Api dari Kalasan: Menyalakan Kembali Perjuangan Kesehatan Bangsa

“Kesehatan bukanlah biaya yang harus ditekan. Ia adalah investasi yang harus dirawat, investasi pada manusia, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi.” Kalimat itu ditulis Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat dunia sedang berhitung ulang tentang siapa yang akan membiayai kesehatan umat manusia.

Kalimat yang sama terasa seperti gema dari sebuah desa kecil di Yogyakarta, enam puluh tujuh tahun silam.

Pagi itu, 12 November 1959, Presiden Soekarno berdiri di Desa Kalasan dan menyemprotkan DDT secara simbolis ke dinding rumah warga. Malaria kala itu bukan sekadar penyakit, melainkan musuh yang menggerogoti tenaga rakyat yang baru saja merdeka.

Komando pemberantasan itu dituangkan dalam Keppres Nomor 118 Tahun 1959, dan Bung Karno mengingatkan bahwa wabah yang dibiarkan akan mengurangi kekuatan bangsa. Ribuan petugas lalu mendatangi rumah demi rumah, membawa alat semprot di punggung dan penyuluhan di lisan.

Lima tahun kemudian, sekitar 63 juta penduduk telah terlindungi dari malaria, dan pada 12 November 1964 keberhasilan itu dirayakan sebagai Hari Kesehatan Nasional yang pertama.

Di sanalah makna terdalam hari ini bersemayam. Hari Kesehatan Nasional tidak lahir dari seremoni, tetapi dari keringat petugas lapangan, dari ibu yang membukakan pintu rumahnya, dari negara yang memutuskan bahwa nyawa rakyat kecil layak diperjuangkan. Kesehatan sejak awal adalah perkara kedaulatan.

Tahun ini, peringatan ke-62 mengusung tema “Sehat untuk Semua”, sebuah janji sederhana yang justru paling sulit ditepati ketika ekonomi sedang tidak ramah.

Dunia memang sedang berjalan di jalan yang licin. Dana Moneter Internasional dalam laporan World Economic Outlook Oktober 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,5 persen pada 2025 menjadi 3,1 persen pada 2026, sementara inflasi dunia diproyeksikan naik ke 4,7 persen.

Perang di Timur Tengah membuat harga minyak rata rata diperkirakan bertahan di kisaran 96 dolar AS per barel. Bagi keluarga di Indonesia, angka itu berarti harga pangan dan ongkos transportasi yang terus merayap, dan pada akhirnya berarti pilihan getir antara membeli lauk bergizi atau membayar iuran jaminan kesehatan.

Pukulan lain datang dari solidaritas global yang mengendur. Laporan Institute for Health Metrics and Evaluation mencatat bantuan pembangunan untuk kesehatan anjlok 51 persen menjadi 39 miliar dolar AS pada 2025, titik terendah dalam 15 tahun, dan pemangkasan masih berlanjut pada 2026.

Pesannya jelas bagi negara berpenghasilan menengah seperti kita: masa bergantung pada uluran tangan luar sudah lewat. Kesehatan bangsa harus ditopang oleh kaki sendiri.

Di dalam negeri, gambaran ekonomi tampak cerah di permukaan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026.

Namun dunia usaha masih menghadapi pelemahan daya beli dan kenaikan biaya produksi. Pertumbuhan yang tidak sampai ke dapur warga tidak akan pernah berubah menjadi tubuh yang sehat.

Tekanan itu paling terasa pada jantung sistem kita, Jaminan Kesehatan Nasional. Kepesertaannya membanggakan, sekitar 284,3 juta jiwa atau lebih dari 98,6 persen penduduk. Akan tetapi beban klaim yang menyentuh Rp191,33 triliun jauh melampaui iuran yang terkumpul sekitar Rp176,72 triliun.

BPJS Kesehatan kini menanggung defisit sekitar Rp2 triliun per bulan, dengan kurang lebih 54 juta peserta berstatus tidak aktif, sementara rasio klaim pada Februari 2026 mencapai 111,86 persen.

Pemerintah memang mencairkan tambahan Rp20 triliun dan menyiapkan anggaran kesehatan Rp247,3 triliun dalam APBN 2026, tetapi di tengah kebijakan efisiensi, sebagian anggaran Kementerian Kesehatan sempat tertahan. Uang yang besar belum tentu cukup bila penyakit terus dibiarkan tumbuh di hulu.

Dan penyakit itu memang tumbuh, diam diam. Prevalensi tengkes atau stunting memang turun ke 19,8 persen, tetapi angka itu setara dengan 4.482.340 balita, dan pada kelompok keluarga termiskin angkanya mencapai 29,8 persen. Di Nusa Tenggara Timur, 37 persen balita tumbuh tidak sesuai usianya.

Tuberkulosis masih menghantui dengan estimasi 1,08 juta kasus, sementara yang terdeteksi baru 604.881 jiwa per 30 September 2026. Program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 109 juta warga membuka tirai yang lebih mencemaskan: 7 juta orang hipertensi, 1,1 juta diabetes, dan 13 juta obesitas.

Bahkan satu dari empat remaja peserta pemeriksaan mengalami anemia. Mereka adalah generasi yang kelak kita harapkan memikul Indonesia Emas.

Di balik deretan angka itu tersimpan wajah wajah yang kita kenal. Seorang ibu di pelosok timur yang menempuh jam perjalanan hanya untuk menemukan puskesmas tanpa dokter. Seorang buruh harian yang batuknya tak kunjung reda, namun takut kehilangan upah bila berhenti bekerja untuk berobat.

Data menunjukkan sekitar 400 dari 10.300 puskesmas belum memiliki dokter, dan di Papua Pegunungan proporsinya mencapai 66,67 persen. Ketimpangan ini bukan sekadar soal distribusi pegawai, melainkan soal keadilan yang belum tuntas sejak Kalasan.

Lalu, dari mana harapan itu bisa dinyalakan? Jawaban pertama terletak di hulu. Setiap rupiah untuk pencegahan jauh lebih murah dibanding biaya cuci darah, operasi jantung, atau perawatan stroke yang kini menguras dana JKN. Hasil Cek Kesehatan Gratis harus dikawal sampai tuntas, dari temuan menjadi pengobatan, dari pengobatan menjadi perubahan gaya hidup.

Penguatan layanan primer berbasis siklus hidup yang telah berjalan di sekitar 9.000 puskesmas perlu dipastikan hidup sampai ke posyandu dan kader di setiap dusun, karena merekalah penerus para penyemprot malaria tempo dulu.

Jawaban kedua adalah keberanian membenahi pembiayaan. WHO sendiri menegaskan bahwa 85 persen biaya mencapai target kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri.

Indonesia dapat memperluas cukai atas produk yang merusak kesehatan, seperti rokok dan minuman tinggi gula, lalu mengembalikan hasilnya secara khusus untuk layanan kesehatan. Data terpadu lintas kementerian perlu dipakai untuk mengaktifkan kembali puluhan juta peserta yang terputus perlindungannya, sementara tata kelola klaim harus diperketat agar setiap rupiah iuran benar benar menjadi layanan.

Penghematan pengadaan alat kesehatan yang mencapai Rp10,25 triliun membuktikan bahwa efisiensi bisa berjalan tanpa memangkas mutu.

Jawaban ketiga menyangkut manusia di garis depan. Menteri Kesehatan pernah mengakui bahwa dokter yang bagus cenderung enggan bertahan di puskesmas. Maka penghargaan bagi dokter layanan primer harus dinaikkan, baik dalam bentuk insentif, jenjang karier, maupun martabat profesi, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Putra putri daerah perlu dididik dan dikembalikan untuk melayani kampung halamannya sendiri.

Jawaban keempat adalah gotong royong lintas sektor. Tengkes tidak akan selesai hanya di ruang praktik. Ia menuntut air bersih, jamban layak, pekerjaan bagi ayah, pendidikan bagi ibu, dan makanan bergizi di meja keluarga termiskin.

Dana desa, program gizi nasional, dan pengentasan kemiskinan ekstrem harus dirajut menjadi satu gerakan, dengan sasaran paling tajam pada ibu hamil dan anak di bawah dua tahun.

Di saat yang sama, ajakan seperti gerakan Indonesia Bergerak perlu diterjemahkan menjadi ruang publik yang aman untuk berjalan kaki dan berolahraga, bukan sekadar seremoni tahunan.

Krisis selalu menguji karakter sebuah bangsa. Pada 1959, Indonesia masih miskin, infrastruktur terbatas, dan tenaga kesehatan sedikit. Namun bangsa ini berani menyatakan perang terhadap malaria dan memenangkannya.

Hari ini kita jauh lebih kuat, jauh lebih kaya, dan jauh lebih berpengetahuan. Yang dibutuhkan adalah keberanian yang sama: menempatkan kesehatan bukan sebagai pos belanja yang pertama dipangkas ketika ekonomi goyah, melainkan sebagai fondasi yang pertama dikokohkan agar bangsa tidak runtuh.

Maka marilah kita rayakan Hari Kesehatan Nasional ke-62 bukan dengan spanduk dan upacara semata, tetapi dengan janji yang kita tepati. Janji kepada anak di NTT agar ia tumbuh setinggi mimpinya. Janji kepada buruh yang batuknya tak kunjung reda agar ia ditemukan, diobati, dan kembali bekerja dengan kepala tegak. Janji kepada petugas puskesmas di ujung negeri bahwa pengabdiannya tidak dilupakan.

Semangat Kalasan belum padam; ia hanya menunggu untuk dinyalakan kembali oleh generasi kita.

Sebab, seperti diingatkan Mahatma Gandhi, “Kesehatanlah kekayaan yang sejati, bukan kepingan emas dan perak.”