60 Tahun Hari Literasi Internasional: Ketika Pengetahuan Menjadi Jalan Menuju Kemajuan
Kalimat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan itu ditulis untuk peringatan Hari Aksara Internasional tahun 1997, namun terasa seperti ditulis pagi ini, untuk kita, di negeri yang sedang berhitung cermat antara harga beras dan harga buku.
Perjalanan hari peringatan ini bermula dari sebuah ruangan penuh kegelisahan di Teheran pada 1965, ketika para menteri pendidikan sedunia berkumpul membahas satu musuh bersama: kebutaaksaraan.
Setahun kemudian, pada Sidang Umum ke-14 di Paris, 26 Oktober 1966, UNESCO menetapkan 8 September sebagai Hari Literasi Internasional, dan perayaan pertamanya digelar pada 1967.
Enam puluh tahun berlalu, dan pada 8 sampai 9 September 2026 dunia berkumpul kembali di Chiapas, Meksiko, dengan upacara pembukaan di kampung adat San Juan Chamula, mengusung tema literasi untuk manusia, planet, dan kemakmuran.
Sebuah tema yang jujur, sebab membaca tidak pernah hanya soal mengeja; ia soal apakah seseorang sanggup memahami surat perjanjian kerja, membaca aturan pupuk, atau menakar kabar bohong yang berseliweran di layar telepon genggamnya.
Enam dekade adalah waktu yang panjang, tetapi angka dunia masih membuat dada sesak. UNESCO mencatat sekitar 739 juta remaja dan orang dewasa masih belum menguasai kemampuan baca tulis dasar, sementara empat dari sepuluh anak di dunia gagal mencapai kecakapan membaca minimum.
Indonesia sendiri boleh berbangga hati sedikit: menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, penduduk buta aksara tinggal 0,92 persen dari populasi, turun jauh dari sekitar 97 persen saat republik ini baru lahir pada 1945. Dari 97 menjadi kurang dari satu; itu bukan capaian kecil, itu hasil kerja keras berpuluh tahun para guru desa, penyuluh keaksaraan, dan ibu-ibu paruh baya yang belajar menulis namanya sendiri dengan tangan gemetar.
Persoalan kita hari ini bergeser: bukan lagi sekadar mengenal huruf, melainkan memahami makna. Data terbaru Perpustakaan Nasional yang dirilis melalui Badan Pusat Statistik menempatkan Tingkat Kegemaran Membaca nasional 2025 pada angka 54,80 dari skala 100, dengan formula pengukuran yang diperbarui sehingga mencakup fase pramembaca, saat membaca, dan pascamembaca.
Yang paling menohok justru ketimpangannya: Nusa Tenggara Timur mencatat 62,05, sementara Sulawesi Barat hanya 48,63 dan Papua 51,12. Peta membaca kita, ternyata, adalah peta ketimpangan itu sendiri.
Cermin lain datang dari PISA 2022, yang menempatkan skor membaca pelajar Indonesia di angka 359, jauh di bawah rata-rata negara maju sebesar 476, dan turun dibanding capaian 2018.
Menariknya, hasil awal PISA putaran 2025 dirilis persis pada hari peringatan ini, 8 September 2026, sehingga potret terbaru kemampuan membaca anak-anak kita akan segera menjadi bahan perbincangan baru. Anak-anak kita bisa membaca kalimat, tetapi banyak yang tersesat ketika teks menuntut penafsiran, perbandingan, dan sikap kritis.
Semua ini terjadi di tengah lanskap ekonomi yang membingungkan. Secara makro, kabar baik tersaji: BPS mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen pada triwulan kedua 2026, dan jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen per Maret 2026.
Namun di balik angka itu terselip kenyataan yang lebih sunyi: garis kemiskinan nasional berdiri di Rp669.235 per orang per bulan. Artinya, bagi jutaan keluarga, sebuah novel seharga seratus ribu rupiah setara dengan seperenam belanja bulanan satu jiwa. Buku, dalam aritmetika rumah tangga semacam itu, adalah barang mewah yang selalu kalah oleh minyak goreng dan ongkos angkot anak sekolah.
Belum lagi tekanan global berupa perang dagang, gejolak harga komoditas, dan ketidakpastian nilai tukar yang memaksa penerbit menaikkan harga kertas, memangkas oplah, dan menahan diri menerbitkan karya penulis baru.
Tantangan kedua bersifat lebih halus namun lebih menggerus: ekonomi perhatian. Layar pendek yang bergulir tanpa henti melatih otak kita untuk melompat, bukan menyelam. Membaca menuntut kesabaran, sementara dunia digital menawarkan kepuasan seketika.
Bila kemampuan menyelam ini hilang, yang tersisa adalah masyarakat yang mudah tersinggung, gampang dihasut, dan rapuh menghadapi banjir informasi palsu. Kemiskinan literasi, pada titik itu, berubah menjadi kerentanan demokrasi.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, memperlakukan buku sebagai kebutuhan pokok, bukan hiburan sisa anggaran. Pemerintah sesungguhnya sudah melangkah: dalam program prioritas 2026 dengan pagu Rp52,12 triliun, Kemendikdasmen menargetkan pencetakan dan pengiriman buku bacaan bermutu ke 27.627 sekolah dasar dan menengah pertama, serta bantuan alat tulis bagi murid kelas awal.
Langkah ini akan berlipat dampaknya apabila diikuti insentif bagi penerbit kecil dan daerah, agar buku murah berbahasa ibu lahir dari rahim komunitasnya sendiri, bukan semata dikirim dari Jakarta.
Kedua, menjadikan dana desa sebagai mesin literasi. Satu ruang baca sederhana di balai desa, dengan pustakawan sukarela yang dibayar layak dan koleksi yang diperbarui tiap semester, jauh lebih berdaya ubah ketimbang seremoni pencanangan gerakan membaca yang berhenti di spanduk.
Perpusnas sendiri mencatat 219.415 perpustakaan di seluruh negeri, namun 44,49 persen di antaranya menumpuk di Pulau Jawa sementara Papua hanya kebagian 1,21 persen; pemerataan inilah pekerjaan rumah yang paling mendesak.
Ketiga, memperluas jalan digital yang sudah terbentang, sebab minat pada layanan daring Perpusnas menembus lebih dari 30 juta akses melalui iPusnas dan Indonesia OneSearch, sebuah kanal murah yang seharusnya digandeng dengan kebijakan kuota internet pendidikan dan sinyal yang jujur menjangkau kampung terjauh.
Keempat, menempatkan guru dan orang tua sebagai teladan membaca, bukan sekadar pengawas. Anak tidak belajar mencintai buku dari perintah, melainkan dari melihat orang dewasa yang tenggelam dalam bacaan.
Lima belas menit membaca bersama sebelum pelajaran dimulai, tanpa ujian, tanpa laporan, sering kali lebih ampuh daripada modul mana pun. Kelima, dunia usaha perlu ditarik masuk.
Satu persen dari dana tanggung jawab sosial perusahaan, bila diarahkan ke taman bacaan masyarakat yang selama ini dirawat para relawan dengan dompet pribadi, akan mengubah ribuan sudut kampung menjadi ruang tumbuh.
Dan keenam, kita perlu jujur pada data: mengukur literasi bukan hanya dari seberapa gemar orang membaca, melainkan dari seberapa dalam ia memahami, dan seberapa besar bacaan itu mengubah cara ia bekerja, memilih, dan merawat lingkungannya.
Sebab pada akhirnya, literasi adalah urusan martabat. Seorang petani di Sumba yang mampu membaca kontrak penjualan hasil panen tidak lagi mudah ditipu tengkulak.
Seorang ibu di Sulawesi Barat yang memahami label obat tidak akan salah menakar dosis anaknya. Seorang remaja di Papua yang terbiasa membandingkan dua sumber berita tidak gampang dijadikan bahan bakar amarah orang lain.
Membaca, dalam pengertian ini, adalah bentuk paling sunyi dari perlawanan terhadap kemiskinan.
Enam puluh tahun peringatan ini mengajarkan satu hal sederhana: perubahan besar selalu dimulai dari perkara kecil yang dirawat dengan setia.
Seperti kata Malala Yousafzai di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena dapat mengubah dunia.“
Hari ini, di negeri dengan 284 juta jiwa dan ribuan pulau, kita hanya perlu memastikan satu hal: bahwa buku itu benar-benar sampai, dan pena itu benar-benar berada di tangan yang paling membutuhkannya.