Lapangkan Hati Saat Dompet Menipis: Toleransi sebagai Daya Tahan Bangsa
Nelson Mandela, Presiden pertama Afrika Selatan pascaapartheid dan peraih Nobel Perdamaian
Kalimat itu keluar dari mulut seorang lelaki yang menghabiskan hampir tiga dekade hidupnya di balik jeruji karena warna kulitnya.
Mandela punya seribu alasan untuk mendendam, tetapi ia memilih jalan yang jauh lebih sulit: memaafkan, merangkul, lalu membangun rumah bersama dengan orang-orang yang dulu memenjarakannya.
Setiap tanggal 16 November, dunia diajak kembali menengok pilihan semacam itu. Hari ini, Senin, 16 November 2026, kita memperingati Hari Toleransi Internasional, sebuah hari yang terasa makin penting justru ketika dunia makin gaduh.
Sejarahnya berawal dari kegelisahan bersama. Pada 20 Desember 1993, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 48/126 menetapkan tahun 1995 sebagai Tahun Toleransi PBB, bertepatan dengan setengah abad usia organisasi dunia itu.
Puncaknya terjadi pada 16 November 1995, ketika negara anggota UNESCO di Paris, tepat pada ulang tahun ke-50 lembaga tersebut, mengesahkan Deklarasi Prinsip-Prinsip tentang Toleransi.
Setahun kemudian, melalui resolusi 51/95, Majelis Umum PBB mengundang seluruh negara anggota untuk memperingati 16 November sebagai Hari Toleransi Internasional, dengan kegiatan yang menyasar sekolah, kampus, dan masyarakat luas. Deklarasi itu merumuskan toleransi dengan ungkapan yang sederhana namun dalam, yakni keselarasan dalam perbedaan.
Toleransi bukan sikap diam yang acuh tak acuh, melainkan kerja sehari-hari yang terus diperbarui. Untuk menghormati para pejuangnya, UNESCO bahkan memberikan Penghargaan UNESCO-Madanjeet Singh setiap dua tahun sekali dengan hadiah 100.000 dolar AS bagi mereka yang memajukan toleransi dan antikekerasan.
Tiga puluh satu tahun setelah deklarasi itu, ujian bagi toleransi justru datang dari arah yang tak selalu kita duga: dompet dan meja makan.
Dana Moneter Internasional dalam laporan Oktober 2026 yang berjudul Resilience Under Strain, Urgent Choices memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 3,5 persen pada 2025 menjadi 3,1 persen pada 2026. Laporan yang sama menyebut inflasi dunia naik dari 4,1 persen menjadi 4,7 persen, dengan negara berkembang menanggung beban lebih berat. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah telah membuat harga minyak bertahan di atas 100 dolar per barel, sementara ketegangan dagang dan kerentanan anggaran negara dinilai bisa makin menekan pertumbuhan.
Sejarah mengajarkan satu hal yang getir. Ketika kue ekonomi terasa menyusut, manusia gampang mencari kambing hitam. Orang asing, pemeluk keyakinan lain, atau kelompok yang “berbeda” sering kali menjadi sasaran empuk kemarahan yang sesungguhnya lahir dari rasa cemas.
Tidak heran bila Sekretaris Jenderal PBB, saat memaparkan prioritas 2026, mengingatkan bahaya runtuhnya masyarakat di bawah beban rasisme, kebencian terhadap bangsa lain, dan kefanatikan agama, lalu menjadikan upaya membangun persatuan di zaman perpecahan sebagai salah satu dari tiga prioritas utama lembaga dunia itu.
Indonesia patut bersyukur karena perekonomiannya masih menunjukkan daya tahan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu.
Namun angka pertumbuhan tidak selalu sama dengan rasa sejahtera di dapur rakyat. Pada Agustus 2026, masih terdapat 7,38 juta orang menganggur atau 4,75 persen dari angkatan kerja.
Penurunan pengangguran itu ternyata lebih banyak ditopang oleh sektor informal, karena porsi pekerja informal naik menjadi 57,93 persen dan angka setengah pengangguran melonjak dari 7,91 persen menjadi 8,68 persen.
Lebih dari sepertiga tenaga kerja kita, tepatnya 33,89 persen, hanya berpendidikan SD ke bawah. Jumlah penduduk miskin memang turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen pada Maret 2026, tetapi di Papua Tengah angka kemiskinan masih menyentuh 30,41 persen.
Pada saat yang sama, rasio gini naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025, pertanda jurang antara yang berpunya dan yang tak berpunya kembali melebar.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada jutaan anak muda yang cemas akan masa depan, buruh harian yang menghitung receh untuk membeli beras, dan keluarga yang merasa tertinggal ketika tetangganya melaju. Kecemasan semacam ini adalah lahan subur bagi benih kebencian.
Catatan SETARA Institute menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terjadi 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 331 tindakan. Angka ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 260 peristiwa dengan 402 tindakan, tetapi lembaga itu menilai belum ada perbaikan yang berarti.
Dalam laporan tersebut, kasus rumah ibadah menempati posisi paling menonjol, mulai dari penolakan pendirian hingga gangguan saat beribadah. Sungguh pedih, di negeri yang lahir dari sumpah para pemuda lintas suku dan agama, masih ada warga yang harus beribadah dengan rasa takut.
Meski begitu, kabar baik tidak pernah benar-benar padam. Indeks Kota Toleran 2025 yang mengukur 94 kota di Indonesia menempatkan Salatiga di puncak dengan skor 6,492, disusul Singkawang dengan skor 6,391. Rata-rata skor nasional pun naik menjadi 4,97.
Kisah Kota Tegal paling menggetarkan: kota ini melompat dari peringkat 39 pada 2024 ke jajaran sepuluh besar pada 2025. Pesannya jelas dan membesarkan hati.
Toleransi bukan bawaan nasib, melainkan hasil kerja yang bisa dirancang, diukur, dan ditularkan.
Lalu, jalan apa yang bisa ditempuh Indonesia? Langkah pertama adalah menyadari bahwa toleransi dan keadilan ekonomi adalah dua sisi dari satu mata uang. Orang yang perutnya kenyang dan masa depannya jelas jauh lebih sulit dihasut untuk membenci.
Karena itu, target pemerintah menciptakan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru dalam Rencana Kerja Pemerintah 2027 perlu dirancang sebagai ruang perjumpaan. Koperasi, pasar rakyat, sentra usaha kecil, dan program padat karya bisa sengaja mempertemukan warga lintas iman dan suku dalam satu tujuan bersama: bertahan dan tumbuh.
Ketika seorang pedagang muslim dan pemasok kristiani saling bergantung dalam satu rantai usaha, prasangka perlahan luruh oleh kepercayaan.
Langkah kedua adalah pendidikan yang memanusiakan. Dengan sepertiga pekerja yang hanya tamat SD, peningkatan keterampilan harus berjalan beriringan dengan pendidikan kewargaan dan literasi digital, agar warga tidak hanya cakap bekerja tetapi juga tangguh menghadapi kabar bohong dan ujaran kebencian di media sosial.
Sekolah perlu menjadi taman perjumpaan, tempat anak-anak belajar bahwa teman yang berbeda doa tetaplah saudara sebangsa.
Langkah ketiga adalah keberanian pemerintah daerah untuk meniru keberhasilan Salatiga, Singkawang, dan Tegal.
Peraturan daerah yang adil, forum kerukunan yang hidup, pelayanan izin rumah ibadah yang jernih dan tidak berbelit, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan tanpa pandang bulu adalah fondasi yang tidak bisa ditawar.
Negara harus hadir sebagai pelindung semua warga, bukan penonton ketika satu kelompok menekan kelompok lain.
Langkah keempat, dan barangkali yang paling indah, adalah menghidupkan kembali gotong royong sebagai napas kebudayaan kita. Tradisi saling antar makanan saat hari raya, kerja bakti membangun masjid dan gereja secara bergantian, hingga tokoh agama dan tokoh adat yang duduk semeja menenangkan warga ketika isu panas berembus, adalah modal sosial yang tidak dimiliki banyak bangsa.
Di tengah harga yang naik dan pekerjaan yang tak pasti, gotong royong adalah jaring pengaman yang menyelamatkan martabat sekaligus persaudaraan.
Hari Toleransi Internasional bukan sekadar tanggal di kalender PBB. Ia adalah cermin yang menanyakan kepada kita semua: ketika hidup terasa sempit, apakah kita akan menyempitkan hati, atau justru melapangkannya? Indonesia telah berkali-kali membuktikan bahwa perbedaan bukan alasan untuk tercerai, melainkan kekayaan untuk dirayakan.
Badai ekonomi mungkin belum reda, tetapi selama kita masih mau saling mengulurkan tangan, perahu besar bernama Indonesia tidak akan karam.
“Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi.“
Helen Keller, penulis dan pejuang kemanusiaan asal Amerika Serikat, dalam My Key of Life (awalnya terbit dengan judul Optimism)