Bergetar dari Timur Tengah: Ketika Konflik Iran-Israel Mengguncang Sendi Ekonomi Nusantara

Dalam suasana senja yang muram di Jakarta, para pedagang kecil di Pasar Tanah Abang mulai menghitung kerugian mereka. Harga bahan bakar yang terus merangkak naik tidak hanya menggerus keuntungan, tapi juga harapan untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Mereka mungkin tidak pernah memikirkan bagaimana konflik di Timur Tengah yang berjarak ribuan kilometer bisa langsung menyentuh kehidupan sehari-hari mereka. Namun inilah kenyataan yang harus dihadapi Indonesia ketika ketegangan antara Iran dan Israel semakin memanas sejak pertengahan 2024.

Anatomisi Krisis: Dari Rudal hingga Rupiah

Eskalasi konflik Iran-Israel mencapai puncaknya pada 13 Juni 2025, ketika Israel menyerang lebih dari selusin lokasi di Iran dalam operasi berkode nama “Operation Rising Lion”, yang menargetkan fasilitas nuklir dan instalasi militer strategis. Serangan ini bukan sekadar pertukaran tembakan biasa—ini adalah guncangan sistemik yang menggema hingga ke pasar-pasar tradisional di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa harga minyak dunia telah melonjak 7% setelah pertukaran serangan udara antara Israel dan Iran, sementara analis JPMorgan memperingatkan bahwa konflik menyeluruh antara Israel dan Iran berpotensi mendorong harga minyak di atas $100 per barel untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Bagi Indonesia, angka-angka ini bukan sekadar statistik. Setiap kenaikan $1 per barel minyak dunia berpotensi menambah beban impor energi nasional hingga Rp 1,2 triliun per tahun. Dengan konsumsi minyak nasional yang mencapai 1,7 juta barel per hari dan ketergantungan impor sekitar 65%, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap gejolak harga energi global.

Efek Domino yang Tak Terelakkan

Sektor Energi: Jantung Perekonomian yang Tertekan

Ketegangan Iran-Israel telah menciptakan ketidakpastian pasokan energi global yang langsung berdampak pada Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia bahkan menghentikan impor minyak dan gas dari Iran pada 15 April 2024 sebagai respons terhadap eskalasi konflik.

Implikasi ekonominya sangat mendalam. Pertamina, sebagai BUMN pengelola energi utama, harus mencari sumber pasokan alternatif dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional perusahaan, tapi juga berpotensi menaikkan harga BBM bersubsidi yang selama ini menjadi penyangga daya beli masyarakat.

Data internal Kementerian ESDM menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% harga minyak dunia berpotensi menambah beban subsidi energi hingga Rp 25 triliun per tahun. Dalam konteks APBN 2025 yang sudah ketat, ini menjadi beban fiskal yang sangat signifikan.

Transportasi dan Logistik: Rantai Pasokan yang Terputus

Sektor transportasi dan logistik Indonesia, yang menyerap sekitar 12% dari total tenaga kerja nasional, menghadapi tekanan berlipat. Kenaikan harga BBM tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tapi juga memicu inflasi rantai pasokan yang berujung pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) memperkirakan bahwa kenaikan harga solar sebesar Rp 1.000 per liter akan meningkatkan biaya logistik nasional hingga 15%. Dalam ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada distribusi fisik barang, ini berarti tekanan inflasi yang langsung dirasakan masyarakat.

Sektor Manufaktur: Ketika Mesin Industri Berderit

Industri manufaktur Indonesia, yang menyumbang sekitar 20% dari PDB nasional, menghadapi tantangan berlapis. Kenaikan biaya energi bukan hanya meningkatkan cost of production, tapi juga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global.

PT Krakatau Steel, misalnya, harus menghadapi kenaikan biaya energi yang mencapai 30% dari total biaya produksi. Dengan margin keuntungan yang sudah tipis akibat persaingan global, perusahaan-perusahaan seperti ini terpaksa memilih antara menaikkan harga jual atau mengurangi kapasitas produksi.

Data Kemenperin menunjukkan bahwa utilisasi kapasitas industri pengolahan telah turun dari 78% pada kuartal IV 2024 menjadi 73% pada kuartal I 2025. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal.

Dimensi Geopolitik: Indonesia di Tengah Badai

Diplomasi yang Terjebak

Indonesia menghadapi dilema diplomatik yang kompleks. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tekanan domestik untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel sangat besar. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan hubungan dengan negara-negara sekutu yang memiliki posisi berbeda.

Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengecam keras serangan besar-besaran Israel terhadap Tehran dan memperingatkan bahwa serangan tersebut dapat meningkatkan ketegangan regional. Namun sikap diplomatik ini harus diseimbangkan dengan realitas ekonomi yang tidak bisa diabaikan.

Peran dalam Organisasi Internasional

Sebagai anggota G20 dan ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya deeskalasi konflik. Namun pengaruh Indonesia di Timur Tengah terbatas, sementara dampak ekonomi dari konflik ini sangat nyata dan langsung dirasakan.

Presiden Joko Widodo telah beberapa kali menyerukan penyelesaian damai melalui forum-forum internasional, namun efektivitas diplomasi multilateral dalam mengatasi krisis ini masih dipertanyakan.

Dampak Sosial: Ketika Rakyat Kecil Menanggung Beban

Inflasi yang Memukul Daya Beli

Bu Sari, seorang pedagang warteg di Bekasi, sudah mulai mengurangi porsi lauk dalam menu andalannya. “Harga minyak goreng, gas, semuanya naik. Kalau saya naikkan harga, pembeli kabur. Kalau tidak dinaikkan, saya rugi,” ungkapnya dengan nada pasrah.

Bank Indonesia memproyeksikan bahwa eskalasi konflik Iran-Israel berpotensi mendorong inflasi Indonesia hingga 5,5% pada akhir 2025, melampaui target inflasi 2,5% ± 1%. Tekanan inflasi ini tidak merata—kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak karena proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok mereka lebih besar.

Data BPS menunjukkan bahwa kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah mengalokasikan 65% dari pendapatannya untuk makanan dan transportasi. Kenaikan harga kedua komponen ini secara langsung menggerus daya beli mereka.

Ketimpangan yang Semakin Melebar

Krisis energi cenderung memperlebar kesenjangan ekonomi. Kelompok masyarakat menengah ke atas masih bisa menyesuaikan pola konsumsi, sementara masyarakat miskin tidak memiliki ruang gerak yang sama.

Survei yang dilakukan Lembaga Penelitian SMERU menunjukkan bahwa 23% rumah tangga miskin terpaksa mengurangi konsumsi protein hewani sejak harga BBM naik. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah gizi dan kesehatan jangka panjang.

Respons Pemerintah: Antara Idealisme dan Realisme

Kebijakan Fiskal yang Dilematis

Pemerintah Indonesia menghadapi pilihan sulit antara mempertahankan subsidi energi atau menjaga keseimbangan fiskal. Dengan asumsi harga minyak dalam APBN 2025 sebesar $78 per barel, setiap kenaikan $10 dari asumsi tersebut berpotensi menambah defisit fiskal hingga 0,3% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengisyaratkan kemungkinan revisi APBN jika situasi geopolitik tidak membaik. Opsi yang tersedia antara lain mengurangi subsidi energi, meningkatkan pajak, atau memperbesar defisit fiskal dalam batas yang masih bisa ditoleransi.

Strategi Diversifikasi Energi

Krisis ini mempercepat urgensi program transisi energi Indonesia. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran tambahan Rp 15 triliun untuk percepatan pembangunan PLTS dan PLTB dalam APBN Perubahan 2025.

Namun transisi energi bukanlah solusi jangka pendek. Dibutuhkan investasi masif dan waktu bertahun-tahun untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil secara signifikan.

Proyeksi Jangka Panjang: Skenario dan Antisipasi

Skenario Optimis: Deeskalasi dan Pemulihan

Jika konflik Iran-Israel dapat dideeskalasi dalam 6 bulan ke depan, Indonesia berpotensi mengalami pemulihan ekonomi yang relatif cepat. Harga energi diproyeksikan kembali ke level normal, inflasi mereda, dan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target 5,2% pada 2025.

Dalam skenario ini, program diversifikasi energi tetap dilanjutkan sebagai pembelajaran dari krisis. Indonesia dapat membangun resiliensi ekonomi yang lebih baik untuk menghadapi gejolak geopolitik di masa depan.

Skenario Pesimis: Eskalasi dan Resesi

Jika konflik berkembang menjadi perang regional yang melibatkan negara-negara lain, dampaknya pada Indonesia akan jauh lebih devastif. Harga minyak berpotensi melampaui $120 per barel, inflasi mencapai 7%, dan pertumbuhan ekonomi stagnan di bawah 3%.

Dalam skenario ini, Indonesia mungkin terpaksa mengambil kebijakan drastis seperti pencabutan subsidi energi secara bertahap atau pengetatan fiskal yang dapat memicu kontraksi ekonomi.

Skenario Moderat: Ketegangan Berkelanjutan

Skenario yang paling mungkin adalah ketegangan Iran-Israel berlanjut dalam bentuk konflik intensitas rendah yang berkepanjangan. Harga energi akan tetap volatile dalam rentang $85-$100 per barel, menciptakan ketidakpastian ekonomi yang kronis.

Indonesia perlu membangun strategi adaptasi jangka panjang, termasuk percepatan diversifikasi energi, penguatan cadangan devisa, dan reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran.

Pelajaran dan Rekomendasi: Membangun Ketahanan di Tengah Ketidakpastian

Reformasi Struktural yang Mendesak

Krisis ini menegaskan perlunya reformasi struktural dalam pengelolaan energi nasional. Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan stabilitas geopolitik global untuk menjamin keamanan energi.

Rekomendasi utama meliputi:

1. Percepatan transisi energi dengan target 23% energi terbarukan pada 2025
2. Pembangunan strategic petroleum reserve (SPR) minimal 30 hari konsumsi nasional
3. Diversifikasi sumber impor energi untuk mengurangi risiko geopolitik
4. Reformasi subsidi energi yang lebih progresif dan tepat sasaran

Penguatan Diplomasi Ekonomi

Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi, khususnya dalam pengelolaan krisis energi global. Kerjasama regional melalui ASEAN dan multilateral melalui G20 harus dioptimalkan untuk membangun mekanisme stabilisasi harga energi.

Perlindungan Sosial yang Responsif

Sistem perlindungan sosial Indonesia harus lebih responsif terhadap gejolak ekonomi eksternal. Program bantuan sosial berbasis digitalisasi dapat membantu targeting yang lebih akurat dan respons yang lebih cepat ketika krisis terjadi.

Harapan di Balik Badai

Ketika malam tiba di Jakarta, jutaan lampu menyala menandai aktivitas ekonomi yang tidak pernah berhenti. Di balik setiap lampu itu, ada cerita manusia yang berusaha bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang tidak mereka pilih.

Krisis Iran-Israel bukan hanya soal geopolitik yang jauh dari keseharian kita. Ini adalah cermin dari keterkaitan global yang semakin kompleks, di mana keputusan politik di satu belahan dunia dapat langsung menyentuh kehidupan pedagang kecil di Tanah Abang atau petani di Jawa Tengah.

Namun dalam setiap krisis, selalu ada peluang untuk transformasi. Indonesia memiliki modal sosial dan sumber daya yang cukup untuk tidak hanya bertahan, tapi juga keluar lebih kuat dari turbulenz ini. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang visioner, kebijakan yang adaptif, dan solidaritas sosial yang kuat.

Badai geopolitik mungkin masih akan berlanjut, tapi dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Indonesia dapat menavigasi ketidakpastian ini menuju masa depan yang lebih resilient dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, krisis bukan hanya tentang survival—tapi juga tentang bagaimana kita membangun peradaban yang lebih baik dari reruntuhan ketidakpastian.