Di Persimpangan Digital: Merajut Kedaulatan Data Pribadi Indonesia dalam Era Kesepakatan Prabowo-Trump

“In the digital age, our personal data is our most valuable asset, yet it’s the one we understand the least.” – Shoshana Zuboff

Angin perubahan bertiup kencang dari Gedung Putih Washington menuju Istana Merdeka Jakarta. Ketika Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump mengukuhkan kesepakatan dagang bersejarah dengan tarif 19% pada ekspor Indonesia, turun dari 32% yang sempat diberlakukan, sebuah babak baru terbuka dalam hubungan ekonomi kedua negara. Namun di balik angka-angka yang menggembirakan itu, tersimpan pertanyaan mendasar yang menyentuh jiwa bangsa: bagaimana nasib kedaulatan data pribadi 275 juta rakyat Indonesia?

Kesepakatan yang mengharuskan Indonesia membeli senilai $15 miliar energi Amerika, $4,5 miliar produk pertanian, dan 50 pesawat Boeing ini bukan sekadar transaksi ekonomi biasa. Ia adalah pintu gerbang menuju integrasi digital yang lebih dalam, di mana aliran data pribadi rakyat Indonesia akan mengalir bagai sungai yang menembus batas negara.

Dalam lanskap ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan melampaui $130 miliar pada 2025, kesepakatan ini datang di momentum yang krusial. Negeri dengan penetrasi internet 79,5% menurut APJII ini tengah berdiri di persimpangan jalan antara kemajuan ekonomi dan kedaulatan digital. Setiap klik, setiap pembelian online, setiap interaksi digital rakyat Indonesia kini berpotensi menjadi komoditas dalam perdagangan global yang semakin kompleks.

Optimisme memang patut kita sambut dengan hangat. Kesepakatan ini membuka peluang masuknya teknologi canggih Amerika yang dapat mempercepat transformasi digital Indonesia. Sektor fintech, e-commerce, dan startup teknologi berpotensi mendapat suntikan modal dan knowhow yang selama ini menjadi mimpi. Indeks Daya Saing Digital Indonesia yang meningkat dari 27,9 pada 2020 menjadi 38,3 pada 2023 menunjukkan bahwa fondasi untuk menerima kemajuan ini sudah cukup kuat.

Transfer teknologi yang menyertai kesepakatan ini dapat mempercepat digitalisasi UMKM, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan membuka lapangan kerja baru di sektor teknologi. Rakyat Indonesia, terutama generasi muda yang melek digital, akan mendapat akses pada platform dan layanan global yang selama ini mungkin terbatas. Transformasi digital Indonesia yang diproyeksikan tumbuh hingga $59,23 miliar pada 2030 semakin nyata dengan dukungan teknologi Amerika.

Namun di balik cahaya kemajuan itu, bayangan kekhawatiran mulai merayap. Ketergantungan pada infrastruktur digital Amerika dapat mengikis kedaulatan data pribadi rakyat Indonesia. Data yang seharusnya menjadi aset bangsa berpotensi mengalir ke server-server di luar negeri, diproses dengan algoritma yang tidak kita pahami, dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai Indonesia.

Risiko paling nyata adalah terciptanya kolonialisme digital baru. Ketika data pribadi rakyat Indonesia menjadi bahan bakar mesin ekonomi digital Amerika, kita berpotensi kehilangan kontrol atas informasi yang paling intim tentang bangsa ini. Profil konsumen, preferensi politik, hingga pola perilaku sosial rakyat Indonesia dapat dianalisis dan dimanfaatkan oleh entitas asing untuk kepentingan mereka.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan Indonesia memang memberikan harapan. Kerangka hukum yang kuat ini dirancang untuk melindungi privasi dan membangun kepercayaan dalam layanan digital. Namun implementasinya masih dalam tahap awal, sementara gelombang digitalisasi akibat kesepakatan dagang sudah mulai menggulung. Dengan 221,5 juta pengguna internet di Indonesia, perlindungan data pribadi menjadi tantangan yang sangat mendesak.

Tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan perlindungan kedaulatan data. Indonesia perlu memastikan bahwa dalam setiap kesepakatan digital dengan Amerika, ada klausul tegas yang menjamin data pribadi rakyat Indonesia tetap berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia. Server data strategis harus berada di dalam negeri, dengan akses yang dikontrol ketat oleh otoritas Indonesia.

Solusi terbaik terletak pada penguatan kapasitas domestik. Indonesia harus mempercepat pembangunan infrastruktur digital mandiri, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan mengembangkan industri teknologi dalam negeri yang mampu bersaing dengan raksasa global. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang mencapai $90 miliar pada 2024, fondasi untuk pengembangan teknologi mandiri sudah cukup kuat. Teknologi blockchain yang telah mulai diadopsi perusahaan seperti D3 Labs dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan terdesentralisasi.

Pemerintah juga perlu menciptakan ekosistem yang mendorong inovasi lokal sambil melindungi kepentingan nasional. Regulasi yang adaptif, insentif untuk startup teknologi Indonesia, dan kemitraan strategis dengan universitas dapat menciptakan talenta-talenta digital yang mampu menjaga kedaulatan data sambil tetap berinovasi.

Yang tak kalah penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, kesadaran rakyat Indonesia tentang privasi data pribadi memang meningkat, namun masih perlu diperkuat melalui edukasi yang masif dan berkelanjutan. Rakyat perlu memahami nilai data pribadi mereka dan bagaimana melindunginya di era digital.

Kesepakatan Prabowo-Trump bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan titik awal dari babak baru yang menentukan masa depan Indonesia di panggung digital global. Dengan kebijaksanaan dalam mengambil manfaat dan kewaspadaan dalam menjaga kedaulatan, Indonesia dapat merajut jalan menuju kemajuan yang tidak mengorbankan jati diri bangsa.

Di tengah deru mesin globalisasi digital, Indonesia harus tetap berdiri tegak dengan identitasnya yang khas. Data pribadi rakyat Indonesia bukan hanya kumpulan angka di server, melainkan cerminan jiwa bangsa yang harus dijaga dengan segenap kehormatan. Hanya dengan cara itulah kemajuan teknologi dapat menjadi berkat, bukan bencana bagi kedaulatan Indonesia.

“The price of freedom is eternal vigilance, and in the digital age, this vigilance must extend to the protection of our most personal information.” – Edward Snowden