Ketika Mesin Kembali Mengetuk Pintu: Refleksi Ludditisme dan Nasib Pekerja di Abad Kecerdasan Buatan

“Otomatisasi itu luar biasa sebagai sebuah teknik; masalahnya adalah siapa yang mengendalikan teknologinya.” — Noam Chomsky & José Mujica, Surviving the Twenty-First Century via Literary Hub, 2025

Dua ratus tahun yang lalu, di jantung Inggris yang tengah berdenyut oleh deru mesin tenun, sekelompok penenun terampil mengangkat martil mereka bukan karena bodoh, bukan pula karena buta terhadap kemajuan.

Mereka mengangkat martil itu karena lapar. Karena martabat mereka sedang dilucuti oleh tuan-tuan pabrik yang memilih logam ketimbang manusia.

Gerakan yang kemudian dikenal sebagai Ludditisme itu, yang berlangsung antara 1811 hingga 1816 di Nottingham, Yorkshire, dan Lancashire, sering dikisahkan ulang oleh sejarah sebagai pemberontakan kaum buta teknologi. Padahal, kisah sesungguhnya jauh lebih dalam dan jauh lebih manusiawi dari itu.

Para Luddite tidak membenci mesin. Mereka membenci ketidakadilan yang berselimutkan kemajuan.

Hari ini, kita sedang berdiri di ambang pintu yang sama. Hanya kali ini, “mesin tenun” itu bernama kecerdasan buatan, dan dentingan martilnya terdengar jauh lebih pelan karena disamarkan oleh kecanggihan antarmuka yang bersih, ramah, dan memukau.

Tak ada pabrik berasap. Yang kita saksikan adalah layar yang bersinar, model bahasa yang mampu menulis puisi, melukis kanvas digital, menganalisis data hukum, bahkan mendiagnosis penyakit. Dan di balik semua keajaiban itu, perlahan, kursi-kursi di kantor mulai dikosongkan.

Laporan World Economic Forum (WEF) Future of Jobs 2025 yang bisa diakses publik di weforum.org menyebutkan bahwa pada tahun 2030, sebanyak 92 juta pekerjaan di seluruh dunia akan lenyap akibat otomatisasi berbasis AI, sementara sekitar 170 juta pekerjaan baru akan tercipta.

Secara matematis, ada pertambahan bersih 78 juta lapangan kerja. Namun angka ini menyimpan kepedihan yang tak terlihat: perpindahan dari satu jenis pekerjaan ke jenis lainnya tidak sesederhana membalik telapak tangan.

Orang yang hari ini kehilangan pekerjaan sebagai petugas entri data bukan serta merta esok hari bisa menjadi insinyur AI. Jurang keterampilan itu nyata, dan terasa sangat dalam di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Lebih mengejutkan lagi, 41% dari seluruh pengusaha global yang disurvei WEF menyatakan berencana mengurangi jumlah karyawan mereka dalam lima tahun ke depan karena AI mampu mengotomatisasi sejumlah tugas.

Ini bukan proyeksi masa depan yang jauh. Ini sedang terjadi sekarang. Pada Juli 2025 saja, lebih dari 10.000 posisi pekerjaan dipangkas secara langsung akibat penerapan AI, dan total sejak 2023, lebih dari 27.000 posisi telah dieliminasi karena alasan yang sama, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai firma layanan ketenagakerjaan.

Neo-Ludditisme modern tidak muncul dalam wujud penenun berpakaian compang-camping yang memecahkan alat tenun di pabrik gelap. Ia muncul dalam bentuk insinyur perangkat lunak di Silicon Valley yang menandatangani petisi terbuka mendesak penghentian sementara pengembangan AI.

Ia muncul ketika staf Amazon dan Google melakukan aksi protes besar pada 2024 sebagai perlawanan atas kontrak AI senilai 1,2 miliar dolar AS yang terkait dengan operasi militer. Ia muncul saat para penulis skenario Hollywood turun ke jalan pada 2023 karena khawatir pekerjaan kreatif mereka akan ditelan algoritma generatif.

Sebagaimana diulas oleh para analis gerakan Neo-Luddisme kontemporer, para Luddite digital ini bukan menolak teknologi; mereka menuntut teknologi berpihak pada manusia, bukan hanya pada pemegang saham.

Gerakan ini bukan kepanikan. Ia adalah sinyal. Sebuah isyarat bahwa percepatan teknologi tanpa pertimbangan sosial yang memadai akan selalu melahirkan resistensi, sebagaimana pernah terjadi dua abad silam.

Dan di sinilah Indonesia harus sangat berhati-hati, sekaligus sangat berani.

Indonesia bukan negara yang asing dengan disrupsi. Kita pernah melewati krisis moneter 1998. Kita pernah belajar dari kebangkitan e-commerce yang mengguncang ritel tradisional.

Namun tantangan yang dibawa kecerdasan buatan datang dengan kecepatan dan skala yang berbeda secara fundamental. Ia tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri. Ia belajar dalam hitungan jam, berevolusi dalam hitungan minggu.

Data yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga menjadi cermin yang keras untuk kita tatap bersama. Menurut laporan resmi ILO bertajuk ASEAN in Transformation, sekitar 56% dari seluruh tenaga kerja bergaji di Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam berisiko tinggi kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dalam dua dekade mendatang : ancaman yang terus membesar seiring cepatnya adopsi kecerdasan buatan.

Hanya 23% pekerja Indonesia yang memiliki kemampuan digital tingkat menengah ke atas, sementara 40% pekerjaan di sektor manufaktur, logistik, dan administrasi sudah mulai menggunakan sistem otomatisasi, sebagaimana dicatat oleh Universitas Negeri Surabaya.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kesenjangan yang lebih dalam: sebuah studi mutakhir yang diterbitkan Juli 2025 menemukan bahwa meskipun 76% pemberitaan media Indonesia memotret AI sebagai solusi teknologi, hanya 32% dari populasi yang disurvei memiliki kemampuan melek digital yang cukup untuk mengevaluasi konten yang dihasilkan AI secara kritis. Kita ramai membicarakan AI, namun sedikit yang sungguh memahaminya.

Di sisi lain, talenta AI Indonesia hanya diperkirakan berada di angka ribuan orang, jauh di bawah Malaysia yang menargetkan 15.000 profesional AI pada 2025 dengan dukungan program publik-swasta yang terstruktur, sebagaimana diungkap dalam laporan dari Medium. Laporan Bank Dunia bahkan memperkirakan kekurangan talenta digital Indonesia bisa mencapai 9 juta orang pada 2030, menurut Talentiv Academy.

Namun di tengah semua angka yang terasa menyesakkan itu, kita perlu jujur pada diri sendiri: ini bukan kiamat. Ini adalah tantangan transformasi terbesar dalam sejarah ketenagakerjaan modern. Dan Indonesia, dengan 270 juta jiwa, ribuan pulau, dan keragaman budaya yang tak tertandingi, memiliki modal dasar yang luar biasa untuk melewatinya, jika kita mau bergerak dengan serius dan sepenuh hati.

Pemerintah sendiri tidak tinggal diam. Peta Jalan Nasional Kecerdasan Buatan yang telah dirilis menargetkan sektor digital berkontribusi 8% terhadap PDB pada akhir 2025 dan 10% pada 2030, dengan proyeksi ekonomi digital Indonesia mencapai 600 miliar dolar AS pada 2030.

AI sendiri berpotensi menyumbang hingga 366 miliar dolar AS terhadap PDB Indonesia pada tahun yang sama, seperti dijabarkan dalam kajian PS Engage. Angka ini bukan sekadar mimpi. Ia adalah peluang nyata yang menunggu untuk dijemput oleh generasi yang terampil dan siap.

Lalu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya tidak sederhana, tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang konkret dan manusiawi.

Pertama, Indonesia perlu membangun ekosistem pendidikan ulang yang bukan hanya menyentuh kalangan terdidik di kota besar, tetapi menembus desa-desa yang selama ini menjadi tulang punggung tenaga kerja nasional. Program seperti Digital Talent Scholarship dari Kominfo adalah langkah yang benar, namun skalanya perlu diperluas berpuluh kali lipat, dengan konten yang relevan secara lokal dan bisa diakses tanpa koneksi internet berkecepatan tinggi sekalipun.

Kedua, kita membutuhkan regulasi AI yang berpihak pada pekerja, bukan sekadar pada pertumbuhan bisnis. Negara-negara di Eropa telah memulai langkah ini melalui Digital Markets Act 2023 yang memecah dominasi monopoli teknologi raksasa. Indonesia perlu merumuskan kerangka serupa: regulasi yang memastikan perusahaan yang mengadopsi AI turut bertanggung jawab terhadap nasib tenaga kerja yang terdampak, termasuk melalui kewajiban program pelatihan ulang yang terukur.

Ketiga, kita perlu merayakan dan menginvestasikan kembali kecerdasan lokal. Para Luddite sejati bukan menolak kemajuan; mereka menolak kemajuan yang hanya menguntungkan satu pihak. Indonesia kaya dengan kearifan lokal, gotong royong, dan jejaring sosial yang kuat.

Nilai-nilai ini justru menjadi pondasi yang tak bisa direplikasi oleh algoritma mana pun. Industri kreatif berbasis budaya lokal, pariwisata berbasis komunitas, pertanian cerdas yang menggabungkan teknologi dengan kearifan petani lokal adalah medan-medan di mana manusia Indonesia bisa menang justru karena menjadi lebih manusiawi.

Keempat, kita perlu membangun narasi publik yang sehat tentang AI. Bukan propaganda bahwa AI adalah dewa penyelamat, bukan pula teror bahwa AI adalah monster pemangsa pekerjaan.

Sebuah studi yang diterbitkan MDPI pada Juli 2025 menemukan bahwa hanya 32% dari populasi yang disurvei di Indonesia memiliki kemampuan melek digital yang cukup untuk mengevaluasi konten AI secara kritis : sebuah sinyal yang seharusnya mendorong kerja keras kolektif.

Meningkatkan angka ini adalah tugas mendesak, bukan hanya bagi Kementerian Pendidikan, melainkan juga bagi media, komunitas digital, dan para kreator konten yang memiliki jutaan pengikut.

Kelima, dan mungkin yang paling penting: kita perlu mendengarkan para pekerja. Bukan hanya konsultan, bukan hanya akademisi, dan bukan hanya investor. Para Luddite abad ke-19 kalah bukan karena argumen mereka salah, melainkan karena kekuatan ada di pihak yang lain. Dua ratus tahun kemudian, kita tidak boleh membiarkan sejarah yang sama terulang dalam wajah yang lebih canggih.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang dihadapi Indonesia bukan apakah AI akan mengubah dunia kerja kita. Ia sudah dan sedang mengubahnya. Pertanyaan sesungguhnya adalah: siapa yang akan memegang kemudi perubahan itu?

Jika jawabannya adalah segelintir korporasi teknologi global yang berkantor ribuan kilometer dari sawah-sawah Jawa dan perahu-perahu nelayan Sulawesi, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar dan korban sekaligus.

Namun jika jawabannya adalah bangsa yang bergerak bersama dengan kebijakan yang adil, pendidikan yang merata, dan tekad yang tidak goyah, maka kecerdasan buatan bisa menjadi salah satu bab paling gemilang dalam sejarah panjang negeri ini.

Para penenun Inggris itu pernah berteriak di tengah deru mesin dan tak ada yang mendengar.

Sekarang, kita masih punya waktu untuk mendengar sebelum teriakan itu terlambat.