Melimpah Namun Miskin Makna: Diminishing Return Tiongkok dan Peringatan bagi Industri Konstruksi Indonesia

“Sebuah negara yang tidak mengelola sumber dayanya akan dikelola oleh kelangkaannya.” — John F. Kennedy

---

Sesuatu yang menyentuh hati terjadi ketika kita menyaksikan sebuah mesin raksasa yang pernah menggetarkan dunia, kini berjalan tertatih-tatih di atas keberhasilan masa lalunya sendiri.

Itulah gambaran paling jujur dari apa yang tengah menimpa industri Tiongkok hari ini : sebuah peradaban ekonomi yang membangun monumen-monumen kemakmurannya begitu cepat, hingga tanpa sadar telah melampaui batas kemampuan buminya sendiri untuk menyerap semua itu.

Dalam ilmu ekonomi, hukum ini dikenal sebagai diminishing returns  atau imbal hasil yang semakin menurun. Artinya sederhana namun dalam: ketika suatu faktor produksi terus ditambahkan melampaui titik optimalnya, setiap tambahan yang diberikan justru menghasilkan keuntungan yang kian mengecil.

Petani yang menabur benih di ladang terlalu padat tidak akan menuai panen lebih besar — ia hanya membuang benih. Demikian pula pabrik yang membangun kapasitas melebihi permintaan pasar tidak akan menghasilkan keuntungan lebih besar , ia hanya menumpuk kerugian.

Konsep ini pertama kali dirumuskan secara formal oleh ekonom David Ricardo pada awal abad ke-19, lalu diperluas oleh Alfred Marshall dalam mahakarya Principles of Economics (1890).

Namun sejarah modern tidak pernah menyaksikan penerapannya dalam skala sebesar yang sedang terjadi di Tiongkok saat ini. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok membangun pabrik, infrastruktur, dan perumahan dalam kecepatan yang tak tertandingi oleh peradaban mana pun sepanjang sejarah. Dan kini, mesin itu sedang membayar harganya.

Dalam beberapa tahun terakhir, margin laba penjualan industri manufaktur Tiongkok merosot dari 13,24% pada 2021 menjadi hanya 11,87% pada 2024, menyentuh titik terendah dalam periode kontemporer.

Fenomena ini dalam bahasa Tiongkok disebut neijuan — “involusi” — yakni suatu kondisi di mana persaingan semakin sengit namun tidak menghasilkan kemajuan nyata, hanya pengurasan sumber daya secara masif.

Para pelaku usaha berlomba-lomba memberi diskon besar dan meningkatkan pengeluaran pemasaran demi memperebutkan pangsa pasar yang semakin sempit, yang pada akhirnya memperburuk efisiensi dan menggerogoti keuntungan.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik dingin. Di baliknya ada jutaan buruh pabrik yang berangkat bekerja pagi-pagi namun tidak tahu apakah perusahaan mereka masih akan berdiri bulan depan.

Hampir 30 persen perusahaan industri di Tiongkok kini beroperasi dalam kondisi merugi, meningkat dari 20 persen sebelum pandemi. Dan yang paling mengkhawatirkan, inflasi harga produsen Tiongkok telah berada di bawah nol selama 38 bulan berturut-turut, dengan rata-rata deflasi mencapai minus 2,3 persen secara tahunan.

Keadaan ini bukan muncul tiba-tiba. Akarnya tertancap jauh ke dalam model pembangunan Tiongkok yang selama puluhan tahun mengandalkan investasi besar-besaran di sektor manufaktur dan konstruksi sebagai mesin pertumbuhan utama.

Kebijakan Made in China 2025 mendorong ekspansi kapasitas di 12 sektor industri prioritas, namun rata-rata deflasi harga produsen di sektor-sektor tersebut justru mencapai minus 2,2 persen , lebih dalam dari rata-rata nasional.

Artinya, semakin besar investasi yang ditanamkan, semakin dalam pula tekanan harga yang dirasakan. Inilah wajah asli dari imbal hasil yang menurun dalam skala peradaban.

Pemerintah pusat dan daerah di Tiongkok secara historis mengevaluasi pejabatnya berdasarkan pertumbuhan PDB, sehingga tercipta insentif kuat untuk menarik investasi manufaktur tanpa memperhitungkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Akibatnya, fasilitas produksi identik dibangun secara berulang di berbagai provinsi — baja, semen, panel surya, kendaraan listrik — masing-masing berharap merebut pangsa pasar yang sesungguhnya tidak pernah ada dalam skala yang dibayangkan. Inilah cikal bakal dari krisis kapasitas berlebih (overcapacity) yang kini menjadi beban struktural perekonomian Tiongkok.

Tidak ada sektor yang merasakan pahitnya krisis ini lebih dalam daripada konstruksi. Industri konstruksi adalah jantung dari keajaiban ekonomi Tiongkok selama tiga dekade. Sektor properti pernah menyumbang sekitar 17 persen dari total PDB Tiongkok.

Jika dipandang sebagai entitas ekonomi tersendiri, industri properti Tiongkok pada puncaknya setara dengan PDB seluruh negara Meksiko atau Indonesia, berada di urutan sekitar ke-15 terbesar di dunia. Tetapi kini, raksasa itu sedang terjatuh.

Jumlah proyek konstruksi perumahan baru yang dimulai di Tiongkok turun 24 persen secara tahunan pada awal 2025, dengan stok properti yang tidak terjual mencapai rekor 421,58 juta meter persegi.

Ini bukan angka biasa , ini setara dengan jutaan keluarga yang seharusnya menghuni rumah-rumah itu, namun tidak pernah datang. Dampaknya langsung menghantam industri baja dan semen , dua tulang punggung konstruksi. Konsumsi besi beton — material utama konstruksi — telah turun 22,8 persen sejak 2021, dengan harganya merosot 33 persen dalam periode yang sama.

Di sektor semen, gambaran yang tersaji tak kalah menyedihkan. Produksi semen nasional Tiongkok turun hampir 10 persen sepanjang 2024, menjadi 1,83 miliar ton — yang merupakan angka terendah sejak sekitar tahun 2010 dan merupakan penurunan tahunan keempat berturut-turut.

Tingkat pemanfaatan kapasitas klinker (bahan baku semen) hanya mencapai 53 persen pada 2024, artinya hampir separuh kapasitas pabrik semen Tiongkok menganggur sia-sia. Asosiasi Semen Tiongkok (CCA) memproyeksikan permintaan semen akan turun lagi 5 persen pada 2025 seiring pasar properti yang terus melemah.

Raksasa seperti CNBM dan Anhui Conch , dua produsen semen terbesar di dunia , melaporkan penurunan pendapatan dan laba yang dramatis. Penjualan segmen bahan bangunan dasar CNBM turun 23 persen menjadi 12,5 miliar dolar AS, sementara laba operasional segmen tersebut anjlok 45 persen.

Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah cara Tiongkok merespons masalah ini: bukannya memangkas produksi, banyak produsen justru berlomba meningkatkan volume ekspor demi tetap mengalirkan pendapatan, meski harus menjual di bawah harga pasar. Ekspor baja Tiongkok mencapai rekor tertinggi sekitar 131 juta ton pada 2025, hampir dua kali lipat dibanding tiga tahun lalu.

Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang hampa , ia memiliki nama dalam bahasa ekonomi: predatory pricing atau pembuangan produk ke pasar global, yang mengguncang industri domestik negara-negara penerima.

Kelebihan kapasitas baja global kini telah mencapai sekitar 640 juta ton metrik pada 2025 — melebihi total produksi baja seluruh negara-negara OECD lebih dari 200 juta ton, dan tanpa intervensi, OECD memproyeksikan kelebihan kapasitas ini akan terus meningkat hingga sekitar 721 juta ton pada 2027 — kira-kira tujuh kali total kapasitas produksi baja Amerika Serikat.

Investasi aset tetap di sektor manufaktur Tiongkok — barometer utama kepercayaan jangka panjang — hanya tumbuh 2,8 persen secara tahunan pada Juni 2025, merupakan laju terlambat sejak 2021, sementara investasi properti masih terkoreksi 11,2 persen pada paruh pertama tahun yang sama.

Ini menandai sebuah spiral yang sulit diputus: kapasitas berlebih menekan harga, harga yang rendah memangkas laba, laba yang tipis mengurangi investasi teknologi, dan kurangnya inovasi membuat daya saing terus melemah.

Lalu bagaimana Indonesia merasakannya? Bagi Indonesia, Tiongkok bukan sekadar tetangga jauh , ia adalah mitra dagang terbesar, pemasok investasi terbesar, dan kini sekaligus ancaman terbesar bagi industri nasional.

Setiap perlambatan 1 persen pada ekonomi Tiongkok dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,3 persen, demikian menurut perhitungan ekonom senior Chatib Basri.

Angka ini terdengar kecil, namun dalam konteks ekonomi Indonesia yang tumbuh di kisaran 5 persen, dampak 0,3 persen berarti hilangnya puluhan triliun rupiah nilai ekonomi dan ratusan ribu lapangan pekerjaan.

Untuk industri konstruksi Indonesia khususnya, gelombang kelebihan kapasitas Tiongkok datang dari dua arah sekaligus. Pertama, banjir material bangunan impor murah. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor dari Tiongkok ke Indonesia sepanjang Januari–Mei 2025 mencapai 33,45 miliar dolar AS atau sekitar Rp 544,6 triliun, naik 16,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Produk-produk ini — baja tulangan, pipa, peralatan mekanis — masuk dengan harga yang sedemikian murahnya sehingga produsen lokal tidak mampu bersaing. Ekspor Indonesia ke Tiongkok memang melonjak hingga 71,09 miliar dolar AS pada 2024, namun impor dari Tiongkok yang mencapai 76,69 miliar dolar AS menciptakan defisit perdagangan yang menekan posisi tawar industri dalam negeri.

Kedua, terjadi pelemahan daya beli pasar ekspor komoditas Indonesia. Saat pertumbuhan Tiongkok melambat, permintaan terhadap bahan baku untuk manufaktur, konstruksi, dan investasi biasanya ikut melemah — dan ini penting bagi Indonesia karena hubungan dagang kedua negara sangat erat, terutama untuk komoditas tambang dan bahan baku industri.

Nikel, batu bara, dan produk hilirisasi lainnya — yang menjadi andalan ekspor Indonesia — langsung terdampak oleh lesunya mesin konstruksi Tiongkok. Perlambatan ekonomi Tiongkok juga mulai terlihat dalam realisasi investasi, di mana investasi Tiongkok di Indonesia tercatat 7,5 miliar dolar AS sepanjang 2025, turun dari 8,1 miliar dolar AS pada 2024.

Namun di tengah bayang-bayang itu, ada juga peluang yang selama ini tersembunyi. Total pasar konstruksi Indonesia diperkirakan mencapai Rp 381,61 triliun pada tahun 2024, dengan sektor bangunan diperkirakan meningkat 9,09 persen pada 2025 mencapai Rp 227,76 triliun.

Indonesia memiliki kebutuhan infrastruktur yang masih sangat besar — jalan, jembatan, perumahan rakyat, kawasan industri — yang sesungguhnya tidak terbendung oleh badai global sekalipun. Sektor konstruksi bahkan menjadi kontributor keempat terbesar dalam PDB Indonesia, menyumbang sekitar 10,43 persen , sebuah fondasi yang cukup kokoh untuk dijadikan tumpuan transformasi.

Justru di saat Tiongkok mengalami kelebihan kapasitas dan mulai melepaskan investasinya ke pasar-pasar berkembang, Indonesia berpeluang menjadi tujuan relokasi industri manufaktur dan basis produksi baru.

Ekspor Tiongkok ke negara-negara ASEAN tumbuh 13 persen pada paruh pertama 2025, menandai pergeseran strategi dagang Tiongkok dari Barat ke Asia — sebuah arus yang dapat dimanfaatkan Indonesia secara selektif dan cerdas.

Selain itu, produsen baja Tiongkok tengah mengembangkan pusat produksi besar di Indonesia sebagai bagian dari strategi ekspansi globalnya — sebuah peluang transfer teknologi yang jika dikelola dengan benar dapat memperkuat kapasitas industri material konstruksi nasional.

Tantangannya adalah bagaimana Indonesia bernavigasi di antara dua karang ini dengan bijak. Pertama, Indonesia perlu membangun tembok regulasi yang cerdas — bukan proteksionisme buta, melainkan standarisasi produk yang ketat. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pada material konstruksi impor harus diperkuat dan dipertegas, disertai pengawasan Surat Keterangan Asal yang ketat untuk mencegah transshipment.

Kedua, ini adalah momentum emas untuk menghilirkan industri baja dan semen lokal — membangun ekosistem material konstruksi dalam negeri yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga tidak mudah digoyang oleh fluktuasi harga global.

Kajian teknologi konstruksi dari Asosiasi Kontraktor Indonesia menegaskan bahwa investasi dalam teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja adalah kunci daya saing sektor konstruksi nasional yang tidak bisa ditunda lagi.

Ketiga, kita perlu memaknai ulang konsep “murah”: material bangunan yang murah karena disubsidi pemerintah asing bukanlah efisiensi , ia adalah perangkap yang perlahan meruntuhkan fondasi industri sendiri.

Proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok di Indonesia, termasuk pelabuhan, jalur kereta api, dan pembangkit listrik, memiliki potensi untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur, namun ada kekhawatiran terkait keberlanjutan utang luar negeri dan partisipasi lokal yang harus dikelola dengan sangat penuh kehati-hatian.

Artinya, keterlibatan Tiongkok boleh — bahkan diperlukan — namun dengan syarat: teknologi dan modal boleh datang dari Tiongkok, tetapi keterampilan, lapangan kerja, dan nilai tambahnya harus tertinggal di negara kita.

Indonesia harus mengelola hubungannya dengan Tiongkok secara hati-hati, menjaga keseimbangan antara peluang ekonomi dan pertimbangan geopolitik, serta mempertahankan kedaulatannya dan kepentingan nasionalnya.

Dalam konteks ekonomi global yang terus bergeser, para analis merekomendasikan agar Indonesia memperluas diversifikasi pasar ekspor — tidak lagi terlalu bergantung pada pangsa pasar Tiongkok — seraya mengeksplorasi pasar-pasar baru di Afrika Utara, Asia Selatan, dan kawasan lain yang sedang tumbuh. Ini bukan sekadar pilihan strategis , ini adalah keharusan untuk kelangsungan jangka panjang.

Kisah Tiongkok hari ini adalah cermin bagi kita semua. Ia membuktikan bahwa pertumbuhan tanpa keseimbangan akan selalu menemui batas alamiahnya. Bahwa kapasitas produksi yang dibangun di atas fondasi stimulus tanpa permintaan nyata, suatu hari akan membangunkan hukum ekonomi yang tidak pernah tidur.

Bahkan Capital Economics mencatat bahwa imbal hasil yang menurun dari penambahan stok modal yang sudah sangat besar membuat pertumbuhan investasi Tiongkok hampir pasti akan melambat dalam jangka panjang  dan transisi komposisi permintaan domestik menuju konsumsi, meski menyakitkan di awal, adalah satu-satunya jalan menuju fondasi yang lebih sehat.

Indonesia berdiri di persimpangan yang penuh harapan. Kita memiliki pasar domestik yang besar, kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi, dan generasi muda yang haus akan pekerjaan bermartabat di sektor konstruksi.

Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk memilih: apakah kita mau menjadi tong sampah kapasitas berlebih dunia, atau menjadi bangsa pembangun yang menentukan nasibnya sendiri?