Dua Dasawarsa Menanti, Satu Teladan Abadi: Jenderal M. Jusuf, Pahlawan Nasional 2026

“Sebuah bangsa menyingkapkan dirinya bukan hanya melalui orang orang yang dilahirkannya, tetapi juga melalui orang orang yang dihormatinya, orang orang yang dikenangnya.” John F. Kennedy, Amherst College, 26 Oktober 1963

Selasa siang, 10 November 2026, Istana Negara terasa lebih hening dari biasanya.

Di antara deretan ahli waris yang menunggu nama leluhurnya dipanggil, berdiri seorang cucu dari Bone, Yorri Karebet, didampingi Andi Herry Iskandar, keponakan sang jenderal.

Hari itu, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh, dan salah satunya adalah Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amir, yang lebih kita kenal sebagai Jenderal M. Jusuf.

Di sela upacara, Presiden membisikkan sebuah kalimat pendek kepada keluarga: “Beliau idola saya, beliau pahlawan saya.”

Kalimat sederhana itu barangkali merangkum perasaan ribuan prajurit yang pernah merasakan tangan dingin sekaligus hati hangat sang Panglima.

Penantian itu tidak singkat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mengumpulkan data sejak 2016 dan mengajukan usulan resmi sejak 2018, memperbaruinya setiap tahun dengan kesabaran khas orang Bugis yang memegang teguh siri’ na pacce, harga diri dan rasa senasib.

Kini, M. Jusuf tercatat sebagai Pahlawan Nasional ke 13 dari Sulawesi Selatan, yang pertama dari provinsi itu setelah dua dasawarsa.

Tahun ini pun istimewa, sebab Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut jumlah penerima gelar melampaui kebiasaan yang biasanya paling banyak sepuluh orang, karena banyak tokoh telah diusulkan berulang kali selama bertahun tahun.

Kisahnya bermula di Kajuara, Bone, pada 23 Juni 1928. Lahir dari keluarga bangsawan Bugis, ia justru melepaskan gelar “Andi” dari namanya pada 1957.

Pilihan itu bukan sekadar urusan nama. Ia sedang menyatakan bahwa martabat seorang abdi negara tidak harus diwarisi dari darah, melainkan dibuktikan lewat pengabdian.

Setelah proklamasi, pemuda Jusuf bergabung dengan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, sempat menjadi ajudan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar, lalu menapaki karier di Angkatan Darat. Ia ikut menangani pemberontakan Republik Maluku Selatan.

Pada 27 Agustus 1964 ia diangkat menjadi Menteri Perindustrian, dan dua tahun kemudian, 11 Maret 1966, namanya terpatri dalam salah satu dokumen paling menentukan arah bangsa.

Bersama Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amirmachmud, ia menjadi saksi penandatanganan Surat Perintah Sebelas Maret.

Namun warisan paling hidup dari M. Jusuf lahir antara 1978 dan 1983, ketika ia memikul dua jabatan sekaligus, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Ia menjalankan program ABRI Masuk Desa dan dikenal rajin menyambangi prajurit hingga ke pelosok. Prajurit di asrama sempit, di pos terpencil, di barak yang atapnya bocor, menyaksikan sendiri seorang jenderal bintang empat duduk bersama mereka.

Tidak heran bila ia dikenang sebagai pemimpin yang peduli prajurit. Selepas itu, selama satu dasawarsa hingga 1993 ia memimpin Badan Pemeriksa Keuangan, menjaga uang rakyat dengan disiplin yang sama ketika ia menjaga kedaulatan.

Kesederhanaan itu ia bawa sampai akhir. Wafat di Makassar pada 8 September 2004, ia sebenarnya berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tetapi ia memilih beristirahat di pemakaman umum, di antara istrinya Elly dan putranya.

Seorang jenderal yang menolak keistimewaan bahkan setelah kematian. Di situlah, menurut saya, makna terdalam gelar ini. Negara tidak sedang memberi kehormatan kepada pangkat, melainkan kepada watak.

Pertanyaannya kemudian, apa artinya watak semacam itu bagi Indonesia hari ini?

Kita hidup dalam dunia yang sedang diuji. Dana Moneter Internasional dalam laporan Oktober 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 3,5 persen pada 2025 menjadi 3,1 persen pada 2026.

Konflik berkepanjangan di Timur Tengah membuat harga minyak bertahan di atas 100 dolar per barel, sementara volume perdagangan dunia diperkirakan melambat akibat tarif dan pergeseran rantai produksi. Bagi negeri yang masih mengimpor bahan bakar, setiap kenaikan harga minyak terasa sampai ke dapur rumah tangga.

Di dalam negeri, gambarannya bercampur antara harapan dan pekerjaan rumah. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026, lebih tinggi dari 5,04 persen pada periode yang sama tahun lalu. Angka itu patut disyukuri.

Namun inflasi tahunan Oktober 2026 berada di 3,23 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 4,82 persen. Tingkat pengangguran terbuka memang turun ke 4,75 persen, tetapi itu berarti 7,38 juta saudara kita masih mencari kerja.

Lebih mengkhawatirkan lagi, porsi pekerja informal naik menjadi 57,93 persen dan setengah pengangguran melonjak dari 7,91 persen menjadi 8,68 persen.

Sementara itu, 33,89 persen penduduk bekerja masih berpendidikan SD ke bawah. Pertumbuhan kita kuat di permukaan, tetapi akarnya masih perlu diperdalam.

Di sinilah teladan M. Jusuf menemukan relevansinya.

Pertama, ia mengajarkan bahwa pemimpin harus turun langsung ke lapangan. Kebijakan pangan dan harga tidak cukup dirumuskan di ruang rapat ber AC.

Pengendalian inflasi pangan menuntut kehadiran nyata di pasar dan sawah, memperkuat cadangan pangan daerah, memperbaiki jalur distribusi antarpulau, dan memastikan petani menikmati harga yang adil.

Semangat ABRI Masuk Desa dapat dihidupkan kembali dalam rupa baru, yakni negara yang masuk desa membawa irigasi, pupuk tepat waktu, gudang pendingin, dan akses pasar.

Kedua, ia mengajarkan bahwa kesejahteraan prajurit adalah fondasi kekuatan. Dalam bahasa ekonomi hari ini, prajurit itu adalah para pekerja kita. Dengan sepertiga tenaga kerja berpendidikan rendah dan hampir enam dari sepuluh pekerja berada di sektor informal, investasi terbesar bangsa ini haruslah manusia.

Pelatihan vokasi yang benar benar terhubung dengan kebutuhan industri, pemagangan bersama dunia usaha, serta jaminan sosial yang menjangkau pekerja informal adalah “barak baru” yang harus dibangun negara.

Ketiga, ia mengajarkan kemandirian. Sebagai mantan Menteri Perindustrian, ia memahami bahwa bangsa yang kuat harus mampu membuat apa yang dibutuhkannya.

Di tengah harga minyak yang tinggi dan perdagangan dunia yang tersendat, Indonesia perlu mempercepat hilirisasi yang menyerap tenaga kerja, memperluas energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, dan membuka pasar ekspor baru agar tidak bertumpu pada segelintir negara tujuan.

Keempat, dan mungkin yang paling penting, ia mengajarkan integritas. Sepuluh tahun memimpin BPK menunjukkan bahwa ia percaya setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan.

Ketika ruang fiskal makin sempit dan kebutuhan belanja makin besar, kejujuran dalam mengelola anggaran bukan lagi sekadar nilai moral, melainkan syarat bertahan hidup sebuah perekonomian. Anggaran yang bocor adalah sekolah yang tak terbangun, puskesmas yang tak berdiri, dan lapangan kerja yang tak pernah tercipta.

Gelar Pahlawan Nasional bagi M. Jusuf, pada akhirnya, adalah undangan kepada kita semua. Ia bukan monumen untuk dikagumi dari jauh, melainkan cermin untuk bercermin dari dekat.

Di setiap guru honorer yang tetap mengajar dengan gaji seadanya, di setiap petani yang bertahan di tengah harga pupuk yang naik, di setiap pemuda yang belajar keterampilan baru agar tak tersisih oleh zaman, semangat sang jenderal dari Bone itu terus berdenyut.

Ia telah menunjukkan bahwa kebesaran tidak diukur dari tingginya kursi, tetapi dari dalamnya kepedulian kepada yang paling bawah.

“Kehormatan itu milik orang yang benar benar berada di gelanggang, yang wajahnya berlumur debu, keringat, dan darah.” Theodore Roosevelt, “Citizenship in a Republic”, Sorbonne, Paris, 23 April 1910