengenang sosok yang nyaris tak pernah kita lihat wajahnya: para pelaut.

Hari Pelaut Sedunia bukan perayaan yang lahir dari seremoni kosong. Ia ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional pada tahun 2010 dan pertama kali diperingati pada 25 Juni 2011, sebagai pengakuan tulus bahwa hampir segala benda yang kita pakai dalam keseharian, dari pakaian, ponsel, beras, hingga bahan bakar, pernah singgah di palka sebuah kapal dan dijaga oleh tangan-tangan yang berbulan-bulan jauh dari rumah.

Tema tahun ini, “Carrying world trade. Carrying the risks” atau “Memanggul perdagangan dunia, memikul segala risikonya”, terasa seperti potret jujur tentang nasib mereka.

Mari kita resapi besarnya kontribusi mereka terlebih dahulu. Saat ini terdapat sekitar 1,9 juta pelaut di seluruh dunia yang menggerakkan armada niaga global, dan merekalah yang memikul sekitar 90 persen perdagangan dunia melalui jalur laut.

Tanpa mereka, rak-rak toko akan kosong, pabrik berhenti berdetak, dan ekonomi dunia kehilangan napasnya. Namun di balik angka megah itu tersembunyi kisah-kisah sunyi: bulan demi bulan tanpa memeluk anak, sinyal telepon yang putus di tengah laut, dan kerinduan yang tak punya alamat untuk dikirimkan.

Yang membuat tahun 2026 terasa lebih getir adalah kenyataan bahwa laut kini bukan sekadar luas dan dalam, tetapi juga penuh bara. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, menyampaikan terima kasih mendalam kepada jutaan lelaki dan perempuan yang bekerja di lautan dan menegaskan bahwa kerja mereka sungguh esensial bagi roda ekonomi global.

Pernyataan itu muncul bukan tanpa sebab. Ketegangan di Selat Hormuz telah membuat puluhan ribu pelaut terjebak jauh dari rumah, terombang-ambing di antara kepentingan negara-negara besar yang sedang bersitegang.

Catatan terbaru bahkan menyebut lebih dari 20.000 pelaut sempat terdampar akibat ketegangan di kawasan tersebut. Mereka membawa bahan bakar agar dunia tetap hangat, membawa pangan agar dunia tetap kenyang, namun tubuh mereka sendiri kerap menjadi taruhan yang tak terhitung.

Bagi Indonesia, hari ini bukan sekadar peringatan milik bangsa lain. Negeri kepulauan ini adalah salah satu dari lima negara penyumbang pelaut terbesar di dunia, dengan sekitar 1,4 juta pelaut yang tersebar di berbagai armada.

Bahkan lembaga pelayaran internasional menempatkan Indonesia sejajar dengan Filipina, Rusia, Tiongkok, dan India sebagai pemasok awak kapal niaga terbesar. Mereka berlayar membawa nama harum bangsa di setiap pelabuhan yang disinggahi. Devisa yang mereka kirimkan pulang pun bukan angka kecil.

Secara keseluruhan, remitansi pekerja migran Indonesia, yang mencakup para pelaut, menyentuh sekitar Rp251 triliun sepanjang 2024, naik 14 persen dari tahun sebelumnya. 

Aliran rezeki itu menyirami ribuan kampung halaman dari Sabang hingga Merauke; menyekolahkan anak, membangun rumah, dan menjaga dapur tetap mengepul.

Di sinilah tantangan ke depan mengetuk pintu dengan keras. Tahun 2026 adalah tahun yang penuh paradoks bagi ekonomi. Di satu sisi, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang membanggakan: Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan pertama 2026, lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,87 persen.

Namun di sisi lain, nilai tukar rupiah tertekan hingga menembus level Rp17.400 per dolar pada periode yang sama, dan defisit anggaran negara mulai terasa membebani langkah fiskal.

Tekanan kurs ini ibarat pisau bermata dua bagi keluarga pelaut: gaji dalam dolar memang bernilai lebih besar saat ditukar ke rupiah, tetapi biaya hidup, pelatihan, dan sertifikasi pun ikut melonjak seiring impor yang kian mahal.

Tantangan tidak berhenti pada urusan uang. Geopolitik yang memanas, dari Laut Merah hingga Selat Hormuz, menempatkan pelaut Indonesia pada garis depan bahaya yang bukan mereka pilih.

Transisi industri pelayaran menuju bahan bakar ramah lingkungan menuntut keterampilan baru yang belum tentu dikuasai semua awak kapal, menciptakan jurang keahlian yang bisa menyingkirkan mereka yang tertinggal. Belum lagi persoalan klasik yang tak kunjung usai: cuti darat yang terlalu singkat, kesepian yang menggerogoti kesehatan jiwa, kontrak yang kerap tidak pasti, hingga kasus penelantaran awak kapal di pelabuhan asing.

Riset dari World Maritime University menyoroti bahwa banyak pelaut masih melaporkan minimnya waktu turun ke darat selama masa kontrak mereka, sebuah luka senyap yang jarang terdengar.

Otomatisasi dan digitalisasi pun membawa tekanan psikologis baru yang dikenal sebagai kelelahan teknologi, mengubah anjungan kapal menjadi ruang yang semakin menuntut.

Lalu, apa yang bisa kita perbuat sebagai bangsa?

Solusinya tidak boleh berhenti di pidato.

Pertama, investasi besar pada pendidikan dan pelatihan kepelautan harus menjadi prioritas nyata. Indonesia telah memiliki lebih dari 100 lembaga diklat kepelautan, namun kualitasnya perlu terus diasah agar lulusannya bukan sekadar banyak, melainkan unggul dan siap menghadapi era bahan bakar baru serta kapal cerdas.

Kedua, perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan wajib diperkuat. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ketenagakerjaan maritim internasional, tetapi pengawasan terhadap agen perekrutan nakal, kepastian kontrak, dan mekanisme penyelamatan pelaut yang terlantar di luar negeri harus dijalankan dengan tegas, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

Ketiga, kesehatan mental pelaut harus naik kelas menjadi urusan negara, bukan sekadar tanggung jawab pribadi. Layanan konseling jarak jauh, akses internet yang layak di kapal agar mereka tetap terhubung dengan keluarga, serta program penyambutan saat pulang ke tanah air dapat menjadi penawar kesepian yang selama ini dibiarkan.

Keempat, di sinilah peran media sosial menjadi senjata yang ampuh. Kampanye dengan tagar #DayOfTheSeafarer bukan sekadar ramai-ramai di linimasa, melainkan jembatan agar masyarakat luas akhirnya mengenal wajah, nama, dan kisah mereka yang selama ini tak terlihat.

Ketika seorang pelaut dari Cilacap atau Maumere menceritakan harinya di tengah samudra melalui video pendek, ia tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga mengubah cara bangsa ini menghargai profesi yang menopang hidup kita semua.

Kelima, diplomasi maritim Indonesia harus berdiri tegak melindungi warganya yang berlayar di perairan rawan konflik. Negara wajib hadir memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang menjadi korban tak bersalah dari pertikaian yang bukan urusannya.

Lembaga riset maritim dunia menegaskan bahwa kesejahteraan, keselamatan, dan masa depan pelaut harus menjadi pusat perhatian seiring industri yang terus berubah, sebagaimana ditekankan World Maritime University dalam pesan Hari Pelaut 2026. Jika lembaga internasional dan perusahaan swasta saja sanggup menempatkan pelaut di garis terdepan kepedulian, maka negara semestinya lebih mampu lagi.

Pada akhirnya, Hari Pelaut Sedunia adalah undangan untuk membuka mata dan hati. Setiap kali kita menyeduh kopi pagi, menyalakan kompor, atau membuka kemasan barang yang baru tiba, ada sepasang tangan kasar yang pernah menjaganya melintasi badai.

Mereka rela memikul rindu agar kita tidak kekurangan apa pun. Sudah selayaknya bangsa ini tidak lagi memperlakukan mereka sebagai sekadar angka devisa, melainkan sebagai manusia utuh yang patut dijaga martabatnya.

Sebab di balik kemewahan rantai pasok global, selalu ada doa seorang ibu yang menanti anaknya pulang dari laut.

“Ketika negara-negara berseteru, pelaut kerap terjebak dalam baku tembak. Mereka tidak boleh menjadi korban.” — António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mari kita pastikan kalimat itu tidak berhenti menjadi seruan, melainkan menjelma menjadi perlindungan yang sungguh-sungguh kita berikan.