Rupiah Tanpa Rupa: Ketika Uang Kertas Kehilangan Rumahnya Sendiri
“The future is already here — it’s just not evenly distributed.” — William Gibson
Di sebuah gerai Roti O, seorang nenek berdiri bingung, memegang selembar uang kertas di tangannya. Pegawai toko dengan sopan menjelaskan bahwa mereka hanya menerima pembayaran digital. Sang nenek terdiam, tidak mengerti apa itu QRIS, tidak punya smartphone, dan akhirnya pergi dengan tangan kosong meski uang rupiah di tangannya sah dan berlaku.
Ini bukan cerita fiksi. Ini realitas yang membelah negeri ini menjadi dunia berbeda, bahkan ketika mereka semua menggunakan mata uang yang sama.
Indonesia tengah mengalami revolusi pembayaran yang luar biasa cepat. Per Juni 2024, dompet digital mendominasi metode pembayaran digital dengan penggunaan mencapai 96 persen.
Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cerminan dari transformasi mendalam dalam cara kita bertransaksi, berhubungan, dan bahkan cara kita memandang uang itu sendiri. Sekitar 32,7 juta usaha di seluruh Indonesia telah mengadopsi QRIS pada Juni 2024, sebuah pencapaian yang menakjubkan dalam waktu singkat sejak standar kode QR nasional ini diluncurkan pada 2019.
Namun di balik gemerlap transformasi digital ini, tersimpan ironi yang menyayat: rupiah tunai, simbol kedaulatan ekonomi Indonesia, sedang kehilangan tempat tinggalnya sendiri.
Uang kertas yang dulunya adalah raja, kini menjadi pengungsi di negerinya sendiri. Dan yang lebih menyedihkan, jutaan warga Indonesia pun ikut menjadi pengungsi dalam sistem keuangan mereka sendiri.
Kasus viral Roti O yang menolak pembayaran tunai dari seorang nenek pada Desember 2025 adalah cerminan sempurna dari dilema ini. Video yang beredar di media sosial menunjukkan sang nenek berdiri dengan kebingungan, memegang uang tunai yang ditolak.
Seorang pria kemudian memprotes keras kebijakan toko yang hanya menerima pembayaran nontunai seperti QRIS. Kejadian ini bukan sekadar kisah satu nenek di satu toko. Ini adalah simbol dari jutaan warga Indonesia yang tiba-tiba merasa asing di negeri sendiri, dianggap “ketinggalan zaman” hanya karena mereka menggunakan uang yang sah menurut undang-undang.
Manajemen Roti O kemudian menjelaskan bahwa penerapan sistem cashless bertujuan “memberikan kemudahan serta berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia.” Penjelasan yang masuk akal dari perspektif bisnis modern.
Namun pertanyaannya: kemudahan untuk siapa? Promo untuk siapa? Jika nenek itu tidak bisa membeli roti meski punya uang di tangan, dimana letak kemudahannya?
Ironisnya, Bank Indonesia kemudian mengingatkan bahwa berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang dilarang menolak rupiah yang diserahkan sebagai pembayaran. Rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Namun dalam praktiknya, hukum ini seolah tidak berdaya menghadapi tsunami digitalisasi.
Mari kita hadapi kenyataan dengan jujur. Kesenjangan digital di Indonesia bukanlah sekadar soal teknologi. Ini adalah soal kemanusiaan. Penetrasi internet di daerah pedesaan Indonesia diproyeksikan mencapai 74% pada 2024, sementara di daerah perkotaan mencapai 82,2%.
Angka-angka ini mungkin terdengar menggembirakan, tetapi lihatlah apa yang tersembunyi di baliknya: masih ada puluhan juta warga Indonesia yang belum terjamah internet. Dan tanpa internet, bagaimana mereka bisa menggunakan dompet digital? Bagaimana mereka bisa memindai kode QR? Bagaimana mereka bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri ketika sistem pembayaran bergerak meninggalkan mereka?
Hampir 20% populasi Indonesia, atau sekitar 57 juta orang, terutama di daerah pedesaan, tetap terputus dari internet. Bayangkan: 57 juta manusia. Itu lebih besar dari populasi Korea Selatan.
Mereka bukan angka statistik. Mereka adalah Ibu Siti yang menjual sayur di pasar, Pak Warno yang mengojek sepeda motor tua di desa, Nenek Minah yang menerima kiriman uang dari anaknya di kota. Mereka adalah wajah Indonesia yang sesungguhnya, yang tersembunyi di balik layar smartphone kita.
Kesenjangan ini semakin dalam ketika kita berbicara tentang literasi keuangan digital. Indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68% pada 2022, meningkat dari 38,03% pada 2019, namun angka ini masih menunjukkan bahwa separuh rakyat Indonesia belum memiliki pemahaman memadai tentang produk dan layanan keuangan, apalagi yang digital.
Hanya 13,73% penduduk pedesaan yang menggunakan perbankan elektronik, dibandingkan dengan 86,27% di daerah perkotaan. Ini bukan sekadar kesenjangan. Ini adalah jurang yang menganga, yang memisahkan mereka yang bisa berlari kencang di jalan tol digital dan mereka yang masih berjalan kaki di jalan berbatu.
Dan kita belum berbicara tentang kelompok lanjut usia. Survei menunjukkan bahwa meskipun 67% warga Indonesia menyatakan “siap hidup tanpa uang tunai”, namun 63% responden masih lebih memilih membayar dengan tunai.
Paradoks ini mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam: banyak orang merasa terpaksa mengikuti arus digitalisasi, bukan karena mereka siap, tetapi karena pilihan mereka semakin terbatas.
Bagi generasi yang tumbuh memegang uang receh dan menghitung uang kertas, transisi ke dunia tanpa wujud fisik ini adalah lompatan kuantum yang menakutkan. Smartphone bukan jendela menuju kemudahan bagi mereka. Smartphone adalah labirin yang membingungkan, penuh dengan kata sandi, kode verifikasi, dan aplikasi yang berubah-ubah.
Lalu ada soal infrastruktur. Sekitar 5.000 desa di Indonesia tidak memiliki sinyal digital sama sekali, dengan Papua menjadi yang paling terdampak dengan 38,12% wilayahnya teridentifikasi sebagai “blank spots”.
Bagaimana kita bisa memaksa masyarakat menggunakan pembayaran digital ketika mereka bahkan tidak bisa mendapatkan koneksi internet? Ini seperti meminta seseorang berlari maraton tanpa memberikan sepatu. Atau lebih buruk lagi, ini seperti menyalahkan mereka karena tidak berlari cukup cepat.
Namun tantangan terbesar dari revolusi tanpa tunai ini bukanlah teknologi. Tantangan terbesar adalah kepercayaan. Kurangnya kepercayaan terhadap transaksi digital menyebabkan adopsi layanan keuangan digital yang rendah, dengan 48% populasi tetap tidak memiliki akses keuangan formal.
Ketika sang Nenek memegang uang kertas, dia bisa melihatnya, merasakannya, menghitungnya. Ketika pedagang memberikan kembalian, dia tahu persis berapa yang dia terima.
Tapi ketika angka-angka berkedip di layar smartphone, ketika saldo berkurang tanpa dia tahu kemana perginya, ketika ada biaya admin yang muncul entah dari mana, bagaimana dia bisa percaya?
Ketidakpercayaan ini bukan paranoia tanpa dasar. Kasus penipuan digital semakin marak. Ancaman keamanan siber, pelanggaran data, dan penipuan rekayasa sosial menjadi tantangan yang semakin besar.
Setiap hari kita mendengar cerita tentang orang yang kehilangan tabungan seumur hidup karena link palsu, aplikasi pinjaman ilegal yang mencekik, atau akun dompet digital yang diretas. Bagi mereka yang sudah melek digital pun, ini menakutkan. Apalagi bagi mereka yang baru belajar?
Tapi mari kita tidak tenggelam dalam pesimisme. Setiap masalah besar membutuhkan solusi yang sama besarnya, dan Indonesia memiliki modal untuk itu. Yang kita butuhkan adalah empati, kreativitas, dan komitmen yang kuat dari semua pihak.
Pertama, infrastruktur digital harus menjadi prioritas nasional setara dengan jalan tol dan pelabuhan. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mengubah semua desa menjadi komunitas digital pada 2025 dengan mengalokasikan anggaran Rp71 triliun.
Ini adalah langkah berani, tetapi eksekusinya harus dikawal ketat. Program Palapa Ring, yang bertujuan membawa jaringan serat optik ke seluruh nusantara, harus dipercepat, terutama di wilayah timur Indonesia. Kita perlu lebih banyak menara BTS, lebih banyak titik akses wifi publik, dan harga paket data yang terjangkau bahkan untuk kantong paling tipis.
Kedua, pendidikan literasi keuangan digital harus menjadi gerakan massal, bukan sekadar program formalitas. Kita perlu “tentara digital” yang turun langsung ke desa-desa, ke pasar-pasar tradisional, ke rumah-rumah lansia.
Mereka mengajarkan cara menggunakan aplikasi dompet digital, cara mengenali penipuan, cara melindungi data pribadi. Pendidikan ini harus dalam bahasa yang sederhana, dengan pendekatan yang sabar, dan dengan pemahaman bahwa tidak semua orang belajar dengan kecepatan yang sama.
Ketiga, regulasi yang melindungi konsumen harus diperkuat tanpa kompromi. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menekankan inovasi teknologi sambil memprioritaskan keamanan dan literasi keuangan digital.
Ini adalah fondasi yang baik, tetapi implementasinya harus lebih agresif. Penyedia layanan keuangan digital harus diawasi ketat. Biaya transaksi harus transparan. Mekanisme pengaduan harus mudah dan cepat. Dan hukuman bagi pelaku penipuan digital harus tegas dan menjerakan.
Keempat, jangan tinggalkan uang tunai terlalu cepat. Transisi menuju masyarakat tanpa tunai adalah keniscayaan, tetapi bukan berarti kita harus memaksakannya dengan brutal. Kasus Roti O mengajarkan kita bahwa kebijakan cashless tanpa pengecualian adalah bentuk diskriminasi terselubung.
Uang tunai masih harus diterima di mana-mana, terutama untuk transaksi kecil dan untuk kelompok rentan seperti lansia. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Indonesia yang merasa disingkirkan karena tidak bisa atau tidak mau menggunakan pembayaran digital.
Bank Indonesia sudah mengingatkan bahwa penolakan rupiah tunai melanggar undang-undang, namun pengawasan dan penegakan hukumnya harus lebih tegas. Inklusi berarti membuat ruang untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang sudah siap.
Kelima, teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal, bukan sebaliknya. Indonesia punya keragaman yang luar biasa. Solusi yang berhasil di Jakarta belum tentu cocok untuk Papua. Aplikasi yang mudah digunakan oleh generasi muda belum tentu ramah untuk orang tua.
Kita perlu inovasi yang membumi, yang dirancang dengan melibatkan masyarakat yang akan menggunakannya. Misalnya, voice-activated payment untuk mereka yang tidak bisa membaca, atau interface yang lebih sederhana dengan ikon yang intuitif.
Keenam, sektor swasta harus mengambil tanggung jawab sosial yang lebih besar. Platform seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay memimpin pasar dengan tingkat penggunaan di kalangan konsumen urban melebihi 60% untuk pembelian sehari-hari. Bisnis seperti Roti O dan ribuan merchant lainnya menikmati efisiensi dari sistem cashless. Mereka menuai keuntungan besar dari revolusi digital ini. Saatnya mereka memberikan kembali kepada masyarakat.
Bukan sekadar program CSR kosmetik atau permintaan maaf setelah viral di media sosial, tetapi komitmen nyata untuk membawa literasi digital ke pelosok negeri, untuk menyediakan opsi pembayaran tunai bagi mereka yang membutuhkan, untuk memberikan akses gratis atau murah bagi komunitas miskin, dan untuk melindungi data pengguna dengan teknologi terbaik. Kemudahan berbisnis tidak boleh datang dengan mengorbankan hak-hak konsumen yang paling rentan.
Indonesia berdiri di persimpangan. Di satu sisi, kita melihat potensi luar biasa dari ekonomi digital yang bisa mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, memperluas akses keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pasar e-commerce Indonesia mencapai USD 75 miliar pada 2024, menempatkan Indonesia sebagai pasar e-commerce terbesar ketiga secara global. Ini adalah prestasi yang membanggakan. Di sisi lain, kita melihat ancaman perpecahan sosial yang semakin dalam, di mana mayoritas masyarakat pedesaan, lansia, dan kelompok rentan menjadi warga kelas dua di negara sendiri.
Pilihan ada di tangan kita. Kita bisa memilih jalur yang eksklusif, di mana teknologi menjadi tembok yang memisahkan yang kaya dan miskin, yang muda dan tua, yang urban dan rural. Atau kita bisa memilih jalur yang inklusif, di mana teknologi menjadi jembatan yang menghubungkan, di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal, di mana rupiah, entah dalam bentuk tunai atau digital, tetap melayani semua anak bangsa dengan adil.
Cashless society bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir adalah masyarakat yang makmur, adil, dan berdaya. Jika untuk mencapai itu kita harus merangkul baik yang digital maupun yang tunai, jika kita harus berjalan lebih lambat demi memastikan tidak ada yang tertinggal, jika kita harus mendengarkan suara Ibu Siti di pasar desa sama kerasnya dengan suara CEO fintech di menara perkantoran, maka itulah yang harus kita lakukan.
Rupiah adalah milik kita bersama. Baik yang berbentuk kertas kusam di dompet petani, angka digital di aplikasi smartphone pekerja kantoran, maupun yang seharusnya bisa digunakan oleh seorang nenek untuk membeli roti di toko.
Tugas kita adalah memastikan bahwa setiap warga Indonesia merasa menjadi tuan rumah di negeri ini, tidak peduli bagaimana mereka memilih untuk menyimpan dan menggunakan uang mereka.
Karena pada akhirnya, nilai sejati sebuah mata uang bukan pada fisik atau teknologinya, tetapi pada kepercayaan, keadilan, dan kemanusiaan yang diwakilinya.
Ketika seorang nenek bisa ditolak di toko hanya karena dia membawa uang tunai, kita semua harus bertanya: apakah ini kemajuan yang kita inginkan? Atau apakah kita telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dalam perjalanan kita menuju masa depan digital?
“Technology is best when it brings people together.” — Matt Mullenweg
Entah kenapa, baca tulisan ini, jadi inget apa kata kawan saya, “Sejak orang-orang pada pakai Qris sama Dana, aku jadi jarang nemu duit jatuh. Padahal dulu minimal seminggu sekali pasti nemu duit di jalan.”
Terimakasih ya mas Agus sudah mampir disini, semoga tulisan ini menginspirasi kita semua