Merawat Kemenangan Pangan di Tengah Dunia yang Bergejolak

“Pertanian adalah pilihan kita yang paling bijaksana, sebab pada akhirnya ia yang paling banyak menyumbang kekayaan sejati, moral yang baik, dan kebahagiaan,” tulis Thomas Jefferson kepada George Washington dari Paris, dalam suratnya bertanggal 14 Agustus 1787.

Hampir dua ratus empat puluh tahun berselang, kalimat itu terasa dekat ketika kita menatap wajah Joko Purnomo, Ketua Kelompok Tani Sri Makmur dari Desa Purwosari, Ngawi, yang namanya disebut dalam paparan pidato kenegaraan pagi tadi.

Ia kini memanen tiga kali setahun dengan produktivitas menyentuh sembilan ton gabah per hektare. Bagi seorang pemimpin negara, itu satu baris data. Bagi Joko, itu selisih antara anak yang bisa melanjutkan sekolah dan anak yang harus berhenti di tengah jalan.

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus 2026, menempatkan pertanian sebagai jantung cerita. Swasembada delapan komoditas pangan diklaim tercapai, mulai dari beras, jagung, gula konsumsi, hingga cabai rawit.

Seratus empat puluh lima aturan penyaluran pupuk dipangkas menjadi satu peraturan presiden, harga pupuk turun sekitar dua puluh persen, dan pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan pada 2026.

Angka-angka itu bukan sekadar retorika. Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras Januari hingga September 2026 mencapai 28,71 juta ton, sementara Perum Bulog mencatat stok cadangan beras pemerintah 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026, setelah untuk pertama kalinya dalam sejarah menembus lima juta ton pada 23 April lalu. Kesejahteraan pun bergerak: Nilai Tukar Petani Juli 2026 berada di level 127,84, naik karena biaya yang ditanggung petani turun lebih dalam daripada harga jual hasil panennya.

Namun kemenangan pangan tidak pernah permanen. Ia menyerupai bara yang harus terus ditiup. Di luar batas negeri, harga pangan dunia sedang merangkak naik. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia mencatat indeks harga pangan Juli 2026 menyentuh 131,1 poin, tertinggi sejak Januari 2023, didorong lonjakan gandum hampir enam persen akibat gangguan jalur ekspor Laut Hitam serta cuaca panas di sentra jagung dunia. Minyak nabati bahkan berada di titik tertinggi sejak pertengahan 2022, sebagian karena permintaan biodiesel Indonesia sendiri.

Di sinilah letak ironi yang perlu dijaga dengan hati-hati: keberhasilan B50 yang menghemat devisa Rp170 triliun setahun juga menarik minyak sawit menjauh dari dapur rakyat. Kebijakan energi dan kebijakan pangan berbagi bahan baku yang sama, dan keseimbangan di antara keduanya menuntut kalkulasi yang jujur.

Di dalam negeri, ancaman datang dari langit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan potensi El Niño berkategori kuat sepanjang 2026, dengan risiko defisit air, pergeseran kalender tanam, dan meningkatnya kejadian gagal panen. Tanda awalnya sudah terbaca.

Meski indeks kesejahteraan petani secara umum menguat, subsektor hortikultura justru anjlok 8,49 persen dalam sebulan sementara harga beras di tingkat penggilingan naik 5,11 persen dibanding tahun lalu, dan peternakan ikut tertekan.

Petani padi tersenyum, pedagang sayur mengeluh, ibu rumah tangga menghitung ulang belanja. Ketahanan pangan tidak pernah menjadi cerita tunggal tentang beras.

Persoalan yang lebih senyap justru bersifat struktural. Lahan baku sawah nasional tinggal sekitar 7,34 juta hektare, dan pemerintah baru mengunci sebagian melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang untuk sementara baru mengunci 3,83 juta hektare di delapan provinsi.

Setiap petak sawah yang berubah menjadi ruko atau perumahan tidak pernah kembali. Lebih menggetarkan lagi, penggarapnya kian menua. Sensus Pertanian mencatat petani berusia di bawah 34 tahun hanya 11,5 persen, turun dibanding satu dekade sebelumnya, dengan sebagian besar rumah tangga tani menggarap lahan kurang dari setengah hektare.

Lumbung boleh penuh hari ini, tetapi siapa yang akan mencangkul sepuluh tahun lagi bila anak-anak desa menyimpulkan bahwa bertani berarti mewarisi kemiskinan?

Tekanan fiskal melengkapi daftar itu. Kementerian Pertanian mengusulkan pagu 2027 naik dari Rp23,23 triliun menjadi Rp45,65 triliun, sementara Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima setiap hari dan gudang pemerintah harus disewa tambahan karena stok melimpah.

Ekonomi nasional memang masih kokoh, tumbuh 5,29 persen pada triwulan kedua 2026 setelah 5,61 persen pada triwulan pertama, namun laju sektor pertanian melambat ke 3,80 persen setelah lonjakan tahun sebelumnya. Momentum sedang diuji, bukan sedang dijamin.

Lalu apa yang masuk akal dikerjakan?

Pertama, air harus diperlakukan sebagai investasi utama, bukan pelengkap. Jaringan irigasi tersier di tingkat desa, embung kecil, sumur dalam, dan panen air hujan jauh lebih cepat berdampak daripada bendungan raksasa yang butuh bertahun-tahun.

Kedua, benih tahan kering dan berumur genjah perlu didorong masuk ke tangan petani sebelum musim tanam berikutnya, disertai kalender tanam berbasis peringatan dini yang diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana di tingkat kelompok tani, bukan berhenti sebagai dokumen di ibu kota.

Ketiga, Koperasi Desa Merah Putih yang kini beroperasi di sepuluh ribu titik sebaiknya diarahkan menjadi penyerap hasil panen dengan harga wajar sekaligus penyedia alat mesin bersama, sehingga petani gurem menikmati skala ekonomi tanpa harus memiliki traktor sendiri.

Keempat, pengendalian alih fungsi lahan menuntut sanksi yang benar-benar bergigi dan insentif bagi pemilik sawah yang bertahan, misalnya keringanan pajak bumi dan bangunan serta kepastian akses pupuk.

Kelima, regenerasi petani perlu dijawab dengan tiga kunci sekaligus: akses lahan melalui skema sewa jangka panjang, pembiayaan berbunga rendah tanpa agunan rumit, dan pasar yang pasti. Anak muda tidak menolak lumpur, mereka menolak ketidakpastian.

Keenam, diversifikasi pangan lokal berbasis sagu, sorgum, jagung, dan umbi harus dinaikkan derajatnya agar ketergantungan pada gandum impor, yang harganya kini paling bergejolak di dunia, perlahan mengendur.

Ketujuh, asuransi usaha tani dan cadangan penyangga hortikultura mendesak diperluas, karena kejatuhan harga cabai dan bawang sama merusaknya dengan gagal panen.

Semua itu bermuara pada satu hal sederhana. Negara yang mampu memberi makan dirinya sendiri sedang membeli sesuatu yang tidak dijual di pasar mana pun, yaitu kemerdekaan untuk mengambil keputusan tanpa ditekan pihak lain.

Swasembada bukan garis akhir, melainkan pintu masuk menuju pekerjaan yang jauh lebih panjang: memastikan tanah tetap subur, air tetap mengalir, dan orang muda tetap mau pulang ke desa.

Delapan puluh sembilan tahun lalu, Franklin D. Roosevelt menulis surat kepada seluruh gubernur negara bagian di tengah badai debu yang meluluhlantakkan pertanian Amerika. Kalimatnya pendek dan tidak kehilangan daya hingga hari ini: “Bangsa yang menghancurkan tanahnya sedang menghancurkan dirinya sendiri.”

Indonesia sedang berdiri di sisi yang benar dari kalimat itu.

Tugas kita berikutnya, dan itu tugas satu generasi penuh, adalah memastikan kita tetap berdiri di sana.