Ekonomi yang Terapung Tanpa Tujuan: Bahaya Senyap di Balik Angka yang Membius

“Bukan krisis yang paling berbahaya, melainkan kebiasaan nyaman dengan kondisi yang tidak cukup baik.” — John F. Kennedy

---

Sebuah kapal besar berlayar di tengah samudra luas. Mesinnya menderu, layarnya terkembang, dan seluruh awaknya sibuk bekerja. Dari kejauhan, siapapun akan menilai kapal itu sehat dan bergerak maju.

Tapi di ruang kendali, kompas telah rusak sejak lama. Kapal itu bergerak, tapi tidak menuju mana-mana. Inilah gambaran paling jujur dari apa yang tengah terjadi pada ekonomi Indonesia hari ini — sebuah kondisi yang oleh para ekonom dan praktisi bisnis disebut sebagai drifting economy.

Pada Minggu, 10 Mei 2026, di sebuah forum diskusi bertajuk Seruan Bulungan yang digelar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (IKAFE Unhas) melontarkan peringatan keras.

Ketua Umum IKAFE Unhas, Hendra Noor Saleh, bersama deretan cendekiawan dan praktisi ekonomi menyatakan bahwa Indonesia tengah memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan: ekonomi yang tampak stabil di permukaan, namun kehilangan arah transformasi jangka panjangnya.

“Ini semacam morning call. Alarm bahaya sudah berbunyi,” tegasnya, sebuah pernyataan yang bukan sekadar retorika, melainkan seruan dari nurani kaum terdidik yang melihat realitas dengan mata terbuka.

Drifting economy bukan tentang resesi. Bukan tentang inflasi melonjak atau rupiah terjun bebas. Ia justru jauh lebih berbahaya karena wajahnya menipu. Ia adalah kondisi di mana sebuah bangsa tumbuh, tapi tidak berkembang. Bergerak, tapi tidak bertransformasi. Sehat secara statistik, namun rapuh secara struktural.

Statistik yang Menyenangkan, Realitas yang Mengkhawatirkan

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, dengan Produk Domestik Bruto mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita menyentuh USD 5.083,4. Bahkan pada kuartal I 2026, angkanya kian menggembirakan: ekonomi tumbuh 5,61 persen secara tahunan, menjadi yang tertinggi sejak kuartal III 2022. Di atas kertas, Indonesia adalah cerita sukses.

Namun IKAFE Unhas mengingatkan bahwa angka-angka ini hanyalah kosmetik ekonomi. Stabilitas yang terlihat indah itu, jika dikupas lebih dalam, menyimpan sejumlah luka struktural yang menganga.

Di sinilah letak bahaya sesungguhnya: ketika indikator makro menjadi alasan untuk tidak bertanya lebih jauh, dan ketika pertumbuhan dirayakan tanpa mempertanyakan ke mana arahnya.

IKAFE menyoroti fenomena “paradoks stabilitas” : dua dekade terakhir Indonesia memang berhasil menjaga inflasi, mempertahankan sistem keuangan, dan merawat stabilitas nilai tukar.

Tapi capaian itu, sebagaimana dinyatakan dalam Seruan Bulungan, tidak mampu mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif. “Benteng stabilitas perlahan berubah menjadi sangkar,” demikian bunyi salah satu poin terpenting dalam pernyataan mereka. Metafora yang menyayat sekaligus menggugah.

Luka yang Tak Terlihat: Deindustrialisasi Dini

Salah satu luka paling dalam dari drifting economy adalah gejala deindustrialisasi prematur yang menjangkiti Indonesia. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus merosot, dari sekitar 31,95 persen pada 2002 menjadi berkisar 18 hingga 19 persen saat ini.

Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga: Vietnam menjaga kontribusi manufakturnya di kisaran 25 persen, Malaysia di 22 persen, dan China antara 27 hingga 29 persen.

Yang lebih memukul adalah data tentang penyerapan tenaga kerja. Riset LPEM FEB UI menunjukkan bahwa pada 2020 hingga 2022, setiap 1 persen kenaikan output manufaktur mampu menciptakan 1,77 persen lapangan kerja formal.

Namun pada 2023 hingga 2024, angka itu anjlok menjadi hanya 0,58 persen. Artinya, pabrik-pabrik tumbuh, tapi tidak lagi menjadi sumber penghidupan bagi jutaan rakyat seperti dulu. Mesin berputar, tapi roda kehidupan rakyat banyak tidak ikut berputar bersamanya.

Ironi ini menggarisbawahi peringatan IKAFE dengan sangat telak: pertumbuhan tanpa industrialisasi yang bermakna adalah pertumbuhan tanpa fondasi. Ia seperti pohon yang terlihat rindang di atasnya, namun akarnya telah keropos di bawah tanah.

Era Media Sosial: Antara Peluang Emas dan Jebakan Konsumsi

Di atas panggung drifting economy, media sosial hadir sebagai karakter yang paling kontradiktif. Di satu sisi, ia adalah alat pemberdayaan yang luar biasa. Laporan Digital 2026: Indonesia dari DataReportal mencatat bahwa pada Oktober 2025, Indonesia memiliki 230 juta pengguna internet dan 180 juta pengguna media sosial, melonjak 26 persen dari tahun sebelumnya.

TikTok menjadi platform paling dominan dengan rata-rata penggunaan hampir dua jam per hari, sementara lebih dari 20 juta UMKM telah memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka.

Di sisi lain, media sosial dalam konteks drifting economy menjadi akselerator yang memperburuk keadaan. Ketika perhatian publik terserap habis oleh konten hiburan, tren viral, dan narasi kesuksesan instan, kemampuan kolektif bangsa untuk berpikir jangka panjang tentang transformasi ekonomi semakin terkikis.

Lebih dari itu, rata-rata warga Indonesia menghabiskan 8 jam 30 menit per hari di internet, dengan 3 jam 45 menit di antaranya di media sosial. Waktu yang seharusnya bisa dialokasikan untuk peningkatan keterampilan, justru sebagian besar terserap dalam arus konten yang tidak menghasilkan nilai tambah produktif.

Ini bukan berarti media sosial jahat. Ini berarti tanpa literasi digital yang kuat dan kebijakan yang terarah, media sosial bisa menjadi alat yang mempercepat laju kapal tanpa kemudi itu menuju kekosongan.

Ketika algoritma lebih pandai menjual ilusi daripada mendorong aspirasi, ketika anak-anak muda lebih terinspirasi menjadi konten kreator tanpa strategi jangka panjang ketimbang membangun usaha produktif, maka drifting economy mendapatkan bahan bakar terbarunya.

Tantangan Nyata di Depan Mata

Tantangan yang dihadapi Indonesia bukan hanya soal angka manufaktur atau konten media sosial. Ia adalah tantangan struktural yang berlapis-lapis, dan semuanya bermuara pada satu pertanyaan mendasar: apakah kita sebagai bangsa benar-benar tahu ke mana kita ingin pergi?

IKAFE Unhas dalam Seruan Bulungan menyoroti bahwa persoalan utama bukanlah satu indikator ekonomi yang buruk, melainkan lemahnya integrasi antara berbagai fondasi makroekonomi.

Enam pilar utama, mulai dari pertumbuhan berbasis produktivitas hingga kredibilitas institusi, dinilai belum terhubung secara optimal. Di sisi fiskal, tekanan semakin nyata: penerimaan negara melemah sementara belanja semakin kaku dan terserap pada program yang tidak selalu produktif.

Tren kenaikan pembayaran bunga utang mengancam ruang belanja strategis untuk pendidikan dan kesehatan, dua investasi terpenting bagi masa depan bangsa.

Di era globalisasi, tantangan ini semakin kompleks. Guncangan tarif dan ketegangan geopolitik global telah menekan ekspor Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada kuartal I 2026, ekspor hanya tumbuh 0,90 persen, jauh lebih lambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,25 persen, sementara impor melonjak 7,18 persen. Ini adalah sinyal bahwa ketergantungan pada konsumsi domestik tanpa penguatan daya saing ekspor adalah resep kemunduran yang dicicil perlahan-lahan.

Sementara itu, gelombang kecerdasan buatan dan otomasi global sedang mengguncang pasar tenaga kerja. Negara-negara yang tidak memiliki ekosistem inovasi yang kuat akan menjadi penonton, sementara negara lain berlomba menguasai ekonomi berbasis pengetahuan.

Indonesia, dengan bonus demografinya yang besar, berisiko menyia-nyiakan aset terbesarnya jika tidak segera membenahi kualitas sumber daya manusia dan ekosistem inovasinya.

Jalan Keluar: Dari Terapung Menuju Bertujuan

Seruan IKAFE Unhas bukan hanya peringatan. Ia adalah peta jalan yang menuntut perhatian serius dari semua pihak. Tiga integrasi kunci yang mereka soroti layak menjadi kompas baru: integrasi horizontal melalui hilirisasi dari komoditas mentah menuju industri bernilai tambah tinggi; integrasi vertikal melalui sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih cerdas dan responsif; serta integrasi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kerja agar setiap persen pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kehidupan nyata rakyat.

Dalam konteks media sosial dan era disrupsi digital, jawabannya terletak pada transformasi ekosistem. Pemerintah perlu mendorong regulasi yang tidak sekadar mengawasi konten, tetapi juga mendorong platform digital untuk menjadi ruang yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi produktif: konten edukasi keuangan, platform pemasaran UMKM berbasis teknologi, dan ekosistem wirausaha digital yang berkelanjutan.

Lebih dari 20 juta UMKM yang telah go digital adalah modal besar, tapi potensi itu membutuhkan ekosistem kebijakan yang mendukung agar tidak sekadar berjualan tanpa arah.

Dunia usaha pun dituntut untuk tidak hanya mengejar laba kuartalan, melainkan membangun kapasitas inovasi jangka panjang. Investasi pada riset dan pengembangan, kemitraan dengan universitas, serta partisipasi aktif dalam program peningkatan keterampilan tenaga kerja bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban strategis.

Masyarakat sipil, termasuk komunitas akademik seperti IKAFE Unhas, harus terus memainkan peran sebagai penjaga kesadaran.

Seruan Bulungan adalah contoh bagaimana kaum terdidik bisa dan harus hadir sebagai suara yang mengingatkan, bukan sebagai penonton yang nyaman di tepi lapangan.

Yang paling mendasar dari segalanya adalah ini: Indonesia membutuhkan kedaulatan narasi tentang dirinya sendiri. Bukan narasi yang terbuai oleh angka-angka menyenangkan di atas kertas, melainkan narasi yang jujur mengakui luka, berani merumuskan tujuan, dan gigih membangun jalan menuju ke sana. Drifting economy hanya bisa dikalahkan oleh ekonomi yang memiliki arah dan jiwa.

Kapal yang besar butuh kompas yang andal, bukan sekadar mesin yang kuat. Indonesia punya mesinnya, tapi kompasnya masih perlu diperbaiki bersama-sama , dengan keberanian, kejujuran, dan kecintaan yang tulus pada masa depan bangsa ini.