Api dari Tasikmalaya: Merawat Nyala Koperasi di Tengah Badai Ekonomi Dunia

“Sendirian kita hanya mampu berbuat sedikit; bersama-sama kita mampu berbuat begitu banyak.” Kalimat menyentuh itu diucapkan Helen Keller, perempuan luar biasa yang buta dan tuli namun mampu menggerakkan dunia.

Ucapannya seakan ditakdirkan untuk menggambarkan roh koperasi Indonesia, sebuah gerakan yang lahir bukan dari ruang rapat mewah, melainkan dari keringat dan air mata rakyat kecil yang memilih untuk saling menggandeng tangan.

Setiap 12 Juli, bangsa ini memperingati Hari Koperasi Nasional. Tanggal itu merujuk pada peristiwa bersejarah di Tasikmalaya, Jawa Barat, ketika pada 12 Juli 1947 para penggerak koperasi dari berbagai penjuru tanah air berkumpul dalam Kongres Koperasi Indonesia yang pertama.

Republik saat itu baru berusia dua tahun, masih menghadapi agresi militer dan blokade ekonomi. Namun justru di tengah kepungan itu, rakyat memilih bersatu membangun kekuatan ekonominya sendiri. Kongres itu melahirkan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia dan menetapkan 12 Juli sebagai hari koperasi.

Jauh sebelumnya, benih koperasi telah disemai Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto pada 1896 melalui lembaga kredit untuk menolong pegawai dan petani dari jerat rentenir, sebuah kisah yang terekam dalam catatan panjang perjalanan koperasi Indonesia.

Bung Hatta, sang Bapak Koperasi Indonesia, kemudian meletakkan koperasi sebagai penjelmaan paling murni dari Pasal 33 UUD 1945, ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuh puluh sembilan tahun berlalu, dan dunia yang mengelilingi koperasi kita hari ini sungguh tidak ramah.

Perang tarif antarnegara besar, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi perdagangan membuat ekonomi global diproyeksikan IMF hanya tumbuh 3,0 persen pada 2026, sementara Indonesia diperkirakan tumbuh 5,0 persen, angka yang terlihat gagah dibanding banyak negara, namun belum cukup untuk melompat dari jebakan pendapatan menengah.

Bank Pembangunan Asia sedikit lebih optimistis dengan proyeksi 5,2 persen, tetapi tetap menggarisbawahi ketidakpastian akibat konflik Timur Tengah dan gejolak pasar energi.

Di dalam negeri, daya beli masyarakat menengah bawah tertekan, lapangan kerja formal menyempit, dan kesenjangan kota dengan desa masih menganga.

Di sinilah wajah koperasi kita patut ditatap dengan jujur. Kementerian Koperasi mencatat jumlah koperasi mencapai 224.256 unit hingga semester pertama 2026, namun volume usahanya baru sekitar Rp214 triliun atau kurang dari satu persen produk domestik bruto nasional, dan sekitar 80 persen kegiatannya masih berkutat di simpan pinjam.

Angka itu terasa getir bila diletakkan di samping cita-cita konstitusi yang menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Terlalu banyak koperasi papan nama, terlalu sedikit koperasi yang sungguh menjadi rumah ekonomi anggotanya.

Kepercayaan publik juga sempat terluka oleh kasus koperasi simpan pinjam bermasalah yang menelan dana masyarakat.

Namun sejarah mengajarkan bahwa koperasi Indonesia selalu bangkit justru di masa sulit. Kini pemerintah menggagas langkah berani melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang lahir dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Datanya mencengangkan: per akhir Juni 2026 tercatat 83.383 Kopdes Merah Putih telah terdaftar secara kelembagaan di seluruh Indonesia, dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh sebagai provinsi terdepan.

Dari sisi fisik, 35.870 titik pembangunan telah terverifikasi dan sekitar 15.500 gerai rampung seratus persen, dan pemerintah menargetkan 40 ribu unit beroperasi paling lambat akhir 2026.

Negara bahkan mengalokasikan dana yang tidak main-main: Rp34,57 triliun atau 58 persen Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung program ini.

Kopdes Merah Putih dirancang menjadi jantung ekonomi desa, gerai kebutuhan pokok, apotek desa, penyalur pupuk bersubsidi, sekaligus pembeli langsung hasil panen petani dan tangkapan nelayan agar mereka tidak lagi diperas tengkulak.

Saya harus jujur mengatakan bahwa gedung dan papan nama tidak otomatis melahirkan koperasi sejati.

Riset lembaga kajian ekonomi CELIOS mengingatkan potensi tumpang tindih peran dengan BUMDes, lemahnya tata kelola, dan ketergantungan pada program pemerintah sebagai lubang jebakan yang menganga.

Penolakan sejumlah kepala desa atas realokasi Dana Desa juga sinyal bahwa program ini harus dijalankan dengan mendengar, bukan sekadar memerintah. Maka solusinya harus berpijak pada tiga hal.

Pertama, kembalikan kedaulatan pada anggota: rapat anggota harus hidup, pengurus dipilih dan diawasi warga, laporan keuangan terbuka di papan pengumuman desa maupun aplikasi digital.

Kedua, bangun manusia sebelum membangun gerai: puluhan ribu manajer muda yang kini dilatih pemerintah harus dibekali kemampuan bisnis nyata, dari tata kelola rantai pasok hingga pemasaran digital, lalu digaji layak agar profesionalisme tumbuh.

Ketiga, sambungkan koperasi ke rantai nilai: Kopdes Merah Putih jangan berhenti menjadi warung, ia harus naik kelas menjadi pengolah hasil tani, penyimpan gabah dengan sistem resi gudang, hingga eksportir produk desa, sambil bersinergi dan bukan bersaing dengan BUMDes serta koperasi lama yang telah teruji.

Bila tiga hal itu dijaga, momentum Hari Koperasi Nasional 2026 yang dipusatkan di Indonesia Arena Jakarta dengan sekitar 20 ribu penggerak koperasi bisa menjadi titik balik sejarah, bukan sekadar seremoni tahunan.

Pada akhirnya, koperasi bukan tentang angka, melainkan tentang manusia. Tentang ibu penjual sayur yang tidak lagi meminjam pada rentenir, tentang petani yang panennya dihargai pantas, tentang pemuda desa yang menemukan alasan untuk pulang.

Merawat koperasi berarti merawat martabat rakyat. Dan seperti pesan Henry Ford yang melegenda, “Berkumpul bersama adalah permulaan, tetap bersama adalah kemajuan, dan bekerja bersama adalah keberhasilan.”

Selamat Hari Koperasi Nasional.

Mari bekerja bersama, karena di situlah keberhasilan Indonesia bersemayam.