Perempuan Membangun Negeri: Kartini, Baja, dan Mimpi yang Belum Selesai
Hari ini, 21 April 2026, 147 tahun sudah berlalu sejak seorang perempuan muda dari Jepara menitipkan api perjuangannya kepada seluruh perempuan Indonesia.
Raden Ajeng Kartini tidak pernah sempat melihat jembatan yang membentang kokoh di atas Selat Sunda, tidak sempat menyaksikan menara-menara kaca menembus awan Jakarta, tidak sempat merasakan kereta cepat yang melintas di antara dua kota.
Namun ia sudah lebih dahulu membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh dari beton manapun: sebuah gagasan bahwa perempuan berhak berdiri di mana keputusan dibuat, termasuk di proyek-proyek yang mengubah wajah bangsa.
Peringatan Hari Kartini tahun ini layak kita maknai bukan hanya dengan kebaya dan tarian, melainkan dengan pertanyaan yang lebih tajam dan jujur: di mana sesungguhnya posisi perempuan dalam industri konstruksi Indonesia yang hari ini berdenyut begitu kencang?
Industri konstruksi Indonesia tengah berada di puncak pertumbuhannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor konstruksi menyumbang sekitar 10,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional pada kuartal keempat 2024, menjadikannya sektor keempat terbesar dalam perekonomian kita.
Lebih jauh lagi, proyeksi dari berbagai lembaga internasional memperkirakan nilai pasar konstruksi Indonesia berpotensi melampaui 535 miliar dolar Amerika pada 2030, menempatkan Indonesia sebagai pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara. Sebuah angka yang mendebarkan, sebuah peluang yang luar biasa. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan sebuah ironi yang menyedihkan.
Angka sekecil itu adalah cermin yang menyakitkan bagi bangsa yang mengklaim terinspirasi oleh semangat Kartini setiap tahunnya. Dunia konstruksi, sektor yang membangun rumah sakit tempat ibu-ibu melahirkan, sekolah tempat anak-anak belajar, dan jalan yang menghubungkan desa ke kota, justru hampir sepenuhnya absen dari tangan perempuan.
Mengapa ini terjadi? Jawabannya berlapis, seperti dinding beton bertulang yang tidak mudah ditembus. Berbagai kajian tentang hambatan karier perempuan di industri konstruksi Indonesia menemukan bahwa budaya machoism yang mengakar, minimnya keamanan di lokasi kerja bagi perempuan, kurangnya fasilitas dasar seperti toilet dan ruang istirahat terpisah, serta prasangka terhadap kemampuan perempuan menjadi tembok penghalang utama yang belum runtuh. Lebih dalam lagi, tidak sedikit perusahaan konstruksi yang secara tidak resmi enggan merekrut perempuan, bukan karena kemampuan, melainkan karena prasangka yang diwariskan turun-temurun.
Tantangan ini bukan sekadar soal keadilan sempit. Ini soal kerugian bangsa yang sesungguhnya. Ketika separuh talenta terbaik Indonesia disingkirkan dari industri paling vital dalam pembangunan, kita semua membayar harganya, dalam bentuk proyek yang terlambat, inovasi yang tertunda, dan kota yang tidak dirancang dengan kepekaan terhadap semua penggunanya. Kota-kota yang tidak dibangun oleh dan untuk perempuan akan selalu memiliki celah, secara harfiah maupun figuratif.
Di tingkat makro, potret ini semakin memprihatinkan. Laporan Global Gender Gap 2024 dari World Economic Forum menempatkan Indonesia di peringkat ke-100 dari 146 negara dalam kesetaraan gender, dengan skor 68,6 persen, turun dari peringkat 87 pada tahun 2023.
Kemunduran dua belas peringkat dalam setahun bukan angka biasa; itu adalah sinyal darurat. Di dunia kerja secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia stagnan di kisaran 53 persen selama lebih dari dua dekade, dibandingkan 81,9 persen untuk laki-laki, sebuah jurang yang tidak kunjung menyempit meski ekonomi terus tumbuh. Dan di sektor konstruksi, kesenjangan itu jauh lebih dalam dari rata-rata nasional yang sudah mengkhawatirkan itu.
Namun di tengah kegelapan statistik itu, cahaya-cahaya kecil mulai menyala. Peringatan Hari Kartini 2025 di Gelora Bung Karno menghadirkan pameran “1.000 Profesi Perempuan”, di mana perempuan-perempuan yang bekerja sebagai insinyur konstruksi, mekanik pesawat, hingga ahli robotika tampil membuktikan bahwa tidak ada lagi batas profesi berbasis jenis kelamin.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa “perjuangan kesetaraan belum selesai,” sebuah pengakuan yang jujur dan sekaligus merupakan mandat tindakan. Ini bukan sekadar seremonial; ini adalah pengumuman bahwa generasi baru Kartini tidak akan duduk diam.
Solusi yang dibutuhkan industri konstruksi Indonesia tidak bisa hanya bersifat kosmetik. Perlu ada perubahan struktural yang nyata. Pertama, kebijakan pemerintah harus lebih tegas dalam mensyaratkan kesetaraan gender dalam tender-tender proyek infrastruktur nasional.
Kementerian PUPR yang pada 2025 mengelola anggaran sebesar 116,23 triliun rupiah memiliki kekuatan luar biasa untuk menjadi pengungkit perubahan, dengan mensyaratkan persentase minimum tenaga kerja perempuan dan representasi perempuan di posisi manajerial dalam setiap proyek yang menerima pembiayaan negara.
Kedua, industri swasta perlu mengadopsi program mentoring dan jaringan perempuan secara serius, bukan sebagai aksesoris laporan keberlanjutan, melainkan sebagai bagian dari strategi bisnis.
Data Investing in Women Asia menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia hanya memegang 8,3 persen kursi dewan perusahaan dan 3,1 persen posisi CEO, menandakan betapa jauhnya jalan menuju kepemimpinan yang setara di sektor-sektor strategis termasuk konstruksi. Pendekatan Women’s Network yang telah terbukti berhasil di berbagai perusahaan global wajib diadopsi oleh BUMN konstruksi
Ketiga, institusi pendidikan tinggi teknik sipil dan arsitektur perlu secara aktif menciptakan lingkungan yang ramah perempuan, mulai dari program beasiswa khusus, kurikulum yang mengintegrasikan perspektif inklusif gender dalam perencanaan kota, hingga penghapusan hambatan budaya yang masih membuat mahasiswi merasa tidak disambut di laboratorium atau kelas konstruksi.
World Bank dalam program Gender Equality for Growth Indonesia menekankan bahwa investasi dalam peningkatan partisipasi perempuan di angkatan kerja secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, sebuah argumen ekonomi yang kuat di samping argumen keadilan.
Keempat, transformasi digital yang sedang melanda industri konstruksi, dari penggunaan Building Information Modeling (BIM), kecerdasan buatan dalam perencanaan proyek, hingga penggunaan drone dan sensor pintar di lapangan, sesungguhnya membuka pintu yang lebih lebar bagi perempuan.
Konstruksi abad ke-21 tidak lagi semata soal kekuatan fisik mengangkat batu bata; ia soal kecerdasan analitis, kemampuan memimpin tim lintas disiplin, dan kepekaan dalam merancang ruang yang manusiawi. Di sini perempuan memiliki keunggulan komparatif yang seringkali diabaikan.
Kelima dan terpenting, perubahan budaya harus dimulai dari keluarga dan sekolah. Anak perempuan yang sejak kecil diberi mainan konstruksi, diajak berpikir spasial, dan tidak pernah diberitahu bahwa “teknik itu bukan untuk kamu,” akan tumbuh menjadi insinyur-insinyur yang mengubah wajah Indonesia.
Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia yang meningkat dari 76,59 menjadi 76,90 antara 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin terjadi, meski lambat. Tugas kita adalah mempercepatnya.
Pada akhirnya, Hari Kartini 21 April 2026 ini adalah undangan untuk jujur sekaligus berani. Jujur bahwa 147 tahun perjuangan belum menghasilkan kesetaraan yang sesungguhnya di lantai-lantai proyek konstruksi negeri ini.
Dan berani untuk tidak berhenti pada upacara bendera dan lomba kebaya, melainkan bergerak mewujudkan sistem, kebijakan, dan budaya yang memberi ruang nyata bagi perempuan untuk memimpin, merancang, dan membangun Indonesia.
Gedung-gedung terbaik di dunia selalu dibangun di atas fondasi yang kuat. Fondasi terkuat untuk Indonesia masa depan adalah ketika setiap tiang pancang ditanam oleh tangan yang paling kompeten, tanpa bertanya terlebih dahulu apakah tangan itu milik laki-laki atau perempuan.