Rupiah Melemah, Memori Menguat: Anatomi ‘Narrative Backlash’ di Indonesia

“Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” Kalimat Milan Kundera dalam novel The Book of Laughter and Forgetting itu terasa begitu hidup hari ini di Indonesia.

Bukan di ruang sidang, bukan pula di gedung parlemen, melainkan di layar ponsel ratusan juta warganet yang sedang menggelar pengadilan memori paling masif dalam sejarah politik digital kita.

Semua bermula dari angka yang menyesakkan dada. Nilai tukar rupiah terperosok hingga menembus Rp18.200 per dolar AS dan menekan pasar keuangan, level terlemah sejak krisis moneter 1998.

Sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada Oktober 2024, mata uang Garuda tercatat menyusut sekitar 12 persen dari kisaran Rp15.400-an, bahkan sempat mencetak rekor terburuk sepanjang sejarah di pasar spot.

Lalu, seperti arus balik yang tak terbendung, warganet menggali arsip. Mereka menemukan kembali cuitan Prabowo tertanggal 11 Desember 2013 yang mengkritik keras pelemahan rupiah ke Rp12.000 dan menyebut ekonomi Indonesia salah urus.

Mereka memutar ulang pidatonya pada September 2018 yang menegaskan bahwa mata uang yang lemah adalah cermin ekonomi yang lemah, lengkap dengan hitungan matematis tentang kekayaan rakyat yang hilang 30 persen.

Kata-kata itu kini berbalik arah. Inilah yang oleh pakar komunikasi disebut narrative backlash, situasi ketika narasi politik masa lalu justru berubah menjadi tekanan bagi pihak yang dahulu membangunnya.

Pakar komunikasi digital Universitas Airlangga menggambarkannya sebagai drama klasik yang dimainkan ulang di panggung digital. Publik membandingkan kritik tajam yang dilontarkan ketika Gerindra masih di luar pemerintahan dengan nada komunikasi yang berubah lunak setelah berkuasa.

Luka itu semakin perih ketika sang Presiden, di tengah kepanikan pasar, melontarkan pernyataan santai bahwa orang di desa tidak memakai dolar. Para ekonom menilai ucapan itu menyederhanakan persoalan, sebab petani di desa tetap membeli pupuk impor, ibu rumah tangga tetap menggoreng dengan minyak yang harganya menari mengikuti kurs, dan pasar justru merespons dengan aksi borong dolar yang menyeret rupiah ke titik terlemahnya.

Bagaimana fenomena ini bisa terjadi begitu cepat dan begitu telak?

Jawabannya terletak pada perubahan fundamental lanskap informasi kita. Indonesia kini memiliki 180 juta identitas pengguna media sosial, setara 62,9 persen populasi, dengan durasi penggunaan hampir 22 jam per minggu.

Di ekosistem sebesar ini, setiap kata yang pernah diucapkan pejabat publik tersimpan abadi dalam bentuk tangkapan layar, potongan video, dan arsip cuitan. Dahulu, janji politik menguap bersama angin kampanye.

Kini, janji itu membatu menjadi dokumen digital yang bisa dipanggil kembali kapan saja oleh siapa saja, tanpa biaya, tanpa izin, tanpa ampun. Kreativitas warganet bahkan melahirkan satire pedih berupa desain uang pecahan baru bergambar Prabowo dan Gibran yang menyebar masif sebagai kritik atas kondisi ekonomi.

Humor menjadi bahasa perlawanan, dan tawa getir menjadi cara rakyat kecil mengolah kecemasan.

Namun mari kita jujur dan adil. Pelemahan rupiah kali ini tidak berdiri di ruang hampa. Gejolak geopolitik Timur Tengah, harga energi yang membara, serta suku bunga Amerika yang bertahan tinggi ikut menekan hampir semua mata uang negara berkembang. Pemerintah pun tidak tinggal diam.

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen untuk memperkuat stabilisasi, sementara Kementerian Keuangan menggelontorkan dana intervensi Rp8 triliun ke pasar surat utang.

Hasilnya mulai terlihat: pada perdagangan 10 Juni 2026, rupiah dibuka menguat ke level Rp17.894 per dolar AS dan IHSG melonjak lebih dari 2 persen ke kisaran 5.880.

Angka membaik, tetapi kepercayaan tidak otomatis ikut pulih. Sebab yang terluka bukan sekadar kurs, melainkan rasa percaya rakyat terhadap konsistensi kata dan perbuatan pemimpinnya.

Di sinilah tantangan terbesar ke depan bersemayam.

Pertama, tantangan kredibilitas: setiap pernyataan ekonomi pejabat kini akan diuji oleh arsip masa lalunya sendiri, sehingga komunikasi yang gegabah berisiko langsung dihukum pasar dan publik secara bersamaan.

Kedua, tantangan struktural: selama Indonesia masih mengimpor sebagian besar kedelai, gandum, pupuk, dan bahan baku industri, setiap pelemahan rupiah akan merembes ke meja makan rakyat, dan tidak satu pun narasi penghibur mampu menutupinya.

Ketiga, tantangan literasi: derasnya konten satire dan potongan video lama yang beredar tanpa konteks juga membuka celah disinformasi yang bisa memperburuk kepanikan melebihi fakta sesungguhnya.

Lantas apa jalan keluarnya?

Solusi pertama dan paling mendesak adalah kejujuran komunikasi. Pemerintah perlu berhenti meremehkan kecemasan publik dan mulai berbicara dengan bahasa empati: mengakui kesulitan, menjelaskan penyebab, memaparkan langkah, dan menetapkan ukuran keberhasilan yang bisa ditagih.

Mengakui bahwa keadaan sedang sulit bukanlah kelemahan, melainkan fondasi kepercayaan.

Solusi kedua bersifat struktural: mempercepat hilirisasi, memperkuat produksi pangan dan energi dalam negeri, mendiversifikasi mitra dagang, serta merawat disiplin fiskal agar program populer tidak menggerus kepercayaan investor terhadap kesehatan anggaran.

Solusi ketiga menyentuh ranah digital: membangun kanal data ekonomi yang terbuka, cepat, dan mudah dipahami warganet, sekaligus memperkuat ekosistem cek fakta sehingga ruang publik kita diisi kritik yang sehat, bukan kepanikan yang menular.

Dan solusi keempat, yang paling sederhana sekaligus paling sulit: keteladanan konsistensi. Para pemimpin harus belajar bahwa di zaman ini mereka tidak hanya berbicara kepada pemilih hari ini, tetapi juga kepada arsip yang akan menghakimi mereka esok hari.

Narrative backlash sejatinya bukan kutukan. Ia adalah mekanisme akuntabilitas baru yang lahir dari rahim demokrasi digital, kado dari 180 juta warganet yang menolak lupa.

Bila direspons dengan kerendahan hati dan kerja nyata, ia justru bisa menjadi cambuk yang menyehatkan kekuasaan.

Bila diabaikan, ia akan terus menggerogoti legitimasi, sekeping demi sekeping, dari satu tangkapan layar ke tangkapan layar berikutnya.

Pada akhirnya, sejarah politik digital Indonesia hari ini sedang menuliskan ulang kebenaran tua yang dinisbatkan kepada Abraham Lincoln lebih dari satu abad silam: “Anda bisa membohongi semua orang pada sebagian waktu, dan sebagian orang pada semua waktu, tetapi Anda tidak bisa membohongi semua orang pada semua waktu.”

Di era ketika internet tidak pernah lupa, sebagian waktu itu kini terasa semakin singkat.